Langkah tersebut dilakukan di tengah kondisi distribusi BBM yang menjadi perhatian masyarakat. Sri Juniarsih mengecek langsung proses pengisian, termasuk penerapan kewajiban menunjukkan barcode bagi kendaraan yang melakukan pembelian BBM.

Bupati meminta masyarakat turut menjaga pemerataan distribusi dengan membeli BBM sesuai kebutuhan. Menurutnya, kondisi kelangkaan membutuhkan kepedulian dan empati dari seluruh pihak.

“Dalam keadaan seperti ini, kita harus sama-sama berempati. Apalagi dengan kondisi kelangkaan BBM. Gunakan BBM sesuai dengan kebutuhan masing-masing,” ujar Sri Juniarsih.

Ia mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembelian secara berlebihan. Sebab, pembelian dalam jumlah tidak wajar berpotensi mengurangi kesempatan warga lainnya memperoleh BBM.

Selain memantau konsumen, Pemkab Berau memperkuat pengawasan terhadap aktivitas di SPBU. Sejumlah unsur dilibatkan, mulai dari TNI, Polri, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), hingga Dinas Perhubungan.

Personel gabungan tersebut disiagakan untuk membantu memastikan antrean, proses pembelian dan pengisian BBM berlangsung tertib.

Pengawasan juga diarahkan kepada operator SPBU. Pemkab Berau memberi perhatian terhadap potensi adanya kerja sama antara operator dengan pengetap BBM yang dapat mengganggu pemerataan distribusi.

Praktik tersebut dikhawatirkan membuat masyarakat yang membeli BBM untuk kebutuhan sehari-hari justru kesulitan mendapatkan bahan bakar.

Karena itu, pengawasan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari proses antrean hingga mekanisme pengisian BBM. Pemkab Berau menegaskan distribusi harus berlangsung adil dan tepat sasaran.

Sri Juniarsih juga mengajak masyarakat melihat persoalan kelangkaan BBM tidak semata dari kepentingan pribadi. Menurut dia, kebutuhan masyarakat lain juga harus menjadi pertimbangan.

“Kalau kita sama-sama membeli sesuai kebutuhan, distribusinya bisa lebih merata dan masyarakat lainnya juga mendapatkan kesempatan,” katanya.

Pemkab Berau bersama unsur terkait akan terus melakukan pemantauan di sejumlah SPBU. Pengawasan tersebut diharapkan dapat menjaga ketertiban sekaligus mencegah penyimpangan yang berpotensi menghambat distribusi BBM kepada masyarakat.

Pemerintah daerah juga meminta seluruh pihak mematuhi ketentuan yang berlaku agar kondisi kelangkaan BBM tidak semakin memperburuk situasi di lapangan. (*/ADV/nto)

Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi bersama pemerintah pusat, aparat penegak hukum, serta perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan perizinan berusaha pemanfaatan lahan, Senin, (7/092026).

Wakil Bupati Berau Gamalis mengikuti rapat secara daring dari Ruang Teleconference Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Berau.

Rakor membahas perkembangan karhutla di sejumlah wilayah, kesiapsiagaan menghadapi kondisi cuaca ekstrem, serta penanganan dan penegakan hukum terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan.

Pemerintah pusat dalam pertemuan tersebut juga memaparkan perkembangan penanganan hukum perkara karhutla sepanjang 2026. Hingga 6 September 2026, tercatat 300 laporan polisi terkait perkara karhutla yang ditangani jajaran kepolisian.

Sejumlah perkara masih dalam proses, sementara perkara lainnya telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain penanganan karhutla, rakor turut membahas perkara pembukaan lahan yang berkaitan dengan ketentuan kearifan lokal, termasuk aturan mengenai pembukaan lahan untuk kegiatan perladangan berbasis kearifan lokal.

Gamalis mengatakan pencegahan karhutla merupakan tanggung jawab bersama. Menurut dia, pemerintah, perusahaan pemegang izin, aparat penegak hukum hingga masyarakat memiliki peran masing-masing dalam mencegah terjadinya kebakaran.

“Kita tunjukkan bahwa kita bersama-sama bertanggung jawab. Pertama, kita belum melewati puncak El Nino dan kondisinya masih cukup panjang. Kedua, kebakaran terjadi di lahan yang ada pemiliknya. Ketiga, aturan sudah lengkap, tinggal dipatuhi dan ditegakkan secara konsisten,” kata Gamalis.

Ia meminta perusahaan yang memiliki HGU maupun perizinan pemanfaatan lahan memastikan kesiapan personel serta sarana dan prasarana pemadaman di wilayah kerja masing-masing.

Kesiapsiagaan itu, kata Gamalis, penting untuk memastikan setiap kemunculan titik api dapat segera ditangani sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.

Menurut dia, penanganan karhutla tidak boleh hanya mengandalkan upaya pemadaman setelah kebakaran terjadi. Pencegahan melalui pengelolaan lahan secara bertanggung jawab, pengawasan berkala, serta kepatuhan terhadap peraturan harus dilakukan sejak awal.

“Jangan sampai kita baru bergerak setelah terjadi kebakaran. Pencegahan harus dilakukan sejak awal, termasuk memastikan lahan yang dikelola benar-benar diawasi dan seluruh ketentuan dipatuhi. Kalau semua pihak menjalankan tanggung jawabnya, potensi kebakaran dapat kita tekan,” ujarnya.

Gamalis mengatakan Pemkab Berau akan menindaklanjuti hasil rakor melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat, aparat penegak hukum, perusahaan pemegang izin dan pemangku kepentingan lainnya.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Berau memperkuat pencegahan dan penanganan karhutla, terutama selama kondisi cuaca kering masih berlangsung.

“Intinya, kita harus menunjukkan bahwa semua pihak bertanggung jawab. Aturan sudah ada, tinggal bagaimana kita patuhi dan tegakkan secara konsisten,” kata Gamalis. (*/ADV/nto)

Kegiatan tersebut dihadiri Pembina PSI Berau Indera Teguh, Ketua PSI Berau Mikael Sengiang, Sekretaris PSI Berau Mupit Datusahlan, serta jajaran DPD PSI Kabupaten Berau, DPC dan DPRT Kampung Labanan.

Sekretaris PSI Berau, Mupit Datusahlan, mengatakan Labanan menjadi salah satu wilayah yang terdampak cukup signifikan oleh kebakaran lahan. Kondisi tersebut turut menurunkan kualitas udara dan membuat masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di luar rumah.

“Melihat kondisi Labanan yang cukup terdampak musibah kebakaran lahan, kami mengingatkan masyarakat untuk menggunakan masker dan memperhatikan kondisi udara saat beraktivitas,” ujar Mupit.

Pembagian masker dilakukan di sejumlah titik yang menjadi pusat aktivitas masyarakat, di antaranya Simpang Empat Labanan yang mengarah ke jalan poros Samarinda serta Simpang Empat IKM Labanan.

Kawasan tersebut merupakan jalur yang ramai dilalui masyarakat, baik menuju pasar, sekolah, perkantoran maupun fasilitas publik lainnya.

Tak hanya membagikan masker, rombongan PSI Berau juga menyambangi posko BPBD atau posko penanganan karhutla di Labanan. Bantuan logistik diserahkan sebagai bentuk dukungan moral kepada personel pemadam kebakaran dan relawan yang masih berada di lapangan.

Mupit mengingatkan para relawan agar tidak mengabaikan keselamatan selama menjalankan tugas. Menurutnya, penanganan karhutla tidak boleh membuat petugas justru menjadi korban akibat kelelahan maupun paparan asap.

“Bekerja merupakan tugas dan tanggung jawab, tetapi keselamatan tetap harus menjadi perhatian. Jangan sampai dalam menjalankan tugas penanganan karhutla, ada relawan yang justru mengalami musibah atau tumbang,” katanya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas dan relawan yang terus berupaya memadamkan api serta membantu memulihkan kondisi lingkungan dan kualitas udara di Kabupaten Berau.

“Kami sangat mengapresiasi upaya para petugas di lapangan. Mungkin dukungan kami tidak seberapa, tetapi ini merupakan bentuk kepedulian dan dukungan moral kepada mereka yang terus bekerja,” ujarnya.

PSI Ajak Semua Pihak Menahan Diri

Di tengah kondisi kabut asap yang semakin dirasakan masyarakat, PSI Berau juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk pihak-pihak yang tengah melakukan pengolahan lahan maupun aktivitas lainnya yang berpotensi memicu kebakaran, untuk bersama-sama menahan diri.

Mupit menilai kondisi saat ini membutuhkan kehati-hatian dan tanggung jawab bersama. Menurutnya, setiap aktivitas yang berpotensi menimbulkan api harus benar-benar diperhitungkan agar tidak memperburuk situasi.

“Kepada masyarakat dan pihak-pihak yang sedang mengupayakan pengolahan lahan, atau aktivitasnya berpotensi menimbulkan bahaya karhutla, kami mengajak untuk sama-sama menahan diri. Mari kita jaga agar wilayah kita benar-benar dalam kondisi prima,” tegasnya.

Menurut Mupit, persoalan karhutla bukan hanya menyangkut titik api. Dampaknya telah merembet ke berbagai sendi kehidupan masyarakat, terutama akibat kabut asap yang semakin meluas.

“Jangan sampai karena ulah segelintir pihak yang tidak terkontrol, justru sendi-sendi kehidupan kita semua menjadi lumpuh. Perkara asap ini tidak hanya dirasakan di pusat-pusat titik api, tetapi sudah menyelimuti kawasan Kabupaten Berau,” katanya.

Ia menegaskan, upaya menjaga kondisi lingkungan saat ini harus menjadi prioritas bersama. Aktivitas ekonomi tetap penting, namun keselamatan masyarakat dan kondisi lingkungan tidak boleh dikorbankan.

“Setelah kondisi benar-benar aman dan prima, tentu kita bisa kembali melanjutkan upaya menata serta menggerakkan ekonomi. Tetapi untuk saat ini, mari sama-sama menjaga dan menahan diri agar situasi tidak semakin buruk,” lanjutnya.

PSI Berau juga mengingatkan masyarakat agar tidak menyerahkan sepenuhnya persoalan karhutla kepada petugas. Pencegahan kebakaran membutuhkan kesadaran kolektif, mulai dari memastikan aktivitas pengolahan lahan tidak menimbulkan api hingga segera melaporkan apabila menemukan potensi kebakaran.

“Kesadaran itu harus datang dari diri kita masing-masing. Kondisi udara semakin pekat dan dampaknya bisa dirasakan masyarakat. Jangan sampai kita baru peduli ketika sudah mengalami gangguan kesehatan,” pungkas Mupit. (*)

Wakil Bupati Berau Gamalis mengatakan, hasil pemantauan menunjukkan pasokan oksigen untuk rumah sakit dan puskesmas masih mampu memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan. Meski demikian, pemerintah tidak ingin lengah dan terus memastikan stok, termasuk ketersediaan tabung oksigen, tetap terjaga.

Hal itu disampaikan Gamalis saat meninjau produsen oksigen Harapan Prima Jaya, Kamis (3/9/2026).

Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan pasokan apabila sewaktu-waktu terjadi peningkatan kebutuhan akibat gangguan kesehatan masyarakat.

“Untuk kondisi saat ini, alhamdulillah kebutuhan oksigen di fasilitas pelayanan kesehatan masih tercukupi. Kita sudah melakukan pengecekan dan produsen juga menyatakan kesiapannya apabila sewaktu-waktu ada kebutuhan tambahan,” kata Gamalis.

Menurutnya, pemerintah tidak hanya memastikan stok yang tersedia saat ini, tetapi juga memperhatikan kelancaran distribusi dan kesiapan pasokan dalam beberapa waktu ke depan.

Pemantauan dilakukan sebagai langkah antisipasi menyusul meningkatnya kewaspadaan terhadap gangguan pernapasan di tengah kondisi kabut asap. Gamalis menegaskan, kesiapan fasilitas kesehatan tidak boleh hanya berfokus pada oksigen.

Ketersediaan obat-obatan dan kebutuhan medis lainnya juga harus dipastikan agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan apabila jumlah pasien mengalami peningkatan.

“Obat-obatan juga sudah kita cek dan alhamdulillah persediaannya masih mencukupi. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana fasilitas kesehatan tetap siap menghadapi kemungkinan bertambahnya pasien dalam beberapa pekan ke depan,” ujarnya.

Gamalis meminta rumah sakit dan puskesmas tidak menunggu persediaan menipis untuk melakukan pengadaan maupun pengisian kembali.

Ia juga menyoroti ketersediaan tabung sebagai bagian penting dalam rantai distribusi oksigen. Menurutnya, pasokan oksigen yang cukup tidak akan optimal apabila tidak didukung jumlah tabung yang memadai.

“Tabung juga harus kita perhatikan. Jangan sampai oksigennya tersedia, tetapi tabungnya kurang ketika sewaktu-waktu dibutuhkan,” jelasnya.

Gamalis meminta pemantauan dilakukan secara berkala agar setiap permintaan dari puskesmas maupun rumah sakit dapat segera dipenuhi tanpa mengalami keterlambatan.

Di sisi lain, masyarakat juga diminta meningkatkan kewaspadaan ketika kualitas udara memburuk akibat kabut asap. Masyarakat dianjurkan mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika asap semakin pekat dan menjaga kondisi kesehatan.

“Kita juga mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara kurang baik. Pemerintah menyiapkan fasilitas kesehatan dan pasokan medis, tetapi masyarakat juga harus mawas diri,” tegas Gamalis.

Sementara itu, Plt Kepala UPTD PKM Kampung Bugis, dr. Datik Yuli Darwati, memastikan persediaan oksigen di fasilitas kesehatan tersebut masih mencukupi. Menurut Datik, pengisian ulang dilakukan secara berkala sebelum stok berada dalam kondisi kosong. Pola tersebut diterapkan untuk memastikan pelayanan kepada pasien tidak terganggu akibat persoalan ketersediaan oksigen.

“Selama ini stok kami tidak pernah sampai kosong. Kami melakukan pengisian kembali sebelum persediaan habis, sehingga selalu ada cadangan untuk kebutuhan pasien,” terang Datik.

Ia menjelaskan, kebutuhan oksigen setiap pasien berbeda dan sangat bergantung pada kondisi kesehatan. Pasien dengan kondisi yang tidak berat dan membutuhkan penanganan dalam waktu singkat relatif menggunakan oksigen lebih sedikit.

“Kalau kasusnya tidak berat, stok yang tersedia bisa digunakan dalam waktu cukup panjang, bahkan bisa sampai sekitar satu bulan. Jadi pemakaiannya memang sangat tergantung pada kondisi pasien dan kebutuhan pelayanan di puskesmas,” katanya.

Datik juga meluruskan bahwa tidak seluruh pasien yang datang dengan keluhan sesak napas mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Sebagian di antaranya memiliki riwayat asma sehingga penanganannya menggunakan terapi nebulizer sesuai kebutuhan.

“Tidak semua pasien yang datang dengan keluhan sesak napas mengalami ISPA. Ada juga yang memang memiliki riwayat asma. Untuk kondisi seperti itu, penanganannya lebih banyak menggunakan nebulizer sesuai kebutuhan pasien,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Harapan Prima Jaya, Henderi, memastikan produksi oksigen tetap berjalan normal. Produksi dilakukan setiap hari dengan menyesuaikan kebutuhan fasilitas kesehatan.

Hingga kini, kata Henderi, permintaan oksigen dari puskesmas masih relatif normal dan belum menunjukkan peningkatan signifikan.

“Produksi tetap berjalan setiap hari. Kami menyesuaikan jumlah produksi dengan kebutuhan di lapangan dan sampai saat ini permintaan dari fasilitas kesehatan masih normal,” ujar Henderi.

Harapan Prima Jaya telah menjadi salah satu pemasok oksigen bagi fasilitas kesehatan di Berau sejak sebelum pandemi Covid-19. Pasokan mencakup kebutuhan puskesmas, rumah sakit hingga sejumlah klinik swasta.

Untuk mengantisipasi lonjakan permintaan, perusahaan juga menyiagakan operasional selama 24 jam. Henderi mengatakan mesin produksi, mesin cadangan hingga suku cadang telah dipersiapkan untuk mengantisipasi gangguan teknis.

“Kami tidak hanya melihat kondisi permintaan hari ini. Kalau sewaktu-waktu terjadi peningkatan kebutuhan, kami siap memberikan pelayanan selama 24 jam,” ungkapnya.

Selain itu, perusahaan menyiapkan generator set sebagai sumber listrik alternatif untuk menjaga produksi tetap berjalan apabila terjadi gangguan pada pasokan listrik utama.

Dengan kesiapan tersebut, Pemkab Berau berharap kebutuhan oksigen dan obat-obatan masyarakat tetap terpenuhi. Kesiapsiagaan fasilitas kesehatan dinilai penting untuk menghadapi kemungkinan meningkatnya gangguan pernapasan selama kondisi kabut asap akibat karhutla masih terjadi. (*/ADV/nto)

Kegiatan dibuka Bupati Berau Sri Juniarsih Mas yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Berau Muhammad Said. Pertemuan turut dihadiri unsur Polres dan Kejaksaan Negeri Berau, DPPKBP3A, sejumlah perangkat daerah, camat, Rutan Kelas IIB Tanjung Redeb, Ketua TP PKK Berau Sri Aslinda Gamalis serta perwakilan kecamatan se-Kabupaten Berau.

Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Sekda Muhammad Said, pemerintah daerah menegaskan perlindungan terhadap perempuan, anak dan kelompok rentan merupakan tanggung jawab bersama.

“Keberhasilan perlindungan sangat ditentukan oleh sejauh mana kita mampu membangun sistem yang bekerja secara terpadu, cepat, tepat, dan berpihak kepada korban,” ujar Muhammad Said membacakan sambutan Bupati.

Menurutnya, persoalan kekerasan terhadap perempuan dan TPPO memiliki dimensi yang kompleks. Karena itu, penanganannya tidak dapat dibebankan kepada satu instansi atau lembaga saja.

Pemerintah daerah membutuhkan dukungan dan sinergi dari berbagai unsur, mulai dari aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, dunia pendidikan, pekerja sosial, lembaga layanan, tokoh masyarakat hingga pemerintah kampung.

Koordinasi lintas sektor menjadi penting untuk memastikan setiap laporan maupun kasus yang muncul dapat ditangani secara cepat dan tepat, sekaligus memberikan perlindungan kepada korban.

Pemkab Berau juga mendorong penguatan sistem pencatatan dan pelaporan kasus. Data yang akurat dinilai menjadi salah satu dasar penting dalam menentukan kebijakan dan langkah pencegahan di lapangan.

“Penanganan KTP dan TPPO tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Dibutuhkan sinergi pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, dunia pendidikan, pekerja sosial, lembaga layanan, tokoh masyarakat hingga pemerintah kampung,” tegasnya.

Melalui pertemuan tersebut, Pemkab Berau berharap koordinasi antarinstansi semakin solid. Selain memperkuat pencegahan, mekanisme penanganan korban diharapkan semakin terintegrasi sehingga korban memperoleh akses layanan dan perlindungan yang memadai.

Pemerintah daerah juga menekankan pentingnya membangun sistem perlindungan yang tidak hanya berorientasi pada penanganan setelah kasus terjadi, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan di tingkat masyarakat.

“Kolaborasi inilah yang akan menghadirkan sistem perlindungan yang inklusif, responsif, mudah diakses, serta benar-benar memberikan rasa aman kepada korban,” pungkasnya. (*/ADV/nto)

“Masuknya saya ini targetnya sangat besar. Salah satunya kita bukan hanya mengejar suara di DPRD, kita juga bakalan mengejar suara kepala daerah,” kata Indera Teguh.

Target tersebut, menurut Indera, bukan sesuatu yang dibangun dari titik nol. PSI Berau saat ini disebut telah memiliki hampir 3.000 anggota yang telah memperoleh Kartu Tanda Anggota atau KTA.

Namun, jumlah itu baru menjadi awal. Struktur hingga tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan menjadi pekerjaan berikutnya yang ingin diperkuat.

“Kalau hari ini PSI yang sudah login di Berau hampir 3.000, akar rumput, DPC, DPRT bakalan kita tingkatkan lagi,” ujarnya.

Indera bahkan memastikan dirinya akan ikut turun langsung ke kecamatan-kecamatan. Ia ingin konsolidasi tidak hanya berjalan di tingkat pengurus kabupaten, tetapi bergerak sampai ke lapisan paling bawah.

“Saya bakalan turun juga ke kecamatan-kecamatan. Kita akan kuatkan sampai akar rumput,” kata dia.

Pesan untuk memperbesar struktur PSI hingga ke tingkat bawah itu, menurut Indera, juga mengemuka dalam pertemuan dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Berau sehari sebelumnya.

Indera mengatakan, dalam pertemuan tersebut, salah satu pesan yang disampaikan adalah agar PSI Berau terus dibesarkan dan diperkuat sampai ke akar rumput.

“Pak Menteri juga meminta kita membesarkan PSI sampai ke akar rumput. Jadi ini yang akan kita kerjakan bersama-sama,” ujarnya.

Bagi Indera, pesan itu sekaligus menjadi dorongan agar struktur yang sudah terbentuk tidak berhenti sebagai susunan kepengurusan di atas kertas.

Pertama Kali Masuk Partai

Di balik target politik yang cukup tinggi tersebut, Indera justru datang dengan latar belakang yang berbeda. Ia mengaku belum pernah sebelumnya menjadi anggota partai politik.

“Pertama kali saya betul-betul, sebelumnya saya belum pernah berpartai. Baru kali ini saya berpartai,” kata Indera.

Keputusan itu, menurut dia, bermula dari komunikasi dengan jajaran pengurus PSI. Ia mengaku diminta untuk “login” atau bergabung dan telah bertemu dengan jajaran pimpinan partai di tingkat wilayah.

“Saya diminta login, diminta oleh Bapak Sekjen. Saya juga sudah ketemu Ketua DPW,” ujarnya.

Pembicaraan mengenai PSI kemudian berlangsung semakin serius. Indera mengatakan banyak hal dibicarakan mengenai arah partai, penguatan organisasi, hingga langkah yang bisa dilakukan di Kabupaten Berau.

“Tadi kita sudah cerita panjang terkait ini,” kata dia.

Ada satu faktor yang menurut Indera cukup kuat mempengaruhi keputusannya memilih PSI, yakni keberadaan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang ia lihat sebagai salah satu sosok sentral di balik perkembangan politik PSI.

“Salah satu saya mau masuk PSI itu karena kita lihat sosok sentralnya Pak Jokowi,” ujar Indera.

Ia juga melihat sosok Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep sebagai bagian dari wajah baru politik yang ditawarkan partai tersebut.

“Kita juga lihat pemimpin Ketua DPP ini Mas Kaesang,” katanya.

Pintu PSI Dibuka untuk Semua

Indera mengatakan penguatan PSI di Berau tidak akan dilakukan dengan membatasi kelompok tertentu.

Ia ingin masyarakat dari berbagai latar belakang bisa bergabung. Bukan hanya anak muda, tetapi juga generasi yang lebih tua. Bukan hanya mereka yang memiliki kemampuan ekonomi, tetapi seluruh kalangan yang memiliki keinginan untuk bergerak bersama.

“Harapannya teman-teman di kecamatan, waktunya login di PSI. Kita tidak bakalan pilih-pilih, mau tua ataupun muda, mau kaya ataupun miskin,” kata Indera.

Ia kemudian mengajak kader dan masyarakat yang telah bergabung untuk tidak bergerak sendiri-sendiri.

“Ayo kita coba hari ini berpegangan tangan. Kita menguatkan PSI bersama-sama,” ujarnya.

Hampir 3.000 KTA yang telah diterbitkan, kata Indera, menjadi modal awal yang menurut dia cukup menjanjikan.

“Saya bersyukur hari ini, Alhamdulillah, sudah hampir 3.000 orang yang dikeluarkan KTA-nya. Waktunya yang muda bersatu sama-sama,” katanya.

Ia menilai perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa PSI mulai mendapatkan tempat di tengah masyarakat Berau.

“Kita sudah melihat PSI di Berau luar biasa,” ujarnya.

Pendidikan, Kesehatan, dan Jalan Desa

Bagi Indera, membesarkan partai tak cukup sekadar menambah jumlah anggota atau mengejar kemenangan elektoral.

Ia ingin kekuatan politik tersebut diarahkan pada persoalan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Ada tiga isu yang ia sebut akan menjadi perhatian utama: pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur jalan desa.

“Target kita ini isinya mengarah ke pendidikan, kesehatan, jalan desa. Itu prioritas kita saat ini,” kata Indera.

Menurut dia, besarnya target politik harus berjalan beriringan dengan agenda yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Karena itu, penguatan DPC dan DPRT hingga kecamatan dan kampung akan menjadi bagian penting untuk mengetahui persoalan yang terjadi langsung di lapangan.

Indera juga melihat PSI Berau telah menunjukkan keberanian untuk bergerak meski sampai saat ini belum memiliki wakil di DPRD Kabupaten Berau.

Ia mencontohkan kunjungan Menteri Kehutanan sekaligus kader PSI, Raja Juli Antoni, yang menjadi salah satu momentum konsolidasi partai di daerah tersebut.

“Walaupun belum ada anggota DPRD-nya, kita sudah berani hari ini mengundang Pak Menteri,” kata Indera.

Menurutnya, momentum tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan kursi parlemen bukan alasan bagi sebuah partai untuk menunda bekerja dan membangun jaringan.

Kini, setelah memilih untuk pertama kalinya masuk ke dalam partai politik, Indera mengaku ingin langkah tersebut memiliki hasil yang nyata.

Targetnya sudah dipasang cukup tinggi: memperluas keanggotaan, memperkuat DPC dan DPRT, membangun akar rumput, mengejar kursi legislatif, hingga membawa PSI menjadi salah satu kekuatan dalam kontestasi kepala daerah di Kabupaten Berau.

“Masuknya saya ini targetnya sangat besar,” ujarnya. (*)

Kesepakatan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Berau Tahun 2026 dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD terhadap persetujuan penetapan empat Raperda, Rabu (26/8/2026). Rapat turut dihadiri Bupati Berau Hj. Sri Juniarsih Mas.

Empat Raperda yang disepakati terdiri atas Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Pedoman Pembentukan dan Penguatan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK), Penyelenggaraan Pangan, serta Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Bupati Sri Juniarsih mengatakan keempat regulasi tersebut memiliki posisi penting dalam memperkuat fondasi pembangunan Kabupaten Berau. Menurut dia, peraturan daerah tidak boleh hanya menjadi dokumen administratif, tetapi harus mampu menjawab persoalan dan kebutuhan masyarakat.

“Keempat Raperda ini memiliki arti penting dalam memperkuat landasan pembangunan di Kabupaten Berau. Karena itu, saya berharap setelah ditetapkan nantinya dapat benar-benar diimplementasikan dengan baik oleh seluruh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya,” kata Sri Juniarsih.

Ia menegaskan regulasi yang dilahirkan pemerintah bersama DPRD harus memberikan kepastian, perlindungan, sekaligus manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

Dari empat Raperda tersebut, Sri Juniarsih memberikan perhatian khusus terhadap regulasi mengenai penyelenggaraan pangan dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Menurutnya, kedua regulasi tersebut semakin relevan di tengah tantangan ketahanan pangan yang semakin kompleks, termasuk perubahan iklim dan kondisi musim yang sulit diprediksi.

“Pangan merupakan kebutuhan dasar dan hak setiap masyarakat yang harus kita jamin bersama. Karena itu, pembangunan sektor pangan tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan hari ini, tetapi juga harus memikirkan keberlanjutan untuk generasi yang akan datang,” ujarnya.

Ia mengatakan pemerintah perlu memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga, produksi pertanian berkembang, serta petani memperoleh dukungan yang memadai.

Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, lanjut dia, menjadi bagian penting dari upaya tersebut. Regulasi ini diharapkan menjadi landasan pemerintah daerah dalam mengendalikan alih fungsi lahan, mengatur pemanfaatan lahan, mengembangkan sektor pertanian, sekaligus melakukan pembinaan dan pemberdayaan petani.

“Lahan pertanian harus kita jaga bersama. Pembangunan daerah tentu harus terus berjalan, tetapi jangan sampai perkembangan wilayah justru mengurangi lahan-lahan produktif yang menjadi sumber pangan masyarakat,” katanya.

Sri Juniarsih menegaskan pembangunan dan sektor pertanian harus dapat berjalan beriringan sehingga kebutuhan pangan masyarakat tetap terjamin.

Sementara itu, Raperda tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat diarahkan untuk memberikan kepastian terhadap keberadaan masyarakat hukum adat di Kabupaten Berau.

Regulasi tersebut diharapkan dapat memperkuat perlindungan terhadap hak, tradisi, nilai, serta kearifan lokal yang telah tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat.

Bagi pemerintah daerah, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat menjadi bagian penting dalam menjaga keberagaman sekaligus memastikan keberadaan dan hak masyarakat adat mendapatkan perlindungan sesuai ketentuan yang berlaku.

Raperda lainnya berkaitan dengan Pedoman Pembentukan dan Penguatan BUMK. Sri Juniarsih berharap regulasi tersebut dapat memperkuat peran BUMK sebagai penggerak ekonomi di tingkat kampung.

Menurutnya, setiap kampung memiliki potensi yang berbeda sehingga pengelolaan BUMK harus disesuaikan dengan karakteristik dan sumber daya lokal masing-masing.

“BUMK harus mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat kampung. Pengelolaannya harus profesional, transparan dan berorientasi pada pengembangan potensi yang dimiliki masing-masing kampung,” tegasnya.

Dengan pengelolaan yang baik, BUMK diharapkan tidak sekadar menjadi lembaga usaha milik kampung, tetapi mampu menjadi sumber pendapatan, membuka peluang usaha, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan perekonomian masyarakat.

Sri Juniarsih meminta empat Raperda yang telah disepakati bersama DPRD tidak berhenti sebagai produk hukum semata.

Setelah ditetapkan dan diundangkan, perangkat daerah terkait diminta segera menerjemahkan regulasi tersebut ke dalam program, kebijakan, pelayanan, dan langkah konkret yang dapat dirasakan masyarakat.

“Saya berharap seluruh perangkat daerah dapat memahami dan menjalankan regulasi ini secara konsisten. Begitu pula DPRD melalui fungsi pengawasannya, agar bersama-sama memastikan seluruh ketentuan yang telah disepakati dapat dilaksanakan dengan baik,” ujarnya.

Ia menegaskan seluruh kebijakan yang dibuat pemerintah daerah bersama DPRD pada akhirnya harus bermuara pada kepentingan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Berau.

“Pada akhirnya, setiap kebijakan yang kita lahirkan harus bermuara pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Berau,” pungkasnya. (ADV)

Sebanyak 499.200 batang rokok ilegal diamankan dari sebuah truk Mitsubishi yang melintas di Jalan Raya Desa Lubuk Nagodang, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci.

Penindakan dilakukan Tim Patroli Satuan Samapta Polres Kerinci pada Sabtu (10/8/2026) lalu.

Wakapolres Kerinci Kompol Gumuntar Aritonang Yang memimpin langsung penindakan mengatakan, pengungkapan berawal saat petugas melakukan patroli dan mendapati kendaraan yang kemudian dilakukan pemeriksaan.

Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 25 dus rokok merek Golden Long yang tidak dilengkapi pita cukai resmi.

“Dari hasil pemeriksaan kendaraan, petugas menemukan rokok tanpa pita cukai dalam jumlah besar. Totalnya mencapai 499.200 batang yang dikemas dalam 25 dus,” kata Gumuntar, Saat di konfirmasi Jumat (28/8/2026)

Dalam penindakan tersebut, polisi turut mengamankan dua orang yang berada di dalam kendaraan. Keduanya berinisial FWS (27) dan WAS (23).

Keduanya diketahui berada di dalam truk Mitsubishi dengan nomor polisi BK 8459 GT yang membawa muatan rokok ilegal tersebut.

Menurut Gumuntar, kedua orang yang diamankan langsung dibawa ke Mapolres Kerinci bersama kendaraan dan barang bukti untuk menjalani pemeriksaan.

“Dua orang yang berada di dalam kendaraan kita amankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Barang bukti dan kendaraannya juga kita amankan,” ujarnya.

Rokok Tanpa Pita Cukai Dibawa Menggunakan Truk

Polisi kemudian melakukan pemeriksaan terhadap kedua terduga pelaku dan sejumlah saksi, termasuk personel yang terlibat dalam penindakan.

Dari pemeriksaan awal, penyidik mengamankan 25 dus rokok ilegal sebagai barang bukti. Kendaraan yang digunakan untuk mengangkut rokok tersebut juga turut diamankan.

Gumuntar mengatakan, karena perkara berkaitan dengan pelanggaran ketentuan kepabeanan dan cukai, pihaknya kemudian berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Provinsi Jambi.

“Kita langsung berkoordinasi dengan pihak Bea Cukai karena penanganan perkara ini berkaitan dengan barang kena cukai,” jelasnya.

Dilimpahkan ke Bea Cukai

Setelah dilakukan penanganan awal oleh kepolisian, perkara tersebut kemudian dilimpahkan kepada PPNS Bea Cukai Provinsi Jambi.

Pelimpahan mencakup barang bukti berupa 25 dus rokok ilegal, satu unit truk Mitsubishi, serta dua orang yang diamankan.

Gumuntar menegaskan, proses pelimpahan dilakukan agar perkara dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.

“Seluruh barang bukti dan pihak yang diamankan sudah kita serahkan kepada PPNS Bea Cukai untuk proses penyidikan lebih lanjut,” ungkapnya.

Pengungkapan tersebut menjadi bagian dari upaya kepolisian bersama instansi terkait dalam menekan peredaran rokok ilegal, khususnya produk yang tidak dilengkapi pita cukai resmi.

“Ini merupakan bagian dari upaya kita bersama untuk mencegah peredaran barang kena cukai ilegal. Penanganannya akan terus kita koordinasikan dengan instansi terkait,” pungkas Gumuntar. (*)

Dorongan tersebut disampaikan di tengah kondisi perekonomian masyarakat yang dinilai belum membaik. Di sisi lain, kesempatan kerja di Kabupaten Berau juga semakin terbatas.

Menurut Abidin, keberadaan industri pertambangan semestinya memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.

“Harapannya, karena ekonomi sedang tidak baik dan pekerjaan di Berau juga susah, masyarakat serta perusahaan lokal bisa diberikan kesempatan untuk bekerja,” kata Abidin.

Ia mengatakan pola kerja sama yang melibatkan masyarakat dan kontraktor lokal telah diterapkan di sejumlah daerah. Salah satu contoh yang disebutnya adalah skema yang diterapkan di PT Singlurus Pratama di Kecamatan Samboja, Kalimantan Timur.

Menurut Abidin, dalam skema tersebut terdapat pekerjaan tertentu yang dapat dilaksanakan oleh perusahaan atau kontraktor lokal. Namun, seluruh pelaksanaannya tetap berada di bawah pengawasan dan tanggung jawab perusahaan pemegang izin usaha pertambangan.

Sebagai ilustrasi, Abidin menjelaskan apabila dalam suatu wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang sangat luas terdapat sebagian kecil area yang belum dapat ditambang secara langsung, misalnya karena kondisi lapangan tidak memungkinkan penggunaan alat berat berkapasitas besar, maka pekerjaan di area tersebut dapat dikerjakan oleh perusahaan lokal melalui pola kemitraan. Ia menegaskan angka yang disampaikannya hanya merupakan contoh untuk mempermudah penjelasan mengenai skema tersebut.

Hasil produksi yang dikerjakan kontraktor lokal, lanjut dia, tetap diserahkan atau dijual kepada perusahaan pemegang izin. Dengan demikian, seluruh kegiatan pertambangan tetap berada dalam satu sistem pengelolaan dan pengawasan perusahaan.

“Di Samboja ada contoh seperti itu. Pekerjaan boleh dilakukan, tetapi tetap kembali kepada pemilik IUP. Warga bisa bekerja dan perusahaan lokal juga mendapatkan kesempatan,” ujarnya.

Abidin berharap pola serupa dapat dipertimbangkan oleh PT Berau Coal, khususnya untuk pekerjaan di wilayah IUPK yang belum dapat dikerjakan secara langsung karena kondisi medan yang tidak memungkinkan penggunaan alat berat berukuran besar.

Menurut dia, pekerjaan tersebut dapat dipercayakan kepada perusahaan lokal yang memiliki legalitas, kemampuan teknis, tenaga kerja, serta peralatan yang memenuhi standar perusahaan.

“Pekerjaan yang belum bisa dikerjakan sendiri, kalau memungkinkan diberikan kepada orang lokal atau perusahaan lokal. Batubaranya tetap dibeli Berau Coal dan pengelolaannya juga tetap dikembalikan kepada Berau Coal,” katanya.

Abidin menegaskan pelibatan perusahaan lokal tidak boleh dimaknai sebagai pemberian kebebasan melakukan aktivitas pertambangan tanpa aturan. Seluruh kegiatan harus tetap memenuhi ketentuan perundang-undangan, standar keselamatan kerja, perlindungan lingkungan, serta berada di bawah mekanisme pengawasan perusahaan pemegang izin.

Meski demikian, ia berharap ketentuan tersebut tidak diterapkan secara terlalu kaku hingga menutup kesempatan bagi pelaku usaha dan tenaga kerja lokal.

“Jangan terlalu saklek. Intinya, pekerjaan yang bisa dikerjakan orang lokal diberikan kepada orang lokal, tetapi hasil dan tanggung jawabnya tetap melalui Berau Coal,” ucapnya.

Menurut Abidin, skema kemitraan yang terukur dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Berau Coal tetap memegang kendali atas kegiatan pertambangan, sementara perusahaan lokal memperoleh kesempatan usaha dan masyarakat mendapatkan lapangan pekerjaan.

Perputaran ekonomi dari kegiatan tersebut juga diharapkan tidak hanya dinikmati perusahaan besar, tetapi turut dirasakan pekerja, pelaku usaha kecil, penyedia jasa, sektor transportasi, hingga perdagangan di Kabupaten Berau.

Ia berharap perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha lokal dapat duduk bersama untuk merumuskan pola kerja sama yang aman, sesuai ketentuan hukum, dan saling menguntungkan.

“Semua ini perlu dikembangkan agar ekonomi daerah kembali bergerak. Dalam keadaan seperti sekarang, setiap peluang kerja dan usaha bagi masyarakat lokal tentu sangat berarti,” tuturnya. (*)

Rakor dibuka oleh Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji dan turut dihadiri Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama RI Muhammad Adib Abdul Somad, Ketua FKUB Provinsi Kalimantan Timur K.H. Muhammad Rasyid, para wakil kepala daerah se-Kalimantan Timur, tokoh agama, serta pengurus FKUB kabupaten dan kota.

Dalam sambutannya, Seno Aji menegaskan bahwa FKUB memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga kehidupan masyarakat yang rukun dan harmonis, terlebih dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN) yang semakin memperkuat keberagaman suku, budaya, dan agama di Kalimantan Timur.

Menurutnya, keberagaman tersebut harus dikelola dengan baik melalui penguatan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat agar tercipta suasana yang aman dan kondusif.

“FKUB memiliki peran penting sebagai jembatan dialog dan penguat persatuan di tengah masyarakat yang semakin majemuk. Dengan hadirnya IKN, tantangan sekaligus peluang dalam menjaga harmoni sosial akan semakin besar,” ujar Seno Aji.

Sementara itu, Wakil Bupati Berau Gamalis menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Berau berkomitmen penuh mendukung upaya penguatan toleransi dan kerukunan umat beragama sebagai fondasi utama pembangunan daerah.

Ia menilai stabilitas sosial dan kehidupan masyarakat yang damai merupakan modal penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi, dan kesejahteraan masyarakat.

“Pemerintah Kabupaten Berau akan terus bersinergi dengan FKUB, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat untuk menjaga stabilitas, memperkuat toleransi, serta memastikan kehidupan masyarakat tetap harmonis dan kondusif,” kata Gamalis.

Menurutnya, Kabupaten Berau yang dihuni masyarakat dengan latar belakang agama dan budaya yang beragam membutuhkan penguatan komunikasi lintas umat secara berkelanjutan. Karena itu, keberadaan FKUB dinilai sangat penting sebagai wadah dialog, mediasi, dan penguatan nilai-nilai kebangsaan.

Gamalis juga menekankan pentingnya peran generasi muda dalam menjaga semangat toleransi di tengah perkembangan teknologi dan arus informasi yang sangat cepat. Edukasi mengenai moderasi beragama dan penghormatan terhadap perbedaan perlu terus diperkuat agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang dapat memecah persatuan.

Rapat Koordinasi FKUB se-Kalimantan Timur Tahun 2026 ini diharapkan menghasilkan komitmen bersama untuk memperkuat harmoni sosial, meningkatkan kolaborasi antardaerah, serta mendukung Kalimantan Timur sebagai daerah yang aman, damai, dan inklusif dalam menyongsong Ibu Kota Nusantara.

Melalui forum tersebut, para peserta juga didorong untuk saling berbagi pengalaman dan praktik baik dalam menjaga kerukunan umat beragama di masing-masing daerah, sehingga tercipta sinergi yang semakin kuat dalam membangun Kalimantan Timur yang harmonis dan berkeadaban. (Irf/ADV)