Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dilakukan langsung oleh Bupati Kukar Aulia Rahman Basri bersama beberapa mitra strategis, yakni PT Multi Harapan Utama (MHU), Baznas Kukar, dan Yayasan Pede Nusantara Madani Kukar.

Sejumlah kepala desa juga turut serta, di antaranya Kades Lung Anai, Kades Loa Sumber, Kades Loa Kulu Kota, Kades Jembayan Tengah, dan Kades Persiapan Loa Duri Seberang.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, mengatakan bahwa Kukar menjadi salah satu dari tujuh kabupaten/kota di Kaltim yang diundang dalam kegiatan ini.

Menurutnya, Kukar dipilih sebagai percontohan karena telah banyak desa yang berhasil membangun kerja sama dengan dunia usaha.

Sekretaris Desa Jembayan, Jamli, menyebut bahwa sejumlah UMKM telah berjalan aktif, mulai dari usaha makanan olahan hingga kerajinan. “Kami tetap mensupport UMKM, termasuk menyesuaikan kebutuhan mereka dengan kemampuan anggaran desa. Salah satunya mendampingi agar produk mereka bisa mendapatkan sertifikat halal,” jelasnya.

Menurut Jamli, sertifikasi halal bukan hanya memberi jaminan bagi konsumen, tetapi juga membuka peluang lebih luas bagi produk desa untuk menembus pasar di luar wilayah Jembayan. “Harapannya dengan sertifikat halal, produk kita bisa naik kelas, tidak hanya dipasarkan di tingkat lokal,” tambahnya.

OKEGAS.ID, Kukar – Di tengah isu krisis air bersih yang sempat melanda beberapa wilayah Kecamatan Anggana, Desa Anggana justru berada dalam kondisi aman.

Ketersediaan air di desa tersebut masih terjaga berkat dukungan layanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Kepala Desa Anggana, Rahmayanti, menegaskan bahwa pasokan air bersih tidak menjadi persoalan di wilayahnya.

Kepala DPMD Kukar, Arianto, menyebutkan bahwa langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari program terpadu DLHK yang melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
“DLHK menggagas program pengelolaan sampah dengan menggandeng OPD. Kami di DPMD diberi amanah untuk membentuk pengurus pengelola sampah di lingkungan instansi, lalu mengoordinasikan penyalurannya ke DLHK agar bisa dimanfaatkan kembali,” ungkapnya.

Arianto menekankan, peran DPMD lebih sebagai penghubung. Sampah plastik yang terkumpul diseleksi sesuai standar DLHK sebelum diserahkan secara berkala. “Intinya, kami memastikan rantai pengelolaan sampah dari internal OPD berjalan efektif,” tambahnya.

Kepala Desa Anggana, Rahmayanti, mengakui kondisi tersebut. Meski demikian, para pemuda tetap menunjukkan kepeduliannya ketika desa membutuhkan tenaga dalam pelaksanaan kegiatan tertentu.

“Kalau untuk anak muda, saat ini memang masih minim. Mereka banyak yang kuliah dan bekerja. Tapi kalau ada kegiatan penting, mereka berusaha hadir,” jelasnya.

Kepala Desa Anggana, Rahmayanti, menyebut keberadaan UMKM Center menjadi bukti keseriusan pemerintah desa dalam mendorong kemandirian ekonomi warga.

“Alhamdulillah, di desa kami ada banyak kelompok UMKM. Total ada kurang lebih 14 kelompok yang tergabung di UMKM Center,” ujarnya.

Melalui wadah ini, pelaku UMKM dapat saling berbagi pengalaman, mengembangkan produk, sekaligus memperluas jaringan pemasaran.

Kondisi ini menjadi bukti upaya pemerintah desa dalam menjaga ketersediaan pangan warga.

Kepala Desa Anggana, Rahmayanti, mengatakan bahwa wilayah mereka termasuk kecil sehingga lahan pertanian tidak luas.

“Kalau untuk bidang pertanian di desa kami bisa dibilang aman, meski lahan terbatas,” jelasnya.

Kepala Desa Anggana, Rahmayanti, menyampaikan bahwa meski wilayah desa relatif kecil dan memiliki keterbatasan lahan, sektor pertanian tetap terjaga.

“Untuk bidang pertanian di desa kami bisa dibilang aman, meski lahannya terbatas,” ujarnya.

Selain pertanian, sektor UMKM menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat. Rahmayanti menyebut terdapat sekitar 14 kelompok UMKM yang tergabung dalam UMKM Center desa. Berbagai produk lokal dipasarkan melalui kelompok ini, sekaligus menjadi wadah pemberdayaan masyarakat.

Kepala DPMD Kukar, Arianto, menyebutkan bahwa langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari program terpadu DLHK yang melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
“DLHK menggagas program pengelolaan sampah dengan menggandeng OPD. Kami di DPMD diberi amanah untuk membentuk pengurus pengelola sampah di lingkungan instansi, lalu mengoordinasikan penyalurannya ke DLHK agar bisa dimanfaatkan kembali,” ungkapnya.

Arianto menekankan, peran DPMD lebih sebagai penghubung. Sampah plastik yang terkumpul diseleksi sesuai standar DLHK sebelum diserahkan secara berkala. “Intinya, kami memastikan rantai pengelolaan sampah dari internal OPD berjalan efektif,” tambahnya.

Kompetisi bergengsi ini digelar oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim sebagai upaya mendorong inovasi serta daya saing produk desa.

Sebagai bagian dari tahapan penilaian, tim DPMPD Kaltim melakukan kunjungan verifikasi langsung ke rumah produksi Coklat LA pada awal Agustus lalu.

Verifikasi tersebut mencakup aspek kualitas produk, proses produksi, keberlanjutan usaha, serta dukungan kelembagaan masyarakat setempat.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, mengaku bangga atas capaian ini. Ia menegaskan bahwa Coklat LA merupakan satu-satunya wakil dari Kutai Kartanegara dalam ajang Prudes 2025.

“Kami masih menunggu hasil akhirnya. Mudah-mudahan Coklat LA bisa menjadi yang terbaik di Kalimantan Timur,” ujar Arianto, Kamis (21/8/2025).