Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menilai pemberdayaan usaha pengolahan hasil perikanan skala mikro perlu mendapatkan perhatian lebih. Selain mendukung hilirisasi industri perikanan, langkah tersebut juga membuka peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan produk ekonomi kreatif berbasis sumber daya lokal.

Menurutnya, potensi perikanan yang melimpah di Berau harus dimanfaatkan secara optimal melalui berbagai inovasi produk olahan yang mampu bersaing di pasar dan menjadi identitas daerah.

“Pemberdayaan pengolahan produk perikanan skala mikro yang kecil perlu diperhatikan. Ini mendukung hilirisasi industri dan pemanfaatan ikan sebagai produk ekonomi kreatif,” ujarnya.

Sri menjelaskan, sejumlah komoditas perikanan unggulan seperti tuna dapat diolah menjadi produk kemasan yang menarik dan praktis untuk dijadikan buah tangan bagi wisatawan yang berkunjung ke Berau.

Selain itu, berbagai produk olahan lain seperti bandeng presto, ikan makarel siap saji, hingga udang kering kemasan dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai produk unggulan daerah.

“Ikan tuna atau ikan lainnya bisa diolah menjadi kemasan untuk oleh-oleh. Begitu juga ikan bandeng presto, ikan makarel, maupun udang kering siap kemas yang memiliki nilai jual tinggi,” katanya.

Ia menambahkan, pengembangan produk olahan perikanan membutuhkan sinergi lintas sektor. Karena itu, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan bersama Dinas Perikanan diharapkan dapat memperkuat kolaborasi dalam pembinaan, pengolahan, hingga pemasaran produk UMKM berbasis hasil laut.

Menurutnya, peluang tersebut semakin terbuka karena Berau tidak hanya memiliki sumber daya perikanan yang melimpah, tetapi juga sektor pariwisata yang terus berkembang.

“Berau memiliki sumber daya alam pariwisata yang luar biasa. Karena itu, produk ikan kemasan bisa menjadi oleh-oleh khas yang dicari wisatawan ketika berkunjung ke daerah ini,” ungkapnya.

Melalui pengembangan produk olahan perikanan, Pemkab Berau berharap nilai tambah hasil tangkapan nelayan dapat meningkat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir dan pelaku UMKM di Bumi Batiwakkal. (ADV).

Peninjauan dilakukan untuk memastikan pembangunan dan pengelolaan fasilitas tersebut berjalan sesuai harapan serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses air bersih dan persoalan sampah.

Dalam kunjungan tersebut, Sri Juniarsih menegaskan bahwa penyediaan air bersih menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah, mengingat kebutuhan tersebut sangat vital bagi kehidupan masyarakat maupun aktivitas pariwisata yang berkembang di Maratua.

*”Air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus menjadi perhatian bersama. Karena itu pemerintah daerah terus berupaya memastikan fasilitas yang dibangun dapat memberikan manfaat maksimal bagi warga,”* ujarnya.

Menurutnya, keberadaan embung diharapkan mampu menjadi solusi jangka panjang dalam memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, terutama saat musim kemarau ketika ketersediaan sumber air kerap mengalami penurunan.

Selain meninjau embung, Bupati juga melihat langsung kondisi TPS yang menjadi bagian penting dalam sistem pengelolaan sampah di wilayah kepulauan tersebut. Ia menilai pengelolaan sampah yang baik tidak hanya berkaitan dengan kebersihan lingkungan, tetapi juga menjadi faktor penting dalam menjaga citra Maratua sebagai destinasi wisata unggulan.

“Maratua adalah salah satu wajah pariwisata Berau. Karena itu kebersihan lingkungan harus terus dijaga agar wisatawan merasa nyaman dan masyarakat juga dapat menikmati lingkungan yang sehat,” katanya.

Sri Juniarsih menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan dan kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih serta mengurangi pembuangan sampah sembarangan.

Ia berharap fasilitas yang telah tersedia dapat dimanfaatkan dan dikelola secara optimal sehingga mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat maupun keberlanjutan lingkungan di Pulau Maratua.

“Pemerintah akan terus melakukan pembenahan secara bertahap. Namun yang tidak kalah penting adalah partisipasi masyarakat dalam menjaga fasilitas yang ada dan menjaga kebersihan lingkungan,” ungkapnya.

Melalui peninjauan tersebut, Pemkab Berau ingin memastikan pembangunan infrastruktur dasar berjalan seiring dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan. Dengan demikian, Maratua tidak hanya dikenal karena keindahan alamnya, tetapi juga mampu menjadi kawasan wisata yang bersih, nyaman, dan berkelanjutan. (ADV).

Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak ingin terburu-buru membuka layanan rumah sakit jika masih terdapat persoalan administrasi dan regulasi yang berpotensi merugikan masyarakat.

Menurutnya, operasional rumah sakit harus dipastikan berjalan sesuai ketentuan agar pasien tetap dapat memperoleh layanan kesehatan melalui skema BPJS sebagaimana mestinya.

“Jangan sampai masyarakat yang datang berobat justru harus mengeluarkan biaya sendiri karena persoalan administrasi atau regulasi yang belum selesai,” ujarnya.

Sri Juniarsih menjelaskan, secara fisik bangunan dan sejumlah fasilitas rumah sakit telah siap digunakan. Namun, pemerintah daerah memilih menyelesaikan seluruh persyaratan yang diperlukan terlebih dahulu sebelum pelayanan dibuka secara resmi.

Langkah tersebut dinilai penting agar pelayanan kesehatan yang diberikan nantinya dapat berjalan optimal dan tidak menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat.

Ia menegaskan, kepentingan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan yang diambil pemerintah, termasuk terkait pengoperasian rumah sakit baru.

“Yang paling penting adalah hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tetap terlindungi. Kami tidak ingin ada warga yang terbebani biaya pengobatan karena layanan BPJS belum bisa berjalan sebagaimana mestinya,” katanya.

Selain menjamin perlindungan bagi pasien, penundaan operasional juga dilakukan agar seluruh mekanisme pelayanan, perizinan, serta kerja sama dengan pihak terkait dapat terselesaikan dengan baik.

Pemkab Berau pun memastikan proses penyelesaian berbagai persyaratan tersebut terus dilakukan agar RSUD Tanjung Redeb dapat segera beroperasi dan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara maksimal.

“Kami tentu ingin rumah sakit ini segera beroperasi. Namun, kami juga ingin memastikan ketika dibuka nanti seluruh sistem sudah siap dan masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang layak tanpa kendala,” tutupnya. (ADV).

Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, mengatakan Pemkab Berau pada prinsipnya terbuka terhadap setiap investasi yang memberikan manfaat bagi daerah.

“Kalau ada investor yang mau membangun mall di Berau, tentu kita sambut baik. Karena itu juga bagian dari investasi yang dapat mendukung perkembangan daerah,” ujarnya.

Menurut Sri, pembangunan mal tidak hanya menghadirkan fasilitas belanja bagi masyarakat, tetapi juga dapat menjadi ruang bagi pelaku usaha lokal untuk mengembangkan produknya. Selain itu, keberadaan pusat perbelanjaan modern dinilai mampu meningkatkan daya tarik Berau sebagai daerah tujuan investasi.

Ia menegaskan, Pemerintah Daerah (Pemda) akan memberikan dukungan terhadap investor yang ingin menanamkan modalnya di Berau selama memenuhi ketentuan dan regulasi yang berlaku.

“Pada dasarnya pemerintah daerah mendukung investasi yang masuk ke Berau. Yang penting sesuai aturan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.

Meski demikian, realisasi pembangunan mal masih bergantung pada minat dan perhitungan bisnis dari investor. Sejumlah faktor seperti jumlah penduduk, daya beli masyarakat, hingga perkembangan pola belanja daring menjadi pertimbangan utama bagi investor sebelum menanamkan modalnya di suatu daerah.

Lebih lanjut, Pemkab Berau optimistis potensi ekonomi yang terus berkembang, didukung sektor pariwisata dan pertumbuhan usaha masyarakat, dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi calon investor untuk berinvestasi di Bumi Batiwakkal. (*).

Keluhan itulah yang mendorong Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, untuk secara tegas menagih tanggung jawab seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau. Baginya, membangun adalah baru setengah pekerjaan separuh berikutnya adalah merawat.

“Kalau dijaga dan dirawat dengan baik pasti akan digunakan untuk jangka waktu yang lama. Apalagi semuanya itu dibangun dengan anggaran miliaran,” ungkapnya.

Dedy menegaskan, perawatan tidak bisa dipisahkan dari pengawasan. Pemantauan berkala terhadap kondisi fasilitas publik harus menjadi rutinitas yang tertanam dalam budaya kerja setiap OPD bukan hanya dilakukan ketika kerusakan sudah terlanjur parah dan membutuhkan anggaran perbaikan yang jauh lebih besar.

“Jadi, setelah dibangun harus diawasi juga. Mengawasi juga menjadi bagian dari upaya merawat,” jelasnya.

Terlebih, kata Dedy, kondisi ini menjadi semakin tidak bisa ditoleransi di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang kini sedang dijalankan pemerintah. Membiarkan fasilitas rusak tanpa perawatan hanya akan memunculkan beban anggaran baru untuk perbaikan yang seharusnya bisa dihindari sejak awal.

“Kita berharap semua OPD peduli terhadap keberadaan fasilitas itu. Apalagi sekarang efisiensi. Anggaran perbaikan biar tidak dipakai lagi untuk fasilitas itu,” tandasnya.

Baginya, mutu perawatan fasilitas publik bukan sekadar persoalan estetika kota. Lebih dari itu, ini adalah cerminan langsung dari kualitas tata kelola pemerintahan sejauh mana pemerintah daerah benar-benar menghargai uang rakyat yang telah diinvestasikan dalam setiap infrastruktur yang berdiri di Bumi Batiwakkal. (ADV).

Anggota DPRD Berau, Sakirman, menilai wilayah seperti Biduk-Biduk memiliki kekayaan alam yang mampu bersaing dengan destinasi wisata unggulan lainnya di Kalimantan Timur. Hamparan pantai berpasir putih, keindahan bawah laut, hingga pesona Danau Labuan Cermin menjadi aset yang dapat dikembangkan lebih serius.

Menurutnya, tantangan utama saat ini bukan terletak pada minimnya potensi, melainkan bagaimana destinasi tersebut dipromosikan dan dikemas menjadi pengalaman wisata yang menarik bagi pengunjung.

“Potensi wisata di pesisir selatan sangat luar biasa. Yang perlu dipikirkan sekarang adalah bagaimana membuat kawasan ini semakin dikenal dan memiliki daya tarik yang berkelanjutan,” kata Sakirman.

Ia menilai pemerintah daerah perlu menghadirkan inovasi baru dalam strategi pengembangan pariwisata. Salah satu langkah yang dinilai efektif adalah menggelar event wisata secara rutin yang mampu menarik wisatawan dari berbagai daerah.

Kegiatan seperti lomba lari, fun bike, festival budaya, hingga event olahraga berbasis wisata alam dinilai dapat menjadi magnet baru bagi kawasan pesisir selatan.

“Kalau ada agenda tahunan yang rutin digelar, wisatawan akan punya alasan untuk datang. Efeknya bukan hanya pada jumlah kunjungan, tetapi juga perputaran ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Sakirman menjelaskan, setiap penyelenggaraan event akan menciptakan peluang ekonomi bagi berbagai sektor. Mulai dari penginapan, rumah makan, pelaku UMKM, penyedia transportasi hingga jasa wisata lokal akan ikut merasakan manfaatnya.

Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama terkait infrastruktur penunjang dan keterbatasan anggaran pengembangan kawasan wisata.

Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah membuka ruang kerja sama dengan pihak swasta maupun investor untuk mempercepat pengembangan destinasi wisata di wilayah pesisir.

Menurutnya, kolaborasi yang baik antara pemerintah, masyarakat dan pihak ketiga akan menjadi kunci agar potensi wisata pesisir selatan dapat berkembang lebih cepat dan memberikan dampak ekonomi yang nyata.

“Jangan hanya bergantung pada destinasi yang sudah terkenal seperti Derawan dan Maratua. Pesisir selatan juga punya potensi besar untuk menjadi ikon wisata Berau jika dikelola secara serius dan berkelanjutan,” pungkasnya. (ADV).

Anggota Komisi II DPRD Berau, Sakirman, menegaskan bahwa momentum transformasi digital ini terlalu berharga untuk dilewatkan. Bagi UMKM lokal yang selama ini hanya mengandalkan pasar konvensional, kehadiran platform digital justru membuka jalan yang jauh lebih luas bukan hanya ke konsumen di Berau, tetapi hingga ke luar daerah bahkan ke tingkat nasional.

“Perubahan ini harus disikapi dengan cepat. UMKM perlu masuk ke pemasaran digital agar tidak kehilangan peluang,” ujarnya.

Namun Sakirman tidak menutup mata terhadap kenyataan yang ada di lapangan. Banyak pelaku UMKM di Berau yang sesungguhnya memiliki produk berkualitas, tetapi tidak tahu bagaimana cara memasarkannya secara digital. Celah inilah yang menurutnya harus segera diisi oleh pemerintah daerah melalui program pelatihan dan pendampingan yang terstruktur dan berkelanjutan.

“Pelaku usaha perlu dibekali pengetahuan digital marketing agar bisa bersaing di pasar online,” jelasnya.

Bagi Sakirman, transformasi digital UMKM bukan pekerjaan yang bisa diselesaikan satu pihak saja. Pemerintah daerah, DPRD, dan pelaku usaha harus berjalan dalam satu irama saling mendukung dan mengisi kekurangan masing-masing agar ekosistem UMKM digital di Berau bisa tumbuh dengan kuat dan berdaya saing.

Ia optimistis, jika sinergi itu terwujud dengan baik, produk-produk unggulan lokal Berau memiliki peluang nyata untuk dikenal dan diminati di pasar yang jauh lebih luas.

“Kalau dimanfaatkan dengan baik, digitalisasi bisa jadi kunci kemajuan UMKM kita,” tutupnya. (ADV).

Sri berharap momentum Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai pelaksanaan ibadah kurban, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat keimanan, kepedulian sosial, dan semangat berbagi kepada sesama.

“Semoga keikhlasan berkurban menjadi jalan untuk meraih keberkahan dan ketakwaan,” kata Sri Juniarsih, Selasa malam, 26 Mei 2026.

Menurut dia, nilai-nilai pengorbanan yang terkandung dalam perayaan Idul Adha perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semangat tersebut dapat diwujudkan melalui kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan, mempererat persaudaraan, serta menjaga kerukunan di tengah keberagaman.

Sri juga berharap pembagian daging kurban dapat memberikan manfaat yang merata, khususnya bagi masyarakat kurang mampu. Ia mengajak seluruh pihak memastikan pelaksanaan ibadah kurban berlangsung tertib, aman, dan sesuai ketentuan kesehatan.

Selain itu, momentum Idul Adha diharapkan dapat memperkuat semangat kebersamaan antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam membangun Kabupaten Berau yang maju, sejahtera, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan.

“Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga semangat kurban membawa keberkahan untuk kita semua,” ujarnya.

Sri turut mengajak masyarakat mendoakan agar Kabupaten Berau senantiasa diberikan kedamaian, dijauhkan dari berbagai bencana, serta dimudahkan dalam mewujudkan pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat. (ADV)

Momentum Idul Adha, menurut Dedy, bukan hanya menjadi perayaan keagamaan semata, tetapi juga pengingat pentingnya nilai keikhlasan, kepedulian sosial, serta semangat berbagi kepada sesama.

“Semoga keikhlasan berkurban menjadi jalan untuk meraih keberkahan dan ketakwaan,” ujar Dedet sapaan akrabnya Selasa (26/5/2026).

Ia mengatakan Hari Raya Idul Adha bukan hanya peringatan keagamaan juga menjadi momen untuk memperkuat persatuan dan kebersamaan di tengah masyarakat, terutama dalam membangun solidaritas sosial dan kepedulian terhadap warga yang membutuhkan.

Dedet berharap semangat pengorbanan dan kebersamaan yang terkandung dalam Idul Adha dapat terus dijaga dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam membangun Kabupaten Berau yang lebih maju dan harmonis.

“Idul Adha mengajarkan kita tentang ketulusan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Nilai-nilai ini penting untuk terus kita jaga bersama,” katanya.

Ia juga mengajak masyarakat menjadikan Hari Raya Idul Adha sebagai momentum mempererat silaturahmi dan meningkatkan rasa persaudaraan tanpa membedakan latar belakang.

“Atas nama pribadi, keluarga, dan DPD Partai NasDem Berau, saya mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin,” pungkasnya. (ADV/Pan).

Anggota DPRD Berau, Sutami, menegaskan bahwa lembaga legislatif akan menjalankan fungsi pengawasan secara serius termasuk turun langsung ke lapangan untuk memastikan apakah persoalan yang terjadi sekadar kelalaian administrasi atau memang mencerminkan buruknya pengelolaan lingkungan di lapangan.

Selain itu, yang paling mengkhawatirkan bagi Sutami adalah kemungkinan perusahaan-perusahaan tersebut kembali masuk kategori merah pada tahun-tahun berikutnya tanpa ada perbaikan berarti. Jika itu terjadi hingga tiga tahun berturut-turut, konsekuensinya akan jauh lebih serius.

Ia menegaskan bahwa DPRD Berau tidak akan tinggal diam hanya karena kewenangan sanksi dan penentuan item penilaian sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat. DPRD Berau akan memanggil dinas terkait untuk meminta penjelasan atas kinerja pengawasan lingkungan yang selama ini dilakukan, sekaligus mengevaluasi apakah lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah turut berkontribusi pada munculnya rapor merah ini.

“DPRD akan melakukan inspeksi ke lapangan untuk memastikan apakah pelanggaran hanya sebatas administrasi atau memang ada pengelolaan lingkungan yang buruk,” tegasnya.

Sutami juga menyoroti bahwa pelanggaran mendasar yang kerap menjadi penyebab peringkat merah berkaitan langsung dengan aspek lingkungan yang paling vital merupakan pengelolaan limbah, kondisi lahan, kualitas tanah, udara, dan air. Bukan persoalan kecil yang bisa diabaikan, mengingat dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah operasi perusahaan.

Ia mengingatkan pula bahwa sanksi bagi perusahaan berperingkat merah dapat berupa denda finansial yang dijatuhkan langsung oleh kementerian. Namun bagi Sutami, sanksi administratif saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan perbaikan nyata di lapangan.

DPRD Berau, kata Sutami, tidak ingin dianggap tidak peka terhadap persoalan lingkungan yang muncul dari hasil penilaian PROPER ini. Inspeksi lapangan akan menjadi langkah konkret untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan berperingkat merah benar-benar melakukan pembenahan bukan sekadar memperbaiki dokumen pelaporan demi menghindari rapor serupa di tahun mendatang. (ADV).