Kepala Diskominfo Berau, Didi Rahmadi, mengatakan rata-rata kapasitas WiFi publik saat ini masih berada di angka 5 Mbps.

“Kalau digunakan banyak orang, tentu tidak optimal. Idealnya minimal 10 Mbps,” ujarnya.

Diskominfo sebenarnya berencana meningkatkan kapasitas bandwidth tersebut. Namun, kebijakan efisiensi anggaran pada 2026 membuat rencana peningkatan tersebut masih tertunda.

“Saat ini kami fokus menjaga agar 1.500 titik WiFi yang sudah terpasang tetap beroperasi di 100 Kampung, 13 kecamatan dan 10 Kelurahan,” pungkasnya. (*/pan).

“Informasi dari PLN, pembangunan jaringan listrik bisa mencapai Rp 6,5 miliar per kilometer. Ini tentu harus dihitung matang,” kata Didi.

Ia mencontohkan sejumlah destinasi wisata yang berada di tengah hutan atau kawasan sulit dijangkau, seperti Tambalang dan Teluk Sumbang. Selain faktor biaya, penggunaan energi alternatif seperti solar cell juga memiliki kendala keamanan.

“Di beberapa lokasi, baterai dan komponen solar cell pernah dicuri. Ini juga jadi pertimbangan,” ujarnya, Selasa (30/12).

Karena itu, pemerintah daerah akan memprioritaskan destinasi wisata dengan tingkat kunjungan tinggi dan potensi pengembangan yang menjanjikan.

“Kalau PLN bisa, kita pakai PLN. Kalau tidak memungkinkan, baru kita pertimbangkan opsi lain,” bilang Didi. (*/pan).

Kepala Diskominfo Berau, Didi Rahmadi, mengatakan bahwa rencana tersebut dibahas dalam rapat bersama PLN yang digelar di Kantor Diskominfo Berau, Jalan APT Pranoto, Kamis (25/12) lalu. Pertemuan itu turut melibatkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) serta Bapelitbang Berau.

“Pada Kamis lalu kami rapat dengan PLN, bersama Dinas Pariwisata dan Bapelitbang. Prinsipnya, PLN mendukung pengembangan pariwisata di Berau, sepanjang memenuhi kriteria teknis yang mereka tetapkan,” ujar Didi.

Ia menjelaskan, tindak lanjut dari pertemuan tersebut adalah pendataan dan pemetaan objek wisata yang memungkinkan untuk dialiri jaringan listrik konvensional. Pendataan akan dilakukan setelah terbit surat keputusan (SK) penetapan objek wisata.

“Nanti Diskominfo, PLN, dan Dinas Pariwisata akan turun bersama untuk melihat langsung. Jika memungkinkan dipasang jaringan distribusi, maka Dinas Pariwisata akan mengajukan permohonan pemasangan listrik ke PLN,” katanya.

Didi menambahkan, ketersediaan listrik juga berkaitan langsung dengan rencana penyediaan fasilitas pendukung lainnya, seperti layanan WiFi gratis di destinasi wisata. Selama ini, keterbatasan listrik menjadi salah satu kendala utama dalam penyediaan infrastruktur digital.

“Kalau tidak ada listrik, tentu WiFi juga tidak bisa dipasang. Solar cell sempat menjadi opsi, tetapi di beberapa lokasi ada kendala keamanan, seperti pencurian baterai dan komponen,” ujarnya.

Menurut Didi, untuk destinasi wisata yang lokasinya jauh dan berada di kawasan terpencil—seperti Tambalang yang berada di tengah hutan atau Teluk Sumbang—investasi pembangunan jaringan listrik membutuhkan biaya sangat besar. PLN, kata dia, menyebutkan bahwa pembangunan jaringan sepanjang satu kilometer dapat menelan biaya hingga Rp 6,5 miliar.

“PLN juga perusahaan yang tentu harus mempertimbangkan aspek investasi dan keuntungan. Karena itu, semua harus dihitung dengan cermat,” kata Didi.

Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah akan memprioritaskan destinasi wisata yang memiliki potensi kunjungan tinggi dan prospek pengembangan yang menjanjikan. Untuk wilayah yang belum memungkinkan dialiri listrik PLN, opsi alternatif tetap akan dikaji.

“Prinsipnya, kami masih mengutamakan jaringan PLN. Kalau tidak memungkinkan karena biaya investasinya terlalu besar, baru kita pertimbangkan alternatif lain,” ujarnya.

Didi menyebutkan, sejumlah destinasi wisata utama seperti Biduk-biduk, Maratua, Derawan, dan Tanjung Batu saat ini sudah terlayani listrik. Adapun objek wisata di wilayah pedalaman akan menjadi fokus pendataan lanjutan.

“Kami sudah sampaikan juga saat di BPK Provinsi, bahwa Diskominfo akan melakukan pendataan ulang objek-objek wisata yang memungkinkan untuk dialiri listrik. Kami ingin mencari solusi paling tepat agar seluruh destinasi wisata di Berau dapat didukung infrastruktur dasar yang memadai,” pungkasnya. (*/pan).

Wakil Bupati (Wabup) Berau, Gamalis melalui program hilirisasi, kini sudah banyak pelaku usaha lokal yang memproduksi olahan ikan, seperti ikan beku, ikan kering, surimi, terasi, kerupuk ikan maupun udang, serta makanan olahan berbasis ikan lainnya.

Perikanan adalah masa depan Berau. Kita dianugerahi laut yang luas dan kaya, tetapi kalau tidak kita kelola secara cerdas dan bertanggung jawab, potensi itu bisa hilang begitu saja,” ujarnya

Pendekatan ini diharapkan membuka peluang baru: dari menjaga ketahanan pangan, hingga meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat pesisir.

Lebih lanjut, data terkini menunjukkan bahwa ada 1.326 UMKM di Berau yang aktif di sektor pengolahan hasil perikanan  sebuah indikasi bahwa potensi ikan laut telah direspons dengan serius oleh masyarakat lokal.

Namun demikian, pengelolaan perikanan tidak hanya soal kuantitas. Pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan lainnya juga menekankan pentingnya prinsip keberlanjutan, agar sumber daya laut tetap lestari  sekaligus menjaga masa depan generasi nelayan.

Dengan kombinasi potensi alam, komitmen pemerintahan, serta geliat UMKM pengolahan hasil laut Berau berpeluang menjadikan perikanan sebagai pilar ekonomi berkelanjutan dan andalan bagi kesejahteraan masyarakat. (ADV).

Kepala DPMK Berau, Tenteram Rahayu, menyatakan bahwa banyak potensi kampung yang belum tergarap optimal dari lahan, aset fisik, hingga sumber daya lokal. “Kampung harus mulai menyewakan asetnya, atau kerja sama dengan perusahaan. Jangan sampai aset menganggur,” katanya saat ditemui wartawan.

Lewat kemitraan dan kerja sama dengan swasta maupun investor, kampung diharapkan bisa memiliki pemasukan nyata melalui unit usaha produktif, BUMK, atau layanan yang dibutuhkan perusahaan sekitar. “Perusahaan harus memahami kondisi kampung dan mau bermitra dengan baik. Dengan kemitraan yang baik, saya yakin kampung akan lebih maju dan memiliki sumber pendapatan yang kuat,” tegas Tenteram.

Dorongan ini muncul di tengah ancaman pemangkasan dana bantuan pusat dan alokasi dana kampung (ADK) di tahun mendatang yang membuat kampung perlu mencari sumber pendapatan lain agar pembangunan dan pelayanan tetap bisa dilanjutkan.

Selain itu, DPMK juga mendorong pengelolaan aset kampung baik bangunan, lahan maupun sumber daya agar tidak menganggur dan bisa menjadi sumber pendapatan tetap. Sebagian kampung bahkan sudah menunjukkan hasil dengan menjalankan usaha di sektor pariwisata, perkebunan, dan jasa lokal.

Dengan strategi ini, diharapkan kampung-kampung di Berau bisa menjadi lebih mandiri secara ekonomi, mengurangi ketergantungan pada transfer anggaran, serta membuka peluang lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas. (ADV*/pan).

Menurut Kepala Diskoperindag Berau, Eva Yunita, pihaknya telah mengundang sejumlah perwakilan UMKM untuk memberikan masukan dan menentukan kebutuhan fasilitas. “Kita sudah rapat, dan mengundang juga lima perwakilan UMKM. Supaya mereka bisa memberikan masukan juga,” ujarnya.

UMKM Center direncanakan dibangun di atas lahan seluas sekitar 4 hektare di kawasan yang berada berdekatan dengan Mal Pelayanan Publik Berau (MPP) dengan harapan pusat tersebut tidak hanya menjadi lokasi berjualan, tetapi juga ruang pelatihan, galeri produk lokal, dan hub kreatif bagi pelaku usaha.

Pihak teknis pelaksana, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Berau (DPUPR Berau), saat ini tengah menyusun desain ruang sesuai masukan dari pelaku UMKM dan Diskoperindag. Tahap perencanaan ini menggunakan alokasi anggaran bagi studi kelayakan dan desain teknis.

Dengan pendekatan yang melibatkan pelaku usaha secara langsung, diharapkan ketika UMKM Center selesai dibangun, semua fasilitas dari ruang produksi, pelatihan, hingga pemasaran sudah sesuai kebutuhan, sehingga mampu mendongkrak daya saing produk lokal dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat Berau. (ADV).

Upaya utama kali ini adalah memperpanjang jalur pedestrian (boardwalk) di sekitar Danau Kakaban, bertambah 230 meter sehingga total jalur pejalan kaki di kawasan tersebut kini telah melebihi 600 meter.

Selain itu, Disbudpar juga tengah mematangkan penyempurnaan fasilitas penunjang seperti dermaga, akses masuk, sarana istirahat, toilet, serta titik perhentian kapal di tepi danau.

Menurut tim pengembang destinasi wisata di Disbudpar, meskipun proyek penyempurnaan masih berlangsung, Pulau Kakaban tetap dibuka untuk umum. Pengerjaan ditargetkan rampung sebelum puncak periode liburan.

Dengan pembenahan ini, diharapkan Pulau Kakaban dapat memberikan pengalaman wisata yang lebih aman, nyaman, dan tertata sekaligus menjaga kelestarian ekosistem, terutama di area sensitif seperti Danau Kakaban. (ADV)

Menurut Kepala Bidang Usaha Jasa Pariwisata dan Ekraf Disbudpar Berau, Nurjatiah, dari Peta Jalan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah (Talanpekda) 2024–2028 ditetapkan tiga subsektor unggulan wastra dan kriya, kuliner, serta seni pertunjukan.

“Fokus kita ke subsektor yang punya potensi besar dan cepat berdaya saing,” ujar Nurjatiah.

Langkah awal yang dilakukan termasuk peningkatan kompetensi pelaku ekraf lokal  misalnya melalui pelatihan desain grafis di Talisayan, supaya produk kriya, kerajinan, hingga wastra lokal bisa lebih kompetitif dan menarik pasar.

Disbudpar optimis, dengan kombinasi potensi wisata alam & budaya Berau serta produk lokal dari subsektor kreatif, maka Berau bisa menjelma menjadi “kota kreatif” destinasi unggulan yang tidak hanya mengandalkan alam, tetapi juga budaya dan kreativitas masyarakat setempat.

Jika pengembangan ini berhasil, dampaknya bisa meluas: memberi ruang bagi UMKM lokal, meningkatkan lapangan kerja, dan memperkuat identitas ekonomi serta budaya Berau sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. (ADV).

“Pariwisata itu jangan hanya dihitung dari sisi PAD, melainkan dari multiplier efeknya,” tegas Ilyas, saat diwawancarai.

Ia menjelaskan bahwa kehadiran wisatawan membawa dampak ke banyak lini mulai dari hotel dan restoran yang menerima kunjungan, pelaku UMKM yang mendapat pangsa pasar lebih luas, hingga jasa transportasi lokal yang ikut bergerak. “Wisatawan yang datang itu tidak hanya tidur di hotel. Mereka makan, berbelanja oleh-oleh, dan menyewa kendaraan. Setiap pergerakan itu adalah pemasukan bagi warga kita,” imbuhnya.

Pandangan tersebut sejalan dengan strategi Pemkab Berau untuk menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan yang menggantikan ketergantungan terhadap sektor tambang. Dalam kebijakan pembangunan jangka menengah 2025–2029, pengembangan pariwisata ditetapkan sebagai bagian dari visi besar pemerintahan yakni menjadikan Berau maju dan sejahtera lewat sektor pariwisata.

Menurut Ilyas, manfaat pariwisata bagi masyarakat jauh melampaui sekadar angka. Ketika sektor wisata berkembang, hampir semua sektor terkait ikut bergerak dari jasa penginapan, kuliner, transportasi, hingga kerajinan lokal dan usaha kecil menengah. “Kalau pariwisata bergerak, hampir semua sektor ikut bergerak. Inilah yang harus dipahami bersama,” ujarnya.

Dengan demikian, pembangunan wisata di Berau tidak bisa dilihat semata sebagai usaha menarik wisatawan melainkan sebagai upaya strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat penguatan ekonomi lokal, penyediaan lapangan kerja, dan perluasan pasar bagi produk lokal. (ADV).

Menurut Gamalis, setiap masa libur panjang atau akhir tahun, jumlah wisatawan ke Berau pasti meningkat. “Momentum inilah yang harus dimanfaatkan para pelaku UMKM kita,” ujarnya. 

Dengan meningkatnya kunjungan, berbagai jenis usaha seperti kuliner, kerajinan tangan (souvenir), dan jasa wisata  berpeluang besar meraih keuntungan dari permintaan wisatawan yang meningkat. Pemerintah daerah menegaskan akan terus memberi perhatian pada penguatan sektor UMKM, termasuk melalui pelatihan, pendampingan, dan akses permodalan agar usaha lokal dapat bersaing dan menghasilkan produk layak jual bagi wisatawan.

Lonjakan wisatawan ke Berau tidak lepas dari potensi alam dan wisata bahari yang menjadi unggulan kabupaten ini. Namun demikian, tantangan seperti akses ke destinasi masih menjadi perhatian pemerintah agar potensi tersebut bisa dimaksimalkan secara optimal.

Dengan sinergi antara pemerintah, pelaku wisata, dan pelaku UMKM, diharapkan Berau dapat menangkap momentum akhir tahun untuk mendongkrak ekonomi lokal serta memperkuat sektor pariwisata dan ekonomi kreatif secara berkelanjutan. (ADV*/Pan)