Salah satunya datang dari Anggota Komisi II DPRD Berau, Agus Uriansyah yang mengatakan DPRD menemukan adanya sejumlah persoalan yang perlu mendapat penjelasan lebih lanjut, terutama terkait dasar penetapan nilai BPHTB yang dinilai belum memiliki acuan yang jelas dan seragam.

Menurutnya, terdapat beberapa objek dengan karakteristik serupa, namun memiliki nilai penetapan BPHTB yang berbeda. Kondisi itu memunculkan pertanyaan dan kebingungan di tengah masyarakat.

“Yang pertama, kami dari DPRD melihat bahwa keputusan menetapkan BPHTB ini belum memiliki acuan yang jelas. Contohnya ada tiga objek yang dalam kategori sama, tetapi penetapannya berbeda-beda. Ini yang menjadi pertanyaan masyarakat,” ujar Agus Pancau sapaan akrabnya, Senin (8/6/2026).

Ia menjelaskan, salah satu persoalan yang menjadi pembahasan adalah sinkronisasi antara Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) yang digunakan dalam proses perhitungan BPHTB.

“Yang dipakai ini yang mana? Ada NJOP yang merupakan penilaian daerah, sementara NPOP berdasarkan transaksi atau kuitansi penjualan antara pembeli dan penjual. Nah, sinkronisasi inilah yang sampai sekarang belum ditemukan titik temunya,” katanya.

Meski menerima berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat yang notabene pemjual dan pembeli, Agus menegaskan DPRD tetap mengedepankan aturan yang berlaku dalam mencari solusi atas persoalan tersebut.

Menurutnya, seluruh pihak yang berkepentingan telah dihadirkan dalam dalam hal ini untuk memberikan penjelasan dan pandangan masing-masing, termasuk Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Inspektorat, aparat penegak hukum, serta unsur masyarakat.

“Apapun yang menjadi keinginan masyarakat tentu ingin kita akomodir. Tetapi kita juga tidak bisa melanggar aturan. Acuan kita tetap regulasi yang berlaku karena dalam RDP tadi semua pihak terkait hadir dan memberikan pandangannya,” jelasnya.

Sebagai tindak lanjut, DPRD bersama instansi terkait menyepakati pemberian tenggat waktu selama sepekan untuk melakukan pendalaman dan mencari solusi terhadap persoalan yang masih menjadi perdebatan.

“Tadi sudah ada kesimpulan yang dituangkan dalam notulen dan disepakati bersama. Ada tenggang waktu selama tujuh hari untuk mencari titik temu dan kejelasan terhadap persoalan yang ada,” ungkap Agus.

Ia menegaskan, keberpihakan DPRD dalam polemik BPHTB ini tetap mengarah kepada kepentingan masyarakat, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah yang saat ini masih menghadapi tekanan ekonomi.

“Keberpihakan kami jelas kepada masyarakat, terutama kalangan ekonomi menengah ke bawah. Kondisi ekonomi saat ini belum sepenuhnya membaik, lapangan pekerjaan juga masih menjadi tantangan. Karena itu jangan sampai masyarakat kembali dibebani dengan biaya yang memberatkan,” tegasnya.

DPRD berharap hasil evaluasi yang dilakukan dalam waktu dekat dapat menghasilkan formula yang memberikan kepastian hukum, transparansi dalam penetapan BPHTB, serta tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat.

Dengan demikian, polemik yang berkembang terkait BPHTB dapat diselesaikan secara adil tanpa mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (*/Pan).

“Semoga momentum Idul Adha menjadi pengingat untuk terus menanamkan keikhlasan, kepedulian, dan semangat berbagi kepada sesama.” ujarnya, Selasa (26/5/2026).

“Taqabbalallahu minna wa minkum, semangat berkurban dan Semangat Berbagi,” tutupnya. (ADV).

Dalam momentum Hari Raya Kurban tersebut, Agus mengajak masyarakat menjadikan Idul Adha sebagai pengingat pentingnya keikhlasan, kepedulian sosial, serta semangat berbagi kepada sesama.

“Semoga momentum Idul Adha menguatkan keimanan, menumbuhkan kepedulian, dan membawa berkah bagi kita semua,” ujarnya, Selasa (26/5/2026).

Ia juga berharap perayaan Idul Adha dapat semakin mempererat persatuan dan kebersamaan masyarakat di Bumi Batiwakkal.

“Atas nama pribadi dan keluarga besar DPD Partai Perindo Berau, saya mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 H kepada masyarakat kabupaten Berau. Taqabbalallahu minna wa minkum,” pungkasnya. (ADV/Pan).

Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi P. Mangunsong, memberikan catatan serius, serta motivasi dan saran bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau. Khusus Disbudpar dan Disperkim untuk mengevaluasi capaian tahun lalu serta target di tahun berjalan.

Dalam catatannya, Rudi mengapresiasi capaian kinerja para OPD dan kedepannya meminta untuk lebih menjalankan program-program strategis yang lebih berdampak ke masyarakat langsung.

“Dinas Perkim serapannya bagus, mencapai 98 persen. Ini termasuk salah satu OPD dengan serapan anggaran terbaik,” ujar

Lebih lanjut, di tengah dampak efesiensi APBD Kabupaten Berau 2026 yang mengalami pemanasan hampir setengah dibanding tahun sebelumnya.

“Di sisi lain, Disbudpar juga turut menunjukan hasil yang cukup memuaskan dengan capaian lonjakan wisatawan terutama pasca lebaran kemarin, kedepannya saya minta untuk menjalan program yang dampaknya menyentuh masyarakat, karena mau bagaimana pun masyarakat penerima manfaat pertama,” pintanya.

Rudi berharap para OPD di Berau untuk mengurangi hal yang tidak perlu terutama acara seremonial dan perjalan dinas dengan mengalihkan ke hal yang lebih berdampak pada daerah. (*/Pan).

Dampaknya, sejumlah nelayan di Berau mengeluhkan proses yang semakin rumit, mulai dari pengurusan izin pelayaran hingga akses terhadap subsidi Bahan Bakar bakar Minyak (BBM) dan bantuan alat tangkap ikan.

Menyoroti kondisi tersebut, anggota DPRD Berau dari Daerah Pemilihan (Dapil) III, Thamrin, menilai kondisi tersebut tidak lepas dari kebijakan pemerintah pusat yang telah berlangsung sejak bergantinya periode kepemimpinan nasional.

“Dari jaman SBY kemudian berganti Jokowi sejak saat itu banyak kewenangan daerah yang ditarik, termasuk di sektor perikanan. Dulu bantuan alat tangkap masih bisa diusulkan dari daerah, sekarang sudah tidak bisa lagi. Ini yang membuat kami, termasuk DPR, kesulitan memperjuangkan bantuan untuk Pokir dan lain sebagainya,” ujarnya.

Menurutnya, perubahan kewenangan tersebut berdampak langsung pada efektivitas pelayanan kepada nelayan, karena pemerintah daerah yang paling memahami kondisi di lapangan justru memiliki keterbatasan dalam mengambil keputusan.

Ia pun meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan pusat, khususnya instansi terkait di bidang kelautan dan perikanan, agar dapat memberikan kemudahan dalam proses perizinan dan penyaluran bantuan.

“Kalau bisa dipermudah untuk izin dan bantuan. Atau kalau memungkinkan, kewenangannya dikembalikan ke daerah, karena daerah yang paling merasakan dampaknya,” tegasnya.

DPRD Berau berharap adanya evaluasi kebijakan terkait pembagian kewenangan tersebut, agar pelayanan kepada nelayan dapat lebih optimal dan tidak menghambat aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. (*/Pan).

Anggota Komisi III DPRD Berau, Grace Warastuti Langsa, mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar mempercepat proses lelang proyek, terutama untuk perbaikan infrastruktur yang berdampak langsung pada masyarakat.

“Saya minta pemerintah daerah untuk lebih cepat dalam lelang proyek, terutama jalan yang berdampak langsung ke masyarakat. Kondisi jalan di Berau saat ini masih banyak yang jauh dari layak, khususnya di wilayah Segah dan daerah pedalaman lainnya,” ujarnya, Selasa (14/04/2026).

Menurutnya, percepatan lelang menjadi kunci agar pelaksanaan proyek tidak terlambat dan manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat, terutama di wilayah yang selama ini masih mengalami keterbatasan akses.

Ia menegaskan, pemerintah daerah pada dasarnya telah memiliki perencanaan pembangunan yang jelas. Namun, tantangan utama terletak pada kecepatan realisasi di lapangan.

“Dari sisi perencanaan sudah ada, tinggal bagaimana pelaksanaannya bisa segera berjalan. Harapannya tentu agar perbaikan jalan bisa cepat terealisasi,” tambahnya.

Grace berharap, dengan anggaran yang cukup besar tersebut, pembangunan infrastruktur di Berau dapat berjalan lebih optimal dan merata, sehingga mampu meningkatkan konektivitas serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai wilayah. (*/Pan).

Melalui Dinas Kesehatan (Dinkes), Nurung mengutarakan berbagai sorotannya terhadap pihak menajemen Rumah Sakit. Ia menyoroti sejumlah persoalan mendasar, mulai dari kekosongan obat hingga kondisi fasilitas yang dinilai kurang layak. Menurutnya, sekitar 300 jenis obat tidak tersedia di rumah sakit, sehingga pasien terpaksa mengeluarkan biaya tambahan meski telah terdaftar sebagai peserta BPJS.

“Banyak pasien mengeluh karena tidak tersedia obat, sampai 300 nama obat, padahal APBD cukup besar dengan tingkat penduduknya sama, birokrasinya sama, ini sayang pak kalau tidak dimanfaatkan bisa-bisa potong anggaran. Di mana letak kesalahannya ini,” ujarnya, Senin (14/04/2026) kemarin.

Selain itu, Nurung juga menyoroti kondisi fisik rumah sakit, seperti ruang tunggu dan poli pelayanan yang terlihat kumuh dan tidak mencerminkan standar pelayanan di era saat ini.

“Fasilitas ruang tunggu, poli, dan pelayanan lainnya harusnya sudah lebih baik. Jangan sampai masyarakat merasa tidak nyaman saat berobat,” tegasnya.

Tak hanya soal fasilitas, ia juga menilai ada persoalan dalam manajemen internal rumah sakit. Ketidaksinkronan antar pihak dinilai menjadi salah satu penyebab belum optimalnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Menurutnya, manajemen rumah sakit perlu memperbaiki koordinasi dan pola kerja agar lebih efektif, serta menghindari miskomunikasi yang berpotensi berdampak pada pengambilan kebijakan di tingkat pimpinan. Dalam hal perbaikan, Nurung menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan secara menyeluruh, mulai dari pemanfaatan ruang hingga sistem antrean pasien.

Ia juga mendorong agar fasilitas yang ada dapat segera ditata ulang sehingga pelayanan berjalan lebih efektif, termasuk untuk pasien terapi fisik agar tidak harus menunggu terlalu lama.

“Pelayanan harus dibenahi, ruangan dimanfaatkan dengan baik, sehingga pasien bisa antre secara normal dan tidak terlalu lama menunggu,” jelasnya.

Selain itu, ia mengingatkan agar berbagai persoalan yang ada tidak hanya dibahas di atas kertas, tetapi benar-benar diselesaikan secara konkret di lapangan.

“Masalah ini harus dikupas dan diselesaikan, bukan hanya didengar lalu dibiarkan. Kita butuh tindakan nyata,” tegasnya.

Terkait anggaran, Nurung juga menyoroti pentingnya pengelolaan dana sekitar Rp5 miliar yang harus dimanfaatkan secara optimal dan inovatif guna meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit.

Dengan berbagai catatan tersebut, DPRD berharap manajemen RSUD Abdul Rivai dapat segera melakukan evaluasi dan pembenahan agar pelayanan kesehatan bagi masyarakat Berau dapat berjalan lebih maksimal. (*/Pan

Namun demikian, DPRD Berau menyoroti persoalan keterbatasan serta belum optimalnya upaya mempertahankan Tenaga Kesehatan (Nakes), khususnya di wilayah terpencil. Kritik tersebut membandingkan kondisi saat ini dengan era sebelumnya yang dinilai mampu menjaga ketersediaan nakes meski dengan anggaran lebih terbatas.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi I DPRD Berau, Nurung, dalam agenda pembahasan bersama organisasi perangkat daerah (OPD), Senin (13/04/2025) kemarin. Menurutnya, persoalan ini menjadi krusial karena berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat.

“Kenapa Dinas Kesehatan tidak bisa mempertahankan Nakes-nakes yang ada, sedangkan pada masa kepemimpinan bupati sebelumnya, dengan APBD yang bahkan tidak sampai Rp 3 triliun, hal itu bisa dipertahankan,” ujarnya.

Ia menilai, persoalan ini tidak semata-mata berkaitan dengan keterbatasan anggaran, melainkan lebih pada kemampuan pengelolaan dan kebijakan yang diambil oleh OPD terkait.

Menurut Nurung, jika persoalan anggaran terus dijadikan alasan, maka hal tersebut menunjukkan adanya kelemahan dalam manajemen program serta kurang optimalnya langkah dalam mengatasi kendala di lapangan.

“Kalau kita berbicara anggaran, tentu berdampak ke pemerintah daerah dalam hal ini OPD. Tapi banyak hal lain yang harusnya bisa dikelola dengan baik,” tegasnya.

Ia juga menyoroti kemungkinan adanya kebijakan yang tidak berjalan optimal atau tertunda, sehingga berdampak pada keberlangsungan tenaga kesehatan di daerah terpencil.

“Mungkin programnya sudah dijalankan, tapi belum maksimal dalam menekan kendala-kendala di lapangan. Ada kebijakan yang tertunda dan tidak diseriusi dengan baik,” tambahnya.

Nurung berharap Dinas Kesehatan dapat segera melakukan evaluasi menyeluruh, terutama terkait strategi mempertahankan tenaga kesehatan di wilayah yang sulit dijangkau, agar pelayanan kesehatan bagi masyarakat tetap terjamin.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Berau, Lamlay Sari, menyebut kritik dari DPRD sebagai bentuk perhatian dan dukungan terhadap peningkatan kualitas layanan kesehatan.

“Kalau kami menanggapi, itu sebagai bentuk perhatian DPRD terhadap kinerja pelayanan kami. Artinya, bagaimana kami bisa mengoptimalkan anggaran yang ada saat ini agar lebih baik dari sebelumnya,” ujarnya, Senin (14/04/2026) lalu.

Ia menegaskan, setiap evaluasi seharusnya berbasis data agar dapat memberikan gambaran yang objektif terhadap kondisi di lapangan.

“Kalau berbicara, tentu harus dianalisis berdasarkan data. Kami anggap ini sebagai dukungan positif untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan,” tambahnya.

Lamlay juga menjelaskan bahwa pihaknya terus berupaya memaksimalkan tenaga kesehatan yang ada, meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk permintaan yang beragam dari pemerintah kampung terkait penempatan nakes.

“Permintaan kepala kampung itu macam-macam, ada yang ingin tenaga kesehatan yang masih lajang, ada juga yang meminta sudah menikah. Selama masih rasional, kami coba akomodir. Tapi kalau terlalu spesifik dan bersifat pribadi, tentu tidak bisa kami penuhi,” jelasnya.

Saat ini, Dinkes mencatat sekitar 4.000 tenaga kesehatan tersebar di 110 kampung dan kelurahan di Kabupaten Berau. Meski demikian, pihaknya belum berencana mendatangkan tenaga dari luar daerah karena masih banyak lulusan tenaga kesehatan lokal yang belum terserap.

“Minat tenaga kesehatan untuk bekerja di Berau cukup tinggi. Banyak lulusan yang tersedia, jadi potensi tenaga lokal sebenarnya cukup besar,” katanya.

Terkait kemungkinan penyerapan tenaga honorer, Lamlay menyebut hal tersebut masih terkendala regulasi dari pemerintah pusat, khususnya terkait mekanisme penggajian.

“Kalau kita mempekerjakan seseorang, harus ada regulasinya. Kalau tidak, tentu tidak bisa digaji. Ini yang menjadi kendala,” pungkasnya. (*/Pan).

Menurutnya, lonjakan jumlah wisatawan harus diantisipasi dengan kesiapan pengamanan yang memadai agar tidak menimbulkan risiko di lapangan.

“Keselamatan pengunjung harus menjadi prioritas. Pengamanan di objek wisata perlu diperkuat, terutama di titik-titik yang ramai,” ujarnya.

Ia menilai, potensi kerawanan bisa muncul akibat kepadatan pengunjung, kondisi alam, maupun keterbatasan pengawasan di sejumlah lokasi wisata. Dedy juga mendorong adanya sinergi antara pengelola wisata, aparat keamanan, dan instansi terkait untuk memastikan standar keamanan berjalan optimal.

“Perlu kerja sama semua pihak agar wisatawan merasa aman dan nyaman saat berkunjung,” ucapnya.

Ia berharap, penguatan aspek keamanan dapat berjalan seiring dengan pengembangan sektor pariwisata di Berau. (ADV/*).

Menurut Abdul Waris, secara perencanaan dan dokumen kebijakan, arah pembangunan pariwisata Berau sudah jelas. Namun, realisasinya masih terkendala komitmen politik dalam penganggaran serta lemahnya prioritas pembangunan.

“Dokumen sudah bagus, tinggal kemauan politiknya. Ini tanggung jawab bersama pemerintah daerah dan DPRD,” ujarnya.

Ia menyoroti masih adanya 30 titik blank spot di Berau, dengan 15 di antaranya berada di kawasan wisata. Kondisi tersebut dinilai mengganggu kenyamanan wisatawan di era digital, di mana akses internet menjadi kebutuhan utama.

“Orang datang berwisata pasti foto dan langsung unggah. Kalau sinyal bermasalah, itu jadi keluhan serius,” kata Abdul Waris.

Selain sinyal, keterbatasan listrik di kawasan wisata, seperti Batu Berdiri, yang terletak di Lamin Guntur, Biduk-biduk juga menjadi perhatian. Ia mendorong agar pembangunan jaringan listrik dilakukan secara terintegrasi dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat di Kampung Teluk Sumbang.

Abdul Waris menilai, pengembangan pariwisata Berau harus dilakukan secara fokus dan bertahap, bukan menyebar ke banyak destinasi sekaligus. Ia mencontohkan keberhasilan kebijakan nasional dalam mengembangkan destinasi prioritas secara terarah.

“Kalau semua dibangun sedikit-sedikit, hasilnya tidak kelihatan. Harus ada fokus,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya komunikasi antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) dengan DPRD, agar dukungan anggaran melalui pokok-pokok pikiran dewan dapat dimaksimalkan untuk sektor pariwisata. (*/pan)