Fraksi yang menyatakan dukungan antara lain Gerindra, PKS, Demokrat-PPP, PAN-NasDem, PDI Perjuangan, dan PKB. Sementara itu, Fraksi Golkar menjadi satu-satunya yang belum menyatakan persetujuan.

Posisi Golkar dinilai cukup strategis mengingat fraksi tersebut memiliki jumlah kursi terbanyak di DPRD Kaltim. Namun, alih-alih menolak secara mutlak, Golkar memilih mendorong pendekatan bertahap melalui mekanisme lain.

Ketua Fraksi Golkar, Muhammad Husni Fachruddin, menyampaikan bahwa pihaknya menginginkan proses pengawasan dimulai dari hak interpelasi sebelum berlanjut ke hak angket.

“Bukan tidak mendukung, tetapi sebaiknya diawali dengan interpelasi. Kita panggil OPD terkait, kita bahas secara detail, baru melangkah ke tahap berikutnya,” ujarnya.

Menurut dia, pendekatan bertahap diperlukan agar persoalan yang menjadi sorotan dapat dikaji secara lebih komprehensif sebelum masuk ke tahap penyelidikan.

Hak angket sendiri merupakan salah satu hak konstitusional DPRD yang digunakan untuk menyelidiki kebijakan pemerintah daerah yang dinilai bermasalah atau berpotensi merugikan kepentingan publik.

Di sisi lain, enam fraksi yang telah menyatakan dukungan mendorong agar usulan hak angket segera dibawa ke rapat paripurna untuk diputuskan secara kelembagaan.

Adapun keputusan akhir terkait penggunaan hak angket akan ditentukan melalui mekanisme internal DPRD, dimulai dari pembahasan di Badan Musyawarah (Banmus) hingga pengambilan keputusan dalam rapat paripurna.

Dalam pelaksanaannya, terdapat sejumlah tahapan yang harus dilalui agar penggunaan hak angket berjalan sesuai prosedur. Tahapan tersebut diawali dengan penyampaian usulan kepada pimpinan DPRD, kemudian dibahas dalam rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan awal.

Selanjutnya, Badan Musyawarah akan menjadwalkan pembahasan lanjutan. Para pengusul juga diberikan kesempatan untuk menjelaskan tujuan dan objek penggunaan hak angket secara rinci.

Apabila disetujui, DPRD akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang bertugas melakukan penyelidikan terhadap kebijakan yang menjadi objek angket.

Rangkaian tahapan tersebut menjadi penting untuk memastikan bahwa penggunaan hak angket tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga tetap menjunjung prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya.

Dengan masih berlangsungnya proses dan perbedaan pandangan antarfraksi, arah penggunaan hak angket di DPRD Kaltim akan sangat ditentukan oleh dinamika pembahasan dalam waktu dekat. (*)

Menurut dia, aspirasi masyarakat yang berkembang tetap perlu ditindaklanjuti. Namun, proses penggunaan hak angket tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa tanpa dasar yang kuat.

“Aspirasi masyarakat tentu harus kita tindak lanjuti. Namun, semua harus sesuai prosedur dan aturan yang berlaku,” ujarnya.

Ia menjelaskan, mekanisme hak angket telah diatur dalam regulasi, di antaranya Undang-Undang tentang MD3 adalah UU No. 17 Tahun 2014, yang mengatur wewenang, tugas, hak, kewajiban, dan keanggotaan lembaga parlemen.

Serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang yang mencakup kedudukan, hak, kewajiban, larangan, fungsi.

Oleh karena itu, setiap langkah harus mengikuti tahapan yang telah ditetapkan agar memiliki kekuatan hukum dan legitimasi politik.

Syarifatul menguraikan, tahapan awal yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi persoalan secara jelas. Yaitu, berupa dugaan pelanggaran, menurut dia, harus didasarkan pada fakta, bukan sekadar asumsi atau isu politik.

“Harus ada dasar yang kuat, apakah ada pelanggaran undang-undang atau kebijakan yang merugikan masyarakat,” katanya.

Selain itu, pengumpulan data dan bukti juga menjadi langkah penting sebelum hak angket digunakan. Ia menilai, hingga saat ini DPRD Kaltim belum melakukan pengumpulan data secara komprehensif.

Sebagai langkah awal, ia menyarankan agar DPRD memanfaatkan mekanisme pengawasan yang tersedia, seperti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan penelaahan laporan masyarakat.

Ia juga menekankan bahwa hak angket bukanlah langkah pertama dalam fungsi pengawasan. Sebelumnya, DPRD dapat menggunakan hak interpelasi untuk meminta penjelasan kepada pemerintah daerah.

“Kalau masih belum jelas atau ada indikasi pelanggaran serius, baru bisa ditingkatkan ke hak berikutnya,” ujarnya.

Di sisi lain, ia mengingatkan pentingnya menjaga kondusivitas dan objektivitas dalam proses politik. Penggunaan hak angket, kata dia, tidak boleh menjadi alat konflik atau kepentingan kelompok tertentu.

“Fokusnya harus tetap pada kepentingan publik, bukan kepentingan elit,” katanya.

Lebih lanjut, ia juga menyoroti belum adanya pembahasan terhadap laporan lembaga terkait, seperti Badan Pemeriksa Keuangan, yang seharusnya dapat menjadi rujukan awal dalam menilai ada tidaknya pelanggaran.

Oleh karena itu, ia mendorong pimpinan DPRD untuk lebih berhati-hati dalam menyikapi aspirasi yang berkembang, dengan tetap mengedepankan mekanisme yang berlaku.

Selain itu, ia mengusulkan agar DPRD melibatkan organisasi perangkat daerah teknis guna memperoleh data yang lebih akurat. Jika diperlukan, proses tersebut juga dapat didampingi oleh pendapat hukum dari aparat penegak hukum.

Menurut dia, langkah tersebut penting agar setiap keputusan yang diambil memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak menimbulkan polemik di kemudian hari.

Pada akhirnya, ia berharap seluruh proses dapat berjalan secara objektif dan transparan, sehingga mampu menjawab keresahan masyarakat sekaligus menjaga stabilitas daerah. (*)

Sekretaris Fraksi Golkar, Sarkowi V. Zahry, menegaskan bahwa penggunaan hak angket tidak hanya berdampak pada gubernur, tetapi juga wakil gubernur sebagai satu kesatuan kepemimpinan.

Menurutnya, secara konstitusional kepala daerah dan wakilnya merupakan satu paket yang tidak dapat dipisahkan. Karena itu, jika hak angket digulirkan, konsekuensinya akan berimbas pada pasangan Rudy Mas’ud dan Seno Aji secara bersamaan.

“Angket ini sasarannya bukan hanya gubernur. Karena gubernur dan wakil gubernur itu satu paket,” tegas Sarkowi dalam rapat.

Sarkowi juga menyinggung dinamika politik internal DPRD, khususnya terkait dukungan fraksi-fraksi terhadap wacana hak angket. Ia mengingatkan bahwa setiap keputusan politik tidak bisa dilepaskan dari peta koalisi partai pengusung kepala daerah.

Ia menilai, anggota dewan perlu memahami secara menyeluruh konsekuensi politik dari penggunaan hak angket, termasuk hubungan antarpartai yang selama ini menjadi basis dukungan pemerintah daerah.

Desak Gerindra Perjelas Sikap

Secara khusus, Sarkowi meminta Fraksi Gerindra untuk memberikan penjelasan lebih komprehensif mengenai urgensi pengajuan hak angket. Ia menekankan bahwa dukungan terhadap langkah tersebut harus didasarkan pada kajian mendalam, bukan sekadar respons terhadap tekanan massa.

“Saya minta Fraksi Gerindra bisa menguraikan secara jelas, supaya semua yang diputuskan di forum ini benar-benar jelas dan sesuai aturan,” ujarnya.

Rapat paripurna ini mencerminkan meningkatnya tensi politik di DPRD Kalimantan Timur. Perbedaan pandangan antarfraksi terlihat jelas, terutama terkait waktu dan mekanisme penggunaan hak angket.

Di satu sisi, tekanan publik terus menguat melalui aksi demonstrasi yang menuntut transparansi dan akuntabilitas. Di sisi lain, sebagian anggota dewan mengingatkan pentingnya kehati-hatian agar langkah politik yang diambil tidak menimbulkan dampak luas yang tidak diperhitungkan.

Menutup pernyataannya, Sarkowi mengimbau seluruh anggota dewan untuk tetap mengedepankan objektivitas dan berpegang pada aturan perundang-undangan dalam mengambil keputusan.

“Jangan sampai kita memutuskan sesuatu secara emosional, tanpa objektivitas, dan tidak sesuai dengan regulasi,” pungkasnya. (itn)