Kepala Disnakertrans Berau, Anang Saprani, mengungkapkan pihaknya telah menerima pemberitahuan resmi dari perusahaan terkait rencana penghentian proyek tersebut. Ia memastikan penutupan ini bukan dipicu persoalan internal perusahaan, melainkan semata karena masa kontrak kerja antara kontraktor dan pemegang konsesi telah habis.

“Proyek itu memang sudah habis kontraknya dari pemberi kontrak (PT Berau Coal). Dampaknya, otomatis akan ada PHK di situ karena proyeknya tutup,” ujar Anang beberapa waktu silam.

Meski surat pemberitahuan sudah diterima, Anang mengaku pihak manajemen BUMA belum memaparkan secara rinci data jumlah karyawan yang akan terdampak. Karena itulah Disnakertrans berencana memanggil manajemen perusahaan dalam waktu dekat untuk meminta penjelasan menyeluruh.

“Kami mau ada penjelasan langsung dari manajemen perusahaan soal alasan, mekanisme, sampai jumlah tenaga kerja yang terdampak,” tambahnya.

Menyikapi proses pengurangan karyawan yang dijadwalkan berlangsung secara bertahap, Anang memberikan peringatan keras kepada pihak perusahaan. Ia meminta agar nasib tenaga kerja lokal mendapatkan perhatian utama dan tidak langsung dipangkas begitu saja. Namun, ia juga menggarisbawahi pekerja lokal yang dipertahankan harus memiliki kualifikasi dan rekam jejak yang baik selama bekerja.

“Penutupan ini kan bertahap, tidak langsung seperti menutup toko. Saya harapkan proses PHK ini memperhatikan tenaga lokal dulu,” tegasnya.

Anang juga meminta agar setiap rencana PHK dikomunikasikan lebih awal kepada pemerintah daerah agar proses penyelesaian dapat dilakukan bersama-sama dan tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.

Persoalan ini sesungguhnya bukan lahir tiba-tiba. Gelombang PHK di sektor tambang Berau sudah mulai terasa jauh sebelum surat BUMA masuk ke meja Disnakertrans. Kebijakan Kementerian ESDM yang memangkas kuota produksi batu bara melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) hingga 40—70 persen turut menekan kelangsungan operasional sejumlah perusahaan tambang di wilayah ini.

Di luar BUMA, PHK di sektor pertambangan Berau telah mencatat angka yang mengkhawatirkan. Sejak Januari hingga Maret 2025, tercatat lebih dari 760 pekerja mengalami PHK, dengan sekitar 24 perusahaan terlibat mayoritas dari sektor pertambangan batu bara.

Kini dengan penutupan proyek BUMA yang diperkirakan menyerap ribuan tenaga kerja, tekanan itu berpotensi jauh lebih besar. Disnakertrans Berau mengakui tantangan yang ada, sambil terus mendorong pekerja terdampak untuk melirik sektor lain sebagai alternatif penghidupan termasuk pariwisata dan usaha mikro kecil menengah yang dinilai masih memiliki ruang tumbuh di Berau. (*).

Wakil Ketua II DPRD Berau, Subroto menilai selama ini Perumda Air Minum membutuhkan dukungan pembiayaan yang memadai agar pelayanan kepada pelanggan dapat berjalan maksimal, terutama dalam menjaga kualitas distribusi air dan memperbaiki infrastruktur yang ada.

Menurutnya, penyesuaian tarif masih memungkinkan dilakukan selama besarannya tetap dalam batas wajar dan disertai peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

“Kalau memang ada penyesuaian tarif, tentu pelayanan juga harus lebih baik,” ujarnya.

Ia mengatakan perusahaan daerah air minum pada dasarnya tidak semata-mata berorientasi mencari keuntungan, tetapi tetap harus menjaga keberlangsungan operasional agar mampu memberikan pelayanan secara berkelanjutan.

Selain itu, apabila kondisi keuangan perusahaan membaik, maka daerah juga berpotensi memperoleh kontribusi melalui dana bagi hasil yang nantinya dapat digunakan kembali untuk pembangunan daerah.

“Kalau perusahaan sehat, tentu daerah juga bisa mendapatkan manfaat melalui dana bagi hasil untuk mendukung PAD,” katanya.

Meski demikian, DPRD Berau mengingatkan agar kebijakan penyesuaian tarif tidak membebani masyarakat berpenghasilan rendah. Karena itu, skema subsidi silang dinilai perlu diterapkan agar kelompok tertentu tetap mendapatkan perlindungan.

Menurutnya, kelompok rumah tangga miskin, sektor sosial, dan pendidikan harus tetap menjadi perhatian dalam kebijakan tarif baru.

Ia juga meminta pemerintah daerah dan Perumda Air Minum memperkuat sosialisasi kepada masyarakat agar tidak kembali menimbulkan polemik seperti yang pernah terjadi sebelumnya.

“Yang penting masyarakat diberikan pemahaman dulu, jangan sampai tiba-tiba naik tanpa sosialisasi yang jelas,” ujarnya.

Selain persoalan tarif, DPRD turut menyoroti pentingnya pembenahan pelayanan, termasuk mengatasi kebocoran jaringan dan memastikan kualitas air yang diterima masyarakat benar-benar layak digunakan.

“Jangan sampai masyarakat dibebani tarif lebih tinggi, tetapi air yang diterima masih keruh atau pelayanan belum maksimal,” pungkasnya. (ADV).

Peri mempertanyakan apakah mekanisme yang selama ini berjalan sudah benar-benar menempatkan perencanaan sebagai syarat utama sebelum modal dikucurkan.

“Pertanyaan saya sekarang ini, penyertaan modal ini diberikan dulu baru mereka berusaha, atau membuat suatu rencana dulu baru dikucurkan barang ini,” ujar Peri.

Tanpa perencanaan yang matang, lanjutnya, modal yang dikucurkan hanya akan menguap tanpa meninggalkan manfaat apapun bagi masyarakat kampung.

“Karena kalau ADK (Alokasi Dana Kampung) dikucurkan duluan baru bingung mau cari usaha, saya takutnya sama dengan ‘penyakit’ kita yang dulu,” tambahnya.

Peri kemudian mengungkap contoh nyata sikap tegas DPRD Berau dalam membendung pengajuan anggaran yang dinilai tidak realistis. Beberapa waktu lalu, DPRD menolak permintaan penyertaan modal senilai Rp50 Miliar yang diajukan tanpa dokumen perencanaan maupun kejelasan jenis usaha yang akan dijalankan.

“Kami tidak setuju dulu itu, minta penyertaan modal Rp 50 miliar. Usahanya usaha apa, belum tahu. Ini uangnya habis saja nanti. Tetapi kalau membuat suatu kajian, ada kajian, saya kira kita akan memberikan,” tegas Peri.

Prinsip kehati-hatian yang sama, menurutnya, wajib diterapkan secara konsisten pada pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK). Peri mengingatkan agar kepala kampung tidak serta-merta mencairkan anggaran hanya berdasarkan usulan lisan tanpa studi kelayakan yang jelas.

Ia mengisahkan pola yang kerap berulang dan berujung pada kegagalan: sebuah badan usaha yang baru saja dibentuk langsung menerima suntikan modal ratusan juta rupiah, namun tidak tahu mau berbisnis apa.

“Jangan sampai begitu minta uang ke kepala kampung, ‘kami mau butuh usaha’, langsung dikasihkan. Pastilah lenyap barang itu, karena enggak ada perencanaan, enggak ada studi kelayakan,” tuturnya.

Ujungnya sudah bisa ditebak. Modal habis untuk menutup gaji pengurus, usaha tidak pernah berdiri, dan pertanggungjawaban keuangan pun berantakan.

“Begitu bangun, langsung penyertaan modal 200 juta, 100 juta. Bingung mau usaha apa. Akhirnya habis dipakai untuk gaji (pengurus) saja. Akhirnya enggak bisa dipertanggungjawabkan, kabur,” pungkas Peri.

Sebagai langkah pencegahan, Bapemperda DPRD Berau kini tengah mengkaji apakah ketentuan ketat mengenai mekanisme penyertaan modal perlu dituangkan langsung ke dalam Peraturan Daerah yang sedang dibahas, atau diatur melalui regulasi khusus tersendiri demi memastikan uang rakyat tidak kembali terbuang sia-sia. (ADV).

Anggota Komisi I DPRD Berau, Suharno mengungkapkan kekhawatiran itu secara blak-blakan dalam rapat dengar pendapat terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) BUMK. Ia berkaca pada deretan koperasi dan BUMK sebelumnya yang tumbang bukan karena kekurangan modal, melainkan karena pengelolaan yang buruk dan lemahnya disiplin pengurus.

“Jangan sampai program ini hanya sekadar launching, dikatakan sukses, lalu setelah itu selesai tanpa ada keberlanjutan. Kita harus berkaca pada pengalaman lalu, banyak koperasi pribadi maupun BUMK yang hancur dan tidak jelas arahnya karena masalah kedisiplinan,” ujar Suharno beberapa waktu silam.

Bagi Suharno, kunci keberhasilan BUMK ini bukan terletak pada seberapa besar modal yang dikucurkan, tetapi pada siapa yang dipercaya untuk mengelolanya. Ia mendesak agar proses rekrutmen pengurus benar-benar selektif dan berbasis kompetensi bukan berdasarkan kedekatan personal atau hubungan kekerabatan yang selama ini kerap menjadi penyakit lama dalam pengelolaan usaha kampung.

“Fokus masalah kita dari dulu sampai sekarang sering kali sama, yaitu orang-orang yang berebut posisi di situ-situ saja. BUMK ini dibentuk dengan prinsip memberikan manfaat, jangan sampai malah dijadikan wadah untuk menampung kerabat atau orang dekat yang tidak kompeten,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa Rp300 Juta bukanlah angka yang bisa dianggap sepele bagi keuangan daerah. Jika modal itu diserahkan kepada pengurus yang bermasalah, kerugiannya bukan hanya soal uang tetapi juga soal kepercayaan masyarakat yang sudah telanjur dipertaruhkan.

Tantangan lain yang menanti, lanjut Suharno, adalah persaingan dengan program-program berskala nasional yang memiliki dukungan anggaran jauh lebih besar dari APBD maupun APBN. BUMK baru ini harus siap bertarung di medan yang tidak mudah.

Namun, di balik seluruh catatan kritisnya, Suharno tidak kehilangan optimisme. Potensi kampung-kampung di Berau, menurutnya, masih sangat besar tinggal bagaimana ia dikelola oleh orang yang tepat dan didukung regulasi yang kuat.

“Ini adalah perjuangan besar. Anggaran desa kita harus bersaing dengan program-program nasional. Namun, saya tetap optimistis jika dikelola oleh pengurus yang punya komitmen, BUMK ini bisa berjalan baik dan mengawal kemajuan bagi masyarakat kampung,” pungkasnya.

Raperda mengenai BUMK ini diharapkan segera rampung dengan regulasi yang ketat demi mencegah kebocoran anggaran dan memastikan modal yang dikucurkan benar-benar berputar secara produktif untuk kesejahteraan warga Berau. (ADV).

Dalam forum itu, akademisi sekaligus dosen pengajar UM Berau, Dr. H. Abdul Hakim, S.E., M.Si menghimbau kepada Pemda Berau selaku pemegang saham terbesar di Perumda Batiwakkal atau PDAM Berau untuk memikirkan secara matang batas tarif yang akan ditentukan agar tidak memberatkan pelanggan.

Ia pun menyadari bahwa PDAM Berau sejak tahun 2011 sampai saat ini belum melakukan pembaruan tarif. Belum lagi, Perumda Batiwakkal itu mendapat surat teguran dari Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) untuk segara melakukan penyesuaian tarif.

“Penyesuaian tarif ini sebenarnya dilatarbelakangi kondisi Perumda Air Minum yang terakhir melakukan penyesuaian sejak 2011. Tahun 2024 sempat direncanakan, tetapi situasinya dinilai belum tepat sehingga ditunda,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kajian penyesuaian tarif dilakukan karena terdapat ketentuan pemerintah yang mengharuskan tarif air menyesuaikan dengan kenaikan Upah Minimum Regional (UMR) Kaltim, sekaligus menjaga keberlangsungan operasional perusahaan daerah air minum.

“Kalau pelayanan ingin maksimal, tentu harus ditunjang pembiayaan operasional yang cukup,” katanya.

Berdasarkan kajian tersebut terdapat beberapa point yang perlu disikapi terkait kondisi Perumda Batiwakal yang dua tahun terakhir tahun 2024 dan 2025 ini tidak memenuhi FCR ( Full Cost Recovery ) dimana kondisi berdampak pada sanksi sesuai permendagri No. 21 tahun 2020 dimana sanksi adalah :

Ayat pertama, dalam hal Tarif BUMD Air Minum dimiliki oleh Kabupaten/Kota Tidak Memenuhi Pemulihan Biaya Penuh (Full Cost Recovery), Gubernur merekomendasikan melakukan restrukturisasi internal BUMD.

Ayat dua, restrukturisasi internal BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem, dan prosedur.

Ayat ketiga, dalam hal Tarif tidak memenuhi pemulihan biaya penuh (Full Cost Recovery) tiga tahun berturut- turut, Gubernur melakukan analisis kelayakan usaha BUMD Air Minum.

Ia mengingat tahun 2026 adalah tahun tiga jika Perumda Batiwakkal tidak memenuhi FCR maka kemungkinan besar PDAM Batiwakkal akan bergabung dengan PDAM terdekat dalam hal ini Kutai Timur yang secara nyata Tarif nya jauh lebih mahal dari tarif Perumda Batiwakkal.

Selain itu hasil kajian menyarankan adanya Subsidi Silang terhadap Pelanggan dengan kreteria Sosial, Pendidikan dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah ( MBR) dimana semula tarif Sosial, Pendidikan dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah berkisar Rp.3.500.-/ M3 sekarang disesuaikan menjadi Rp. 900,-/M3. Sementara kenaikan yang signifikan terjadi pada Niaga Menengah dan Besar.

Penyesuaian tarif ini juga menyikapi karena Perumda Batiwakkal belum melakukan penyesuaian tarif air minum sejak tahun 2011 sementara biaya operasional seperti Listrik dan Bahan kimia sudah berkali -kali mengalami kenaikan.

Menurutnya, terdapat risiko serius apabila selama tiga tahun berturut-turut perusahaan daerah air minum tidak mampu memenuhi Full Cost Recovery (FCR) atau batas harga dasar yang ditetapkan pemerintah.

“Tahun 2024 tidak memenuhi FCR, 2025 juga tidak memenuhi, dan 2026 ini menjadi tahun ketiga. Kalau kondisi itu terus terjadi, ada kemungkinan pemerintah provinsi mengambil alih atau menggabungkan perusahaan air minum dengan daerah terdekat,” jelasnya.

Ia mencontohkan, tarif rata-rata air di Kutai Timur telah berada di kisaran Rp9.000 per meter kubik. Jika penggabungan terjadi, maka tarif di Berau berpotensi ikut menyesuaikan.

“Ini yang ingin kita hindari. Karena kalau sampai diambil alih, otomatis tarif bisa ikut naik menyesuaikan daerah lain,” ujarnya.

Dalam kajian tersebut, kata dia, penyesuaian tarif dirancang tetap memperhatikan fungsi sosial perusahaan daerah. Kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, sektor sosial, hingga lembaga pendidikan justru diusulkan mendapatkan keringanan tarif melalui mekanisme subsidi silang.

“Rumah tangga miskin yang sebelumnya membayar sekitar Rp3.800, diusulkan turun menjadi Rp1.500. Begitu juga sektor sosial dan pendidikan, tarifnya juga diturunkan,” katanya.

Ia pun menyarankan untuk melakukan subsidi silang agar dapat ditopang dari kelompok pelanggan dengan kemampuan ekonomi lebih tinggi.

“Jadi masyarakat dengan penghasilan besar ikut membantu mensubsidi masyarakat berpenghasilan rendah, sektor sosial, dan pendidikan,” ujarnya.

Ia juga mengakui proses sosialisasi kenaikan tarif sebelumnya belum berjalan maksimal sehingga memicu penolakan di masyarakat.

“Waktu itu sosialisasi hanya sampai di forum RT dan tidak benar-benar sampai ke masyarakat. Akibatnya masyarakat kaget karena kenaikannya cukup besar,” katanya.

Karena itu, ia meminta Pemda Berau dan Perumda Batiwakkal agar tidak gegabah dalam menetapkan kebijakan tarif baru tanpa kesiapan dan pemahaman masyarakat.

“Kalau memang ada penyesuaian tarif, masyarakat harus diberi kesiapan terlebih dahulu. Sosialisasi harus benar-benar sampai ke masyarakat,” tegasnya.

Selain penyesuaian tarif, ia juga menyoroti pentingnya pembenahan pelayanan air bersih. Menurutnya, masyarakat tidak hanya menuntut tarif yang wajar, tetapi juga kualitas layanan yang baik.

“Apa artinya tarif naik kalau pelayanan tetap buruk. Yang diinginkan masyarakat itu air benar-benar layak digunakan, tidak keruh dan tidak penuh lumpur,” katanya.

Ia meminta Perumda Batiwakkal untuk rutin melakukan pengawasan terhadap meteran pelanggan dan memperbaiki kebocoran jaringan yang selama ini kerap merugikan masyarakat.

“Kebocoran kecil sekalipun bisa membuat meteran terus berjalan. Masyarakat merasa tidak memakai air, tetapi tagihannya tetap tinggi,” ujarnya.

Ia berharap Pemda Berau dapat mengkaji seluruh aspek secara matang sebelum menetapkan kebijakan penyesuaian tarif, termasuk memastikan peningkatan pelayanan berjalan beriringan dengan kenaikan biaya yang dibebankan kepada masyarakat.

“Kalau memang terjadi penyesuaian tarif, maka Perumda juga wajib meningkatkan pelayanan, melakukan efisiensi, dan memastikan air yang diterima masyarakat benar-benar layak digunakan,” pungkasnya. (*/Pan).

Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menyatakan bahwa pemerintah daerah pada prinsipnya terbuka terhadap masuknya investasi di sektor apa pun, termasuk rencana pembangunan mal yang disebut akan digarap pihak swasta.

Menurutnya, kondisi ekonomi masyarakat Berau saat ini dinilai cukup potensial untuk menopang keberadaan pusat perbelanjaan bertaraf modern. Tingginya daya beli masyarakat setempat disebut sebagai peluang besar bagi investor swasta untuk menanamkan modal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kalau prospek, artinya tingkat daya beli masyarakat Berau sangat luar biasa,” ujar Sri.

Meski menyambut baik rencana tersebut, Sri menegaskan bahwa pembangunan mall tetap harus mengacu pada regulasi dan ketentuan yang berlaku.

Pemkab Berau kedepannya akan terlebih dahulu mengkaji kelayakan serta persyaratan yang harus dipenuhi sebelum rencana itu dapat direalisasikan.

“Nanti kita lihat regulasinya seperti apa. Apakah itu memenuhi syarat atau seperti apa, ya kita akan coba penuhi itu,” katanya.

Ia menilai kehadiran pusat perbelanjaan modern dapat menjadi bagian dari upaya pengembangan daerah sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat yang selama ini kerap harus bepergian keluar daerah untuk mendapatkan fasilitas belanja yang lebih lengkap. Selain itu, masuknya investor diyakini mampu memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi di Kabupaten Berau secara lebih luas.

“Diharapkan kedepannya pembangunan mall bakal mendongkrak ekonomi di kabupaten Berau,” harapnya.

Wacana pembangunan mal di Tanjung Redeb ini menjadi salah satu sinyal positif di tengah upaya Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menarik minat investor datang ke Berau. (ADV).

Kunjungan strategis tersebut dipimpin Ketua Umum ASDEKI, Mustofa Kamal Hamka, didampingi Ketua DPW ASDEKI Kalimantan Timur Nugrahi Mawan atau yang akrab disapa Ahong, bersama perwakilan manajemen PT Pattaya, yakni Pak Rocky dan Pak Ronny.

Di dalam kawasan pabrik XCMG, rombongan melihat langsung proses produksi berbagai alat berat berbasis listrik seperti Reach Stacker, Forklift, hingga Side Loader elektrik yang kini mulai digunakan di berbagai pelabuhan modern dunia.

Ahong, kunjungan ini bukan sekadar agenda bisnis biasa. Ada semangat besar yang dibawa para pengusaha lokal Indonesia untuk ikut berada di garis depan perubahan industri global.

“Dunia sedang berubah. Pelabuhan dan depo modern sudah mulai meninggalkan alat berbahan bakar solar menuju energi listrik yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Kami di daerah juga tidak ingin tertinggal,” ujar Ahong.

Menurutnya, langkah peralihan dari alat berat berbasis solar menuju elektrik merupakan bentuk dukungan nyata terhadap kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto yang mendorong percepatan penggunaan energi bersih dan kendaraan listrik di sektor industri nasional.

Lonjakan harga solar yang kini terus membebani operasional depo dan pelabuhan menjadi alasan kuat mengapa transformasi tersebut harus segera dilakukan. Di sisi lain, penggunaan alat berat listrik dinilai mampu memangkas biaya operasional jangka panjang sekaligus meningkatkan efisiensi kerja di kawasan logistik.

Ahong menilai, momentum ini menjadi peluang besar bagi pengusaha lokal untuk naik kelas dan ikut tampil di kancah internasional.

“Pengusaha daerah harus berani berubah dan mengikuti perkembangan teknologi dunia. Jangan hanya menjadi penonton. Kita harus ikut menjadi bagian dari transformasi global, terutama mendukung program pemerintah menuju energi bersih,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa konsep Green Port dan Green Logistic bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan masa depan industri logistik Indonesia.

Dengan alat berat listrik, emisi karbon dapat ditekan, kebisingan operasional berkurang, serta lingkungan kerja di pelabuhan menjadi lebih sehat dan modern. Hal itu dinilai sejalan dengan arah pembangunan nasional yang kini mulai fokus pada ekonomi hijau dan keberlanjutan industri.

Sementara itu, Ketua Umum ASDEKI, Mustofa Kamal Hamka, mengajak seluruh anggota ASDEKI dan pengelola pelabuhan di Indonesia mulai mempersiapkan diri menghadapi era elektrifikasi alat berat.

“Ini bukan lagi pilihan tambahan, tetapi kebutuhan strategis. Kalau kita tetap bergantung pada solar, biaya operasional akan terus tinggi. Karena itu kami mendorong anggota ASDEKI mulai beralih ke alat berat elektrik secara bertahap,” tegasnya.

Kunjungan ke pabrik XCMG diharapkan membuka peluang kerja sama pengadaan alat berat listrik bagi sektor logistik nasional, termasuk untuk mendukung modernisasi depo kontainer dan pelabuhan di Kalimantan Timur maupun wilayah Indonesia lainnya.

Dari Xuzhou, para pengusaha lokal Indonesia membawa satu pesan besar: transisi menuju energi bersih bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga gerakan bersama dunia usaha untuk menciptakan industri logistik yang lebih maju, efisien, dan berkelanjutan. (*/Tim).

Kegiatan tersebut disambut antusias masyarakat. Sejak pagi, warga terlihat memadati area pasar untuk membeli berbagai jenis ikan dengan harga lebih murah dibanding harga pasaran.

Ketua HNSI Berau, Suryadi Marzuki, mengapresiasi terselenggaranya kegiatan ini dan mengatakan pasar ikan murah tersebut menjadi salah satu upaya membantu masyarakat sekaligus menekan laju inflasi akibat kenaikan harga sejumlah bahan pokok.

“Latar belakang kegiatan ini karena adanya keresahan terkait inflasi dan kenaikan harga bahan pokok. Kami ingin membantu masyarakat dengan menghadirkan ikan berkualitas dengan harga terjangkau,” ujarnya.

Ia menjelaskan kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara HNSI, Dinas Perikanan, serta pihak TPI Sambaliung.

“Awalnya ini inisiatif bersama dengan Dinas Perikanan dan Kepala PPI. Kemudian kami mengajak teman-teman nelayan dan agen penampung ikan untuk ikut mendukung kegiatan pasar murah ini,” katanya.

Menurut Suryadi, seluruh ikan yang dijual dalam kegiatan tersebut berasal dari hasil tangkapan nelayan lokal Berau. Persiapan dilakukan sejak jauh hari dengan melibatkan sejumlah agen dan penampung ikan.

“Ikan yang dijual ini murni hasil tangkapan nelayan Berau. Jadi selain membantu masyarakat, kegiatan ini juga ikut mendukung hasil tangkapan nelayan lokal,” tuturnya.

Di sisi lain, ia mengungkapkan nelayan di Berau masih menghadapi sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian pemerintah, mulai dari distribusi hasil laut hingga keterbatasan sarana pendukung.

Salah satu persoalan yang disorot adalah terganggunya jalur ekspor akibat berkurangnya penerbangan dari Berau.

“Teman-teman nelayan sekarang cukup kewalahan untuk ekspor karena beberapa penerbangan sudah tidak beroperasi lagi,” ucapnya.

Selain itu, kebutuhan fasilitas pendukung seperti pabrik es dan cold storage juga dinilai masih belum mencukupi untuk mendukung aktivitas nelayan dan penyimpanan hasil tangkapan.

“Ketersediaan pabrik es dan cold storage masih menjadi kebutuhan penting bagi nelayan kita,” katanya.

Tak hanya itu, persoalan Bahan Bakar Minyak (BBM) juga disebut masih menjadi kendala mendasar bagi nelayan tradisional di Berau.

“Kuota BBM untuk nelayan sampai sekarang masih belum terpenuhi maksimal. Ini menjadi persoalan utama yang terus kami perjuangkan,” ujar Suryadi.

Menurut dia, HNSI Kalimantan Timur saat ini terus berupaya menyampaikan persoalan tersebut hingga ke pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Suryadi juga menekankan pentingnya edukasi kepada nelayan terkait legalitas kapal dan kepatuhan terhadap aturan perizinan agar aktivitas melaut dapat berjalan lebih tertib dan aman.

“Kami terus mengedukasi nelayan agar lebih taat aturan, terutama terkait legalitas kapal dan perizinan,” pungkasnya. (*/Pan).

Menurutnya, penguatan UMKM tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga membuka peluang usaha dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

“UMKM ini menjadi salah satu sektor yang paling dekat dengan masyarakat. Kalau berkembang, dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Ia mengatakan, pemerintah perlu memberikan dukungan nyata kepada pelaku UMKM, mulai dari pembinaan, akses pemasaran hingga membuka ruang promosi produk lokal agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

Dedy juga menilai sektor pariwisata dapat menjadi peluang besar untuk mendukung perkembangan UMKM lokal. Karena itu, ia mendorong pelaku usaha perhotelan dan resort untuk menyediakan ruang khusus bagi produk-produk lokal khas Berau.

Menurutnya, keberadaan gerai UMKM di kawasan wisata maupun hotel akan membantu memperluas pemasaran produk masyarakat sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi daerah.

“Jangan sampai pariwisata berkembang, tapi masyarakat lokal tidak ikut merasakan manfaat ekonominya,” katanya.

Ia berharap pemerintah bersama pelaku usaha dapat membangun kolaborasi dalam mendukung pertumbuhan UMKM agar manfaat pembangunan ekonomi bisa dirasakan lebih merata oleh masyarakat di seluruh wilayah Berau. (ADV).

Menurutnya, situasi tersebut mulai dirasakan oleh pelaku usaha kecil hingga masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas perdagangan dan jasa. Penurunan aktivitas ekonomi disebut berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat.

“Sekarang kondisi itu mulai terasa. Perputaran uang di masyarakat tidak seperti sebelumnya,” kata Rudi.

Ia menilai perlambatan ekonomi daerah harus segera diantisipasi pemerintah daerah melalui kebijakan yang mampu menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Salah satunya dengan memastikan program pembangunan tetap berjalan agar memberikan dampak ekonomi bagi warga.

Rudi mengatakan, keberlangsungan proyek pembangunan daerah penting untuk menjaga aktivitas ekonomi masyarakat, terutama bagi pelaku usaha lokal dan tenaga kerja.