Mengusung tema “Menghubungkan Indonesia untuk Masa Depan Lebih Maju”, Harhubnas tahun ini menegaskan posisi strategis transportasi dalam menghubungkan antarpulau, mendukung mobilitas masyarakat, sekaligus memperlancar distribusi barang dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi.

 Direktur PT Prima Anugerah Sejahterah dan PT Prima Mas Berau, Nugrahi Mawan yang akrab disapa Ahong, menilai konektivitas transportasi harus berjalan beriringan dengan aspek keselamatan, ketertiban, serta peningkatan kualitas pelayanan.

Hal tersebut disampaikannya saat berbincang dengan Mimbar Maritim usai menghadiri acara HUT ASDEKI ke-19 di Surabaya, Kamis (17/9/2026).

“Transportasi itu bukan hanya tentang kendaraan dan infrastruktur. Transportasi dapat menghubungkan pulau dengan pulau, kota dengan desa, dan sentra produksi dengan pasar. Ini sejalan dengan arahan Bapak Menteri Perhubungan RI Dudy Purwagandhi pada peringatan Harhubnas ke-55 Tahun 2026,” ujar Ahong.

Selain sebagai pimpinan perusahaan, Ahong juga menjabat sebagai Wakil Bendahara Umum DPP ASDEKI. Menurutnya, semangat Harhubnas harus diterjemahkan melalui kolaborasi seluruh insan perhubungan, pemangku kepentingan dan masyarakat untuk memastikan layanan transportasi tetap aman dan berjalan sesuai ketentuan.

Ia menegaskan, keselamatan tidak boleh dikompromikan ketika kondisi di lapangan dinilai tidak aman.

“Ketika kondisi tidak aman, tentu pemangku kepentingan harus berani bertindak tegas menghentikan operasi. Namun, alternatif dan solusi juga harus segera dicari agar mobilitas masyarakat serta distribusi bantuan dan logistik tidak terputus,” katanya.

 Di tengah perkembangan teknologi, Ahong melihat transformasi digital menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas layanan transportasi.

Menurutnya, teknologi harus dimanfaatkan untuk memperkuat pengawasan dan membangun sistem pelayanan yang semakin tertib, aman dan responsif. Namun, perkembangan teknologi tetap harus berjalan beriringan dengan peran manusia dalam pelayanan publik.

“Perjalanan harus semakin selamat, kepatuhan semakin baik, dan sistem logistik semakin tertib. Kehadiran teknologi tidak dapat menggantikan peran manusia dalam pelayanan publik,” ujarnya.

Ahong menilai, secanggih apa pun teknologi yang digunakan, pelayanan publik pada akhirnya tetap membutuhkan manusia. Karena itu, ukuran keberhasilan sektor transportasi bukan hanya pada kecanggihan sistem maupun infrastruktur, tetapi sejauh mana manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

“Pada akhirnya, ukuran keberhasilan transportasi adalah manfaatnya yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas,” tegasnya. 

Ia berharap peringatan Harhubnas ke-55 Tahun 2026 tidak berhenti sebagai agenda seremonial, tetapi menjadi momentum untuk terus menghadirkan sistem transportasi yang aman, terkoneksi dan memberikan manfaat nyata.

“Semoga peringatan Harhubnas ke-55 Tahun 2026 dapat menjadi momentum menghadirkan transportasi yang aman, terkoneksi dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Ini sejalan dengan upaya meningkatkan kualitas pelayanan transportasi pada umumnya, khususnya bagi kami di daerah, di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur,” pungkas Ahong. (*/yan)

Kegiatan tersebut dihadiri Pembina PSI Berau Indera Teguh, Ketua PSI Berau Mikael Sengiang, Sekretaris PSI Berau Mupit Datusahlan, serta jajaran DPD PSI Kabupaten Berau, DPC dan DPRT Kampung Labanan.

Sekretaris PSI Berau, Mupit Datusahlan, mengatakan Labanan menjadi salah satu wilayah yang terdampak cukup signifikan oleh kebakaran lahan. Kondisi tersebut turut menurunkan kualitas udara dan membuat masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di luar rumah.

“Melihat kondisi Labanan yang cukup terdampak musibah kebakaran lahan, kami mengingatkan masyarakat untuk menggunakan masker dan memperhatikan kondisi udara saat beraktivitas,” ujar Mupit.

Pembagian masker dilakukan di sejumlah titik yang menjadi pusat aktivitas masyarakat, di antaranya Simpang Empat Labanan yang mengarah ke jalan poros Samarinda serta Simpang Empat IKM Labanan.

Kawasan tersebut merupakan jalur yang ramai dilalui masyarakat, baik menuju pasar, sekolah, perkantoran maupun fasilitas publik lainnya.

Tak hanya membagikan masker, rombongan PSI Berau juga menyambangi posko BPBD atau posko penanganan karhutla di Labanan. Bantuan logistik diserahkan sebagai bentuk dukungan moral kepada personel pemadam kebakaran dan relawan yang masih berada di lapangan.

Mupit mengingatkan para relawan agar tidak mengabaikan keselamatan selama menjalankan tugas. Menurutnya, penanganan karhutla tidak boleh membuat petugas justru menjadi korban akibat kelelahan maupun paparan asap.

“Bekerja merupakan tugas dan tanggung jawab, tetapi keselamatan tetap harus menjadi perhatian. Jangan sampai dalam menjalankan tugas penanganan karhutla, ada relawan yang justru mengalami musibah atau tumbang,” katanya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas dan relawan yang terus berupaya memadamkan api serta membantu memulihkan kondisi lingkungan dan kualitas udara di Kabupaten Berau.

“Kami sangat mengapresiasi upaya para petugas di lapangan. Mungkin dukungan kami tidak seberapa, tetapi ini merupakan bentuk kepedulian dan dukungan moral kepada mereka yang terus bekerja,” ujarnya.

PSI Ajak Semua Pihak Menahan Diri

Di tengah kondisi kabut asap yang semakin dirasakan masyarakat, PSI Berau juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk pihak-pihak yang tengah melakukan pengolahan lahan maupun aktivitas lainnya yang berpotensi memicu kebakaran, untuk bersama-sama menahan diri.

Mupit menilai kondisi saat ini membutuhkan kehati-hatian dan tanggung jawab bersama. Menurutnya, setiap aktivitas yang berpotensi menimbulkan api harus benar-benar diperhitungkan agar tidak memperburuk situasi.

“Kepada masyarakat dan pihak-pihak yang sedang mengupayakan pengolahan lahan, atau aktivitasnya berpotensi menimbulkan bahaya karhutla, kami mengajak untuk sama-sama menahan diri. Mari kita jaga agar wilayah kita benar-benar dalam kondisi prima,” tegasnya.

Menurut Mupit, persoalan karhutla bukan hanya menyangkut titik api. Dampaknya telah merembet ke berbagai sendi kehidupan masyarakat, terutama akibat kabut asap yang semakin meluas.

“Jangan sampai karena ulah segelintir pihak yang tidak terkontrol, justru sendi-sendi kehidupan kita semua menjadi lumpuh. Perkara asap ini tidak hanya dirasakan di pusat-pusat titik api, tetapi sudah menyelimuti kawasan Kabupaten Berau,” katanya.

Ia menegaskan, upaya menjaga kondisi lingkungan saat ini harus menjadi prioritas bersama. Aktivitas ekonomi tetap penting, namun keselamatan masyarakat dan kondisi lingkungan tidak boleh dikorbankan.

“Setelah kondisi benar-benar aman dan prima, tentu kita bisa kembali melanjutkan upaya menata serta menggerakkan ekonomi. Tetapi untuk saat ini, mari sama-sama menjaga dan menahan diri agar situasi tidak semakin buruk,” lanjutnya.

PSI Berau juga mengingatkan masyarakat agar tidak menyerahkan sepenuhnya persoalan karhutla kepada petugas. Pencegahan kebakaran membutuhkan kesadaran kolektif, mulai dari memastikan aktivitas pengolahan lahan tidak menimbulkan api hingga segera melaporkan apabila menemukan potensi kebakaran.

“Kesadaran itu harus datang dari diri kita masing-masing. Kondisi udara semakin pekat dan dampaknya bisa dirasakan masyarakat. Jangan sampai kita baru peduli ketika sudah mengalami gangguan kesehatan,” pungkas Mupit. (*)

“Masuknya saya ini targetnya sangat besar. Salah satunya kita bukan hanya mengejar suara di DPRD, kita juga bakalan mengejar suara kepala daerah,” kata Indera Teguh.

Target tersebut, menurut Indera, bukan sesuatu yang dibangun dari titik nol. PSI Berau saat ini disebut telah memiliki hampir 3.000 anggota yang telah memperoleh Kartu Tanda Anggota atau KTA.

Namun, jumlah itu baru menjadi awal. Struktur hingga tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan menjadi pekerjaan berikutnya yang ingin diperkuat.

“Kalau hari ini PSI yang sudah login di Berau hampir 3.000, akar rumput, DPC, DPRT bakalan kita tingkatkan lagi,” ujarnya.

Indera bahkan memastikan dirinya akan ikut turun langsung ke kecamatan-kecamatan. Ia ingin konsolidasi tidak hanya berjalan di tingkat pengurus kabupaten, tetapi bergerak sampai ke lapisan paling bawah.

“Saya bakalan turun juga ke kecamatan-kecamatan. Kita akan kuatkan sampai akar rumput,” kata dia.

Pesan untuk memperbesar struktur PSI hingga ke tingkat bawah itu, menurut Indera, juga mengemuka dalam pertemuan dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Berau sehari sebelumnya.

Indera mengatakan, dalam pertemuan tersebut, salah satu pesan yang disampaikan adalah agar PSI Berau terus dibesarkan dan diperkuat sampai ke akar rumput.

“Pak Menteri juga meminta kita membesarkan PSI sampai ke akar rumput. Jadi ini yang akan kita kerjakan bersama-sama,” ujarnya.

Bagi Indera, pesan itu sekaligus menjadi dorongan agar struktur yang sudah terbentuk tidak berhenti sebagai susunan kepengurusan di atas kertas.

Pertama Kali Masuk Partai

Di balik target politik yang cukup tinggi tersebut, Indera justru datang dengan latar belakang yang berbeda. Ia mengaku belum pernah sebelumnya menjadi anggota partai politik.

“Pertama kali saya betul-betul, sebelumnya saya belum pernah berpartai. Baru kali ini saya berpartai,” kata Indera.

Keputusan itu, menurut dia, bermula dari komunikasi dengan jajaran pengurus PSI. Ia mengaku diminta untuk “login” atau bergabung dan telah bertemu dengan jajaran pimpinan partai di tingkat wilayah.

“Saya diminta login, diminta oleh Bapak Sekjen. Saya juga sudah ketemu Ketua DPW,” ujarnya.

Pembicaraan mengenai PSI kemudian berlangsung semakin serius. Indera mengatakan banyak hal dibicarakan mengenai arah partai, penguatan organisasi, hingga langkah yang bisa dilakukan di Kabupaten Berau.

“Tadi kita sudah cerita panjang terkait ini,” kata dia.

Ada satu faktor yang menurut Indera cukup kuat mempengaruhi keputusannya memilih PSI, yakni keberadaan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang ia lihat sebagai salah satu sosok sentral di balik perkembangan politik PSI.

“Salah satu saya mau masuk PSI itu karena kita lihat sosok sentralnya Pak Jokowi,” ujar Indera.

Ia juga melihat sosok Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep sebagai bagian dari wajah baru politik yang ditawarkan partai tersebut.

“Kita juga lihat pemimpin Ketua DPP ini Mas Kaesang,” katanya.

Pintu PSI Dibuka untuk Semua

Indera mengatakan penguatan PSI di Berau tidak akan dilakukan dengan membatasi kelompok tertentu.

Ia ingin masyarakat dari berbagai latar belakang bisa bergabung. Bukan hanya anak muda, tetapi juga generasi yang lebih tua. Bukan hanya mereka yang memiliki kemampuan ekonomi, tetapi seluruh kalangan yang memiliki keinginan untuk bergerak bersama.

“Harapannya teman-teman di kecamatan, waktunya login di PSI. Kita tidak bakalan pilih-pilih, mau tua ataupun muda, mau kaya ataupun miskin,” kata Indera.

Ia kemudian mengajak kader dan masyarakat yang telah bergabung untuk tidak bergerak sendiri-sendiri.

“Ayo kita coba hari ini berpegangan tangan. Kita menguatkan PSI bersama-sama,” ujarnya.

Hampir 3.000 KTA yang telah diterbitkan, kata Indera, menjadi modal awal yang menurut dia cukup menjanjikan.

“Saya bersyukur hari ini, Alhamdulillah, sudah hampir 3.000 orang yang dikeluarkan KTA-nya. Waktunya yang muda bersatu sama-sama,” katanya.

Ia menilai perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa PSI mulai mendapatkan tempat di tengah masyarakat Berau.

“Kita sudah melihat PSI di Berau luar biasa,” ujarnya.

Pendidikan, Kesehatan, dan Jalan Desa

Bagi Indera, membesarkan partai tak cukup sekadar menambah jumlah anggota atau mengejar kemenangan elektoral.

Ia ingin kekuatan politik tersebut diarahkan pada persoalan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Ada tiga isu yang ia sebut akan menjadi perhatian utama: pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur jalan desa.

“Target kita ini isinya mengarah ke pendidikan, kesehatan, jalan desa. Itu prioritas kita saat ini,” kata Indera.

Menurut dia, besarnya target politik harus berjalan beriringan dengan agenda yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Karena itu, penguatan DPC dan DPRT hingga kecamatan dan kampung akan menjadi bagian penting untuk mengetahui persoalan yang terjadi langsung di lapangan.

Indera juga melihat PSI Berau telah menunjukkan keberanian untuk bergerak meski sampai saat ini belum memiliki wakil di DPRD Kabupaten Berau.

Ia mencontohkan kunjungan Menteri Kehutanan sekaligus kader PSI, Raja Juli Antoni, yang menjadi salah satu momentum konsolidasi partai di daerah tersebut.

“Walaupun belum ada anggota DPRD-nya, kita sudah berani hari ini mengundang Pak Menteri,” kata Indera.

Menurutnya, momentum tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan kursi parlemen bukan alasan bagi sebuah partai untuk menunda bekerja dan membangun jaringan.

Kini, setelah memilih untuk pertama kalinya masuk ke dalam partai politik, Indera mengaku ingin langkah tersebut memiliki hasil yang nyata.

Targetnya sudah dipasang cukup tinggi: memperluas keanggotaan, memperkuat DPC dan DPRT, membangun akar rumput, mengejar kursi legislatif, hingga membawa PSI menjadi salah satu kekuatan dalam kontestasi kepala daerah di Kabupaten Berau.

“Masuknya saya ini targetnya sangat besar,” ujarnya. (*)

Dorongan tersebut disampaikan di tengah kondisi perekonomian masyarakat yang dinilai belum membaik. Di sisi lain, kesempatan kerja di Kabupaten Berau juga semakin terbatas.

Menurut Abidin, keberadaan industri pertambangan semestinya memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.

“Harapannya, karena ekonomi sedang tidak baik dan pekerjaan di Berau juga susah, masyarakat serta perusahaan lokal bisa diberikan kesempatan untuk bekerja,” kata Abidin.

Ia mengatakan pola kerja sama yang melibatkan masyarakat dan kontraktor lokal telah diterapkan di sejumlah daerah. Salah satu contoh yang disebutnya adalah skema yang diterapkan di PT Singlurus Pratama di Kecamatan Samboja, Kalimantan Timur.

Menurut Abidin, dalam skema tersebut terdapat pekerjaan tertentu yang dapat dilaksanakan oleh perusahaan atau kontraktor lokal. Namun, seluruh pelaksanaannya tetap berada di bawah pengawasan dan tanggung jawab perusahaan pemegang izin usaha pertambangan.

Sebagai ilustrasi, Abidin menjelaskan apabila dalam suatu wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang sangat luas terdapat sebagian kecil area yang belum dapat ditambang secara langsung, misalnya karena kondisi lapangan tidak memungkinkan penggunaan alat berat berkapasitas besar, maka pekerjaan di area tersebut dapat dikerjakan oleh perusahaan lokal melalui pola kemitraan. Ia menegaskan angka yang disampaikannya hanya merupakan contoh untuk mempermudah penjelasan mengenai skema tersebut.

Hasil produksi yang dikerjakan kontraktor lokal, lanjut dia, tetap diserahkan atau dijual kepada perusahaan pemegang izin. Dengan demikian, seluruh kegiatan pertambangan tetap berada dalam satu sistem pengelolaan dan pengawasan perusahaan.

“Di Samboja ada contoh seperti itu. Pekerjaan boleh dilakukan, tetapi tetap kembali kepada pemilik IUP. Warga bisa bekerja dan perusahaan lokal juga mendapatkan kesempatan,” ujarnya.

Abidin berharap pola serupa dapat dipertimbangkan oleh PT Berau Coal, khususnya untuk pekerjaan di wilayah IUPK yang belum dapat dikerjakan secara langsung karena kondisi medan yang tidak memungkinkan penggunaan alat berat berukuran besar.

Menurut dia, pekerjaan tersebut dapat dipercayakan kepada perusahaan lokal yang memiliki legalitas, kemampuan teknis, tenaga kerja, serta peralatan yang memenuhi standar perusahaan.

“Pekerjaan yang belum bisa dikerjakan sendiri, kalau memungkinkan diberikan kepada orang lokal atau perusahaan lokal. Batubaranya tetap dibeli Berau Coal dan pengelolaannya juga tetap dikembalikan kepada Berau Coal,” katanya.

Abidin menegaskan pelibatan perusahaan lokal tidak boleh dimaknai sebagai pemberian kebebasan melakukan aktivitas pertambangan tanpa aturan. Seluruh kegiatan harus tetap memenuhi ketentuan perundang-undangan, standar keselamatan kerja, perlindungan lingkungan, serta berada di bawah mekanisme pengawasan perusahaan pemegang izin.

Meski demikian, ia berharap ketentuan tersebut tidak diterapkan secara terlalu kaku hingga menutup kesempatan bagi pelaku usaha dan tenaga kerja lokal.

“Jangan terlalu saklek. Intinya, pekerjaan yang bisa dikerjakan orang lokal diberikan kepada orang lokal, tetapi hasil dan tanggung jawabnya tetap melalui Berau Coal,” ucapnya.

Menurut Abidin, skema kemitraan yang terukur dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Berau Coal tetap memegang kendali atas kegiatan pertambangan, sementara perusahaan lokal memperoleh kesempatan usaha dan masyarakat mendapatkan lapangan pekerjaan.

Perputaran ekonomi dari kegiatan tersebut juga diharapkan tidak hanya dinikmati perusahaan besar, tetapi turut dirasakan pekerja, pelaku usaha kecil, penyedia jasa, sektor transportasi, hingga perdagangan di Kabupaten Berau.

Ia berharap perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha lokal dapat duduk bersama untuk merumuskan pola kerja sama yang aman, sesuai ketentuan hukum, dan saling menguntungkan.

“Semua ini perlu dikembangkan agar ekonomi daerah kembali bergerak. Dalam keadaan seperti sekarang, setiap peluang kerja dan usaha bagi masyarakat lokal tentu sangat berarti,” tuturnya. (*)

Dalam kunjungan tersebut, Sri Juniarsih menegaskan ketersediaan air bersih dan sistem pengelolaan sampah yang baik menjadi dua aspek penting dalam mendukung pertumbuhan pariwisata dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah kepulauan.

Menurutnya, pemerintah daerah telah menyiapkan langkah efisiensi dalam pembangunan sistem penyediaan air bersih dengan memanfaatkan kembali mesin pengolahan air yang masih layak digunakan untuk dipindahkan ke lokasi embung baru.

“Lahan untuk pemindahan sudah tersedia. Tahun ini kami fokus pada tahap persiapan dan proses pelaksanaannya ditargetkan dimulai dalam dua bulan ke depan. Dengan memanfaatkan aset yang masih layak, pemerintah dapat menghemat anggaran hingga sekitar Rp10 miliar tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, strategi tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah memaksimalkan pemanfaatan aset yang dimiliki sekaligus mempercepat penyediaan layanan air bersih bagi warga Pulau Maratua.

Selain pembangunan embung, Sri Juniarsih juga meninjau rencana pembangunan Tempat Pembuangan Sampah (TPS). Fasilitas tersebut diharapkan mampu memperkuat sistem pengelolaan sampah di Maratua sehingga kebersihan lingkungan tetap terjaga seiring meningkatnya aktivitas masyarakat dan kunjungan wisatawan.

Menurutnya, pengelolaan sampah yang baik merupakan salah satu syarat penting dalam menjaga keberlanjutan sektor pariwisata.

“Maratua dikenal sebagai salah satu destinasi wisata kelas dunia. Karena itu, kebersihan lingkungan harus menjadi perhatian bersama agar wisatawan merasa nyaman dan ekosistem tetap terjaga,” katanya.

Sri Juniarsih berharap seluruh proyek infrastruktur yang tengah dipersiapkan dapat selesai sesuai target sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat.

Ia menegaskan Pemerintah Kabupaten Berau berkomitmen mewujudkan pemerataan pembangunan hingga ke wilayah pesisir dan pulau-pulau terluar, tidak hanya berfokus pada kawasan perkotaan.

“Maratua adalah wajah pariwisata Berau. Kebutuhan dasar masyarakat dan kenyamanan wisatawan harus menjadi prioritas. Pemerintah akan terus memastikan setiap pembangunan memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat,” tegasnya. (ADV)

Untuk wilayah Kalimantan Timur, Dexlite kini dijual seharga Rp 23.500 per liter, turun Rp 2.500 dari harga sebelumnya yang dipatok Rp 26.000 per liter. Sementara Pertamina Dex turun dari Rp 27.900 menjadi Rp 25.350 per liter, berkurang Rp 2.550 per liter.

Sebaliknya, harga Pertamax Turbo untuk wilayah Kalimantan Timur mengalami kenaikan menjadi Rp 21.200 per liter. Adapun Pertamax (RON 92) tidak mengalami perubahan dan tetap berada di angka Rp 12.600 per liter.

BBM bersubsidi juga tidak mengalami perubahan. Pertalite tetap dijual Rp 10.000 per liter dan Biosolar subsidi tetap Rp 6.800 per liter.

Untuk wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara, harga yang berlaku sedikit berbeda. Pertamax tercatat Rp 12.900 per liter, Pertamax Turbo Rp 21.650 per liter, Dexlite Rp 24.000 per liter, dan Pertamina Dex Rp 25.900 per liter.

Perbedaan harga antarwilayah tersebut dipengaruhi oleh kebijakan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang berbeda di setiap daerah, serta faktor distribusi dan biaya operasional masing-masing wilayah.

Pertamina menyatakan penyesuaian harga BBM dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak mentah dunia dan pergerakan nilai tukar rupiah. Masyarakat dapat memantau perkembangan harga BBM terkini melalui SPBU Pertamina maupun aplikasi MyPertamina. (*).

Kepala Disnakertrans Berau, Anang Saprani, mengungkapkan pihaknya telah menerima pemberitahuan resmi dari perusahaan terkait rencana penghentian proyek tersebut. Ia memastikan penutupan ini bukan dipicu persoalan internal perusahaan, melainkan semata karena masa kontrak kerja antara kontraktor dan pemegang konsesi telah habis.

“Proyek itu memang sudah habis kontraknya dari pemberi kontrak (PT Berau Coal). Dampaknya, otomatis akan ada PHK di situ karena proyeknya tutup,” ujar Anang beberapa waktu silam.

Meski surat pemberitahuan sudah diterima, Anang mengaku pihak manajemen BUMA belum memaparkan secara rinci data jumlah karyawan yang akan terdampak. Karena itulah Disnakertrans berencana memanggil manajemen perusahaan dalam waktu dekat untuk meminta penjelasan menyeluruh.

“Kami mau ada penjelasan langsung dari manajemen perusahaan soal alasan, mekanisme, sampai jumlah tenaga kerja yang terdampak,” tambahnya.

Menyikapi proses pengurangan karyawan yang dijadwalkan berlangsung secara bertahap, Anang memberikan peringatan keras kepada pihak perusahaan. Ia meminta agar nasib tenaga kerja lokal mendapatkan perhatian utama dan tidak langsung dipangkas begitu saja. Namun, ia juga menggarisbawahi pekerja lokal yang dipertahankan harus memiliki kualifikasi dan rekam jejak yang baik selama bekerja.

“Penutupan ini kan bertahap, tidak langsung seperti menutup toko. Saya harapkan proses PHK ini memperhatikan tenaga lokal dulu,” tegasnya.

Anang juga meminta agar setiap rencana PHK dikomunikasikan lebih awal kepada pemerintah daerah agar proses penyelesaian dapat dilakukan bersama-sama dan tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.

Persoalan ini sesungguhnya bukan lahir tiba-tiba. Gelombang PHK di sektor tambang Berau sudah mulai terasa jauh sebelum surat BUMA masuk ke meja Disnakertrans. Kebijakan Kementerian ESDM yang memangkas kuota produksi batu bara melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) hingga 40—70 persen turut menekan kelangsungan operasional sejumlah perusahaan tambang di wilayah ini.

Di luar BUMA, PHK di sektor pertambangan Berau telah mencatat angka yang mengkhawatirkan. Sejak Januari hingga Maret 2025, tercatat lebih dari 760 pekerja mengalami PHK, dengan sekitar 24 perusahaan terlibat mayoritas dari sektor pertambangan batu bara.

Kini dengan penutupan proyek BUMA yang diperkirakan menyerap ribuan tenaga kerja, tekanan itu berpotensi jauh lebih besar. Disnakertrans Berau mengakui tantangan yang ada, sambil terus mendorong pekerja terdampak untuk melirik sektor lain sebagai alternatif penghidupan termasuk pariwisata dan usaha mikro kecil menengah yang dinilai masih memiliki ruang tumbuh di Berau. (*).

Dalam forum itu, akademisi sekaligus dosen pengajar UM Berau, Dr. H. Abdul Hakim, S.E., M.Si menghimbau kepada Pemda Berau selaku pemegang saham terbesar di Perumda Batiwakkal atau PDAM Berau untuk memikirkan secara matang batas tarif yang akan ditentukan agar tidak memberatkan pelanggan.

Ia pun menyadari bahwa PDAM Berau sejak tahun 2011 sampai saat ini belum melakukan pembaruan tarif. Belum lagi, Perumda Batiwakkal itu mendapat surat teguran dari Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) untuk segara melakukan penyesuaian tarif.

“Penyesuaian tarif ini sebenarnya dilatarbelakangi kondisi Perumda Air Minum yang terakhir melakukan penyesuaian sejak 2011. Tahun 2024 sempat direncanakan, tetapi situasinya dinilai belum tepat sehingga ditunda,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kajian penyesuaian tarif dilakukan karena terdapat ketentuan pemerintah yang mengharuskan tarif air menyesuaikan dengan kenaikan Upah Minimum Regional (UMR) Kaltim, sekaligus menjaga keberlangsungan operasional perusahaan daerah air minum.

“Kalau pelayanan ingin maksimal, tentu harus ditunjang pembiayaan operasional yang cukup,” katanya.

Berdasarkan kajian tersebut terdapat beberapa point yang perlu disikapi terkait kondisi Perumda Batiwakal yang dua tahun terakhir tahun 2024 dan 2025 ini tidak memenuhi FCR ( Full Cost Recovery ) dimana kondisi berdampak pada sanksi sesuai permendagri No. 21 tahun 2020 dimana sanksi adalah :

Ayat pertama, dalam hal Tarif BUMD Air Minum dimiliki oleh Kabupaten/Kota Tidak Memenuhi Pemulihan Biaya Penuh (Full Cost Recovery), Gubernur merekomendasikan melakukan restrukturisasi internal BUMD.

Ayat dua, restrukturisasi internal BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem, dan prosedur.

Ayat ketiga, dalam hal Tarif tidak memenuhi pemulihan biaya penuh (Full Cost Recovery) tiga tahun berturut- turut, Gubernur melakukan analisis kelayakan usaha BUMD Air Minum.

Ia mengingat tahun 2026 adalah tahun tiga jika Perumda Batiwakkal tidak memenuhi FCR maka kemungkinan besar PDAM Batiwakkal akan bergabung dengan PDAM terdekat dalam hal ini Kutai Timur yang secara nyata Tarif nya jauh lebih mahal dari tarif Perumda Batiwakkal.

Selain itu hasil kajian menyarankan adanya Subsidi Silang terhadap Pelanggan dengan kreteria Sosial, Pendidikan dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah ( MBR) dimana semula tarif Sosial, Pendidikan dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah berkisar Rp.3.500.-/ M3 sekarang disesuaikan menjadi Rp. 900,-/M3. Sementara kenaikan yang signifikan terjadi pada Niaga Menengah dan Besar.

Penyesuaian tarif ini juga menyikapi karena Perumda Batiwakkal belum melakukan penyesuaian tarif air minum sejak tahun 2011 sementara biaya operasional seperti Listrik dan Bahan kimia sudah berkali -kali mengalami kenaikan.

Menurutnya, terdapat risiko serius apabila selama tiga tahun berturut-turut perusahaan daerah air minum tidak mampu memenuhi Full Cost Recovery (FCR) atau batas harga dasar yang ditetapkan pemerintah.

“Tahun 2024 tidak memenuhi FCR, 2025 juga tidak memenuhi, dan 2026 ini menjadi tahun ketiga. Kalau kondisi itu terus terjadi, ada kemungkinan pemerintah provinsi mengambil alih atau menggabungkan perusahaan air minum dengan daerah terdekat,” jelasnya.

Ia mencontohkan, tarif rata-rata air di Kutai Timur telah berada di kisaran Rp9.000 per meter kubik. Jika penggabungan terjadi, maka tarif di Berau berpotensi ikut menyesuaikan.

“Ini yang ingin kita hindari. Karena kalau sampai diambil alih, otomatis tarif bisa ikut naik menyesuaikan daerah lain,” ujarnya.

Dalam kajian tersebut, kata dia, penyesuaian tarif dirancang tetap memperhatikan fungsi sosial perusahaan daerah. Kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, sektor sosial, hingga lembaga pendidikan justru diusulkan mendapatkan keringanan tarif melalui mekanisme subsidi silang.

“Rumah tangga miskin yang sebelumnya membayar sekitar Rp3.800, diusulkan turun menjadi Rp1.500. Begitu juga sektor sosial dan pendidikan, tarifnya juga diturunkan,” katanya.

Ia pun menyarankan untuk melakukan subsidi silang agar dapat ditopang dari kelompok pelanggan dengan kemampuan ekonomi lebih tinggi.

“Jadi masyarakat dengan penghasilan besar ikut membantu mensubsidi masyarakat berpenghasilan rendah, sektor sosial, dan pendidikan,” ujarnya.

Ia juga mengakui proses sosialisasi kenaikan tarif sebelumnya belum berjalan maksimal sehingga memicu penolakan di masyarakat.

“Waktu itu sosialisasi hanya sampai di forum RT dan tidak benar-benar sampai ke masyarakat. Akibatnya masyarakat kaget karena kenaikannya cukup besar,” katanya.

Karena itu, ia meminta Pemda Berau dan Perumda Batiwakkal agar tidak gegabah dalam menetapkan kebijakan tarif baru tanpa kesiapan dan pemahaman masyarakat.

“Kalau memang ada penyesuaian tarif, masyarakat harus diberi kesiapan terlebih dahulu. Sosialisasi harus benar-benar sampai ke masyarakat,” tegasnya.

Selain penyesuaian tarif, ia juga menyoroti pentingnya pembenahan pelayanan air bersih. Menurutnya, masyarakat tidak hanya menuntut tarif yang wajar, tetapi juga kualitas layanan yang baik.

“Apa artinya tarif naik kalau pelayanan tetap buruk. Yang diinginkan masyarakat itu air benar-benar layak digunakan, tidak keruh dan tidak penuh lumpur,” katanya.

Ia meminta Perumda Batiwakkal untuk rutin melakukan pengawasan terhadap meteran pelanggan dan memperbaiki kebocoran jaringan yang selama ini kerap merugikan masyarakat.

“Kebocoran kecil sekalipun bisa membuat meteran terus berjalan. Masyarakat merasa tidak memakai air, tetapi tagihannya tetap tinggi,” ujarnya.

Ia berharap Pemda Berau dapat mengkaji seluruh aspek secara matang sebelum menetapkan kebijakan penyesuaian tarif, termasuk memastikan peningkatan pelayanan berjalan beriringan dengan kenaikan biaya yang dibebankan kepada masyarakat.

“Kalau memang terjadi penyesuaian tarif, maka Perumda juga wajib meningkatkan pelayanan, melakukan efisiensi, dan memastikan air yang diterima masyarakat benar-benar layak digunakan,” pungkasnya. (*/Pan).

Berdasarkan data pengadaan, paket dengan kode RUP 64141498 tersebut diperuntukkan bagi pembelian meja dan kursi siswa di wilayah Kecamatan Tanjung Redeb. Pengadaan dilakukan melalui skema e-purchasing dengan total pagu mencapai Rp9.839.648.000 yang bersumber dari APBD 2026.

Selain itu, adapun paket dengan kode RUP 64878115 untuk meja, kursi untuk guru dan siswa yang terbagi menjadi empat bagian anggaran, yaitu pertama Rp830.480.000, Rp253.400.000, Rp2.158.148.000,Rp 2.522.108.000 dengan total nilai Rp5.764.136.000 miliar Rupiah. Proyek tersebut dimulai pada April dan berakhir Desember 2026 ini.

Besarnya nilai anggaran ini dinilai kontras dengan semangat efisiensi yang seharusnya menjadi acuan belanja daerah. Publik pun mempertanyakan urgensi pengadaan tersebut apakah benar menjadi kebutuhan prioritas atau sekadar proyek rutin yang tetap dipaksakan berjalan.

Dokumen pengadaan hanya memuat spesifikasi teknis, seperti penggunaan bahan MDF berlapis HPL dan rangka metal, tanpa disertai data rinci mengenai kondisi riil fasilitas.

Di tengah berbagai persoalan pendidikan yang masih dihadapi, mulai dari keterbatasan fasilitas di wilayah kampung hingga kebutuhan peningkatan kualitas layanan pendidikan, alokasi anggaran besar untuk mebel dinilai berpotensi tidak tepat sasaran.

Situasi ini membuka ruang pertanyaan publik terkait arah kebijakan dan skala prioritas anggaran di sektor pendidikan. Pengadaan dalam jumlah besar tanpa penjelasan yang memadai juga dinilai rawan dari sisi pengawasan.

Upaya konfirmasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Berau, Mardiatul Idalisah, belum membuahkan hasil. Saat dihubungi, yang bersangkutan enggan memberikan statement terkait pengadaan tersebut.

Minimnya penjelasan dari pihak terkait semakin memperkuat dorongan agar DPRD dan lembaga pengawas melakukan penelusuran lebih lanjut. Transparansi dinilai menjadi kunci agar penggunaan anggaran publik benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat. (*/Pan)

Dalam sidang dengan agenda pembacaan tuntutan, jaksa Deka Fajar Pranowo menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan cabul terhadap anak serta korban lainnya. Ia menegaskan bahwa perbuatan tersebut dilakukan baik terhadap anak maupun terhadap orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

“Terdakwa terbukti melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga anak, serta melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain, baik berbeda maupun sesama jenis kelamin, secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan,” ujar jaksa di hadapan majelis hakim.

Dalam tuntutannya, jaksa menyebut terdakwa melanggar Pasal 415 huruf b junto Pasal 127 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. Selain itu, terdakwa juga didakwa melanggar Pasal 414 ayat (1) huruf b dalam undang-undang yang sama.

JPU mengungkapkan sejumlah hal yang memberatkan tuntutan, di antaranya perbuatan terdakwa yang menyebabkan trauma mendalam bagi korban yang masih anak-anak serta dilakukan lebih dari satu kali.

Namun demikian, terdapat pula pertimbangan yang meringankan, yakni terdakwa mengakui seluruh perbuatannya selama persidangan dan belum pernah menjalani hukuman sebelumnya.

Humas Pengadilan Negeri Berau, Agung Dwi Prabowo, membenarkan bahwa sidang hari ini beragendakan pembacaan tuntutan dari jaksa.

“Agenda hari ini tuntutan, jaksa menuntut 9 tahun,” ujarnya.

Sidang akan dilanjutkan pada Selasa, 12 Mei 2026, dengan agenda pembelaan dari pihak terdakwa. (*)