Penguatan jaringan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerataan akses internet hingga ke wilayah terluar Berau. Pemerintah daerah menilai kebutuhan layanan digital di kawasan pesisir terus meningkat, tidak hanya untuk sektor pemerintahan dan pendidikan, tetapi juga menopang aktivitas ekonomi masyarakat serta industri pariwisata.

“Kebutuhan internet di kawasan pesisir sekarang bukan lagi sekadar pelengkap, tetapi sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat maupun sektor wisata,” ujar Gamalis Wakil Bupati Berau.

Ia menjelaskan, tambahan bandwidth diharapkan mampu mengurangi gangguan koneksi yang selama ini kerap dikeluhkan masyarakat dan pelaku usaha wisata, khususnya di wilayah kepulauan.

“Ketika kunjungan wisata meningkat, penggunaan jaringan ikut melonjak. Karena itu kapasitas internet juga harus disiapkan lebih besar agar layanan tetap stabil,” katanya.

Selama ini, sejumlah wilayah wisata di Berau masih menghadapi persoalan koneksi internet yang tidak stabil. Di Maratua misalnya, gangguan jaringan disebut masih sering terjadi karena kapasitas jaringan yang terbatas dan kondisi geografis kepulauan.

Pemkab Berau juga disebut terus berupaya memperluas akses digital melalui pembangunan titik WiFi gratis serta dukungan perangkat internet berbasis satelit di beberapa wilayah blank spot.

“Pemerataan jaringan internet menjadi salah satu prioritas, supaya masyarakat di wilayah pesisir memiliki akses layanan digital yang sama dengan kawasan perkotaan,” ucapnya.

Selain mendukung aktivitas masyarakat, peningkatan bandwidth dinilai penting untuk menjaga kualitas layanan di destinasi wisata unggulan Berau. Pemerintah berharap konektivitas yang lebih baik dapat menunjang promosi wisata, pelayanan publik, hingga aktivitas pelaku UMKM di kawasan pesisir dan kepulauan.

“Kami ingin aktivitas ekonomi, pendidikan, sampai pelayanan publik di daerah terpencil tetap berjalan optimal dengan dukungan jaringan yang memadai,” pungkasnya. (ADV).

Permintaan tersebut disampaikan sebagai upaya memastikan berbagai program strategis, khususnya yang bersumber dari pemerintah provinsi, tetap terealisasi dan memberikan dampak bagi masyarakat.

“Kami sangat membutuhkan dukungan DPRD Provinsi, khususnya dapil Berau, untuk mengawal program pembangunan yang bisa dibawa ke daerah ini,” ujarnya.

Ia menegaskan, sejumlah program provinsi masih sangat dibutuhkan masyarakat Berau, terutama yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, terutama jalan yang menuju jalur Kawasan Strategia Parawisata Nasional (KSPN).

Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah pembangunan dan perbaikan jalan provinsi menuju kawasan wisata, khususnya di wilayah pesisir Berau. Yaitu, Talisayan, Batu Putih, Biduk-biduk dan sekitarnya.

Infrastruktur tersebut dinilai memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi pada sektor pariwisata.

“Kami meminta support dalam mengawal program kerja yang bisa dibawa ke Berau, mengingat masyarakat masih sangat membutuhkan,” katanya.

Menurutnya, hingga kini masih terdapat ruas jalan provinsi yang kondisinya belum optimal, sehingga berdampak pada aksesibilitas dan kenyamanan masyarakat maupun wisatawan.

Selain itu, perbaikan akses jalan menuju destinasi unggulan seperti kawasan pesisir dan Pulau Derawan juga dinilai mendesak untuk segera direalisasikan.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau berharap sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD provinsi dapat mempercepat realisasi program tersebut, sehingga pembangunan di Bumi Batiwakkal tetap berjalan dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.

“Kami sangat mengharap bantuan dari provinsi untuk pembangunan di Kabupaten Berau,” pintanya. (ADV).

Kepala Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan DPUPR Berau, Junaidi, mengungkapkan bahwa kerusakan jalan diperkirakan terjadi pada pekan lalu. Titik kerusakan berada di ruas yang menghubungkan Kampung Long Duhung dan Kampung Long Keluh.

“Tim kami sudah turun ke lokasi pada hari Selasa untuk memantau kondisi jalan yang putus sekaligus mengecek dua jembatan bailey yang telah dipasang sebelumnya,” ujar Junaidi saat dikonfirmasi, Jumat (17/4/2026).

Berdasarkan hasil peninjauan di lapangan, penanganan sementara telah mulai dilakukan. Sejumlah perusahaan yang beroperasi di sekitar lokasi turut berkontribusi dengan menyiagakan alat berat seperti ekskavator dan bulldozer. Selain itu, batang-batang pohon juga dimanfaatkan sebagai solusi awal untuk membuka kembali akses jalan.

DPUPR Berau sebelumnya juga telah menawarkan bantuan material berupa pipa baja bergelombang (Aramco) untuk mempercepat perbaikan. Skema kolaborasi yang direncanakan yakni pemerintah menyediakan material dari Tanjung Redeb, sementara pihak perusahaan bertanggung jawab atas mobilisasi alat, pemasangan, hingga penimbunan.

Namun, informasi terbaru dari Kecamatan Kelay menyebutkan bahwa pihak perusahaan siap menangani kerusakan secara mandiri. Langkah ini diambil agar proses perbaikan bisa dilakukan lebih cepat tanpa harus menunggu distribusi material dari ibu kota kabupaten.

Meski penanganan saat ini bersifat darurat, Junaidi memastikan bahwa ruas jalan tersebut telah masuk dalam rencana pembangunan pemerintah tahun 2026. Jalan tersebut merupakan bagian dari proyek rehabilitasi jalur Baturajang menuju Long Lamcin yang saat ini masih dalam tahap perencanaan.

“Jika proyek fisik sudah berjalan, kondisi jalan ini akan kami tangani secara permanen sesuai perencanaan,” jelasnya.

Terkait anggaran, Junaidi menegaskan bahwa tidak ada biaya konstruksi khusus yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk penanganan darurat ini. Seluruh upaya sementara merupakan kontribusi dari pihak swasta melalui penyediaan alat dan pemanfaatan material di sekitar lokasi.
Ia menambahkan, kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mempercepat pemulihan akses.

“Ini menjadi perhatian bersama semua pihak. Yang terpenting, akses jalan bisa segera difungsikan kembali agar aktivitas masyarakat tidak terganggu,” pungkasnya. (*/itn)

Anggota Komisi III DPRD Berau, Grace Warastuti Langsa, mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar mempercepat proses lelang proyek, terutama untuk perbaikan infrastruktur yang berdampak langsung pada masyarakat.

“Saya minta pemerintah daerah untuk lebih cepat dalam lelang proyek, terutama jalan yang berdampak langsung ke masyarakat. Kondisi jalan di Berau saat ini masih banyak yang jauh dari layak, khususnya di wilayah Segah dan daerah pedalaman lainnya,” ujarnya, Selasa (14/04/2026).

Menurutnya, percepatan lelang menjadi kunci agar pelaksanaan proyek tidak terlambat dan manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat, terutama di wilayah yang selama ini masih mengalami keterbatasan akses.

Ia menegaskan, pemerintah daerah pada dasarnya telah memiliki perencanaan pembangunan yang jelas. Namun, tantangan utama terletak pada kecepatan realisasi di lapangan.

“Dari sisi perencanaan sudah ada, tinggal bagaimana pelaksanaannya bisa segera berjalan. Harapannya tentu agar perbaikan jalan bisa cepat terealisasi,” tambahnya.

Grace berharap, dengan anggaran yang cukup besar tersebut, pembangunan infrastruktur di Berau dapat berjalan lebih optimal dan merata, sehingga mampu meningkatkan konektivitas serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai wilayah. (*/Pan).

Hal ini diinisiasi oleh anggota Komisi II DPRD Berau, Sutami, mengatakan peningkatan jumlah pengunjung dalam beberapa waktu terakhir tergolong signifikan, bahkan hingga menyebabkan sejumlah fasilitas kewalahan melayani wisatawan.

“Lonjakan ini luar biasa. Bahkan ada beberapa titik yang sudah mengalami overload,” ujarnya.

Menurut dia, meningkatnya arus kunjungan tidak lepas dari terbukanya akses, termasuk beroperasinya Jembatan Sungai Nibung yang mempermudah mobilitas wisatawan dari Kutai, Samarinda dan sekitarnya.

Ia mengungkapkan, kendaraan dari sejumlah wilayah seperti Samarinda, Kutai Timur, hingga Bontang kini semakin mudah menjangkau kawasan wisata di Berau.

Data yang dihimpun menunjukkan jumlah kunjungan ke Biduk-Biduk dapat mencapai sekitar 12.000 orang per-hari pasca lebaran Idulfitri. Sementara itu, objek wisata Telaga Biru mencatat sekitar 7.000 pengunjung hanya dalam satu hari.

“Ini harus segera direspons. Infrastruktur dasar dan sarana prasarana harus kita siapkan dengan cepat,” katanya.

Sutami menilai, kesiapan infrastruktur menjadi kunci agar lonjakan wisatawan tidak justru menimbulkan persoalan baru di lapangan. (ADV/Pan).

Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Berau, Noorhasani, menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki otoritas teknis untuk melakukan pengaturan lalu lintas di jembatan tersebut, termasuk pemasangan portal pembatas kendaraan.

Ia menjelaskan, Jembatan Bujangga berada pada ruas jalan nasional, sehingga seluruh kebijakan teknis, mulai dari pengaturan lalu lintas hingga pemeliharaan, menjadi kewenangan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN).

“Dishub hanya bisa melakukan langkah persuasif, seperti pemasangan banner imbauan. Untuk kebijakan teknis lainnya bukan di ranah kami,” ujarnya. Jum’at, (30/01) kemarin.

Menurut Noorhasani, pemasangan portal tidak bisa dilakukan sembarangan. Portal hanya diperbolehkan pada jalan khusus seperti kawasan perumahan atau jalan tambang. Sementara untuk jalan nasional, diperlukan aturan dan dasar hukum yang jelas.

“Kalaupun ingin dipasang portal, harus ada regulasi yang mengatur. Jalan nasional tidak bisa langsung dipasangi portal,” jelasnya.

Ia juga mengungkapkan, portal yang sempat terpasang di Jembatan Bujangga sebelumnya bersifat sementara dan hanya digunakan saat jembatan menjalani masa pemeliharaan. Setelah pekerjaan selesai, portal tersebut dilepas sesuai ketentuan.

Meski demikian, masyarakat sekitar sempat meminta agar portal tetap dipertahankan. Permintaan itu muncul karena kekhawatiran terhadap getaran akibat kendaraan bertonase besar yang melintas, terutama pada malam hari.

Namun Dishub Berau kembali menegaskan, selain pengaturan lalu lintas, pihaknya juga tidak memiliki kewenangan dalam hal pemeliharaan maupun pengawasan langsung terhadap jembatan tersebut, mengingat statusnya sebagai aset jalan nasional. (*/Dvn)