Menurut dia, pengawasan terhadap hewan kurban perlu diperketat untuk memastikan hewan yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat dan aman dikonsumsi masyarakat. Pemeriksaan klinis hingga pengujian laboratorium dinilai menjadi langkah penting guna mencegah penularan PMK di Berau.

“Perlindungan konsumen, dalam hal ini masyarakat yang membeli hewan kurban, harus menjadi prioritas. Hewan yang akan disembelih nantinya dipastikan sehat dan bebas dari PMK,” kata Ratna.

Ia juga menekankan pentingnya pengawasan di pintu masuk wilayah Berau, terutama terhadap lalu lintas ternak dari luar daerah. Menurutnya, sinergi lintas sektor diperlukan agar tidak ada celah masuknya hewan yang terindikasi membawa penyakit.

“Pengawasan harus diperketat supaya tidak ada hewan berpenyakit yang masuk,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala DTPHP Berau, Lita Handini, mengatakan upaya pencegahan PMK sebenarnya telah dilakukan secara rutin. Namun, intensitas pengawasan ditingkatkan menjelang Idul Adha karena meningkatnya mobilitas hewan kurban.

Untuk mendukung pengawasan tersebut, DTPHP Berau membentuk tim monitoring di tingkat kabupaten hingga kecamatan. Tim itu bertugas melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban secara menyeluruh.

“Ada tim yang dibentuk oleh dinas, baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan,” ujar Lita.

Ia menambahkan, pengawasan dilakukan bersama sejumlah instansi terkait, termasuk aparat kepolisian dan Balai Karantina Hewan. Keterlibatan lintas instansi itu bertujuan memastikan legalitas serta kondisi kesehatan hewan ternak yang masuk ke Berau.

Selain memeriksa dokumen hewan, tim gabungan juga akan melakukan inspeksi ke lokasi penampungan hewan kurban. Pemeriksaan meliputi pengambilan sampel darah dan liur untuk mendeteksi kemungkinan paparan PMK.

“Mereka akan menyisir lokasi penumpukan hewan kurban untuk diambil sampel tes darah dan liurnya guna mendeteksi PMK,” tutupnya. (ADV).

Ketua Komisi I DPRD Berau, Elita Herlina, meminta pemerintah daerah memastikan seluruh aspek pelayanan rumah sakit benar-benar siap sebelum fasilitas tersebut difungsikan secara penuh.

Menurut Elita, kehadiran RSUD baru menjadi harapan masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan yang lebih baik dan lebih memadai. Namun, ia menegaskan kesiapan tenaga medis maupun fasilitas penunjang harus menjadi prioritas utama sebelum operasional dilakukan secara menyeluruh.

“Jangan sampai masyarakat datang dengan harapan pelayanan lebih baik, tetapi ternyata masih banyak kebutuhan dasar yang belum siap,” ujarnya.

Ia menilai rumah sakit baru harus didukung sumber daya manusia yang cukup, mulai dari dokter spesialis, tenaga kesehatan, hingga petugas pelayanan lainnya. Selain itu, kelengkapan alat kesehatan dan sistem pelayanan juga harus dipastikan berjalan optimal.

Menurutnya, kesiapan tersebut penting agar pelayanan kepada masyarakat tidak mengalami kendala saat rumah sakit mulai beroperasi.

“Kalau memang ingin difungsikan, maka seluruh perangkat pendukungnya juga harus siap. Pelayanan kesehatan tidak bisa dilakukan setengah-setengah,” katanya.

Elita juga berharap keberadaan RSUD baru nantinya mampu membantu mengurangi beban pelayanan di RSUD dr Abdul Rivai yang selama ini menjadi rumah sakit rujukan utama di Berau.

Selain itu, ia meminta pemerintah daerah terus melakukan evaluasi terhadap kesiapan operasional rumah sakit agar pelayanan yang diberikan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.

“Kita tentu mendukung percepatan operasional RSUD baru, tetapi kualitas pelayanan tetap harus menjadi perhatian utama,” tuturnya.

Pemerintah Kabupaten Berau sendiri menargetkan operasional bertahap RSUD baru dilakukan setelah seluruh kesiapan fasilitas, tenaga medis, dan administrasi dinyatakan terpenuhi. (ADV).

Menurut Ichsan, sebuah rumah sakit setidaknya harus memenuhi tiga indikator utama layanan, yakni rawat inap, rawat jalan, dan Instalasi Gawat Darurat (IGD). Ketiga aspek ini, kata dia, menjadi tolok ukur dasar sebelum fasilitas kesehatan dapat dioperasikan secara optimal.

“Jangan sampai dibuka, tetapi belum siap secara layanan. Ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat,” ujarnya.

Selain aspek layanan, ia juga menyoroti kesiapan sumber daya manusia (SDM), khususnya tenaga kesehatan. Ia mengingatkan agar proses perekrutan maupun penempatan tenaga medis dilakukan secara matang, sehingga tidak mengganggu pelayanan di fasilitas kesehatan lain, seperti puskesmas.

Ichsan mengungkapkan kekhawatiran terkait ketersediaan anggaran untuk mendukung operasional rumah sakit baru tersebut. Ia mempertanyakan apakah alokasi dana, termasuk untuk perekrutan tenaga pendukung seperti petugas keamanan dan kebersihan, telah disiapkan secara memadai.

“Kalau anggarannya belum jelas, ini akan membingungkan. Jangan sampai gaji masih di tempat lama, tetapi tenaga sudah dipindahkan,” katanya.

Di sisi lain, aspek regulasi juga menjadi perhatian. Ia menilai perlu ada kejelasan terkait dasar hukum, termasuk surat keputusan (SK) dan dokumen perencanaan anggaran, seperti Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2026, yang secara spesifik mengakomodasi operasional rumah sakit baru.

Sementara itu, Pemerintah Daerah (Pemda) sebelumnya menyatakan bahwa rumah sakit tersebut direncanakan mulai beroperasi setelah Lebaran tahun 2026. Namun, Ichsan mengingatkan bahwa pembukaan fasilitas kesehatan tidak bisa disamakan dengan usaha lain yang dapat berjalan secara bertahap.

“Rumah sakit itu bukan seperti membuka usaha biasa. Harus benar-benar siap, baik dari sisi layanan, SDM, maupun fasilitas,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya kelengkapan administrasi dan operasional sebelum rumah sakit dibuka. Tanpa kesiapan yang memadai, menurut dia, keberadaan rumah sakit dikhawatirkan tidak memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

“Kalau tidak siap, justru akan mengecewakan masyarakat,” kata Ichsan.

Lanjut dia, berharap Pemda dapat memastikan seluruh indikator kesiapan terpenuhi sebelum rumah sakit mulai beroperasi. Dengan demikian, layanan kesehatan yang diberikan dapat berjalan maksimal dan memenuhi harapan masyarakat. (ADV/Pan).

Anggota Komisi I DPRD Berau, Abdul Waris, menilai kondisi RSUD Abdul Rivai belum sepenuhnya stabil, baik dari sisi pelayanan maupun manajemen.

“Pelayanan dan manajemen di sana masih perlu banyak perbaikan,” ujarnya dalam rapat evaluasi LKPJ Bupati Berau 2025 silam.

Ia mengingatkan, pemindahan tenaga medis ke rumah sakit baru bukan tanpa risiko. Jika dilakukan terburu-buru, justru dapat memperburuk kondisi layanan di rumah sakit yang sudah ada.

“Kalau tenaga medisnya dipindahkan sekarang, justru bisa membuat kondisi RSUD Abdul Rivai semakin berat,” katanya.

Menurutnya, kesiapan operasional rumah sakit baru juga perlu diperhatikan secara menyeluruh, mulai dari ketersediaan SDM, fasilitas pendukung, hingga kesiapan anggaran.

“Kita harus realistis melihat kondisi yang ada. Jangan sampai fasilitas baru dibuka, tapi belum siap secara menyeluruh,” jelasnya.

Waris menegaskan, pengoperasian rumah sakit baru sebaiknya dilakukan secara bertahap dengan perencanaan yang matang, sehingga tidak menimbulkan persoalan baru di sektor layanan kesehatan.

“Jangan sampai kita hanya memindahkan masalah ke tempat yang baru,” tegasnya.

DPRD pun mendorong agar pembenahan di RSUD Abdul Rivai tetap menjadi prioritas, sembari mempersiapkan rumah sakit baru secara optimal agar ke depan mampu memberikan layanan yang lebih baik bagi masyarakat. (ADV).

Hal tersebut disampaikannya dalam forum Rancangan RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2027. Ia menyoroti kondisi geografis Berau yang cukup jauh dari Samarinda, dengan jarak tempuh sekitar 500 kilometer.

“Jarak Berau ke Samarinda itu sekitar 500 kilometer. Untuk pasien rujukan, ini tentu menjadi kendala besar,” ujarnya.

Menurutnya, dalam kondisi darurat, waktu tempuh yang panjang dapat meningkatkan risiko bagi pasien. Karena itu, keberadaan fasilitas kesehatan yang lebih lengkap di daerah menjadi kebutuhan mendesak.

“Kalau kondisi pasien kritis, perjalanan jauh seperti ini sangat berisiko. Kita butuh layanan yang lebih dekat dan memadai,” tambahnya.

Di sisi lain, jumlah penduduk Berau yang kini telah melampaui 330 ribu jiwa turut berdampak pada meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan. Fasilitas yang ada saat ini dinilai belum sepenuhnya mampu menampung lonjakan pasien.

“Rumah sakit yang ada sekarang sudah tidak mampu menampung peningkatan jumlah pasien,” ungkapnya.

Pemerintah Kabupaten Berau sendiri telah membangun rumah sakit baru di kawasan Jalan Raja Alam secara bertahap menggunakan anggaran daerah. Namun, untuk meningkatkan statusnya menjadi rumah sakit rujukan provinsi, dibutuhkan dukungan dari pemerintah provinsi.

“Kami sudah membangun rumah sakit baru, tapi tentu masih membutuhkan dukungan, baik dari sisi sarana, prasarana, maupun tenaga medis,” jelasnya.

Ia berharap rumah sakit tersebut dapat berkembang menjadi pusat rujukan kesehatan bagi wilayah utara Kalimantan Timur.

“Harapan kami, rumah sakit ini bisa menjadi rujukan provinsi untuk wilayah utara, dengan fasilitas dan SDM yang lengkap,” pungkasnya.

Dengan dukungan tersebut, akses layanan kesehatan masyarakat di Berau dan sekitarnya diharapkan menjadi lebih cepat, dekat, dan berkualitas. (ADV/Pan).

OKEGAS.ID, Tanjung Redeb – Anggota Komisi I DPRD Berau, H. Nurung, menyoroti rencana pengoperasian rumah sakit baru di Tanjung Redeb yang kini bernama RSUD Raja Alam, yang berlokasi di Jalan Sultan Agung, Tanjung Redeb.

Ia mengingatkan agar pengoperasian rumah sakit tersebut tidak dipaksakan apabila belum didukung kesiapan yang memadai, baik dari sisi Tenaga Kesehatan (Nakes), Alat Kesehatan (Alkes), maupun Sarana dan Prasarana (Sapras)penunjang lainnya.

“Kalau memang belum siap, jangan dipaksakan. Jangan sampai justru menimbulkan kekecewaan di masyarakat,” ujarnya, Selasa (28/4/2026).

Menurut Nurung, informasi terkait rencana operasional rumah sakit tersebut perlu disampaikan secara terbuka kepada publik, termasuk jika terjadi penundaan jadwal pengoperasian. Transparansi dinilai penting agar masyarakat memahami kondisi riil di lapangan.

Ia menegaskan, keberadaan rumah sakit baru seharusnya menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Berau, bukan malah menambah persoalan baru akibat kesiapan yang belum optimal.

Karena itu, ia meminta Pemerintah Daerah (Pemkab) memastikan seluruh aspek pendukung telah terpenuhi sebelum rumah sakit benar-benar dioperasikan. Mulai dari ketersediaan tenaga kesehatan, kelengkapan alat kesehatan, hingga sistem pelayanan yang siap berjalan.

Nurung juga menekankan bahwa kualitas pelayanan harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar mengejar target waktu peresmian.

“Yang paling penting itu pelayanan. Jangan sampai dibuka cepat, tapi pelayanan tidak maksimal,” tegasnya.

Dengan demikian, DPRD berharap pengoperasian RSUD Raja Alam dapat dilakukan secara matang dan terukur, sehingga kehadirannya benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan kesehatan daerah. (ADV/Pan).

Menurutnya, dalam kondisi tertentu ketika obat tidak tersedia, tenaga medis mengambil langkah substitusi dengan obat lain yang memiliki fungsi serupa. Hal ini dilakukan agar pelayanan tidak terhenti.

“Kosong bukan berarti obat tidak ada sama sekali. Memang ada beberapa item yang kosong, tapi dokter melakukan penggantian dengan obat yang setara,” ujarnya, Senin (27/4/2026) kemarin saat rapat dengan DPRD

Ia mengakui, keterbatasan obat tersebut tidak lepas dari persoalan keuangan rumah sakit, terutama keterlambatan pembayaran kepada vendor. Kondisi ini dipengaruhi oleh terganggunya arus kas serta adanya dokumen tagihan yang belum lengkap dari pihak penyedia.

“Cash flow kami sempat terganggu, ditambah ada berkas vendor yang belum lengkap, sehingga proses pembayaran tidak bisa langsung dilakukan,” jelasnya.

Akibatnya, sebagian distributor sempat menahan suplai obat karena adanya tunggakan. Namun, manajemen rumah sakit telah mengambil langkah dengan memanggil seluruh vendor dan menyepakati skema pembayaran bertahap agar distribusi kembali berjalan.

“Kami sudah duduk bersama vendor. Mereka tetap menyuplai obat, sementara kami berkomitmen membayar secara berkala,” katanya.

Di sisi lain, penurunan nilai klaim dari BPJS Kesehatan turut berdampak pada pendapatan rumah sakit. Jusram menyebut adanya perubahan kebijakan yang membuat klaim dibayarkan lebih rendah, bahkan beberapa aturan berlaku surut.

“Kebijakan BPJS yang berubah dan berlaku mundur cukup memengaruhi pendapatan kami,” ungkapnya.

Selain itu, RSUD Abdul Rivai juga tengah melakukan pengembangan layanan, baik dari sisi infrastruktur maupun sumber daya manusia. Penambahan dokter spesialis hingga dua kali lipat serta pembangunan fasilitas baru menjadi bagian dari upaya peningkatan layanan, namun turut membebani keuangan.

“Anggaran kami banyak dialihkan untuk investasi, baik gedung maupun SDM. Ini tentu berpengaruh pada kondisi kas,” ujarnya.

Meski demikian, manajemen memastikan berbagai langkah mitigasi terus dilakukan. Hingga akhir Maret 2026, ratusan jenis obat telah kembali tersedia, seiring membaiknya hubungan dengan vendor.

Rumah sakit juga mulai menata ulang sistem pembayaran, termasuk jasa pelayanan tenaga kesehatan yang kini disepakati dibayarkan lebih rutin.

“Kami berupaya menjaga keseimbangan antara pelayanan dan keuangan. Ini proses yang tidak mudah, tapi tetap kami jalankan,” tutupnya. (*/Pan).

Hal ini disampaikan tenaga ahli Syahrir A. Pasinringi Ketua Dewan pengawas RSUD Abdul rivai sekaligus tenaga ahli Universitas Hasanuddin (Unhas), yang menyampaikan dalam persiapan pendampingan Perizinan RSUD Tanjung Redeb yang berubah nama Menjadi RSUD Raja Alam menegaskan, membuka rumah sakit baru tidak bisa dilakukan secara instan karena membutuhkan dukungan anggaran awal yang cukup besar dari pemerintah daerah. Dana tersebut diperlukan untuk menopang operasional sebelum rumah sakit mampu berjalan secara mandiri.

“Pengalaman di berbagai daerah, operasional awal rumah sakit perlu ditopang anggaran pemerintah. Nilainya bisa puluhan miliar rupiah sebagai penyangga di tahap awal,” ujarnya, Senin (27/04/2026).

Menurutnya, rumah sakit yang baru beroperasi juga belum bisa langsung mengandalkan pembiayaan dari BPJS Kesehatan. Ada tahapan administratif dan akreditasi yang harus dilalui sebelum kerja sama tersebut dapat berjalan optimal.

Ia menambahkan, proses menuju rumah sakit yang benar-benar stabil membutuhkan waktu dan konsistensi kebijakan. “Tidak ada rumah sakit yang langsung terhubung dengan BPJS sejak awal. Semua harus melalui proses bertahap,” jelasnya.

Meski menghadapi berbagai tantangan, Syahrir menilai komitmen pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan operasional RSUD tersebut. Dukungan kebijakan dinilai menjadi kunci agar fasilitas yang telah dibangun tidak hanya menjadi bangunan fisik, tetapi benar-benar berfungsi sebagai pusat layanan kesehatan.

Namun, kesiapan anggaran, sumber daya, dan tahapan administratif menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan agar pelayanan dapat berjalan optimal sejak awal.

Syahrir berharap RSUD baru akan tetap beroperasi pada waktunya yang telah ditentukan sembari memperbaiki dan menambah segala kekurangan.

“Kalau saya ditanya ini rumah sakit mau dioperasi atau tidak, saya optimis mau segara dioperasikan. Sembari berjalan waktu memperbaiki segala kekurangan yang ada sampai sempurna,” tutupnya. (ADV/Pan).

Dalam kunjungannya, Sri Juniarsih menyoroti kesiapan layanan rawat jalan sebagai tahap awal operasional. Ia menegaskan bahwa proses pemindahan layanan tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan sarana dan prasarana.

“Proses pindahan tidak bisa langsung sempurna. Pasti ada yang perlu disesuaikan. Karena itu kita lakukan pembenahan secara bertahap agar pelayanan tetap berjalan optimal,” ujarnya.

Bupati juga meninjau sejumlah fasilitas penting, seperti ruang poliklinik, ruang tunggu pasien, hingga sistem pendingin ruangan (AC). Selain itu, ia turut memperhatikan aspek estetika lingkungan, termasuk penataan area luar dan rencana pembangunan tanggul penahan di bagian depan rumah sakit.

Di sisi lain, beberapa perlengkapan medis dilaporkan masih dalam proses pengiriman melalui jalur laut. Pemerintah daerah memastikan distribusi logistik tersebut terus dipantau agar tidak menghambat operasional.

Sri Juniarsih menilai kehadiran rumah sakit baru ini menjadi langkah strategis untuk mengatasi keterbatasan kapasitas layanan di RSUD Abdul Rivai yang selama ini kerap mengalami lonjakan pasien.

Terkait polemik manajemen RSUD Abdul Rivai, Bupati memilih tidak mengungkapkan secara rinci. Namun, ia menegaskan bahwa persoalan tersebut akan ditangani sesuai kewenangan yang dimiliki.

“Untuk hal itu, nanti akan terlihat hasilnya. Kita fokus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan baik,” katanya.

Sementara itu, dalam pemenuhan tenaga kesehatan, Pemkab Berau berencana melakukan redistribusi sumber daya manusia dari fasilitas kesehatan yang sudah ada, bukan merekrut secara besar-besaran.

“Kita optimalkan tenaga yang ada. Kalau semuanya baru, tentu perlu pertimbangan, termasuk soal pembiayaan,” ucapnya.

Pemerintah berharap kehadiran rumah sakit baru ini dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Berau. Dukungan masyarakat dan berbagai pihak dinilai menjadi kunci agar proses transisi berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi warga. (ADV/Pan).

Penjelasan tersebut disampaikan langsung oleh Direktur RSUD dr Abdul Rivai, dr Jusram, dalam pertemuan bersama awak media, Selasa (21/4/2026). Ia menegaskan, klarifikasi penting dilakukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan rumah sakit.

“Kami khawatir kepercayaan masyarakat menurun. Akibatnya, pasien datang saat kondisi sudah gawat, sehingga penanganannya menjadi lebih sulit,” ujarnya.

Terkait isu kekosongan obat, Jusram mengakui kondisi tersebut sempat terjadi pada awal Januari 2026, namun hanya pada beberapa jenis obat tertentu. Ia memastikan bahwa obat-obatan darurat tetap tersedia pada saat itu.

Menurutnya, kendala utama berasal dari terganggunya proses pengadaan akibat tunggakan pembayaran kepada vendor serta keterlambatan penagihan, yang sempat menghambat distribusi.

Meski demikian, manajemen segera melakukan komunikasi intensif dengan pihak vendor untuk memulihkan pasokan obat.

“Kami sudah berkomunikasi langsung dengan vendor. Ini kerja sama jangka panjang. Alhamdulillah mereka memahami dan kembali membuka suplai obat,” katanya.

Hingga Maret 2026, sekitar 64 persen kewajiban kepada vendor telah diselesaikan. Saat ini, distribusi obat disebut telah kembali normal dan pelayanan berjalan seperti biasa.

Sementara itu, terkait utang rumah sakit yang sebelumnya mencapai Rp36,8 miliar, Jusram menjelaskan hal tersebut merupakan bagian dari dinamika pengelolaan keuangan dalam sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Ia menyebut sejumlah faktor penyebab, di antaranya penurunan pendapatan pada 2025, perubahan tarif BPJS, peningkatan kapasitas layanan, serta bertambahnya kebutuhan seiring hadirnya dokter spesialis.

“Kami terus melakukan mitigasi dan pembayaran bertahap. Saat ini sisa utang sekitar Rp16 miliar, sementara piutang kami sekitar Rp12 miliar dari BPJS, asuransi, dan perusahaan,” paparnya.

Manajemen menargetkan penyelesaian utang dapat dituntaskan pada Juni hingga Juli 2026.

Adapun terkait isu gaji tenaga kesehatan, Jusram menegaskan bahwa gaji pokok nakes tidak pernah mengalami keterlambatan. Ia menjelaskan, persoalan yang sempat mencuat berkaitan dengan komponen jasa pelayanan yang bergantung pada kondisi keuangan rumah sakit.

“Gaji nakes tidak pernah tidak dibayarkan. Semua berjalan sesuai ketentuan,” tegasnya.

Di tengah upaya pembenahan internal, RSUD dr Abdul Rivai juga tengah mempersiapkan pengembangan layanan unggulan, khususnya untuk penanganan penyakit kanker, jantung, dan stroke. Langkah ini dilakukan agar masyarakat tidak perlu lagi dirujuk ke luar daerah.

Jusram mengakui, upaya pengembangan tersebut turut memengaruhi arus kas rumah sakit karena anggaran harus dibagi antara operasional dan peningkatan layanan.

“Kami tidak hanya fokus pada operasional, tetapi juga menyiapkan masa depan layanan. Memang saat ini terasa berat, namun ke depan manfaatnya akan dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Ia menegaskan, manajemen akan terus melakukan evaluasi serta terbuka terhadap audit dan masukan dari berbagai pihak.

“Rumah sakit ini milik masyarakat. Kami berkomitmen memperbaiki tata kelola dan menjaga kualitas layanan agar kepercayaan publik kembali pulih,” pungkasnya. (*/Pan).