Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi menyebut kondisi itu tidak bisa lagi dibiarkan berlarut-larut. Ia menegaskan bahwa penarikan retribusi dari sektor wisata bahari selama ini masih jauh dari optimal karena tidak ada mekanisme pengawasan yang terstruktur terhadap lalu lintas kapal wisata di kawasan tersebut.

“Itu yang sebabkan kapal pariwisata bebas keluar masuk kawasan sehingga potensi pendapatan dari sektor jasa transportasi laut tersebut kerap menguap begitu saja,” ungkapnya.

Untuk menutup kebocoran itu, Sumadi mendorong pemerintah daerah  terutama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) bersama instansi terkait segera memberlakukan sistem satu pintu atau one gate system. Dengan sistem ini, seluruh kapal wisata yang keluar masuk kawasan Maratua dan Derawan dapat dipantau secara terpusat, sehingga tidak ada satu pun pergerakan yang lolos dari pencatatan.

“Perlu ada penerapan sistem pemberlakuan satu pintu agar memudahkan kita dalam melakukan pengawasan terhadap keluar masuknya kapal-kapal pariwisata di sana,” jelasnya.

Bagi Sumadi, penerapan sistem satu pintu bukan sekadar soal keamanan kawasan wisata. Lebih dari itu, ini adalah soal transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Setiap rupiah yang seharusnya masuk ke kas daerah harus bisa dipertanggungjawabkan bukan menguap tanpa jejak karena lemahnya sistem pengawasan.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menegaskan bahwa langkah ini seharusnya sudah lama diambil, mengingat sektor pariwisata telah ditetapkan sebagai program unggulan Kabupaten Berau namun belum diimbangi dengan tata kelola penerimaan yang memadai.

“Ini menjadi langkah nyata yang bisa kita lakukan bersama untuk menambah PAD dari sektor pariwisata yang selama ini memang belum kita garap secara maksimal,” tandasnya. (ADV).

Menurutnya, masih banyak destinasi unggulan di Berau yang belum mendapat perhatian maksimal, terutama dari sisi sarana dan prasarana penunjang wisata.

“Mari kita fokus terhadap destinasi yang ada. Destinasi yang kita miliki sendiri itu masih sangat kurang dari jangkauan pemerintah daerah untuk fasilitasnya,” ujar Rudi.

Ia menilai pemerintah daerah sebaiknya tidak terburu-buru membuka destinasi baru yang potensi dan keberlanjutannya belum jelas, sementara pengelolaan destinasi yang sudah dikenal wisatawan masih belum optimal.

“Jangan dulu membuat destinasi-destinasi baru yang sifatnya kita masih meraba-raba potensi,” katanya.

Rudi menilai Berau sudah memiliki banyak destinasi wisata alam yang dinilai memiliki daya tarik besar dan berpotensi mendongkrak sektor pariwisata daerah apabila dikelola secara maksimal.

Karena itu, ia mendorong Disbudpar lebih fokus pada peningkatan kualitas kawasan wisata yang sudah ada, mulai dari promosi, pembangunan sarana prasarana, hingga penataan kawasan destinasi.

“Destinasi yang ada itu destinasi luar biasa. Fokus saja dulu lewat promosi, lewat sapras, lewat peningkatan kawasan destinasi itu sendiri,” ucapnya.

Ia juga mengingatkan agar arah pembangunan sektor pariwisata dilakukan secara terukur dan tepat sasaran sehingga anggaran yang digunakan benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat dan peningkatan kunjungan wisatawan.

“Tidak usah dulu membangun destinasi-destinasi baru yang belum ada kepastiannya. Tapi kembangkan yang sudah ada dulu, maksimalkan destinasi yang ada,” pungkasnya. (ADV/Pan).

Anggaran tersebut tercantum dalam pagu pengadaan pada kode RUP 64055339 bernama paket “Lanjutan Pembangunan Kawasan Buyung-Buyung” dengan total pagu mencapai Rp1.302.850.000 Miliar Rupiah yang bersumber dari APBD Berau tahun 2026 ini.

Besarnya anggaran itu menjadi sorotan lantaran pembangunan disebut masih dilakukan secara bertahap dan belum diketahui secara pasti pembangunan apa yang akan dilakukan.

Kepala Disbudpar Berau, Yudha Budi Santoso, mengatakan konsep wisata Buyung-Buyung diarahkan sebagai kawasan agrowisata yang mengusung tema pertanian dan ketahanan pangan.

“Orang bisa berwisata sambil melihat bagaimana padi ditanam dan tumbuh. Buyung-Buyung ini sentra padi Kabupaten Berau,” ujarnya.

Namun, ketika ditanya soal rincian pembangunan dengan nilai pagu yang cukup besar, Yudha mengakui anggaran yang tersedia sebenarnya masih belum mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan fasilitas.

Ia menyebut pembangunan yang direncanakan meliputi penataan parkir, gazebo atau pendopo, gerbang kawasan, hingga plaza kuliner dua lantai jika anggaran memungkinkan.

“Dana yang ada sebenarnya kurang untuk memenuhi standar, tetapi akan dilakukan bertahap,” katanya.

Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan terkait efektivitas penggunaan anggaran Rp1,3 Miliar apabila fasilitas utama yang direncanakan belum dapat direalisasikan secara penuh.

Di sisi lain, Disbudpar tetap optimistis proyek itu mampu mendongkrak ekonomi masyarakat sekitar melalui peningkatan kunjungan wisatawan dan pengembangan UMKM lokal.

Menurut Yudha, sektor pariwisata akan memicu perputaran ekonomi, mulai dari penjualan kuliner hingga kerajinan masyarakat.

“Kalau kunjungan meningkat, tentu orang akan membutuhkan makan dan minum. Harapannya ada perputaran uang di sana,” ucapnya.

Disbudpar juga memastikan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) akan dilibatkan dalam pengelolaan kawasan wisata tersebut. Meski demikian, pekerjaan fisik pembangunan tetap akan dikerjakan pihak ketiga melalui proses tender.

Yudha menilai pengembangan Buyung-Buyung penting dilakukan karena Berau dinilai belum memiliki destinasi wisata berbasis pertanian.

“Pantai sudah banyak, air panas ada, air terjun ada, danau juga ada. Tapi wisata pertanian belum ada. Ini yang ingin kita dorong sebagai destinasi berbeda,” jelasnya.

Meski membawa konsep baru, besarnya anggaran yang digelontorkan tetap menuai perhatian publik, terutama terkait kesiapan konsep, keberlanjutan pengelolaan, hingga potensi manfaat nyata bagi masyarakat sekitar. (*/Pan).

Rencana promosi tersebut disebut akan ditempatkan di sejumlah titik strategis, seperti bandara di Balikpapan, Makassar, Surabaya, Bali, hingga Jakarta.

Menurut Rudi, promosi wisata memang diperlukan, namun alokasi anggaran bernilai besar untuk videotron dinilai belum menjadi kebutuhan utama sektor pariwisata Berau saat ini. Ia menilai pemerintah daerah seharusnya lebih fokus pada pembenahan infrastruktur dan fasilitas penunjang destinasi wisata.

“Saya kurang sependapat kalau anggaran sebesar itu lebih banyak diarahkan ke videotron. Yang lebih penting sekarang bagaimana akses dan fasilitas wisata kita dibenahi terlebih dahulu,” ujarnya.

Ia menilai, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan harus diimbangi dengan kesiapan akses menuju Berau, mulai dari transportasi, penerbangan, hingga jaringan telekomunikasi di kawasan wisata.

Menurut dia, promosi besar-besaran tidak akan efektif apabila wisatawan masih mengalami kesulitan saat ingin berkunjung ke Berau.

“Kalau promosi besar dilakukan, tapi akses masuk ke Berau masih sulit, itu akan menjadi persoalan. Wisatawan datang juga mempertimbangkan kemudahan transportasi dan fasilitas,” katanya.

Rudi juga menyoroti kondisi sejumlah destinasi wisata yang dinilai masih membutuhkan perhatian, terutama terkait perawatan fasilitas umum. Ia mencontohkan kawasan wisata air panas yang menurutnya mengalami penurunan kualitas fasilitas setelah dilakukan pembangunan.

“Pembangunan memang bagus, tapi setelah dibangun bagaimana perawatannya. Jangan sampai fasilitas yang sudah ada justru tidak berfungsi dengan baik,” ucapnya.

Ia berpandangan anggaran promosi lebih tepat diarahkan untuk mendukung pengembangan kawasan wisata secara langsung, seperti perbaikan jalan menuju destinasi, jaringan telekomunikasi, rambu-rambu wisata, hingga Pemberdayaan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan pelaku UMKM setempat.

Lebih lanjut, promosi digital melalui media sosial dan influencer saat ini dinilai lebih efektif menjangkau masyarakat dibandingkan pemasangan videotron di bandara atau ruang publik tertentu.

“Sekarang hampir semua orang melihat informasi lewat media sosial. Promosi melalui influencer dan konten digital justru lebih mudah menjangkau masyarakat luas,” tuturnya.

Ia juga berharap pengembangan sektor pariwisata tidak hanya dinikmati investor besar, tetapi benar-benar memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar destinasi wisata.

“Jangan sampai masyarakat hanya sekadar menjadi penonton. Pariwisata harus bisa menggerakkan ekonomi warga di sekitar kawasan wisata,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Disbudpar Berau, Yudha Budi Santosa, menjelaskan bahwa angka tersebut merupakan kalkulasi dari jangka waktu penayangan iklan. Ia menyatakan siap mengevaluasi kegiatan tersebut jika dinilai tidak efisien.

“Itu berjangka waktu, apakah nanti dilanjutkan atau tidak, kita akan evaluasi, kalau itu saya anggap terlalu besar, maka bisa kita alihkan ke cara yang lain,” ujar Yudha.

Ia juga menegaskan bahwa program ini telah berjalan sebelum dirinya menduduki jabatan kepala dinas. Merespons saran masyarakat agar promosi wisata lebih diarahkan melalui kolaborasi dengan pemandu wisata lokal maupun dari luar daerah, mantan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Berau itu menyebut pihaknya masih menjajaki berbagai pendekatan promosi.

“Kan strategi promosi itu macam-macam caranya?, kebetulan kemarin dianggarkan khusus untuk penayangan secara elektronik baik di bandara maupun videotron,” bilangnya.

Seluruh kegiatan yang tengah berjalan, kata Yudha, akan dievaluasi dari sisi manfaat dan ketepatannya. Ia mempersilakan masyarakat menyampaikan masukan secara terbuka kepada pihak dinas.

“Silahkan saja disampaikan ke kami, pasti akan kami evaluasi dan akan kita sesuaikan dengan masukan dari masyarakat mana yang terbaik, pasti akan kita pilih nanti,” tandasnya. (ADV/Tim).

Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, mengungkapkan bahwa sepanjang 2025 jumlah wisatawan yang datang mencapai sekitar 92 ribu orang. Peningkatan ini didorong oleh kemudahan akses menuju destinasi wisata.

“Jumlah wisatawan kita terus meningkat, ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata Berau semakin diminati,” ujarnya beberapa waktu silam.

Namun, di sisi lain, kondisi pesisir justru semakin mengkhawatirkan. Abrasi di Pulau Derawan dilaporkan telah mengikis daratan hingga 15–20 meter, sementara di Pulau Maratua mencapai sekitar 5 meter dan mulai berdampak pada infrastruktur.

“Kondisi abrasi ini tidak bisa dianggap sepele. Kalau tidak segera ditangani, dampaknya bisa semakin luas,” tegasnya.

Ia menilai, pertumbuhan pariwisata harus dibarengi dengan upaya perlindungan lingkungan yang serius agar tidak menimbulkan kerusakan jangka panjang.

“Pariwisata memang penting, tapi keberlanjutan lingkungan juga harus menjadi prioritas utama,” tambahnya.

Sejumlah pihak juga mendorong adanya langkah konkret dari pemerintah, seperti pembangunan penahan abrasi dan penguatan kawasan pesisir.

“Derawan ini aset besar daerah. Kita tidak boleh membiarkan garis pantainya terus terkikis,” ujarnya.

Dengan tren kunjungan yang terus meningkat, pemerintah daerah diharapkan tidak hanya fokus pada pengembangan wisata, tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem pesisir agar manfaat ekonomi dapat berjalan seiring dengan kelestarian lingkungan. (ADV/Pan).

Menurut Ratna, selama ini aktivitas wisata di Berau lebih didominasi kegiatan siang hari. Padahal, potensi untuk mengembangkan atraksi malam dinilai cukup besar, terutama di kawasan kepulauan seperti Derawan.

“Kalau bisa ada kegiatan malam hari untuk menarik minat tamu dari luar Berau. Kita ini masih kurang hiburan malam,” ujarnya.

Ia pun mendorong Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Berau menghadirkan atraksi seperti pertunjukan tari tradisional atau kegiatan budaya lainnya yang dapat dinikmati wisatawan tanpa menghilangkan karakter daerah.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Disbudpar Berau, Samsiah, menjelaskan bahwa karakter pariwisata Berau memang berbeda dibandingkan daerah lain yang mengandalkan hiburan malam. Berau lebih mengedepankan konsep wisata minat khusus berbasis alam dan budaya, dengan target wisatawan mancanegara.

Menurutnya, mayoritas wisatawan asing justru mencari ketenangan dan keaslian alam, bukan suasana hingar bingar. Aktivitas seperti snorkeling, diving, hingga menjelajah destinasi alam menjadi daya tarik utama.

“Wisatawan datang ke Berau untuk menikmati alam dan ketenangan. Mereka tidak mencari hiburan malam seperti di kota besar,” jelasnya.

Ia menambahkan, jadwal kunjungan wisata di Berau umumnya padat sejak pagi hingga sore hari. Destinasi seperti Maratua menawarkan beragam lokasi wisata, mulai dari Goa Tabung, Kakaban, hingga Puncak Mahligai, yang membuat wisatawan membutuhkan waktu istirahat di malam hari.

Selain itu, wisatawan juga cenderung menikmati interaksi dengan masyarakat lokal dan kearifan budaya setempat sebagai bagian dari pengalaman berwisata.

Meski demikian, Disbudpar tidak menutup kemungkinan menghadirkan hiburan malam dalam bentuk yang lebih adaptif, seperti festival musik atau pertunjukan budaya yang tetap menjaga suasana kondusif.

“Bisa saja diadakan festival musik pulau atau kegiatan seni budaya, tapi tidak yang bersifat bising. Konsepnya lebih ke budaya dan pengalaman lokal,” tambahnya.

Namun, pelaksanaan kegiatan tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dari sisi anggaran dan ketersediaan sumber daya manusia. Penyelenggaraan event rutin, baik mingguan maupun bulanan, membutuhkan dukungan pembiayaan yang tidak sedikit.

Disbudpar juga membuka peluang keterlibatan pihak swasta, seperti resort di Maratua, untuk berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Selain itu, pemerintah kampung juga dapat memanfaatkan anggaran yang ada untuk menggelar kegiatan hiburan secara berkala.

Dengan pendekatan tersebut, diharapkan pengembangan wisata malam di Berau tetap sejalan dengan konsep pariwisata berkelanjutan tanpa menghilangkan daya tarik utamanya sebagai destinasi yang menawarkan ketenangan dan keindahan alam. (ADV/Pan).

Menurutnya, kualitas jaringan internet menjadi faktor penting dalam mendukung aktivitas masyarakat, mulai dari pekerjaan, transaksi jual beli secara daring, hingga promosi pariwisata.

“Pemerintah daerah perlu melobi vendor telekomunikasi, terutama Telkom, untuk penambahan bandwidth dan peningkatan kualitas jaringan di Maratua dan Derawan,” ujar Rudi.

Ia mengungkapkan, meskipun secara umum jaringan di Maratua tergolong cukup baik dan cepat, gangguan masih kerap terjadi. Bahkan, dalam beberapa kondisi, akses internet bisa terputus hingga berjam-jam, terutama saat terjadi pemadaman listrik.

Kondisi tersebut dinilai menghambat berbagai aktivitas, termasuk pelayanan kepada wisatawan dan pelaku usaha lokal yang mulai mengandalkan platform digital.

“Kalau listrik mati, jaringan juga ikut hilang. Ini jadi kendala serius, apalagi di daerah wisata yang sangat bergantung pada konektivitas,” jelasnya.

Selain itu, Rudi juga menyinggung pemanfaatan layanan internet berbasis satelit seperti Starlink yang dinilai bisa menjadi alternatif. Namun, jangkauannya yang masih terbatas membuat solusi ini belum sepenuhnya menjawab kebutuhan di lapangan.

Karena itu, ia menekankan pentingnya peran aktif vendor telekomunikasi dalam melakukan pemeliharaan jaringan secara maksimal, termasuk memastikan sistem tetap berjalan meski terjadi gangguan listrik.

Lebih jauh, Rudi menegaskan bahwa penguatan jaringan internet tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab satu instansi. Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah turut terlibat, terutama dinas yang membidangi komunikasi dan informatika, pariwisata, serta UMKM.

“Kalau bicara pariwisata, jangan hanya Dinas Pariwisata. Dinas komunikasi dan UMKM juga harus ikut terlibat agar semua punya sudut pandang yang sama,” tegasnya.

Ia menilai sinergi lintas sektor menjadi kunci untuk mendukung visi dan misi kepala daerah, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata dan digital.

Di satu sisi, warga Kampung Teluk Alulu, Maratua berinisial TS, juga menantikan tentang program Pemda Berau yaitu 1000 titik Wi-Fi gratis. Namun, hingga saat ini belum ada realisasi di lapangan.

“Hingga saat ini, wilayah kami belum pernah mendapatkan titik pemasangan Wifi Pemda,” bilangnya.

Selain itu, kondisi geografis yang cukup jauh dari jangkauan sinyal tower Telkomsel menyebabkan akses komunikasi dan internet di wilayah kami sangat terbatas bahkan cenderung tidak tersedia.

“Akibat keterbatasan tersebut, warga mengalami kesulitan dalam mengakses informasi, layanan pendidikan, komunikasi,” pungkasnya. (ADV/Pan).

Menurutnya, penerapan aturan berpakaian bagi wisatawan dengan alasan nilai kesopanan dan kearifan lokal justru dapat membatasi minat kunjungan, khususnya wisatawan mancanegara yang memiliki latar belakang budaya berbeda.

“Kalau memang konsep wisata halal diterapkan, kita bisa kalah saing dengan daerah lain. Di Bali dan Lombok saja sudah sangat ramah terhadap wisatawan luar,” ujarnya, Rabu (08/04/2026).

Rudi menilai, sektor pariwisata seharusnya dikembangkan secara inklusif dengan tetap memperhatikan kenyamanan wisatawan tanpa memberikan batasan yang berlebihan.

Ia khawatir, jika aturan tersebut diterapkan secara kaku, justru akan mengurangi minat wisatawan untuk berkunjung ke Berau yang selama ini dikenal dengan destinasi bahari unggulannya.

“Kalau mau konsep seperti itu, dengan aturan berpakaian yang ketat, orang bisa saja memilih destinasi lain,” tegasnya.

Meski demikian, ia tidak menolak sepenuhnya nilai-nilai budaya lokal diterapkan dalam pengembangan pariwisata. Namun, menurutnya, pendekatan yang diambil harus seimbang dan tidak mengurangi daya tarik wisata.

DPRD pun mendorong pemerintah daerah untuk mengkaji kembali rencana tersebut secara matang, dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, budaya, dan karakter wisatawan yang datang ke Berau. (ADV/Pan).

]]> https://okegas.id/wacana-wisata-halal-dprd-berau-minta-pemerintah-pertimbangkan-dampaknya/feed/ 0 https://okegas.id/agus-uriansyah-soroti-minimnya-pengelolaan-potensi-pariwisata-di-berau/ https://okegas.id/agus-uriansyah-soroti-minimnya-pengelolaan-potensi-pariwisata-di-berau/#respond Tue, 07 Apr 2026 13:00:55 +0000 https://okegas.id/?p=12025 OKEGAS.ID, Tanjung Redeb – pariwisata di Kabupaten Berau dinilai belum mampu menjadi kekuatan utama dalam mendorong perekonomian daerah, meski memiliki potensi besar dan jumlah kunjungan wisatawan yang terus meningkat.

Anggota Komisi II DPRD Berau, Agus Uriansyah, menilai persoalan utama terletak pada belum optimalnya pengelolaan destinasi wisata. Mulai dari infrastruktur pendukung, tata kelola, hingga sistem retribusi yang dinilai belum maksimal dalam memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Potensi kita besar, tapi pengelolaannya masih belum maksimal. Ini yang harus dibenahi secara serius agar pariwisata bisa menjadi kekuatan ekonomi daerah,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi ini berbanding terbalik dengan harapan menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan yang mampu mengurangi ketergantungan terhadap sektor pertambangan.

Ia menyebut, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan seharusnya berbanding lurus dengan dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat dan daerah. Namun, fakta di lapangan menunjukkan kontribusinya masih belum signifikan.

“Jangan sampai kunjungan meningkat, tapi dampaknya ke PAD dan ekonomi masyarakat tidak terasa,” tegasnya.

Selain itu, Agus juga menyoroti pengelolaan potensi ekonomi turunan, seperti sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), yang dinilai belum tergarap optimal.

Menurutnya, jika dikelola dengan baik, sektor pariwisata dapat menciptakan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian lokal, mulai dari peningkatan pendapatan masyarakat hingga terbukanya lapangan kerja.

Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh, baik dari sisi perencanaan, penganggaran, hingga implementasi program di lapangan.

“Harus ada pembenahan dari hulu ke hilir, mulai dari infrastruktur, aksesibilitas, hingga penguatan pelaku usaha lokal,” pungkasnya.

Dengan pengelolaan yang lebih terintegrasi, DPRD berharap sektor pariwisata Berau tidak hanya menjadi destinasi unggulan, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. (ADV/Pan).

Menurutnya, keberadaan pos jaga atau posko penyelamatan menjadi kebutuhan mendesak seiring meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan setiap tahun, terutama saat libur panjang dan hari besar keagamaan.

“Kalau bisa segera disiapkan pemerintah, karena tiap tahun pariwisata kita meningkat. Harus ada posko penyelamatan untuk pengunjung supaya masyarakat lebih aman,” ujarnya.

Ia menilai, meningkatnya euforia wisata tanpa diimbangi fasilitas keselamatan yang memadai berpotensi menimbulkan risiko bagi pengunjung, khususnya di kawasan wisata alam seperti pantai dan perairan.

Selain mendorong pemerintah, Dedy juga mengingatkan pentingnya peran orang tua dalam mengawasi anak-anak saat berlibur.

“Pengawasan dari orang tua juga sangat diperlukan,” tambahnya.

Menurut dia, wisatawan pada dasarnya memiliki kebebasan untuk beraktivitas di kawasan wisata. Namun, kebebasan tersebut tetap harus diimbangi dengan kesadaran akan keselamatan, baik oleh pengunjung maupun penyedia fasilitas.

Dengan adanya pos jaga dan peningkatan pengawasan, DPRD berharap sektor pariwisata Berau tidak hanya berkembang dari sisi kunjungan, tetapi juga mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan. (ADV/Pan).