Ia menegaskan, rekomendasi yang dihasilkan DPRD merupakan rangkuman dari hasil pembahasan di tingkat komisi yang mencerminkan berbagai persoalan mendasar di masyarakat. Karena itu, rekomendasi tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi konkret bagi pemerintah daerah.

“Rekomendasi itu sudah jelas, mulai dari pendidikan, ekonomi, hingga infrastruktur. Ini yang harus benar-benar diperbaiki,” tuturnya, Senin (04/05/2026).

Menurut dia, sektor pendidikan menjadi salah satu fokus utama. Ia menyoroti masih adanya keterbatasan ruang belajar yang layak di sejumlah sekolah, terutama di wilayah kampung. Kondisi tersebut dinilai perlu segera dibenahi agar kualitas pendidikan dapat meningkat.

Selain itu, kebutuhan dasar masyarakat di kampung juga menjadi fokus perhatian. Dedy menyebut, masyarakat tidak selalu menuntut pembangunan yang besar, tetapi lebih pada akses dasar yang memadai, seperti jalan yang layak dilalui.

“Tidak harus langsung diaspal. Jalan yang penting tidak becek dan berlubang saja sudah sangat membantu mobilitas masyarakat,” katanya.

Ia menjelaskan, perbaikan akses jalan akan berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi warga, terutama dalam mendistribusikan hasil kebun maupun kebutuhan sehari-hari. Dengan akses yang lebih baik, pergerakan barang dan orang menjadi lebih lancar.

Di sisi lain, DPRD juga menyoroti pentingnya penyediaan infrastruktur pendukung lainnya, seperti penerangan jalan dan akses air bersih. Menurut Dedy, sejumlah wilayah sudah mulai mendapatkan layanan tersebut, namun masih perlu diperluas agar menjangkau seluruh masyarakat.

Ia menambahkan, perbaikan infrastruktur dasar juga akan membuka peluang masuknya layanan lain, seperti listrik. Ketersediaan akses jalan dan jumlah penduduk, kata dia, menjadi pertimbangan utama dalam pengembangan jaringan listrik di suatu wilayah.

“Kalau aksesnya sudah bagus, biasanya layanan lain akan mengikuti secara bertahap,” ujarnya.

Lebih jauh, ia berharap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat menindaklanjuti rekomendasi DPRD sesuai dengan bidang masing-masing. Ia menekankan, tujuan utama dari rekomendasi tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Dengan adanya tindak lanjut yang serius dari pemerintah daerah, DPRD optimistis berbagai persoalan yang selama ini dikeluhkan masyarakat dapat diatasi secara bertahap.

“Harapannya, semua masyarakat bisa merasakan manfaatnya,” harapnya. (ADV/Pan).

Dalam arahannya, Sri menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi sebagai fondasi utama tata kelola pemerintahan. Ia tidak menginginkan adanya praktik yang menyimpang, baik secara administratif maupun dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

“Saya tidak menginginkan bapak ibu melakukan pelanggaran regulasi ataupun administrasi,” tegasnya.

Menariknya, Sri juga membuka ruang kritik terhadap kepemimpinannya. Ia meminta jajaran perangkat daerah tidak segan mengingatkan jika dirinya dinilai keluar dari koridor aturan.

“Kalau saya menyalahi regulasi, tolong saya diingatkan,” ujarnya.

Selain soal kepatuhan hukum, Sri turut menyoroti pentingnya pemahaman terhadap visi dan misi daerah. Ia mendorong setiap perangkat daerah fokus pada tugas dan tanggung jawab masing-masing agar kinerja pemerintahan berjalan optimal.

Menurutnya, kualitas pelayanan publik tidak hanya ditentukan oleh sistem, tetapi juga oleh sikap dan cara kerja aparatur. Ia menilai, pekerjaan yang dilakukan dengan kesungguhan akan berdampak langsung pada kepuasan masyarakat.

“Kalau kita bekerja dengan hati, masyarakat pasti merasakan hasilnya,” katanya.

Sri juga menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak bisa dicapai secara individual. Sinergi antar instansi menjadi kunci agar program pemerintah berjalan efektif dan tepat sasaran.

Pesan tersebut sekaligus mempertegas arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Berau dalam membangun birokrasi yang bersih, profesional, dan akuntabel.

Dengan penekanan pada integritas dan kolaborasi, Sri berharap seluruh jajaran mampu menjaga kepercayaan publik serta menghadirkan pelayanan yang semakin berkualitas bagi masyarakat. (ADV).

Gubernur Kaltara, Zainal A. Paliwang, menyampaikan bahwa pertemuan dengan pihak investor berlangsung lancar. Pertemuan digelar di kantor Badan Penghubung Kaltara di Jakarta, turut dihadiri Ketua DPRD Kaltara Achmad Djufrie serta Bupati Bulungan Syarwani. Dalam forum tersebut, rombongan berdiskusi langsung dengan perusahaan PT Indonesia Transit Synergy.

Menurut Zainal, proyek ini akan membangun jalur utama kereta api dari Tanjung Selor menuju kawasan IKN. Kehadiran moda transportasi ini dinilai mampu meningkatkan efisiensi, baik untuk angkutan barang maupun penumpang jarak jauh.

Ia menjelaskan, perbandingan waktu tempuh antara truk dan kereta api cukup signifikan. Jika menggunakan truk, perjalanan diperkirakan memakan waktu antara 18 hingga 36 jam. Sementara itu, kereta api diproyeksikan hanya membutuhkan waktu sekitar 10 hingga 20 jam.

“Kereta api akan menjadi pilihan transportasi yang lebih cepat dan efisien, terutama untuk angkutan massal di jalur panjang seperti Tanah Kuning hingga Tanjung Redeb,” ujarnya.

Kepala Dinas Perhubungan Kaltara, Idha Chalid, menambahkan bahwa perencanaan proyek ini sebenarnya telah dimulai sejak 2015. Pemerintah saat itu telah menyusun berbagai dokumen penting, termasuk studi kelayakan dan masterplan jalur kereta api untuk rute Tanjung Selor–Tanah Kuning–Tanjung Batu.

Seiring pembangunan IKN, rencana tersebut kemudian disesuaikan agar terintegrasi dengan ibu kota baru. Ia juga menegaskan bahwa jaringan kereta api nasional di Kalimantan telah dirancang secara menyeluruh oleh pemerintah pusat.

“Untuk tahap awal, pembangunan akan difokuskan pada jalur Tanjung Selor–Tanah Kuning–Mangkupadi dan dilakukan secara bertahap sesuai ketentuan Kementerian Perhubungan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Idha menyebutkan bahwa masih ada sejumlah aspek yang perlu dikaji, termasuk penentuan prioritas penggunaan jalur, apakah untuk angkutan penumpang atau barang. Jika difokuskan pada logistik, komoditas unggulan seperti kelapa sawit dan hasil industri diperkirakan akan menjadi muatan utama.

Ke depan, proyek ini diharapkan dapat mendukung pengembangan kawasan industri di Bulungan, khususnya di wilayah Tanah Kuning–Mangkupadi yang dirancang sebagai kawasan industri kelas internasional.

Dari sisi infrastruktur, jalur kereta api dinilai lebih efisien karena tidak membutuhkan lahan sebesar terminal atau pelabuhan di setiap titik.

Pemerintah daerah pun berharap kerja sama dengan investor dapat segera ditindaklanjuti, termasuk penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang ditargetkan terealisasi pada 2026, dengan pembangunan yang akan disesuaikan secara bertahap pada tahun-tahun berikutnya. (Itn)

Asisten III Sekretariat Daerah Berau, Mauliduyah, menekankan pentingnya peran perempuan sebagai pilar utama dalam ketahanan keluarga sekaligus pembentuk generasi masa depan.

“Perempuan diharapkan menjadi sosok tangguh dan inspiratif, serta mampu meningkatkan kualitas diri, terutama di bidang pendidikan,” ujarnya.

Menurut dia, perempuan memiliki peran strategis dalam menciptakan generasi yang cerdas dan berakhlak. Keteladanan dalam kehidupan sehari-hari dinilai menjadi faktor penting dalam membentuk lingkungan keluarga yang berkualitas.

Namun demikian, ia mengakui masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi perempuan, mulai dari keterbatasan akses, layanan, hingga faktor lingkungan. Karena itu, keterlibatan perempuan dalam proses perencanaan hingga evaluasi kebijakan publik dinilai penting agar kebijakan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok rentan.

Mauliduyah juga mendorong perempuan untuk berani menyampaikan aspirasi dan terlibat aktif dalam mengawal pelayanan publik agar lebih mudah diakses dan berkualitas.

“Perempuan harus didorong untuk aktif menyuarakan pendapat dan ikut mengawal kebijakan, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih inklusif,” katanya. (ADV/Pan).

]]> https://okegas.id/peringatan-hari-kartini-pemkab-berau-dorong-perempuan-tingkatkan-kualitas-diri/feed/ 0 https://okegas.id/rsud-tanjung-redeb-ditargetkan-beroperasi-mei-2026-dprd-berau-tekankan-kesiapan-sop-dan-layanan/ https://okegas.id/rsud-tanjung-redeb-ditargetkan-beroperasi-mei-2026-dprd-berau-tekankan-kesiapan-sop-dan-layanan/#respond Mon, 12 Jan 2026 08:36:52 +0000 https://okegas.id/?p=11133 OKEGAS.ID, Tanjung Redeb –  Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tanjung Redeb yang berlokasi di Jalan Sultan Agung direncanakan mulai beroperasi pada Mei 2026. Menjelang jadwal tersebut, DPRD Kabupaten Berau memberikan sejumlah catatan penting terkait kesiapan operasional dan mutu layanan kesehatan di fasilitas baru tersebut.

Anggota Komisi I DPRD Berau, Thamrin, menegaskan bahwa kehadiran rumah sakit baru sangat dibutuhkan untuk menjawab keterbatasan layanan kesehatan yang selama ini dirasakan masyarakat. Namun, ia mengingatkan agar persiapan operasional tidak hanya berorientasi pada target waktu.

“Bangunan sudah megah dan perlu segera dioperasikan. Tapi yang paling penting, standar operasional prosedur (SOP) harus jelas dan matang,” ujar Thamrin.

Ia menekankan pentingnya pelayanan yang prima agar masyarakat dapat merasakan manfaat maksimal dari keberadaan RSUD baru. Menurutnya, pengaturan layanan antara rumah sakit baru dan rumah sakit lama di Tanjung Redeb harus direncanakan dengan baik agar tidak terjadi tumpang tindih layanan.

Thamrin juga menyoroti kesiapan fasilitas penunjang, termasuk alat kesehatan serta jenis layanan poliklinik yang akan dibuka. Ia menyarankan agar RSUD Tanjung Redeb memprioritaskan pembukaan poli-poli yang belum tersedia di rumah sakit lama, sehingga kebutuhan layanan kesehatan masyarakat dapat terpenuhi secara lebih komprehensif.

Selain itu, fasilitas rawat inap di rumah sakit baru diharapkan mampu mengurangi beban rumah sakit lama yang kerap mengalami kepenuhan pasien. Ia mengingatkan bahwa fasilitas yang telah dibangun memerlukan pemeliharaan berkelanjutan serta dukungan sumber daya manusia yang memadai, mulai dari tenaga medis hingga petugas pendukung.

Dengan persiapan yang matang, DPRD Berau berharap RSUD Tanjung Redeb dapat beroperasi optimal dan menjadi penguat layanan kesehatan bagi masyarakat Berau. (*/pan)

Perlu diketahui bersama, masyarakat Pulau Besing yang mayoritas merupakan etnis Banau salah satu komunitas asli di Kabupaten Berau yang menyambut baik dan ramah kehadiran Agus dengan hangat dan antusias.

Dalam pertemuan itu, Agus menegaskan bahwa kegiatan reses merupakan ruang bagi masyarakat menyampaikan aspirasi secara langsung kepada wakilnya di legislatif.

“Jadi kami dewan juga selaku mitra pemerintah untuk mengetahui kebutuhan dan program yang dianggap prioritas yang berdampak langsung ke masyarakat,” bilang Agus.

Sesi reses kemudian dibuka dengan dialog terbuka antara Agus dan warga. Salah satu warga, Pendi menyampaikan kebutuhan mendesak terkait kondisi jembatan yang menghubungkan Pulau Besing dan Merancang. Ia meminta agar perbaikan tidak sebatas pada peremajaan, tetapi dilakukan secara menyeluruh, termasuk pelebaran ruas jalan jembatan.

Anggota DPRD Kabupaten Berau, Agus Uriansyah juga turut menyuarakan persoalan abrasi itu. Ia menyusulkan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten berau untuk pembangunan tanggul.

Menurutnya, hal ini perlu dilakukan mengingat dan untuk mengantisipasi agar rumah bermukim masyarakat tidak tergerus air sungai.

“Persoalan abrasi ini juga cukup mengkhawatirkan di Pulau Besing, apalagi rumah masyarakat yang tinggal di bantaran sungai,” ujar Agus.

Agus mengatakan, pemerintah daerah saat ini tengah melakukan efisiensi dan pembenahan anggaran. Namun di tengah penurunan dana tersebut, setiap OPD diminta lebih selektif menentukan program prioritas yang benar-benar memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

“Penurunannya cukup jauh. Tentu berdampak pada pembangunan, pertumbuhan, dan perkembangan daerah. Sektor pendidikan dan kesehatan pasti ikut terpengaruh. Karena itu OPD harus jeli memilih mana yang benar-benar urgen,” ujarnya.

Menurutnya, masih ada pembangunan dengan urgensi rendah yang mestinya dapat dialihkan ke kebutuhan yang lebih mendesak. Ia mencontohkan penanganan pascakebakaran SMP 1 Segah, yang menurutnya bisa menggunakan dana tanggap darurat mengingat jumlah siswanya hampir 400 orang dan kini hanya memiliki beberapa ruang belajar.

“Hal seperti itu harus segera ditangani karena langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. APBD kita sekitar 3 triliun sekian, jadi OPD harus pintar memilah,” jelasnya.

Menurut Agus, tuntutan tersebut merupakan bentuk kekecewaan para buruh yang merasa aspirasinya selama ini kurang mendapat perhatian dari instansi terkait.

“Tuntutan para buruh merupakan hal yang wajar. Selama ini mereka bekerja di Berau, tapi aspirasi mereka kurang diperhatikan atau bahkan diabaikan oleh Disnakertrans,” ujar Agus, Selasa (11/11).

Meski memahami keresahan para buruh, Agus menegaskan bahwa proses penonaktifan pejabat pemerintah, termasuk kepala dinas, harus tetap mengikuti koridor hukum yang berlaku.

Ia menjelaskan, pengangkatan maupun pemberhentian pejabat eselon II diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020.

“Terkait posisi Kepala Disnakertrans, kita harus berjalan sesuai regulasi yang ada. Memang kadang semangat menginginkan yang instan, tapi negara kita ini negara hukum. Jadi, semuanya harus tetap dalam koridor aturan,” jelasnya.

Agus juga menyampaikan optimisme bahwa proses penyampaian aspirasi ini akan berbuah positif. Ia memastikan DPRD Berau akan terus mengawal aspirasi para pekerja hingga mendapatkan solusi yang adil.

“Insyaallah ini akan menjadi kabar baik, buah hasil yang baik dari aspirasi mereka. Kami sebagai wakil rakyat akan terus mengawal tuntutan buruh agar tersampaikan. Jabatan kami sebagai dewan kami pertaruhkan untuk membuktikan bahwa kami bukan dewan yang tidur,” tegasnya.

Menutup pernyataannya, Agus berharap agar perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Berau dapat mematuhi seluruh ketentuan ketenagakerjaan dan memberikan hak layak bagi pekerjanya.

“Semoga tuntutan dan aspirasi para buruh dapat terealisasi. Mudah-mudahan perusahaan-perusahaan di Berau patuh terhadap aturan dan para pekerja memperoleh hak kelayakan hidupnya,” pungkasnya. (*/pan)

Menurutnya, aktivitas penangkapan ikan secara ilegal itu telah berlangsung cukup lama dan berdampak langsung pada nelayan kecil yang menggantungkan hidup dari hasil laut.

“Saya sudah menyampaikan langsung kepada Pak Wakil Gubernur. Ini memang menjadi kewenangan provinsi, jadi kami berharap jangan hanya berhenti pada imbauan. Harus ada tindakan nyata di lapangan,” ujar Gideon beberapa waktu lalu.

Gideon yang juga anggota Komisi II DPRD Berau mengusulkan agar Pemprov menggandeng nelayan lokal dalam memperkuat pengawasan di wilayah perairan. Ia menilai, nelayan setempat lebih memahami kondisi laut dan aktivitas yang terjadi di sekitarnya, sehingga bisa menjadi mitra efektif dalam upaya pencegahan dan penindakan.