Dalam surat edaran tersebut, guru non-ASN masih diperbolehkan mengajar di sekolah negeri dengan syarat telah terdata dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebelum 31 Desember 2024 dan masih aktif menjalankan tugas.

Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas mengatakan Pemerintah Daerah (Pemda) saat ini masih berupaya mengakomodasi keberadaan guru honorer, khususnya untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di sejumlah wilayah pelosok.

Menurutnya, Pemda tidak lagi diperbolehkan melakukan pengangkatan guru honorer baru sesuai ketentuan yang berlaku.

“Saat ini kami masih mengakomodasi guru honorer yang ada, karena memang kebutuhan guru masih cukup banyak, terutama di daerah pelosok,” ujar Sri beberapa waktu silam.

Ia menjelaskan, sebagian guru honorer saat ini masih menjalankan tugas dengan sistem paruh waktu sambil menunggu proses penyelesaian kebijakan pemerintah terkait tenaga non-ASN.

Sri Juniarsih mengakui kondisi keterbatasan tenaga pendidik masih menjadi tantangan di Kabupaten Berau, terutama untuk sekolah-sekolah yang berada di wilayah terpencil.

Karena itu, menurut dia, pemerintah daerah tidak bisa serta-merta menghentikan tenaga honorer yang selama ini masih dibutuhkan dalam proses belajar mengajar.

“Tidak mudah juga memutus hubungan kerja mereka, karena sekolah masih membutuhkan tenaga pengajar,” katanya.

Ia berharap kebijakan pemerintah pusat ke depan dapat memberikan solusi yang tetap memperhatikan kebutuhan pendidikan daerah sekaligus kepastian bagi para guru non-ASN yang selama ini telah mengabdi. (ADV/Pan).

Ketua RT 17, Fadli, mengungkapkan permasalahan itu langsung di hadapan anggota DPRD Berau pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Senin (18/5/2026) kemarin.

Ia menyebutkan bahwa saat ini terdapat 54 peserta didik dari kelas 1 hingga kelas 6 yang belajar dengan memanfaatkan rumah warga sebagai ruang kelas, dengan hanya tiga orang guru yang bertugas.

“Anak-anak kami ada 54, dari kelas 1-6. Mereka memakai rumah-rumah warga dan hanya ada tiga guru yang mengajar,” ungkap Fadli.

Wilayah RT 17 yang membentang dari kilometer 33 hingga kilometer 55 di perbatasan Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagian besar masuk dalam kawasan konsesi PT Tanjung Redeb Inhutani (TRH) dan Hak Guna Usaha (HGU) PT Anugerah Energi Utama. Kondisi itu menjadi penghalang utama pembangunan fasilitas pendidikan di wilayah tersebut.

“Kami sempat mengajukan lokasi untuk pembangunan tapi terkendala status lahan. Kenapa kami sampaikan itu karena selain di HGU tidak ada yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk pembangunan,” jelas Fadli.

Ia mengungkapkan bahwa PT TRH sebenarnya telah menyatakan kesediaan untuk meminjamkan bahkan menghibahkan lahannya demi pembangunan sekolah. Namun, tawaran tersebut hanya mencakup pinjam pakai selama satu tahun dengan bangunan yang bersifat non-permanen syarat yang dinilai warga tidak memadai untuk keberlangsungan pendidikan jangka panjang.

“Kami sempat protes dan pertanyakan kenapa non permanen dan hanya satu tahun. Makanya kami mau pemerintah bisa bersurat ke mereka soal pembangunan itu,” pintanya.

Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Berau, Sulaiman, menegaskan bahwa pihaknya hingga kini belum menerima laporan resmi maupun dokumen terkait kejelasan status lahan yang direncanakan untuk lokasi pembangunan sekolah itu.

Menurutnya, legalitas dan kepastian posisi koordinat lahan merupakan syarat mutlak yang tidak bisa diabaikan sebelum proses pelepasan atau pengadaan tanah dapat dilakukan, termasuk untuk keperluan pembangunan fasilitas publik seperti sekolah.

“Kalau kita memang ingin melegalkan satu lahan, kita harus tahu lahan itu posisinya di mana. Sampai hari ini saya belum pernah menerima masukan atau dokumen resmi berkaitan dengan lahan itu,” ujar Sulaiman.

Ia menjelaskan, kejelasan posisi lahan sangat krusial untuk menentukan regulasi yang akan diberlakukan. Jika lahan berada di dalam kawasan hutan, prosedurnya adalah pelepasan kawasan, sedangkan jika masuk dalam HGU perusahaan swasta, pemerintah tidak dapat begitu saja membangun tanpa melalui proses hukum yang jelas.

“Tapi jika masuk ke dalam izin lokasi orang lain atau HGU perusahaan swasta, maka tidak mungkin pemerintah langsung membangun tanpa proses hukum yang jelas,” paparnya.

Sulaiman memastikan persoalan ini akan dikoordinasikan bersama dinas terkait, terutama Dinas Pendidikan selaku penanggung jawab sektor pendidikan, agar dapat diselesaikan secara lintas sektoral.

“Pendidikan itu sangat penting, tetapi tidak mungkin kita membangun suatu gedung atau sekolah kalau tidak ada legalitas yang jelas. Begitu posisi lahan ini klir, kami dari Dinas Pertanahan dipastikan akan langsung menindaklanjutinya,” pungkasnya.

Hingga kini, 54 anak di RT 17 Gunung Tabur masih menanti kepastian antara hak mereka atas pendidikan yang layak dan kerumitan birokrasi pertanahan yang belum menemukan jalan keluar. (*/Pan).

Anggota komisi I DPRD Berau, H. Nurung, mengingatkan agar kebijakan penghematan anggaran tidak dijadikan alasan untuk mengurangi perhatian terhadap sektor pendidikan, khususnya program beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa Berau.

Menurut dia, beasiswa merupakan salah satu program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat dan memiliki dampak jangka panjang terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah.

“Jangan sampai efisiensi anggaran justru membuat program pendidikan terabaikan,” ujarnya.

Nurung menilai Pemda Berau perlu melakukan penyesuaian anggaran secara selektif dengan tetap mempertahankan program yang menyangkut kepentingan masyarakat luas, terutama pendidikan dan kesehatan.

Ia mengatakan, keberlangsungan program beasiswa sangat penting bagi mahasiswa Berau yang sedang menempuh pendidikan, baik di dalam maupun luar daerah. Karena itu, pemerintah diminta memastikan program tersebut tetap berjalan meski kemampuan fiskal daerah mengalami tekanan.

Selain itu, ia juga meminta pengelolaan beasiswa dilakukan secara transparan dan tepat sasaran agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia harus menjadi perhatian utama pemerintah daerah di tengah tantangan efisiensi anggaran saat ini.

“Pendidikan ini investasi jangka panjang daerah. Jadi harus tetap menjadi prioritas,” pintanya. (ADV).

Anggota Komisi I DPRD Berau, H. Nurung, menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan baru di dunia pendidikan apabila tidak dibarengi solusi yang jelas dari pemerintah pusat.

Menurutnya, kondisi pendidikan di berbagai daerah, khususnya di kampung-kampung, saat ini masih sangat bergantung pada keberadaan tenaga honorer karena kekurangan tenaga pendidik.

“Sangat disayangkan regulasi Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 ini. Saya menilai ini bisa menjadi kemunduran dalam upaya mencerdaskan anak-anak bangsa, terutama karena masih banyak sekolah yang diisi tenaga pendidik honorer,” ujarnya.

Ia mengatakan, sebelum aturan tersebut diterapkan sepenuhnya, pemerintah seharusnya lebih dulu menyiapkan langkah konkret untuk memberikan kepastian status kepada para guru honorer, baik melalui pengangkatan menjadi PNS maupun PPPK.

Selain itu, Nurung juga menilai daerah seharusnya tetap diberikan ruang untuk memberdayakan tenaga honorer sesuai kemampuan dan kebutuhan masing-masing wilayah.

“Mestinya ada solusi terlebih dahulu sebelum aturan diberlakukan. Karena kita masih sangat kekurangan tenaga pendidik, khususnya di daerah terpencil,” katanya.

Ia berharap pemerintah pusat dapat kembali mempertimbangkan regulasi tersebut dengan melihat dampaknya terhadap pelayanan pendidikan di daerah. Menurutnya, organisasi kepala daerah juga perlu menyampaikan berbagai persoalan yang muncul akibat kebijakan itu kepada kementerian terkait agar menjadi bahan evaluasi.

“Harapannya sebelum SE ini benar-benar berlaku, ada perubahan atau solusi melalui berbagai pertimbangan demi keberlangsungan pendidikan,” tutupnya. (ADV/Pan).

Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menilai sektor pendidikan tetap menjadi prioritas yang tidak bisa dikorbankan meski kondisi fiskal daerah menghadapi tekanan penyesuaian anggaran. Menurutnya, keberadaan beasiswa memiliki peran penting dalam membuka akses pendidikan bagi pelajar dan mahasiswa di Berau.

Ia menegaskan, pemerintah daerah akan melakukan penyesuaian pada sejumlah program lain agar pelaksanaan Beasiswa Berau Cerdas tetap dapat berjalan. Sebab, pendidikan dinilai sebagai fondasi utama untuk menyiapkan generasi muda yang mampu bersaing di masa depan.

“Kita ingin anak-anak Berau tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan. Program ini tetap menjadi perhatian pemerintah daerah,” ujarnya.

Di tengah kebijakan efisiensi, Pemkab Berau disebut berupaya menyusun skala prioritas belanja daerah agar program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat tetap terlindungi. Salah satunya melalui penguatan sektor pendidikan dan peningkatan kualitas SDM.

Langkah mempertahankan program beasiswa tersebut juga dinilai sejalan dengan kebutuhan daerah untuk menyiapkan tenaga kerja lokal yang memiliki daya saing, terutama menghadapi perkembangan pembangunan dan investasi di Wilayah Kalimantan Timur (Kaltim).

Selain mendukung akses pendidikan, program Beasiswa Berau Cerdas diharapkan mampu menekan angka putus sekolah dan memperluas kesempatan mahasiswa Berau untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi.

Pemerintah Daerah (Pemda) pun memastikan mekanisme pelaksanaan program akan tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah tanpa menghilangkan tujuan utama dari program tersebut, yakni membantu masyarakat memperoleh pendidikan yang layak. (ADV).

Penundaan ini terjadi akibat belum rampungnya proses pembersihan lahan atau “land clearing” yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah (Pemda).

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Berau, Iswahyudi menjelaskan bahwa lahan untuk pembangunan sebenarnya telah tersedia.

Namun, keterbatasan anggaran daerah membuat proses persiapan lahan belum bisa diselesaikan sesuai persyaratan dari PP.

“Lahan kita sudah ada, tapi land clearing-nya belum selesai. Syarat dari pusat, daerah harus menyiapkan lahan yang siap bangun. Karena kita belum siap, maka tahun 2026 ini pembangunan dialihkan ke daerah lain,” ujarnya, Kamis (08/04/2026).

Ia menyebutkan, alokasi pembangunan Sekolah Rakyat tahun ini difokuskan pada daerah yang lahannya telah siap, yakni Samarinda, Bontang, dan Penajam Paser Utara (PPU).

Menurut Iswahyudi, efisiensi anggaran daerah yang cukup besar menjadi penyebab utama terhambatnya penyelesaian tahap awal tersebut. Meski demikian, pemerintah daerah tetap berupaya memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di Berau.

Salah satu langkah yang ditempuh adalah menjalin kerja sama dengan pemerintah provinsi untuk menyekolahkan anak-anak Berau di Samarinda. Berbeda dengan sekolah milik kabupaten/kota yang umumnya hanya menerima siswa dari wilayah setempat, sekolah milik provinsi membuka kesempatan bagi siswa dari seluruh daerah.

Saat ini, tercatat sebanyak 18 anak asal Berau tengah menempuh pendidikan di Samarinda dengan sistem tinggal di asrama atau panti. Sebelumnya, pada tahun lalu, sebanyak 11 siswa telah lebih dulu diberangkatkan, terdiri dari delapan siswa SMA dan tiga siswa SD.

“Tahun lalu kita kirim 11 orang. Sekarang total ada sekitar 18 orang yang kita sekolahkan melalui kerja sama dengan provinsi,” jelasnya.

Dari sisi pembiayaan, seluruh biaya pendidikan di Sekolah Rakyat ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Sementara itu, untuk sekolah provinsi, pembiayaan berasal dari APBD provinsi. Pemerintah Kabupaten Berau berperan dalam memfasilitasi transportasi keberangkatan dan kepulangan siswa.

Adapun syarat utama untuk mengikuti program ini adalah calon siswa harus terdaftar dalam Desil 1 atau Desil 2 pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang menunjukkan bahwa mereka berasal dari keluarga sangat miskin.

Di luar persoalan teknis dan anggaran, Iswahyudi mengungkapkan bahwa tantangan terbesar dalam pelaksanaan program ini justru datang dari sisi sosial, yakni meyakinkan orang tua agar bersedia melepas anak mereka untuk tinggal di asrama.

“Problem terbesar adalah persetujuan orang tua. Ada anak yang semangat, tapi orang tuanya tidak setuju, sehingga akhirnya minta dipulangkan. Padahal ini kesempatan besar untuk mendapatkan pendidikan layak tanpa biaya,” pungkasnya. (*/itn)

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau, Mardiatul Idalisah, mengatakan bahwa secara umum pola pembelajaran di bulan Ramadhan tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Biasanya terdapat hari libur di awal dan akhir Ramadhan, sementara di tengah bulan tetap diisi dengan aktivitas pendidikan.

“Kalender pendidikan ini masih digarap, termasuk pengaturan di bulan Ramadhan. Seperti biasa, ada libur di awal dan akhir,” ujarnya.

Selama Ramadhan, sekolah-sekolah juga diberikan ruang untuk berinovasi melalui penyesuaian kegiatan belajar. Salah satunya dengan menambah porsi pembelajaran keagamaan.

“Inovasi sekolah biasanya ada tambahan jam pelajaran agama, lebih banyak ke arah itu,” jelas Mardiatul.

Ia menyebutkan, sejumlah kegiatan keagamaan kerap digelar di lingkungan sekolah, seperti pesantren kilat, ceramah, hingga pengajian. Para guru pun turut berperan aktif dalam mendampingi dan mengisi kegiatan tersebut.

“Biasanya ada edukasi Ramadhan, kegiatannya lebih banyak ke agama,” tambahnya.

Dinas Pendidikan berharap, kegiatan selama bulan Ramadhan tidak hanya menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar, tetapi juga memperkuat nilai-nilai keagamaan dan karakter peserta didik.(*/Dvn)

Menaggapi polemik tersebut, Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Seno Aji, mengaku terkejut atas pembatalan sepihak beasiswa yang diterima tujuh mahasiswa ITK Balikpapan itu.

Seno menegaskan, program Gratispol dirancang untuk memberikan kepastian, serta meringankan beban biaya pendidikan bagi masyarakat Kaltim, sehingga pembatalan kelulusan tidak boleh dilakukan sembarangan.

“Kenapa bisa seperti itu? Nanti saya cek. Saya belum cek lagi terkait ini,” kata Seno Aji saat ditemui awak media, Selasa (20/1/2026).

Ketua DPD Gerindra Kaltim itu menegaskan, status kelulusan dalam program Gratispol merupakan hak mahasiswa, yang telah ditetapkan melalui mekanisme dan kriteria seleksi.

Maka dari itu, mahasiswa yang sudah dinyatakan lolos seharusnya tidak dibatalkan secara sepihak tanpa dasar yang jelas.

“Kalau sudah dinyatakan lolos, seharusnya tidak boleh dibatalkan begitu saja,” tegasnya.

Hingga kini, menurutnya, Pemprov Kaltim masih menelusuri titik persoalan yang menyebabkan tujuh mahasiswa tersebut batal menerima beasiswa.

Ia juga tidak menapik kemungkinan adanya kesalahan teknis, baik ditingkat kampus, maupun dalam pengelolaan internal program Gratispol.

“Kita akan cek dan komunikasikan dengan ITK. Bisa jadi ada kesalahan teknis, apakah dari internal kampus atau dari pengelola Gratispol. Hari ini akan segera kita telusuri,” ujar Seno.

Diakbir ia menegaskan bahwa Pemprov Kaltim selalu memastikan persoalan ini, dan akan ditangani secara serius agar tidak merugikan mahasiswa, serta tidak menurunkan kepercayaan publik terhadap program unggulan pendidikan daerah tersebut. (*/).

Penurunan lebih dari Rp5 triliun tersebut kembali membuka kerentanan struktur keuangan daerah yang masih sangat bergantung pada sektor sumber daya alam (SDA). Fluktuasi harga komoditas global, ditambah penyesuaian kebijakan fiskal nasional, berdampak langsung pada menyusutnya kapasitas belanja daerah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim, Sri Wahyuni, menyebut kondisi ini sebagai peringatan serius bagi pemerintah daerah agar tidak lagi mengandalkan pola fiskal lama berbasis sektor ekstraktif.

“Ketika sektor unggulan mengalami penurunan, ruang fiskal kita langsung menyempit. Ini menjadi pelajaran penting untuk memperkuat fondasi keuangan daerah,” ujar Sri Wahyuni.

Ia menegaskan, ketergantungan berlebihan terhadap sektor ekstraktif selama ini membuat APBD Kaltim sangat rentan terhadap gejolak ekonomi. Oleh karena itu, Pemprov Kaltim kini mengarahkan fokus kebijakan pada penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Meski kontribusi PAD dalam beberapa tahun terakhir mulai mendekati dana transfer dari pemerintah pusat, Sri Wahyuni menilai capaian tersebut belum cukup untuk menjamin ketahanan fiskal jangka panjang.

“Masih banyak potensi pendapatan yang belum tergarap optimal, baik dari sektor usaha berskala besar maupun dari wajib pajak individu,” katanya.

Di tengah tekanan fiskal tersebut, Pemprov Kaltim memastikan sejumlah program prioritas tetap dipertahankan. Program unggulan seperti Gratispol dan Jospol tidak dihapus, namun disesuaikan melalui langkah efisiensi dan pengaturan ulang skala pelaksanaan.

Bahkan pada 2026, program Gratispol justru diperluas. Jika sebelumnya bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) hanya menyasar mahasiswa baru, kini mahasiswa hingga semester delapan yang memenuhi persyaratan tetap dapat menerima bantuan tersebut.

Sebagai upaya tambahan untuk memperluas ruang fiskal, Pemprov Kaltim juga membidik peningkatan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Salah satu indikator yang dikejar adalah percepatan realisasi anggaran, dengan target serapan minimal 30 persen pada triwulan pertama.

Untuk mencapai target tersebut, pengendalian kas dan evaluasi belanja dilakukan sejak awal tahun anggaran. Pemerintah daerah berharap, meski berada di bawah tekanan fiskal, pelaksanaan pembangunan tetap berjalan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Yang paling penting adalah menjaga keseimbangan antara kapasitas keuangan dan komitmen pembangunan,” tutup Sri Wahyuni. (*/)

Program tersebut diperuntukkan bagi peserta didik baru di seluruh satuan pendidikan, mulai dari jenjang Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP). Setiap siswa akan menerima tiga set seragam, yakni seragam nasional, seragam pramuka, serta seragam batik khas daerah.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Berau, Mardiatul Idalisah, mengatakan seragam batik yang dibagikan tahun ini mengusung desain baru bertema “Siap Didik”. Motif tersebut mengangkat unsur kearifan lokal Berau dan telah didaftarkan hak ciptanya secara resmi.

“Motifnya tidak lagi menggunakan desain umum. Ini sudah final dan menjadi identitas tersendiri, sesuai arahan Ibu Bupati agar sekolah menjadi ruang penguatan budaya lokal,” ujar Mardiatul, Rabu (14/01).

Ia menjelaskan, desain batik tersebut merupakan bagian dari kebijakan Bupati Berau Sri Juniarsih Mas untuk menanamkan rasa bangga terhadap budaya daerah sejak dini melalui lingkungan pendidikan formal.

Selain aspek kualitas dan desain, Disdik Berau juga menaruh perhatian besar pada pengawasan pelaksanaan program.

Mengingat nilai anggaran yang cukup besar, pihaknya melibatkan aparat penegak hukum untuk melakukan pendampingan sejak tahap perencanaan hingga distribusi seragam.

“Kejaksaan dan Kepolisian kami libatkan agar program ini berjalan transparan dan tepat sasaran. Kami ingin memastikan seragam diterima siswa tanpa pungutan apa pun,” tegasnya.

Program seragam gratis tahun 2026 merupakan kelanjutan dari kebijakan serupa yang mulai diterapkan pada APBD Perubahan 2025. Program ini sekaligus menjadi upaya Pemkab Berau menutup celah bantuan pendidikan dasar yang belum sepenuhnya terakomodasi oleh pemerintah provinsi.

Terkait teknis pembagian, Ali meminta orang tua siswa tidak khawatir apabila anak belum mengenakan seragam lengkap pada awal masuk sekolah. Pengukuran badan akan dilakukan setelah siswa resmi terdaftar, sehingga seragam yang dibagikan sesuai dengan ukuran masing-masing.

“Kami beri kelonggaran sekitar satu bulan. Yang terpenting anak-anak sudah bisa mulai belajar dengan nyaman sambil menunggu seragamnya selesai,” pungkasnya. (*/)