Menurutnya, masih banyak lahan yang belum dimanfaatkan secara produktif, padahal memiliki peluang besar untuk mendukung ketahanan pangan daerah. Jika dikelola dengan baik, lahan-lahan tersebut bisa menjadi sumber produksi baru sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.

“Selama ini potensi lahan ada, tapi belum terkelola optimal. Ini yang harus kita dorong bersama,” ujarnya.

Selain pemanfaatan lahan, DPRD juga menekankan pentingnya peran koperasi sebagai tulang punggung petani. Koperasi dinilai mampu menjadi penghubung antara petani dengan kebutuhan produksi, permodalan, hingga akses pasar.

Dengan kelembagaan yang kuat, petani tidak hanya bekerja secara individu, tetapi memiliki wadah yang dapat memperkuat posisi tawar mereka dalam rantai distribusi hasil pertanian.

DPRD pun mendorong pemerintah daerah untuk menghadirkan kebijakan yang terintegrasi, mulai dari bantuan sarana produksi, pendampingan, hingga pembangunan infrastruktur penunjang seperti gudang penyimpanan hasil panen.

Tak hanya fokus pada tanaman pangan, pengembangan sektor pertanian juga diharapkan berjalan beriringan dengan peternakan sebagai bagian dari strategi ketahanan pangan yang lebih luas.

Dengan pengelolaan yang tepat dan dukungan kebijakan yang konsisten, DPRD optimistis sektor pertanian di Berau dapat tumbuh lebih kuat dan mampu meningkatkan kesejahteraan petani secara berkelanjutan. (ADV/Pan).

Upaya itu difokuskan pada penguatan infrastruktur air, mengingat sektor pertanian dinilai sangat rentan terhadap kekeringan. Pemerintah daerah menilai ketersediaan air menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan produksi padi di Berau.

Sejumlah langkah strategis telah disiapkan, mulai dari pembangunan dan optimalisasi jaringan irigasi hingga pemanfaatan teknologi pengairan seperti sistem perpompaan dan embung. Selain itu, pemeliharaan jaringan irigasi yang sudah ada juga menjadi perhatian agar distribusi air tetap berjalan optimal.

Kepala Dinas DTPHP Berau, Lita Handini, menyebut bahwa upaya ini merupakan bagian dari strategi menyelamatkan lahan pertanian dari risiko kekeringan ekstrem.

“Ketersediaan sumber air menjadi hal utama untuk menyelamatkan lahan pertanian kita di Berau ini,” ujarnya.

Fokus penanganan diarahkan pada sejumlah wilayah yang memiliki potensi pertanian besar sekaligus rentan terdampak El Nino, seperti Kecamatan Teluk Bayur, Gunung Tabur, Tabalar, dan Sambaliung.

Selain langkah di tingkat daerah, Pemkab Berau juga telah mengajukan dukungan kepada pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pengairan. Bantuan tersebut diharapkan dapat terealisasi sebelum puncak musim kemarau tiba.

“Evaluasi sumber air menjadi hal yang tidak bisa ditawar-tawar. Ini menyangkut keberlangsungan produksi pertanian kita,” bilangnya.

Dengan berbagai upaya tersebut, pemerintah optimistis dampak El Nino terhadap sektor pertanian dapat ditekan, sehingga produksi pangan tetap terjaga dan kesejahteraan petani tidak terganggu. (*/Pan).

Dalam forum tersebut, Sri Juniarsih menyampaikan langsung kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman berbagai langkah yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Berau. Upaya tersebut meliputi perbaikan irigasi persawahan melalui sistem perpompaan dan perpipaan, pembangunan embung, penyediaan pompa air, hingga pembangunan parit dam.

Selain itu, Pemkab Berau juga melakukan pemeliharaan irigasi tersier di empat kecamatan sentra produksi padi sawah. Tidak hanya itu, pemerintah daerah turut menyiapkan alat panen serta dryer berkapasitas 10 ton guna menjaga produktivitas pertanian di tengah ancaman kekeringan.

Meski berbagai langkah telah dilakukan, Sri Juniarsih mengungkapkan masih terdapat kendala di lapangan. Salah satunya adalah adanya lahan sawah yang terdampak intrusi air laut sehingga tidak dapat dipanen.

“Pemerintah Kabupaten Berau siap menindaklanjuti arahan pemerintah pusat, termasuk memperkuat langkah mitigasi di lapangan agar dampak kemarau panjang dapat diminimalisir, khususnya bagi para petani,” ujarnya.

Sementara itu, pemerintah pusat melalui Kementan menggelar rakor tersebut sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung mulai Mei hingga Oktober mendatang. Dalam pertemuan itu, ditekankan pentingnya kesiapsiagaan sejak dini guna meminimalkan dampak kekeringan, terutama pada sektor pertanian.

Beberapa fokus utama yang dibahas meliputi pemetaan wilayah rawan kekeringan, optimalisasi sumber daya air, serta percepatan penerapan teknologi pertanian adaptif. Upaya tersebut termasuk penggunaan sistem irigasi efisien dan program pompanisasi.

Menanggapi berbagai kendala yang disampaikan daerah, Kementan disebut telah mengalokasikan anggaran untuk membantu penanganan permasalahan tersebut. Pemerintah daerah pun diminta segera melengkapi administrasi sebagai syarat tindak lanjut bantuan yang saat ini tengah diproses oleh Pemkab Berau.

Melalui rakor ini, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat, sehingga ketahanan pangan tetap terjaga dan kesejahteraan petani dapat terlindungi di tengah ancaman kemarau panjang. (ADV)

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (DTPHP) Berau, Lita Handini, mengungkapkan bahwa laju alih fungsi lahan yang cukup cepat menjadi tantangan utama dalam menjaga ketersediaan lahan produktif.

“Perubahan lahan itu cepat, sehingga kami berupaya menyiapkan lahan yang lebih luas dan layak agar tidak terdegradasi atau dialihfungsikan, terutama untuk kepentingan non-pangan,” ujarnya, Rabu (15/04/2026).

Sebagai upaya konkret, Pemkab Berau mengusulkan lebih dari 3.200 hektare lahan basah untuk dijadikan cadangan pangan hingga 10 tahun ke depan. Lahan tersebut akan dimasukkan dalam skema Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) serta diintegrasikan ke dalam rencana tata ruang wilayah.

Dengan status LP2B, lahan tersebut akan memiliki perlindungan hukum yang kuat dan tidak dapat dialihfungsikan untuk kepentingan lain. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) pun diminta memiliki komitmen yang sama dalam menjaga keberlangsungan kawasan tersebut.

“Jika sudah masuk dalam LP2B, maka tidak bisa digunakan untuk kepentingan lain. Semua OPD harus memiliki komitmen yang sama untuk menjaga lahan ini sebagai cadangan pangan,” jelasnya.

Beberapa wilayah yang diusulkan sebagai lahan basah untuk pengembangan padi sawah meliputi Merancang, Buyung-Buyung, Labanan, Pesuk, serta sejumlah kawasan di Talisayan yang dinilai memiliki potensi besar.
Selain lahan basah, Pemkab Berau juga menyiapkan cadangan lahan kering seluas lebih dari 11.000 hektare untuk pengembangan komoditas jagung.

Saat ini, luas lahan sawah di Berau mencapai sekitar 3.000 hektare. Pemerintah daerah terus mendorong peningkatan produksi melalui program cetak sawah baru, termasuk realisasi sebelumnya seluas 425 hektare.

Pada tahun 2026, direncanakan penambahan cetak sawah baru seluas 1.300 hektare. Upaya optimalisasi juga dilakukan dengan mengaktifkan kembali lahan-lahan yang sebelumnya tidak dimanfaatkan.

Melalui berbagai langkah tersebut, Pemkab Berau optimistis ketahanan pangan daerah dapat semakin kuat dan berkelanjutan di tengah tantangan alih fungsi lahan yang terus terjadi. (*/itn)

Kapolres Berau, AKBP Ridho Tri Putranto, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil sinergi antara petani, pemerintah daerah, serta pendampingan intensif dari Polri dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

“Berau menunjukkan kontribusi nyata dalam mendukung ketahanan pangan, khususnya jagung pakan ternak. Ini hasil dari kerja bersama dan pendampingan yang konsisten polres dan Poktan Berau di lapangan,” ujar Ridho, Rabu (31/12).

Ia menjelaskan, jajaran Polres Berau secara aktif terlibat dalam program penanaman jagung, mulai dari pengawasan lahan, pendampingan kelompok tani, hingga memastikan distribusi hasil panen berjalan lancar. Upaya tersebut bertujuan menjaga keberlanjutan produksi sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

Secara keseluruhan, realisasi pengadaan jagung pakan ternak di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara mencapai 216.210 kilogram. Namun, kontribusi Berau tercatat paling dominan, meninggalkan daerah lain seperti Kutai Timur dengan 12.867 kilogram dan Kutai Kartanegara sebesar 10.418 kilogram.

Ridho menilai, potensi lahan yang luas serta semangat petani menjadi faktor utama keberhasilan Berau. Ke depan, Polres Berau berkomitmen terus mendorong perluasan tanam dan peningkatan produktivitas jagung.

“Kita berharap Berau tidak hanya unggul dalam hal pertanian, tetapi juga menjadi lumbung jagung pakan ternak di Kalimantan,” kata Ridho.

Dominasi Berau dalam realisasi panen jagung ini sekaligus memperkuat posisi daerah tersebut sebagai salah satu penopang utama sektor pertanian di Kalimantan Timur. (*/pan).