Persiapan tersebut menjadi bagian dari komitmen ORADO Berau dalam mengembangkan olahraga domino sekaligus meningkatkan prestasi atlet di tingkat provinsi.

Ketua ORADO Kabupaten Berau, Bastian, memastikan pihaknya akan menyiapkan delapan atlet yang dinilai memiliki kemampuan terbaik untuk membawa nama Kabupaten Berau dalam ajang Porprov Kaltim.

Delapan atlet tersebut dipersiapkan melalui proses pembinaan dan seleksi guna memastikan kontingen yang dikirim mampu bersaing dengan atlet dari kabupaten dan kota lainnya di Kalimantan Timur.

Menurut Bastian, keikutsertaan dalam Porprov tidak hanya menjadi momentum untuk mengejar prestasi, tetapi juga menjadi langkah penting dalam memperkenalkan olahraga domino sebagai salah satu cabang olahraga yang memiliki potensi untuk terus berkembang.

Pembinaan atlet menjadi salah satu fokus utama agar para pemain memiliki kemampuan, mental bertanding, serta pengalaman yang cukup ketika menghadapi persaingan di tingkat provinsi.

ORADO Berau juga berharap dukungan dari berbagai pihak dapat memperkuat proses persiapan atlet. Dengan pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan, olahraga domino di Berau diharapkan mampu melahirkan atlet-atlet potensial yang dapat mengharumkan nama daerah.

Keberadaan ORADO di Berau sekaligus menjadi bagian dari upaya memperluas ruang bagi masyarakat untuk berprestasi melalui olahraga. Ajang Porprov Kaltim nantinya akan menjadi salah satu tolok ukur kemampuan para atlet yang telah dipersiapkan.

Dengan menyiapkan delapan atlet terbaik, ORADO Berau menargetkan kontingen yang dikirim tidak sekadar menjadi peserta, tetapi mampu bersaing dan memberikan hasil terbaik bagi Kabupaten Berau di tingkat provinsi. (*/nto)

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan dalam rapat paripurna DPRD Berau di Gedung DPRD Berau, Selasa (29/9/2026) malam. Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Berau Subroto dan dihadiri jajaran pemerintah daerah, anggota DPRD, serta sejumlah pihak terkait.

Bupati Berau Hj. Sri Juniarsih Mas mengatakan, kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS 2026 merupakan hasil pembahasan yang cukup panjang. Salah satu yang menjadi perhatian adalah dinamika kebijakan fiskal setelah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Lebih Bayar dan Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun 2025.

“Alhamdulillah, pembahasan dapat diselesaikan menjelang batas waktu yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Kesepakatan ini dilandasi kepentingan yang lebih luas untuk masyarakat Kabupaten Berau,” kata Sri Juniarsih.

Perubahan KUA dan PPAS tersebut selanjutnya menjadi landasan dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2026. Penyesuaian dilakukan menyusul adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebelumnya, kebutuhan pergeseran anggaran, serta kondisi darurat dan luar biasa.

Sri menjelaskan, sejumlah dinamika yang terjadi sepanjang 2026 turut memengaruhi kebijakan anggaran daerah. Di antaranya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pengendalian inflasi, serta penyesuaian dana transfer dari pemerintah pusat.

Karena itu, belanja dalam perubahan anggaran diarahkan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat wajib dan prioritas.

Prioritas tersebut mencakup pemenuhan kekurangan gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, ASN, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN, serta kebutuhan operasional pelayanan dasar perangkat daerah.

Pemkab Berau juga memperkuat belanja tidak terduga untuk mendukung penanganan karhutla yang bersumber dari bantuan Presiden Republik Indonesia.

Selain itu, anggaran perubahan diarahkan untuk mendukung pelayanan dasar di sektor pendidikan dan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum, jaminan sosial, serta penanggulangan kemiskinan.

Pemkab juga mengalokasikan anggaran untuk pembayaran kewajiban utang belanja sejumlah perangkat daerah atas pekerjaan yang belum terselesaikan hingga akhir 2025. Termasuk di dalamnya belanja yang bersumber dari sisa pendapatan earmarked 2025 serta administrasi bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam Perubahan KUA dan PPAS 2026, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp3,674 triliun. Angka tersebut meningkat Rp949,557 miliar dibandingkan APBD murni 2026 yang sebesar Rp2,724 triliun.

Sementara itu, belanja daerah ditetapkan sebesar Rp3,946 triliun, meningkat Rp533,829 miliar dari APBD murni sebesar Rp3,412 triliun.

Adapun pembiayaan daerah ditetapkan sebesar Rp272,644 miliar, turun Rp415,728 miliar dibandingkan APBD murni yang mencapai Rp688,372 miliar.

Sri Juniarsih menegaskan, keterbatasan kemampuan fiskal tidak boleh menghentikan upaya pemerintah dalam menjalankan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Kita semua tentu berharap di tengah keterbatasan fiskal pada tahun anggaran 2026, upaya pembangunan tetap dapat dirasakan dan dinikmati oleh seluruh masyarakat Kabupaten Berau,” ujarnya.

Bupati juga mengingatkan bahwa waktu pelaksanaan program setelah Perubahan APBD ditetapkan relatif terbatas. Karena itu, ia meminta dukungan DPRD Berau agar pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2026 dapat segera diselesaikan sebelum batas waktu yang ditetapkan, yakni 30 September 2026.

Menurut Sri, pemerintah daerah dan DPRD memiliki tanggung jawab yang sama dalam memastikan kebijakan anggaran tetap berpihak pada kepentingan masyarakat, meskipun dihadapkan pada keterbatasan fiskal dan dinamika kebijakan pemerintah pusat.

“Eksekutif dan legislatif pada hakikatnya mempunyai tanggung jawab yang sama, sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, untuk pembangunan di Kabupaten Berau dengan segala keterbatasan dan dinamika yang ada saat ini,” pungkasnya. (*/adv/nto)

Kegiatan tersebut turut dihadiri Plt. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Berau Andi Marewangeng, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Berau Zulkifli Azhar, serta perwakilan Kesultanan Gunung Tabur dan Kesultanan Sambaliung.

Dalam sambutannya, Gamalis menyampaikan apresiasi kepada panitia, peserta, dan seluruh pihak yang telah berkontribusi menyukseskan pelaksanaan lomba perahu panjang 2026.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Berau, saya mengucapkan terima kasih, apresiasi, dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap panitia pelaksana, para peserta, dan seluruh pihak yang telah menyukseskan pelaksanaan lomba perahu panjang 2026,” ujar Gamalis.

Menurutnya, lomba perahu panjang bukan sekadar kegiatan hiburan dalam rangkaian peringatan hari jadi daerah. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya menjaga adat dan budaya masyarakat Berau yang diwariskan secara turun-temurun.

Gamalis berharap tradisi tersebut dapat terus dipertahankan sekaligus menjadi wadah untuk mempererat persaudaraan dan kebersamaan masyarakat.

“Saya berharap lomba perahu panjang ini dapat menjadi ajang untuk melestarikan adat dan budaya kita, sekaligus meningkatkan rasa persaudaraan. Kita semua adalah satu keluarga yang sama-sama bahu-membahu membangun Bumi Banuanta yang kita cintai,” katanya.

Ia menegaskan, perahu panjang telah menjadi bagian dari adat istiadat dan tradisi masyarakat Berau sejak dahulu hingga saat ini. Karena itu, keberlangsungan kegiatan tersebut dinilai penting sebagai bagian dari pelestarian warisan budaya daerah.

“Perlu kita ketahui bersama, perahu panjang ini sudah menjadi adat istiadat dan tradisi Kabupaten Berau sejak zaman dahulu hingga saat ini,” tuturnya.

Di tengah kemeriahan kegiatan, Gamalis juga mengingatkan masyarakat agar tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi kemarau panjang yang masih melanda Berau. Kondisi tersebut turut meningkatkan ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

“Kondisi saat ini masih belum baik-baik saja karena kita masih dalam situasi kemarau yang cukup panjang. Api juga belum selesai dan titik panas masih naik turun,” katanya.

Ia meminta masyarakat tetap berhati-hati dan menjaga kesehatan di tengah kondisi cuaca dan lingkungan yang belum sepenuhnya kondusif.

Pada perlombaan tersebut, Naga Samudera dari Gunung Tabur berhasil meraih juara pertama.

Posisi kedua ditempati Mambas Parrang dari Sambaliung, sedangkan Laksamana Raja Diulu dari Gunung Tabur meraih juara ketiga.

Sementara itu, juara harapan satu diraih Amuk Sissil dari Sambaliung, harapan dua Naga Balungsur dari Pegat Bukur, dan harapan tiga Naga Samudra Atlantik dari Gunung Tabur.

Penutupan lomba perahu panjang menjadi bagian dari rangkaian Hari Jadi ke-73 Kabupaten Berau dan HUT ke-216 Kota Tanjung Redeb. Selain menghadirkan kompetisi olahraga tradisional, kegiatan tersebut menjadi ruang untuk merawat warisan budaya sekaligus memperkuat kebersamaan masyarakat Bumi Banuanta. (*/ADV/nto)

Turnamen yang diikuti 13 kecamatan tersebut ditutup dengan pertandingan final antara Kecamatan Biatan dan Kecamatan Batu Putih. Dalam laga penentuan, Biatan berhasil mengamankan kemenangan tipis 1-0 atas Batu Putih.

Hasil tersebut mengantarkan Kecamatan Biatan sebagai juara Bupati Cup antarkecamatan setelah melewati rangkaian pertandingan yang mempertemukan tim-tim dari seluruh kecamatan di Kabupaten Berau.

Dalam sambutan Bupati yang disampaikan Sekda Muhammad Said, Pemerintah Kabupaten Berau menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya turnamen, mulai dari panitia, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), hingga jajaran pemerintah kecamatan.

Menurutnya, kompetisi sepak bola antarkecamatan tidak hanya berorientasi pada pencapaian prestasi olahraga. Turnamen juga menjadi ruang untuk mempererat kebersamaan, membangun sportivitas, sekaligus menghadirkan hiburan positif bagi masyarakat.

“Turnamen ini bukan hanya menjadi wadah untuk menyalurkan minat dan bakat olahraga, tetapi juga diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk menerapkan pola hidup aktif dan sehat. Semangat kebersamaan yang terbangun juga diharapkan semakin memperkuat rasa memiliki dan kebanggaan terhadap Kabupaten Berau,” jelas Said.

Ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh tim yang telah berkompetisi dan mengucapkan selamat kepada para peraih prestasi. Kemenangan yang diraih diharapkan menjadi motivasi bagi para pemain untuk terus berlatih dan meningkatkan kemampuan.

Sementara bagi tim yang belum memperoleh hasil maksimal, pengalaman selama mengikuti turnamen diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus modal menghadapi kompetisi berikutnya.

Lebih jauh, Pemkab Berau menegaskan komitmennya untuk memperkuat pembinaan olahraga secara berkelanjutan. Turnamen antarkecamatan diharapkan menjadi salah satu sarana untuk menjaring bibit-bibit atlet potensial yang nantinya dapat memperkuat kontingen Berau dalam berbagai ajang olahraga tingkat Provinsi Kalimantan Timur.

Pembinaan atlet akan diarahkan berdasarkan kelompok usia sehingga proses penjaringan dan pengembangan talenta olahraga dapat dilakukan secara lebih terarah dan berkesinambungan.

Sejalan dengan hal tersebut, Dispora bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan organisasi olahraga terkait didorong untuk memperkuat sistem pembinaan, mulai dari penjaringan atlet, peningkatan kualitas latihan, hingga pemetaan cabang olahraga yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai sumber prestasi daerah.

“Dari kompetisi seperti ini kita berharap muncul atlet-atlet potensial yang dapat terus dibina sehingga ke depan mampu membawa nama Kabupaten Berau pada ajang yang lebih tinggi,” demikian disampaikan dalam sambutan tersebut.

Dengan berakhirnya Bupati Cup antarkecamatan, semangat kompetisi diharapkan tidak berhenti pada pertandingan final. Turnamen ini menjadi bagian dari upaya membangun budaya olahraga sekaligus memperkuat kebersamaan masyarakat dari 13 kecamatan di Kabupaten Berau. (*/ADV/nto)

Mengusung tema “Menghubungkan Indonesia untuk Masa Depan Lebih Maju”, Harhubnas tahun ini menegaskan posisi strategis transportasi dalam menghubungkan antarpulau, mendukung mobilitas masyarakat, sekaligus memperlancar distribusi barang dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi.

 Direktur PT Prima Anugerah Sejahterah dan PT Prima Mas Berau, Nugrahi Mawan yang akrab disapa Ahong, menilai konektivitas transportasi harus berjalan beriringan dengan aspek keselamatan, ketertiban, serta peningkatan kualitas pelayanan.

Hal tersebut disampaikannya saat berbincang dengan Mimbar Maritim usai menghadiri acara HUT ASDEKI ke-19 di Surabaya, Kamis (17/9/2026).

“Transportasi itu bukan hanya tentang kendaraan dan infrastruktur. Transportasi dapat menghubungkan pulau dengan pulau, kota dengan desa, dan sentra produksi dengan pasar. Ini sejalan dengan arahan Bapak Menteri Perhubungan RI Dudy Purwagandhi pada peringatan Harhubnas ke-55 Tahun 2026,” ujar Ahong.

Selain sebagai pimpinan perusahaan, Ahong juga menjabat sebagai Wakil Bendahara Umum DPP ASDEKI. Menurutnya, semangat Harhubnas harus diterjemahkan melalui kolaborasi seluruh insan perhubungan, pemangku kepentingan dan masyarakat untuk memastikan layanan transportasi tetap aman dan berjalan sesuai ketentuan.

Ia menegaskan, keselamatan tidak boleh dikompromikan ketika kondisi di lapangan dinilai tidak aman.

“Ketika kondisi tidak aman, tentu pemangku kepentingan harus berani bertindak tegas menghentikan operasi. Namun, alternatif dan solusi juga harus segera dicari agar mobilitas masyarakat serta distribusi bantuan dan logistik tidak terputus,” katanya.

 Di tengah perkembangan teknologi, Ahong melihat transformasi digital menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas layanan transportasi.

Menurutnya, teknologi harus dimanfaatkan untuk memperkuat pengawasan dan membangun sistem pelayanan yang semakin tertib, aman dan responsif. Namun, perkembangan teknologi tetap harus berjalan beriringan dengan peran manusia dalam pelayanan publik.

“Perjalanan harus semakin selamat, kepatuhan semakin baik, dan sistem logistik semakin tertib. Kehadiran teknologi tidak dapat menggantikan peran manusia dalam pelayanan publik,” ujarnya.

Ahong menilai, secanggih apa pun teknologi yang digunakan, pelayanan publik pada akhirnya tetap membutuhkan manusia. Karena itu, ukuran keberhasilan sektor transportasi bukan hanya pada kecanggihan sistem maupun infrastruktur, tetapi sejauh mana manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

“Pada akhirnya, ukuran keberhasilan transportasi adalah manfaatnya yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas,” tegasnya. 

Ia berharap peringatan Harhubnas ke-55 Tahun 2026 tidak berhenti sebagai agenda seremonial, tetapi menjadi momentum untuk terus menghadirkan sistem transportasi yang aman, terkoneksi dan memberikan manfaat nyata.

“Semoga peringatan Harhubnas ke-55 Tahun 2026 dapat menjadi momentum menghadirkan transportasi yang aman, terkoneksi dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Ini sejalan dengan upaya meningkatkan kualitas pelayanan transportasi pada umumnya, khususnya bagi kami di daerah, di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur,” pungkas Ahong. (*/yan)

Komitmen tersebut dibahas dalam audiensi Bupati Berau Sri Juniarsih Mas bersama Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat di Gedung Kementerian Lingkungan Hidup, Menara Plaza Kuningan, Jakarta, Rabu (16/9/2026).

Dalam pertemuan itu, Sri Juniarsih didampingi Sekretaris Daerah Berau Muhammad Said dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Berau Zulkifli Ashari.

Bupati Sri Juniarsih mengatakan, audiensi tersebut mendapat sambutan positif dari Menteri Lingkungan Hidup. Bahkan, kementerian menyatakan kesiapan untuk membantu Kabupaten Berau dalam penyediaan peralatan persampahan.

“Alhamdulillah saya baru selesai bertemu dengan Menteri Lingkungan Hidup. Beliau menyambut baik apa yang kami sampaikan dan memberikan apresiasi luar biasa. Beliau juga menyampaikan siap membantu terkait peralatan persampahan,” ungkap Sri Juniarsih usai audiensi.

Menurutnya, dukungan tersebut menjadi kabar baik bagi masyarakat Berau. Bantuan peralatan persampahan diharapkan dapat memperkuat upaya pemerintah daerah dalam menangani sampah sekaligus meningkatkan kebersihan lingkungan.

Dengan pengelolaan sampah yang semakin optimal, Pemkab Berau berharap kawasan permukiman maupun destinasi wisata dapat menjadi lebih bersih, indah, dan nyaman bagi masyarakat serta wisatawan.

Dalam audiensi tersebut, Sri Juniarsih juga menyampaikan komitmen Pemkab Berau untuk mengoptimalkan potensi pariwisata daerah melalui tata kelola lingkungan yang lebih baik, terutama dalam pengelolaan sampah di kawasan wisata.

Menurutnya, pengembangan sektor pariwisata harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan. Karena itu, pengelolaan sampah menjadi salah satu aspek penting yang perlu mendapat perhatian dalam pengembangan destinasi wisata Berau.

Pemkab Berau berharap sinergi dengan Kementerian Lingkungan Hidup tidak hanya mendukung penyediaan sarana dan prasarana persampahan, tetapi juga memperkuat penataan lingkungan di kawasan pariwisata.

“Melalui audiensi ini, diharapkan terjalin sinergi antara Pemerintah Kabupaten Berau dan KLH dalam rangka mendorong kebersihan dan penataan lingkungan kepariwisataan, serta mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar,” harapnya.

Audiensi tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemkab Berau dalam mendukung kebijakan nasional di bidang lingkungan hidup sekaligus memperkuat kolaborasi pemerintah pusat dan daerah.

Dengan dukungan kementerian dan penguatan pengelolaan sampah di tingkat daerah, Pemkab Berau berharap kebersihan lingkungan dapat terus ditingkatkan, terutama di kawasan wisata yang menjadi salah satu potensi unggulan daerah.

Upaya tersebut juga diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih terjaga sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat dan keberlanjutan sektor pariwisata Berau. (*/ADV)

Penghargaan tersebut diserahkan dalam rangkaian Upacara Peringatan Hari Jadi ke-73 Kabupaten Berau dan Hari Jadi ke-216 Kota Tanjung Redeb di Lapangan GOR Pemuda, Tanjung Redeb, Selasa (15/9/2026).

Upacara berlangsung sederhana dan khidmat. Selain menjadi momentum memperingati perjalanan pembangunan daerah, peringatan hari jadi tahun ini juga menjadi refleksi atas berbagai tantangan yang masih dihadapi masyarakat, salah satunya ancaman karhutla di tengah musim kemarau.

Bupati Berau Sri Juniarsih Mas mengatakan Kabupaten Berau masih menghadapi musim kemarau yang cukup panjang. Kondisi tersebut meningkatkan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan serta munculnya kabut asap di sejumlah wilayah.

“Kita memperingati hari jadi dalam suasana yang tidak sepenuhnya mudah. Saat ini Kabupaten Berau sedang menghadapi musim kemarau yang cukup panjang, meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan, serta munculnya kabut asap di sejumlah wilayah,” ujar Sri Juniarsih.

Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan kerja bersama seluruh unsur. Penanganan karhutla tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan aparat, petugas pemadam, relawan, perusahaan dan masyarakat.

“Dalam situasi seperti ini, kekuatan kita adalah kebersamaan. Pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri. Karena itu, saya mengajak seluruh unsur untuk terus memperkuat koordinasi, bergerak cepat di lapangan, serta meningkatkan kewaspadaan dan pencegahan agar kebakaran tidak semakin meluas,” katanya.

Sri Juniarsih secara khusus menyampaikan apresiasi kepada para petugas gabungan dan relawan yang selama ini berada di garis depan penanganan karhutla.

Ia menilai dedikasi para petugas yang bekerja siang dan malam menjadi bagian penting dalam melindungi masyarakat serta menjaga lingkungan Kabupaten Berau dari dampak kebakaran.

“Saya menyampaikan ucapan terima kasih, apresiasi, dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh unsur petugas dan relawan pemadam kebakaran yang selama ini berdiri di garda terdepan, berjuang sekuat tenaga siang dan malam,” ungkapnya.

Penghargaan tersebut, kata Sri Juniarsih, bukan sekadar bentuk apresiasi, tetapi juga penghormatan atas kerja keras dan pengabdian berbagai pihak dalam menghadapi karhutla.

“Penghargaan ini bukan sekadar bentuk apresiasi, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan atas kerja keras dan pengabdian seluruh pihak yang telah membantu. Semoga sinergi ini terus terjaga dan menjadi kekuatan kita dalam menghadapi berbagai tantangan kebencanaan ke depan,” tambahnya.

Adapun penerima penghargaan terdiri dari unsur TNI, Polri, instansi pemerintah, relawan, perusahaan dan masyarakat.

Penghargaan diberikan kepada Kodim 0902 Berau, Skadron 13/Amur Balottama Yudha, Batalyon Armed 18 Buritkang, Polres Berau, Kompi 3 Batalion C Pelopor, Stasiun Meteorologi (Stamet) Kalimarau Berau, UPTD KPHP Berau Utara dan Palang Merah Indonesia (PMI) Berau.

Selanjutnya, penghargaan diberikan kepada Manggala Agni KAL-XIII/Sangkima, Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV Samarinda, Balai Wilayah Sungai Kalimantan Tanjung Selor, BPBD Berau serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) Berau.

Apresiasi juga diberikan kepada Masyarakat Peduli Api (MPA), Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) Labanan, PT Berau Coal, PT Hutan Sanggam Berau, PT Yudha Wahana Abadi dan Kecamatan Segah.

Sri Juniarsih berharap kolaborasi yang telah terbangun selama penanganan karhutla dapat terus dipertahankan. Menurutnya, upaya menghadapi kebakaran tidak cukup hanya dengan memperkuat pemadaman, tetapi juga harus dibarengi dengan pencegahan.

Pemerintah daerah mengajak seluruh elemen meningkatkan kewaspadaan, terutama selama musim kemarau masih berlangsung. Pengawasan terhadap potensi titik api serta kesiapan personel dan peralatan pemadaman perlu terus diperkuat.

Peringatan hari jadi Kabupaten Berau dan Kota Tanjung Redeb pun menjadi momentum untuk memperkuat semangat gotong royong. Di tengah tantangan kebencanaan, pemerintah berharap seluruh unsur tetap bergerak bersama untuk melindungi masyarakat dan lingkungan.

Dengan sinergi pemerintah, aparat, perusahaan, relawan dan masyarakat, penanganan karhutla diharapkan semakin efektif, baik dalam merespons kebakaran maupun mencegah munculnya titik api baru. (*/ADV/nto)

Audiensi itu turut dihadiri Wakil Bupati Berau H. Gamalis, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi secara langsung kepada pemerintah daerah. Sejumlah isu yang dibahas meliputi ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), tarif air bersih PDAM, hingga persoalan agraria.

“Kami ada di sini untuk mendengar. Setiap persoalan yang Bapak/Ibu sampaikan akan kami catat, kami pelajari, dan kami cari jalan penyelesaiannya, tentunya tetap berpegang pada aturan namun tidak mengesampingkan keadilan dan kepedulian,” tegas Sri Juniarsih saat membuka dialog.

Terkait ketersediaan BBM, Sri mengatakan Pemkab Berau terus memperkuat koordinasi dengan BPH Migas dan Pertamina untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi.

Pemerintah daerah juga mendorong penyesuaian kuota BBM berdasarkan data riil kendaraan darat maupun perairan yang beroperasi di Berau. Selain itu, pengawasan terhadap penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) akan diperketat agar masyarakat tidak terbebani oleh perbedaan harga yang memberatkan.

Sementara mengenai tarif air bersih PDAM, Sri menjelaskan bahwa tarif yang berlaku saat ini masih tergolong rendah dan belum mengalami penyesuaian selama lebih dari tiga tahun.

Menurut dia, penyesuaian tarif diperlukan untuk menjaga keberlanjutan pelayanan. Namun, kebijakan tersebut akan diterapkan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat.

“Kami mulai dari kalangan usaha dan niaga terlebih dahulu. Untuk rumah tangga akan dibagi kategori. Bagi yang belum mampu, akan kami usahakan subsidi silang, tidak boleh membebani warga yang kurang beruntung,” ujarnya.

Dalam audiensi tersebut, persoalan agraria juga menjadi perhatian. Sri mengajak masyarakat menyampaikan data dan fakta secara langsung agar pemerintah daerah dapat melakukan verifikasi, mempelajari persoalan, serta mencari titik temu yang dapat diterima para pihak.

Sri menegaskan, komunikasi antara pemerintah dan masyarakat harus terus dijaga. Menurut dia, dialog tidak boleh berhenti pada satu pertemuan, tetapi perlu menjadi bagian dari upaya membangun kebijakan yang berpijak pada kebutuhan dan kepercayaan publik.

“Berau ini milik kita semua. Membangunnya pun harus berjalan bersama,” pungkasnya.

Melalui audiensi tersebut, Pemkab Berau menegaskan komitmennya untuk membuka ruang komunikasi dengan masyarakat serta menindaklanjuti berbagai aspirasi sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku. (*/ADV)

Langkah tersebut dilakukan di tengah kondisi distribusi BBM yang menjadi perhatian masyarakat. Sri Juniarsih mengecek langsung proses pengisian, termasuk penerapan kewajiban menunjukkan barcode bagi kendaraan yang melakukan pembelian BBM.

Bupati meminta masyarakat turut menjaga pemerataan distribusi dengan membeli BBM sesuai kebutuhan. Menurutnya, kondisi kelangkaan membutuhkan kepedulian dan empati dari seluruh pihak.

“Dalam keadaan seperti ini, kita harus sama-sama berempati. Apalagi dengan kondisi kelangkaan BBM. Gunakan BBM sesuai dengan kebutuhan masing-masing,” ujar Sri Juniarsih.

Ia mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembelian secara berlebihan. Sebab, pembelian dalam jumlah tidak wajar berpotensi mengurangi kesempatan warga lainnya memperoleh BBM.

Selain memantau konsumen, Pemkab Berau memperkuat pengawasan terhadap aktivitas di SPBU. Sejumlah unsur dilibatkan, mulai dari TNI, Polri, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), hingga Dinas Perhubungan.

Personel gabungan tersebut disiagakan untuk membantu memastikan antrean, proses pembelian dan pengisian BBM berlangsung tertib.

Pengawasan juga diarahkan kepada operator SPBU. Pemkab Berau memberi perhatian terhadap potensi adanya kerja sama antara operator dengan pengetap BBM yang dapat mengganggu pemerataan distribusi.

Praktik tersebut dikhawatirkan membuat masyarakat yang membeli BBM untuk kebutuhan sehari-hari justru kesulitan mendapatkan bahan bakar.

Karena itu, pengawasan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari proses antrean hingga mekanisme pengisian BBM. Pemkab Berau menegaskan distribusi harus berlangsung adil dan tepat sasaran.

Sri Juniarsih juga mengajak masyarakat melihat persoalan kelangkaan BBM tidak semata dari kepentingan pribadi. Menurut dia, kebutuhan masyarakat lain juga harus menjadi pertimbangan.

“Kalau kita sama-sama membeli sesuai kebutuhan, distribusinya bisa lebih merata dan masyarakat lainnya juga mendapatkan kesempatan,” katanya.

Pemkab Berau bersama unsur terkait akan terus melakukan pemantauan di sejumlah SPBU. Pengawasan tersebut diharapkan dapat menjaga ketertiban sekaligus mencegah penyimpangan yang berpotensi menghambat distribusi BBM kepada masyarakat.

Pemerintah daerah juga meminta seluruh pihak mematuhi ketentuan yang berlaku agar kondisi kelangkaan BBM tidak semakin memperburuk situasi di lapangan. (*/ADV/nto)

Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi bersama pemerintah pusat, aparat penegak hukum, serta perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan perizinan berusaha pemanfaatan lahan, Senin, (7/092026).

Wakil Bupati Berau Gamalis mengikuti rapat secara daring dari Ruang Teleconference Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Berau.

Rakor membahas perkembangan karhutla di sejumlah wilayah, kesiapsiagaan menghadapi kondisi cuaca ekstrem, serta penanganan dan penegakan hukum terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan.

Pemerintah pusat dalam pertemuan tersebut juga memaparkan perkembangan penanganan hukum perkara karhutla sepanjang 2026. Hingga 6 September 2026, tercatat 300 laporan polisi terkait perkara karhutla yang ditangani jajaran kepolisian.

Sejumlah perkara masih dalam proses, sementara perkara lainnya telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain penanganan karhutla, rakor turut membahas perkara pembukaan lahan yang berkaitan dengan ketentuan kearifan lokal, termasuk aturan mengenai pembukaan lahan untuk kegiatan perladangan berbasis kearifan lokal.

Gamalis mengatakan pencegahan karhutla merupakan tanggung jawab bersama. Menurut dia, pemerintah, perusahaan pemegang izin, aparat penegak hukum hingga masyarakat memiliki peran masing-masing dalam mencegah terjadinya kebakaran.

“Kita tunjukkan bahwa kita bersama-sama bertanggung jawab. Pertama, kita belum melewati puncak El Nino dan kondisinya masih cukup panjang. Kedua, kebakaran terjadi di lahan yang ada pemiliknya. Ketiga, aturan sudah lengkap, tinggal dipatuhi dan ditegakkan secara konsisten,” kata Gamalis.

Ia meminta perusahaan yang memiliki HGU maupun perizinan pemanfaatan lahan memastikan kesiapan personel serta sarana dan prasarana pemadaman di wilayah kerja masing-masing.

Kesiapsiagaan itu, kata Gamalis, penting untuk memastikan setiap kemunculan titik api dapat segera ditangani sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.

Menurut dia, penanganan karhutla tidak boleh hanya mengandalkan upaya pemadaman setelah kebakaran terjadi. Pencegahan melalui pengelolaan lahan secara bertanggung jawab, pengawasan berkala, serta kepatuhan terhadap peraturan harus dilakukan sejak awal.

“Jangan sampai kita baru bergerak setelah terjadi kebakaran. Pencegahan harus dilakukan sejak awal, termasuk memastikan lahan yang dikelola benar-benar diawasi dan seluruh ketentuan dipatuhi. Kalau semua pihak menjalankan tanggung jawabnya, potensi kebakaran dapat kita tekan,” ujarnya.

Gamalis mengatakan Pemkab Berau akan menindaklanjuti hasil rakor melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat, aparat penegak hukum, perusahaan pemegang izin dan pemangku kepentingan lainnya.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Berau memperkuat pencegahan dan penanganan karhutla, terutama selama kondisi cuaca kering masih berlangsung.

“Intinya, kita harus menunjukkan bahwa semua pihak bertanggung jawab. Aturan sudah ada, tinggal bagaimana kita patuhi dan tegakkan secara konsisten,” kata Gamalis. (*/ADV/nto)