Salah satunya datang dari Anggota Komisi II DPRD Berau, Agus Uriansyah yang mengatakan DPRD menemukan adanya sejumlah persoalan yang perlu mendapat penjelasan lebih lanjut, terutama terkait dasar penetapan nilai BPHTB yang dinilai belum memiliki acuan yang jelas dan seragam.

Menurutnya, terdapat beberapa objek dengan karakteristik serupa, namun memiliki nilai penetapan BPHTB yang berbeda. Kondisi itu memunculkan pertanyaan dan kebingungan di tengah masyarakat.

“Yang pertama, kami dari DPRD melihat bahwa keputusan menetapkan BPHTB ini belum memiliki acuan yang jelas. Contohnya ada tiga objek yang dalam kategori sama, tetapi penetapannya berbeda-beda. Ini yang menjadi pertanyaan masyarakat,” ujar Agus Pancau sapaan akrabnya, Senin (8/6/2026).

Ia menjelaskan, salah satu persoalan yang menjadi pembahasan adalah sinkronisasi antara Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) yang digunakan dalam proses perhitungan BPHTB.

“Yang dipakai ini yang mana? Ada NJOP yang merupakan penilaian daerah, sementara NPOP berdasarkan transaksi atau kuitansi penjualan antara pembeli dan penjual. Nah, sinkronisasi inilah yang sampai sekarang belum ditemukan titik temunya,” katanya.

Meski menerima berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat yang notabene pemjual dan pembeli, Agus menegaskan DPRD tetap mengedepankan aturan yang berlaku dalam mencari solusi atas persoalan tersebut.

Menurutnya, seluruh pihak yang berkepentingan telah dihadirkan dalam dalam hal ini untuk memberikan penjelasan dan pandangan masing-masing, termasuk Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Inspektorat, aparat penegak hukum, serta unsur masyarakat.

“Apapun yang menjadi keinginan masyarakat tentu ingin kita akomodir. Tetapi kita juga tidak bisa melanggar aturan. Acuan kita tetap regulasi yang berlaku karena dalam RDP tadi semua pihak terkait hadir dan memberikan pandangannya,” jelasnya.

Sebagai tindak lanjut, DPRD bersama instansi terkait menyepakati pemberian tenggat waktu selama sepekan untuk melakukan pendalaman dan mencari solusi terhadap persoalan yang masih menjadi perdebatan.

“Tadi sudah ada kesimpulan yang dituangkan dalam notulen dan disepakati bersama. Ada tenggang waktu selama tujuh hari untuk mencari titik temu dan kejelasan terhadap persoalan yang ada,” ungkap Agus.

Ia menegaskan, keberpihakan DPRD dalam polemik BPHTB ini tetap mengarah kepada kepentingan masyarakat, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah yang saat ini masih menghadapi tekanan ekonomi.

“Keberpihakan kami jelas kepada masyarakat, terutama kalangan ekonomi menengah ke bawah. Kondisi ekonomi saat ini belum sepenuhnya membaik, lapangan pekerjaan juga masih menjadi tantangan. Karena itu jangan sampai masyarakat kembali dibebani dengan biaya yang memberatkan,” tegasnya.

DPRD berharap hasil evaluasi yang dilakukan dalam waktu dekat dapat menghasilkan formula yang memberikan kepastian hukum, transparansi dalam penetapan BPHTB, serta tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat.

Dengan demikian, polemik yang berkembang terkait BPHTB dapat diselesaikan secara adil tanpa mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (*/Pan).

Dalam momentum Hari Raya Kurban tersebut, Agus mengajak masyarakat menjadikan Idul Adha sebagai pengingat pentingnya keikhlasan, kepedulian sosial, serta semangat berbagi kepada sesama.

“Semoga momentum Idul Adha menguatkan keimanan, menumbuhkan kepedulian, dan membawa berkah bagi kita semua,” ujarnya, Selasa (26/5/2026).

Ia juga berharap perayaan Idul Adha dapat semakin mempererat persatuan dan kebersamaan masyarakat di Bumi Batiwakkal.

“Atas nama pribadi dan keluarga besar DPD Partai Perindo Berau, saya mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 H kepada masyarakat kabupaten Berau. Taqabbalallahu minna wa minkum,” pungkasnya. (ADV/Pan).

Menurut Agus, perhatian pemerintah terhadap situs-situs sejarah di Teluk Bayur patut diapresiasi karena kawasan tersebut menyimpan banyak jejak sejarah penting di Kabupaten Berau.

“Kami menanggapinya secara positif. Selaku anggota DPRD khususnya dari Dapil II, tentu bersyukur masih ada kepedulian pemerintah terhadap situs sejarah yang ada di Teluk Bayur,” ujar Agus, Jumat, (15/5/2026).

Ia menjelaskan, gedung bioskop tersebut sebelumnya sempat difungsikan sebagai bioskop rakyat hingga gedung serbaguna. Namun seiring waktu, bangunan itu mengalami penurunan fungsi sebelum akhirnya direvitalisasi pemerintah daerah.

“Dulu ini gedung bioskop zaman Belanda, kemudian dipakai masyarakat untuk bioskop, teater, bahkan pernah juga digunakan sebagai gedung olahraga bulutangkis,” katanya.

Meski demikian, Agus mengingatkan revitalisasi bangunan tidak boleh berhenti pada aspek fisik semata. Menurut dia, keberlanjutan pengelolaan dan manfaat jangka panjang justru menjadi hal paling penting.

“Yang menjadi perhatian kami bukan hanya bangunannya megah atau cantik, tetapi bagaimana keberlangsungan dan kebermanfaatannya. Jangan sampai anggaran besar sudah dikeluarkan, tetapi akhirnya gedung ini terbengkalai,” tegasnya.

Ia menilai pemerintah daerah perlu segera menentukan pola pengelolaan yang jelas, termasuk kemungkinan melibatkan pihak ketiga agar operasional gedung tetap berjalan.

“Kalau tidak ada pengelolaan yang serius, nanti muncul coretan-coretan di tembok karena tidak ada yang menjaga dan merawat. Ini yang tidak kita harapkan,” ucapnya.

Menurut dia, konsep pengelolaan harus dipikirkan matang agar gedung tersebut dapat membiayai operasionalnya sendiri melalui berbagai kegiatan seni, pertunjukan, maupun aktivitas ekonomi kreatif.

“Kalau bisa difungsikan sebagai teater atau ruang kegiatan kreatif, tentu ada peluang ekonomi di situ. Tinggal siapa yang mampu mengelola dengan baik,” katanya.

Agus juga menilai kawasan Kota Tua Teluk Bayur memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata sejarah karena menyimpan banyak bangunan dan situs bersejarah lain.

Ia mencontohkan Lapangan Stengkol yang disebut telah ada sejak 1929, museum batubara, hingga sejumlah bangunan peninggalan lama yang masih tersisa di kawasan tersebut.

“Teluk Bayur ini memang kota tua yang punya banyak sejarah. Potensi seperti ini harus dijaga dan dikembangkan,” imbuhnya.

Selain itu, dirinya yang tergabung dalam Komisi II DPRD Berau juga menilai keberadaan bioskop tua tersebut nantinya dapat memberi dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar apabila dikelola secara aktif dan berkelanjutan.

“Kalau ini berjalan baik, UMKM bisa tumbuh, ekonomi masyarakat bergerak. Tapi memang harus ada orang-orang yang punya kreativitas dan pemikiran luas untuk menghidupkan kawasan ini,” katanya.

Ia menyebut dalam waktu dekat pihaknya bersama sejumlah pemuda dan tokoh masyarakat Teluk Bayur berencana meninjau langsung kondisi bangunan setelah revitalisasi selesai dilakukan.

“Kami ingin melihat langsung apakah gedung ini sudah siap difungsikan dan bagaimana konsep pengelolaannya nanti,” tutupnya. (ADV/Pan).

Anggota Komisi II DPRD Berau, Agus Uriansyah, menilai persoalan utama terletak pada belum optimalnya pengelolaan destinasi wisata. Mulai dari infrastruktur pendukung, tata kelola, hingga sistem retribusi yang dinilai belum maksimal dalam memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Potensi kita besar, tapi pengelolaannya masih belum maksimal. Ini yang harus dibenahi secara serius agar pariwisata bisa menjadi kekuatan ekonomi daerah,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi ini berbanding terbalik dengan harapan menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan yang mampu mengurangi ketergantungan terhadap sektor pertambangan.

Ia menyebut, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan seharusnya berbanding lurus dengan dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat dan daerah. Namun, fakta di lapangan menunjukkan kontribusinya masih belum signifikan.

“Jangan sampai kunjungan meningkat, tapi dampaknya ke PAD dan ekonomi masyarakat tidak terasa,” tegasnya.

Selain itu, Agus juga menyoroti pengelolaan potensi ekonomi turunan, seperti sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), yang dinilai belum tergarap optimal.

Menurutnya, jika dikelola dengan baik, sektor pariwisata dapat menciptakan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian lokal, mulai dari peningkatan pendapatan masyarakat hingga terbukanya lapangan kerja.

Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh, baik dari sisi perencanaan, penganggaran, hingga implementasi program di lapangan.

“Harus ada pembenahan dari hulu ke hilir, mulai dari infrastruktur, aksesibilitas, hingga penguatan pelaku usaha lokal,” pungkasnya.

Dengan pengelolaan yang lebih terintegrasi, DPRD berharap sektor pariwisata Berau tidak hanya menjadi destinasi unggulan, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. (ADV/Pan).

Anggota DPRD Berau, Agus Uriansyah, mengapresiasi langkah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam mendorong pelaku UMKM dan usaha rumahan untuk mengurus NIB.

Namun, ia menekankan bahwa upaya tersebut tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan lintas organisasi perangkat daerah (OPD).

“Pengurusan NIB memerlukan kolaborasi lintas sektor. Diskoperindag dan Dinas Pariwisata harus terlibat aktif untuk memperluas kepemilikan NIB di kalangan pelaku usaha,” ujarnya.

Berdasarkan data DPMPTSP Berau, hingga November 2025 tercatat sebanyak 3.387 pelaku UMKM dan usaha rumahan telah memiliki NIB. Angka ini dinilai sebagai indikator positif, meski masih perlu ditingkatkan agar seluruh pelaku usaha memiliki legalitas resmi.

Agus menegaskan, NIB bukan sekadar administrasi, melainkan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha sekaligus membuka akses terhadap berbagai peluang, termasuk mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Selain itu, ia juga mendorong agar Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) lebih aktif dalam melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha yang belum memahami pentingnya legalitas usaha.

“Dengan pendampingan yang berkelanjutan, diharapkan semakin banyak pelaku usaha yang sadar akan pentingnya legalitas usaha,” katanya.

Ia menambahkan, pendampingan tidak boleh berhenti pada tahap sosialisasi semata, tetapi harus berlanjut hingga pelaku usaha benar-benar memiliki NIB.

DPRD Berau berharap jumlah pelaku UMKM yang memiliki NIB terus meningkat. Legalitas usaha dinilai menjadi fondasi penting agar UMKM dapat berkembang lebih kompetitif, memperluas akses pasar, serta berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah. (ADV/*).

Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi II DPRD Berau, Agus Uriansyah yang menyebut transportasi laut merupakan pintu awal pengalaman wisatawan saat berkunjung ke Berau. Namun, hingga kini pengelolaannya masih menyisakan berbagai persoalan mendasar.

“Jangan sampai tarif speedboat ditentukan sepihak. Dalam satu rute yang sama, tarif bisa berbeda-beda tanpa standar yang jelas,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, pada rute Tanjung Batu menuju Pulau Derawan, tarif yang dikenakan kepada penumpang bisa berkisar Rp600 hingga Rp700 ribu rupiah tergantung kondisi dan penilaian operator di lapangan. Hal ini menunjukkan belum adanya kepastian harga yang adil bagi pengguna jasa.

Menurut Agus, ketidakjelasan tarif mencerminkan lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah terhadap layanan transportasi laut. Jika terus dibiarkan, kondisi ini berpotensi merugikan wisatawan sekaligus mencoreng citra pariwisata Berau.

“Wisatawan datang ingin menikmati keindahan. Tapi kalau sejak awal sudah merasa dirugikan, itu akan menjadi kesan buruk yang mereka bawa pulang,” katanya.

Selain persoalan tarif, DPRD juga menyoroti aspek keselamatan penumpang yang dinilai belum mendapat perhatian serius. Hingga kini, sebagian layanan masih berjalan tanpa tiket resmi maupun jaminan asuransi bagi penumpang.

“Kalau terjadi sesuatu, belum ada kepastian perlindungan bagi penumpang. Ini yang harus menjadi perhatian,” tegasnya.

DPRD pun mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) Berau melalui instansi terkait, khususnya Dinas Perhubungan (Dishub), untuk segera melakukan penataan menyeluruh, mulai dari penetapan tarif standar, sistem tiket resmi, hingga jaminan keselamatan penumpang.

“Pariwisata tidak hanya soal keindahan, tetapi juga soal rasa aman. Kalau ingin sektor ini berkembang, maka sistem transportasi harus tertata dan profesional,” pungkasnya. (ADV/*).

Agus menilai, berbagai persoalan tersebut tidak bisa lagi dipandang sebagai hal sepele. Di tengah upaya pemerintah daerah menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah, kualitas layanan dasar justru menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan dan loyalitas wisatawan.

Salah satu sorotan utama adalah koneksi internet. Menurut Agus, di era digital saat ini, wisatawan tidak hanya datang untuk menikmati panorama alam, tetapi juga ingin membagikan pengalamannya secara langsung melalui media sosial. Ketika jaringan internet sulit diakses, kenyamanan wisata pun ikut terganggu.

“Bagaimana wisatawan mau betah kalau akses internet saja sulit. Mereka datang, foto, lalu ingin langsung mengunggah. Kalau kondisi internet kurang lancar, tentu ini memengaruhi kenyamanan mereka selama berwisata,” ujar Agus.

Selain jaringan internet, Agus juga menyinggung akses jalan menuju destinasi wisata yang di beberapa titik masih belum memadai. Kondisi jalan yang rusak atau sulit dilalui, terutama saat musim hujan, kerap menjadi keluhan wisatawan dan pelaku usaha pariwisata setempat.

Tak kalah penting, persoalan ketersediaan listrik di kawasan wisata juga menjadi perhatian. Pasokan listrik yang belum stabil dinilai berdampak langsung pada operasional pelaku usaha, mulai dari penginapan, rumah makan, hingga penyedia jasa wisata lainnya.

Agus juga menyoroti harga makanan dan layanan di destinasi wisata yang belum seragam dan terkesan tidak terkendali. Kondisi ini, kata dia, berpotensi menimbulkan kesan negatif bagi wisatawan dan dapat mencoreng citra pariwisata Berau.

“Wisatawan harus merasa nyaman, aman, dan mendapatkan harga yang wajar. Jangan sampai karena persoalan harga, mereka enggan kembali atau bahkan menyampaikan pengalaman kurang baik kepada orang lain,” katanya.

Ia mendorong pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk melakukan pembenahan menyeluruh, tidak hanya fokus pada promosi wisata, tetapi juga pada peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar di lapangan.

Ia berharap pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan membutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, pengelola destinasi, hingga masyarakat sekitar. Dengan pembenahan yang terarah serta optimistis potensi wisata Berau dapat berkembang lebih optimal dan memberikan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat. (*/pan).

Anggota Komisi II DPRD Berau, Agus Uriansyah, menyatakan bahwa agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar sebelumnya sejatinya bertujuan untuk mencari titik terang atas konflik yang telah berlangsung cukup lama. Namun, belum tercapainya hasil maksimal disebabkan ketidakhadiran pihak perusahaan.

“Tujuan RDP ini untuk mengurai benang kusut permasalahan. Kendala utama hari ini adalah pihak perusahaan belum bisa hadir. Meski begitu, kami tetap berprasangka baik karena mereka telah menyampaikan surat permohonan penjadwalan ulang. Itu kami tangkap sebagai bentuk iktikad baik,” ujar Agus.

Menurutnya, salah satu aspek penting dalam sengketa ini adalah soal legalitas dan alas hak lahan. Poktan Teluk Bayur, kata dia, memiliki dokumen Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang diterbitkan oleh Kelurahan Teluk Bayur pada 2005.

“Berdasarkan dokumen tersebut, masyarakat meyakini bahwa mereka memiliki hak atas lahan yang disengketakan,” katanya.

Agus juga mengungkapkan bahwa dalam perjalanan konflik tersebut, sebenarnya telah muncul sinyal titik temu antara kelompok tani dan pihak perusahaan. Hal itu terlihat dari adanya proses tawar-menawar nilai ganti rugi.

“Sudah pernah ada penawaran harga. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya ruang dialog itu ada. Namun, belum tercapai kesepakatan karena nilai yang ditawarkan perusahaan belum sesuai dengan perhitungan dari kelompok tani,” jelasnya.

Untuk itu, Komisi II DPRD Berau berkomitmen segera menjadwalkan ulang RDP dengan menghadirkan seluruh pihak terkait. DPRD ingin proses penyelesaian berjalan lebih cepat dan tidak berlarut-larut, meski saat ini persoalan tersebut juga telah masuk ke ranah laporan hukum di Polres Berau.

“Kami akan percepat penjadwalan ulang agar persoalan ini segera clear. DPRD tidak akan berhenti di sini, karena masyarakat meminta keadilan dan difasilitasi oleh dewan,” tegas Agus.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa DPRD tetap akan bergerak dalam koridor hukum. Fungsi pengawasan akan dijalankan tanpa melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kami memperjuangkan hak masyarakat, tetapi tetap harus mematuhi rambu-rambu hukum. Tidak boleh ada langkah yang justru menimbulkan persoalan hukum baru,” ujarnya.

Agus berharap, pada RDP berikutnya, pihak perusahaan dapat hadir secara langsung sehingga seluruh data dan dokumen dapat dikomparasikan secara terbuka. Dengan demikian, penyelesaian sengketa lahan dapat dilakukan secara adil, transparan, dan memberikan kepastian bagi semua pihak.

“Yang terpenting, komunikasi sudah mulai terbuka. Kita tunggu perkembangan dan hasil RDP selanjutnya,” pungkasnya. (*/pan).

Perlu diketahui bersama, masyarakat Pulau Besing yang mayoritas merupakan etnis Banau salah satu komunitas asli di Kabupaten Berau yang menyambut baik dan ramah kehadiran Agus dengan hangat dan antusias.

Dalam pertemuan itu, Agus menegaskan bahwa kegiatan reses merupakan ruang bagi masyarakat menyampaikan aspirasi secara langsung kepada wakilnya di legislatif.

“Jadi kami dewan juga selaku mitra pemerintah untuk mengetahui kebutuhan dan program yang dianggap prioritas yang berdampak langsung ke masyarakat,” bilang Agus.

Sesi reses kemudian dibuka dengan dialog terbuka antara Agus dan warga. Salah satu warga, Pendi menyampaikan kebutuhan mendesak terkait kondisi jembatan yang menghubungkan Pulau Besing dan Merancang. Ia meminta agar perbaikan tidak sebatas pada peremajaan, tetapi dilakukan secara menyeluruh, termasuk pelebaran ruas jalan jembatan.