Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menilai pemberdayaan usaha pengolahan hasil perikanan skala mikro perlu mendapatkan perhatian lebih. Selain mendukung hilirisasi industri perikanan, langkah tersebut juga membuka peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan produk ekonomi kreatif berbasis sumber daya lokal.

Menurutnya, potensi perikanan yang melimpah di Berau harus dimanfaatkan secara optimal melalui berbagai inovasi produk olahan yang mampu bersaing di pasar dan menjadi identitas daerah.

“Pemberdayaan pengolahan produk perikanan skala mikro yang kecil perlu diperhatikan. Ini mendukung hilirisasi industri dan pemanfaatan ikan sebagai produk ekonomi kreatif,” ujarnya.

Sri menjelaskan, sejumlah komoditas perikanan unggulan seperti tuna dapat diolah menjadi produk kemasan yang menarik dan praktis untuk dijadikan buah tangan bagi wisatawan yang berkunjung ke Berau.

Selain itu, berbagai produk olahan lain seperti bandeng presto, ikan makarel siap saji, hingga udang kering kemasan dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai produk unggulan daerah.

“Ikan tuna atau ikan lainnya bisa diolah menjadi kemasan untuk oleh-oleh. Begitu juga ikan bandeng presto, ikan makarel, maupun udang kering siap kemas yang memiliki nilai jual tinggi,” katanya.

Ia menambahkan, pengembangan produk olahan perikanan membutuhkan sinergi lintas sektor. Karena itu, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan bersama Dinas Perikanan diharapkan dapat memperkuat kolaborasi dalam pembinaan, pengolahan, hingga pemasaran produk UMKM berbasis hasil laut.

Menurutnya, peluang tersebut semakin terbuka karena Berau tidak hanya memiliki sumber daya perikanan yang melimpah, tetapi juga sektor pariwisata yang terus berkembang.

“Berau memiliki sumber daya alam pariwisata yang luar biasa. Karena itu, produk ikan kemasan bisa menjadi oleh-oleh khas yang dicari wisatawan ketika berkunjung ke daerah ini,” ungkapnya.

Melalui pengembangan produk olahan perikanan, Pemkab Berau berharap nilai tambah hasil tangkapan nelayan dapat meningkat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir dan pelaku UMKM di Bumi Batiwakkal. (ADV).

Peninjauan dilakukan untuk memastikan pembangunan dan pengelolaan fasilitas tersebut berjalan sesuai harapan serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses air bersih dan persoalan sampah.

Dalam kunjungan tersebut, Sri Juniarsih menegaskan bahwa penyediaan air bersih menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah, mengingat kebutuhan tersebut sangat vital bagi kehidupan masyarakat maupun aktivitas pariwisata yang berkembang di Maratua.

*”Air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus menjadi perhatian bersama. Karena itu pemerintah daerah terus berupaya memastikan fasilitas yang dibangun dapat memberikan manfaat maksimal bagi warga,”* ujarnya.

Menurutnya, keberadaan embung diharapkan mampu menjadi solusi jangka panjang dalam memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, terutama saat musim kemarau ketika ketersediaan sumber air kerap mengalami penurunan.

Selain meninjau embung, Bupati juga melihat langsung kondisi TPS yang menjadi bagian penting dalam sistem pengelolaan sampah di wilayah kepulauan tersebut. Ia menilai pengelolaan sampah yang baik tidak hanya berkaitan dengan kebersihan lingkungan, tetapi juga menjadi faktor penting dalam menjaga citra Maratua sebagai destinasi wisata unggulan.

“Maratua adalah salah satu wajah pariwisata Berau. Karena itu kebersihan lingkungan harus terus dijaga agar wisatawan merasa nyaman dan masyarakat juga dapat menikmati lingkungan yang sehat,” katanya.

Sri Juniarsih menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan dan kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih serta mengurangi pembuangan sampah sembarangan.

Ia berharap fasilitas yang telah tersedia dapat dimanfaatkan dan dikelola secara optimal sehingga mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat maupun keberlanjutan lingkungan di Pulau Maratua.

“Pemerintah akan terus melakukan pembenahan secara bertahap. Namun yang tidak kalah penting adalah partisipasi masyarakat dalam menjaga fasilitas yang ada dan menjaga kebersihan lingkungan,” ungkapnya.

Melalui peninjauan tersebut, Pemkab Berau ingin memastikan pembangunan infrastruktur dasar berjalan seiring dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan. Dengan demikian, Maratua tidak hanya dikenal karena keindahan alamnya, tetapi juga mampu menjadi kawasan wisata yang bersih, nyaman, dan berkelanjutan. (ADV).

Sri berharap momentum Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai pelaksanaan ibadah kurban, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat keimanan, kepedulian sosial, dan semangat berbagi kepada sesama.

“Semoga keikhlasan berkurban menjadi jalan untuk meraih keberkahan dan ketakwaan,” kata Sri Juniarsih, Selasa malam, 26 Mei 2026.

Menurut dia, nilai-nilai pengorbanan yang terkandung dalam perayaan Idul Adha perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semangat tersebut dapat diwujudkan melalui kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan, mempererat persaudaraan, serta menjaga kerukunan di tengah keberagaman.

Sri juga berharap pembagian daging kurban dapat memberikan manfaat yang merata, khususnya bagi masyarakat kurang mampu. Ia mengajak seluruh pihak memastikan pelaksanaan ibadah kurban berlangsung tertib, aman, dan sesuai ketentuan kesehatan.

Selain itu, momentum Idul Adha diharapkan dapat memperkuat semangat kebersamaan antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam membangun Kabupaten Berau yang maju, sejahtera, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan.

“Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga semangat kurban membawa keberkahan untuk kita semua,” ujarnya.

Sri turut mengajak masyarakat mendoakan agar Kabupaten Berau senantiasa diberikan kedamaian, dijauhkan dari berbagai bencana, serta dimudahkan dalam mewujudkan pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat. (ADV)

Dalam surat edaran tersebut, guru non-ASN masih diperbolehkan mengajar di sekolah negeri dengan syarat telah terdata dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebelum 31 Desember 2024 dan masih aktif menjalankan tugas.

Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas mengatakan Pemerintah Daerah (Pemda) saat ini masih berupaya mengakomodasi keberadaan guru honorer, khususnya untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di sejumlah wilayah pelosok.

Menurutnya, Pemda tidak lagi diperbolehkan melakukan pengangkatan guru honorer baru sesuai ketentuan yang berlaku.

“Saat ini kami masih mengakomodasi guru honorer yang ada, karena memang kebutuhan guru masih cukup banyak, terutama di daerah pelosok,” ujar Sri beberapa waktu silam.

Ia menjelaskan, sebagian guru honorer saat ini masih menjalankan tugas dengan sistem paruh waktu sambil menunggu proses penyelesaian kebijakan pemerintah terkait tenaga non-ASN.

Sri Juniarsih mengakui kondisi keterbatasan tenaga pendidik masih menjadi tantangan di Kabupaten Berau, terutama untuk sekolah-sekolah yang berada di wilayah terpencil.

Karena itu, menurut dia, pemerintah daerah tidak bisa serta-merta menghentikan tenaga honorer yang selama ini masih dibutuhkan dalam proses belajar mengajar.

“Tidak mudah juga memutus hubungan kerja mereka, karena sekolah masih membutuhkan tenaga pengajar,” katanya.

Ia berharap kebijakan pemerintah pusat ke depan dapat memberikan solusi yang tetap memperhatikan kebutuhan pendidikan daerah sekaligus kepastian bagi para guru non-ASN yang selama ini telah mengabdi. (ADV/Pan).

Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menyatakan bahwa pemerintah daerah pada prinsipnya terbuka terhadap masuknya investasi di sektor apa pun, termasuk rencana pembangunan mal yang disebut akan digarap pihak swasta.

Menurutnya, kondisi ekonomi masyarakat Berau saat ini dinilai cukup potensial untuk menopang keberadaan pusat perbelanjaan bertaraf modern. Tingginya daya beli masyarakat setempat disebut sebagai peluang besar bagi investor swasta untuk menanamkan modal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kalau prospek, artinya tingkat daya beli masyarakat Berau sangat luar biasa,” ujar Sri.

Meski menyambut baik rencana tersebut, Sri menegaskan bahwa pembangunan mall tetap harus mengacu pada regulasi dan ketentuan yang berlaku.

Pemkab Berau kedepannya akan terlebih dahulu mengkaji kelayakan serta persyaratan yang harus dipenuhi sebelum rencana itu dapat direalisasikan.

“Nanti kita lihat regulasinya seperti apa. Apakah itu memenuhi syarat atau seperti apa, ya kita akan coba penuhi itu,” katanya.

Ia menilai kehadiran pusat perbelanjaan modern dapat menjadi bagian dari upaya pengembangan daerah sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat yang selama ini kerap harus bepergian keluar daerah untuk mendapatkan fasilitas belanja yang lebih lengkap. Selain itu, masuknya investor diyakini mampu memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi di Kabupaten Berau secara lebih luas.

“Diharapkan kedepannya pembangunan mall bakal mendongkrak ekonomi di kabupaten Berau,” harapnya.

Wacana pembangunan mal di Tanjung Redeb ini menjadi salah satu sinyal positif di tengah upaya Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menarik minat investor datang ke Berau. (ADV).

Pasar ikan murah itu disambut antusias masyarakat. Sejak pagi, warga terlihat memadati lokasi untuk membeli berbagai jenis ikan dengan harga lebih rendah dibanding harga pasar.

Dalam sambutannya Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, mengatakan kegiatan tersebut bukan sekadar bagian dari peringatan Hari Nelayan Nasional, tetapi juga upaya pemerintah daerah dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau.

“Nelayan kita memberikan dedikasi luar biasa dengan terus menyediakan ikan terbaik untuk masyarakat. Di sisi lain, masyarakat juga sangat membutuhkan ikan sebagai sumber pangan,” ujarnya.

Menurut Sri, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan kebutuhan terhadap pasar ikan murah masih cukup besar. Bahkan, ia menerima banyak masukan dari warga agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara rutin setiap bulan.

“Tadi saya sempat berbincang dengan ibu-ibu di pasar murah. Mereka berharap bazar ikan seperti ini bisa dilaksanakan sebulan sekali,” katanya.

Ia menilai program tersebut memungkinkan untuk diperluas hingga ke 13 kecamatan di Berau, terutama wilayah yang ketersediaan ikannya masih terbatas.

“Kalau memungkinkan, kegiatan ini bisa bergilir di kecamatan-kecamatan yang memang sulit mendapatkan ikan segar,” ucapnya.

Sri menegaskan Kabupaten Berau memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang besar. Potensi tersebut dinilai mampu menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah apabila dikelola secara berkelanjutan.

“Berau dianugerahi sumber daya laut yang luar biasa. Potensi perikanan tangkap maupun budidaya harus terus dikembangkan karena sangat penting untuk ekonomi dan penciptaan lapangan kerja,” tuturnya.

Menurut dia, Pemerintah Daerah (Pemda) juga terus mendorong penguatan program strategis di sektor kelautan dan perikanan, mulai dari modernisasi alat tangkap ramah lingkungan, pengembangan kawasan budidaya, hingga penguatan pelaku usaha mikro pengolahan hasil perikanan.

Ia mencontohkan berbagai produk olahan hasil laut seperti pentol ikan, empek-empek, ikan presto, hingga udang kering siap kemas memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebagai produk ekonomi kreatif dan oleh-oleh khas Berau.

“Produk perikanan ini punya nilai tambah kalau diolah dengan baik. Bisa menjadi oleh-oleh khas yang mendukung sektor pariwisata Berau,” katanya.

Selain itu, Sri juga mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian laut dan pengelolaan sumber daya perikanan secara bertanggung jawab agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

“Hari Nelayan Nasional ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk menjaga dan memanfaatkan hasil laut dengan penuh tanggung jawab demi generasi mendatang,” ujarnya.

Di akhir pidatonya, Ia pun mengajak para nelayan untuk tetap menggunakan metode penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan tidak merusak ekosistem laut. (ADV/Pan).

Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menilai sektor pendidikan tetap menjadi prioritas yang tidak bisa dikorbankan meski kondisi fiskal daerah menghadapi tekanan penyesuaian anggaran. Menurutnya, keberadaan beasiswa memiliki peran penting dalam membuka akses pendidikan bagi pelajar dan mahasiswa di Berau.

Ia menegaskan, pemerintah daerah akan melakukan penyesuaian pada sejumlah program lain agar pelaksanaan Beasiswa Berau Cerdas tetap dapat berjalan. Sebab, pendidikan dinilai sebagai fondasi utama untuk menyiapkan generasi muda yang mampu bersaing di masa depan.

“Kita ingin anak-anak Berau tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan. Program ini tetap menjadi perhatian pemerintah daerah,” ujarnya.

Di tengah kebijakan efisiensi, Pemkab Berau disebut berupaya menyusun skala prioritas belanja daerah agar program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat tetap terlindungi. Salah satunya melalui penguatan sektor pendidikan dan peningkatan kualitas SDM.

Langkah mempertahankan program beasiswa tersebut juga dinilai sejalan dengan kebutuhan daerah untuk menyiapkan tenaga kerja lokal yang memiliki daya saing, terutama menghadapi perkembangan pembangunan dan investasi di Wilayah Kalimantan Timur (Kaltim).

Selain mendukung akses pendidikan, program Beasiswa Berau Cerdas diharapkan mampu menekan angka putus sekolah dan memperluas kesempatan mahasiswa Berau untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi.

Pemerintah Daerah (Pemda) pun memastikan mekanisme pelaksanaan program akan tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah tanpa menghilangkan tujuan utama dari program tersebut, yakni membantu masyarakat memperoleh pendidikan yang layak. (ADV).

Pernyataan itu disampaikan Sri Juniarsih menanggapi pengakuan Wakil Bupati Berau, Gamalis, yang mengaku tidak mengetahui secara detail keberadaan maupun aktivitas TBUPP. Bahkan, Gamalis menyebut dirinya tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan tim tersebut.

“Berarti mungkin Pak Wakil Bupati tidak menandatangani keputusan bupati tersebut dan tidak mengetahuinya. Padahal itu sudah menjadi program dari awal saya menjabat dan baru terlaksana di tahun ini,” ujar Sri Juniarsih, Senin (11/5/2026).

Menurut Sri, rencana pembentukan TBUPP sebenarnya telah disiapkan sejak awal dirinya menjabat sebagai Bupati Berau. Saat itu, susunan tim hingga konsep pendampingan pembangunan daerah disebut sudah dirancang. Namun pelaksanaannya sempat tertunda lantaran masih membutuhkan kajian lebih lanjut.

“Di awal pertama saya menjabat, sudah ada rencana dan ada orang-orangnya untuk mengawal berupa Tim Percepatan Pembangunan, TBUPP. Tetapi pada waktu itu, entah apa pertimbangannya, tidak dilaksanakan karena mungkin perlu dipelajari,” katanya.

Sri Juniarsih menjelaskan, keberadaan TBUPP dinilai penting pada periode kepemimpinan saat ini untuk membantu pemerintah daerah mempercepat realisasi program prioritas, terutama di tengah kondisi efisiensi anggaran. Ia mengaku membutuhkan tenaga ahli yang dapat memberikan masukan dan pendampingan terhadap program strategis daerah.

“Dalam lima tahun terakhir ke depan, saya perlu melaksanakan program percepatan pendampingan namanya Tim TBUPP itu. Karena banyak janji-janji politik yang belum realisasi. Apalagi dengan efisiensi anggaran saat ini, tentu saya membutuhkan tenaga ahli yang memberikan masukan kepada saya dalam rangka percepatan pembangunan,” jelasnya.

Salah satu program yang saat ini mendapat pendampingan TBUPP, lanjut Sri, ialah pembangunan rumah sakit yang dianggap membutuhkan pengawalan khusus agar dapat berjalan sesuai target.

Ia juga menegaskan bahwa pembentukan TBUPP merupakan kebijakan resmi pemerintah daerah yang telah dituangkan dalam keputusan bupati. Proses administrasi, kata dia, dilakukan secara berjenjang mulai dari asisten, bagian hukum, sekretaris daerah hingga wakil bupati.

“Seluruh kebijakan kepala daerah yang paling terkecil itu tertuang di keputusan bupati. Dan itu ada paraf elektronik berjenjang dari asisten, kabag hukum, sekda sampai wakil bupati,” tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Bupati Berau, Gamalis, menyatakan dirinya tidak mengetahui secara rinci terkait TBUPP. Ia mengaku hanya pernah mendengar nama tim tersebut, namun tidak pernah diajak membahas keberadaan maupun tugasnya.

“Saya tidak tahu itu, kalau dengar pernah, tapi kalau diajak membahas tidak ada,” ujarnya dihadapan awak media. (itn)

Hal tersebut disampaikannya dalam forum Rancangan RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2027. Ia menyoroti kondisi geografis Berau yang cukup jauh dari Samarinda, dengan jarak tempuh sekitar 500 kilometer.

“Jarak Berau ke Samarinda itu sekitar 500 kilometer. Untuk pasien rujukan, ini tentu menjadi kendala besar,” ujarnya.

Menurutnya, dalam kondisi darurat, waktu tempuh yang panjang dapat meningkatkan risiko bagi pasien. Karena itu, keberadaan fasilitas kesehatan yang lebih lengkap di daerah menjadi kebutuhan mendesak.

“Kalau kondisi pasien kritis, perjalanan jauh seperti ini sangat berisiko. Kita butuh layanan yang lebih dekat dan memadai,” tambahnya.

Di sisi lain, jumlah penduduk Berau yang kini telah melampaui 330 ribu jiwa turut berdampak pada meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan. Fasilitas yang ada saat ini dinilai belum sepenuhnya mampu menampung lonjakan pasien.

“Rumah sakit yang ada sekarang sudah tidak mampu menampung peningkatan jumlah pasien,” ungkapnya.

Pemerintah Kabupaten Berau sendiri telah membangun rumah sakit baru di kawasan Jalan Raja Alam secara bertahap menggunakan anggaran daerah. Namun, untuk meningkatkan statusnya menjadi rumah sakit rujukan provinsi, dibutuhkan dukungan dari pemerintah provinsi.

“Kami sudah membangun rumah sakit baru, tapi tentu masih membutuhkan dukungan, baik dari sisi sarana, prasarana, maupun tenaga medis,” jelasnya.

Ia berharap rumah sakit tersebut dapat berkembang menjadi pusat rujukan kesehatan bagi wilayah utara Kalimantan Timur.

“Harapan kami, rumah sakit ini bisa menjadi rujukan provinsi untuk wilayah utara, dengan fasilitas dan SDM yang lengkap,” pungkasnya.

Dengan dukungan tersebut, akses layanan kesehatan masyarakat di Berau dan sekitarnya diharapkan menjadi lebih cepat, dekat, dan berkualitas. (ADV/Pan).

Dalam arahannya, Sri menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi sebagai fondasi utama tata kelola pemerintahan. Ia tidak menginginkan adanya praktik yang menyimpang, baik secara administratif maupun dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

“Saya tidak menginginkan bapak ibu melakukan pelanggaran regulasi ataupun administrasi,” tegasnya.

Menariknya, Sri juga membuka ruang kritik terhadap kepemimpinannya. Ia meminta jajaran perangkat daerah tidak segan mengingatkan jika dirinya dinilai keluar dari koridor aturan.

“Kalau saya menyalahi regulasi, tolong saya diingatkan,” ujarnya.

Selain soal kepatuhan hukum, Sri turut menyoroti pentingnya pemahaman terhadap visi dan misi daerah. Ia mendorong setiap perangkat daerah fokus pada tugas dan tanggung jawab masing-masing agar kinerja pemerintahan berjalan optimal.

Menurutnya, kualitas pelayanan publik tidak hanya ditentukan oleh sistem, tetapi juga oleh sikap dan cara kerja aparatur. Ia menilai, pekerjaan yang dilakukan dengan kesungguhan akan berdampak langsung pada kepuasan masyarakat.

“Kalau kita bekerja dengan hati, masyarakat pasti merasakan hasilnya,” katanya.

Sri juga menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak bisa dicapai secara individual. Sinergi antar instansi menjadi kunci agar program pemerintah berjalan efektif dan tepat sasaran.

Pesan tersebut sekaligus mempertegas arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Berau dalam membangun birokrasi yang bersih, profesional, dan akuntabel.

Dengan penekanan pada integritas dan kolaborasi, Sri berharap seluruh jajaran mampu menjaga kepercayaan publik serta menghadirkan pelayanan yang semakin berkualitas bagi masyarakat. (ADV).