Keluhan itulah yang mendorong Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, untuk secara tegas menagih tanggung jawab seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau. Baginya, membangun adalah baru setengah pekerjaan separuh berikutnya adalah merawat.

“Kalau dijaga dan dirawat dengan baik pasti akan digunakan untuk jangka waktu yang lama. Apalagi semuanya itu dibangun dengan anggaran miliaran,” ungkapnya.

Dedy menegaskan, perawatan tidak bisa dipisahkan dari pengawasan. Pemantauan berkala terhadap kondisi fasilitas publik harus menjadi rutinitas yang tertanam dalam budaya kerja setiap OPD bukan hanya dilakukan ketika kerusakan sudah terlanjur parah dan membutuhkan anggaran perbaikan yang jauh lebih besar.

“Jadi, setelah dibangun harus diawasi juga. Mengawasi juga menjadi bagian dari upaya merawat,” jelasnya.

Terlebih, kata Dedy, kondisi ini menjadi semakin tidak bisa ditoleransi di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang kini sedang dijalankan pemerintah. Membiarkan fasilitas rusak tanpa perawatan hanya akan memunculkan beban anggaran baru untuk perbaikan yang seharusnya bisa dihindari sejak awal.

“Kita berharap semua OPD peduli terhadap keberadaan fasilitas itu. Apalagi sekarang efisiensi. Anggaran perbaikan biar tidak dipakai lagi untuk fasilitas itu,” tandasnya.

Baginya, mutu perawatan fasilitas publik bukan sekadar persoalan estetika kota. Lebih dari itu, ini adalah cerminan langsung dari kualitas tata kelola pemerintahan sejauh mana pemerintah daerah benar-benar menghargai uang rakyat yang telah diinvestasikan dalam setiap infrastruktur yang berdiri di Bumi Batiwakkal. (ADV).

Momentum Idul Adha, menurut Dedy, bukan hanya menjadi perayaan keagamaan semata, tetapi juga pengingat pentingnya nilai keikhlasan, kepedulian sosial, serta semangat berbagi kepada sesama.

“Semoga keikhlasan berkurban menjadi jalan untuk meraih keberkahan dan ketakwaan,” ujar Dedet sapaan akrabnya Selasa (26/5/2026).

Ia mengatakan Hari Raya Idul Adha bukan hanya peringatan keagamaan juga menjadi momen untuk memperkuat persatuan dan kebersamaan di tengah masyarakat, terutama dalam membangun solidaritas sosial dan kepedulian terhadap warga yang membutuhkan.

Dedet berharap semangat pengorbanan dan kebersamaan yang terkandung dalam Idul Adha dapat terus dijaga dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam membangun Kabupaten Berau yang lebih maju dan harmonis.

“Idul Adha mengajarkan kita tentang ketulusan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Nilai-nilai ini penting untuk terus kita jaga bersama,” katanya.

Ia juga mengajak masyarakat menjadikan Hari Raya Idul Adha sebagai momentum mempererat silaturahmi dan meningkatkan rasa persaudaraan tanpa membedakan latar belakang.

“Atas nama pribadi, keluarga, dan DPD Partai NasDem Berau, saya mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin,” pungkasnya. (ADV/Pan).

Menurut Dedy, perhatian terhadap atlet tidak hanya sebatas target perolehan medali, tetapi juga menyangkut kesiapan fasilitas, pembinaan, hingga kesejahteraan atlet yang akan membawa nama daerah di ajang olahraga terbesar tingkat provinsi tersebut.

“Para atlet ini membawa nama baik daerah. Jadi kebutuhan mereka harus benar-benar diperhatikan sejak sekarang,” ujar Dedy, Senin (25/5/2026).

Ia menilai persiapan yang matang menjadi kunci apabila Berau ingin mempertahankan prestasi dan bersaing dengan daerah lain pada Porprov mendatang.

Menurutnya, perhatian terhadap atlet tidak boleh hanya muncul ketika mendekati pertandingan, tetapi harus dilakukan secara berkelanjutan.

“Jangan sampai atlet kita semangat bertanding, tetapi kebutuhan dasar mereka justru kurang diperhatikan,” katanya.

Dedy juga berharap fasilitas olahraga yang ada dapat dimaksimalkan untuk mendukung persiapan atlet selama masa latihan.

Selain itu, ia mendorong adanya koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, cabang olahraga, dan KONI agar persiapan menuju Porprov 2026 berjalan lebih terarah.

Ia optimistis Berau memiliki banyak atlet potensial yang mampu bersaing di tingkat provinsi apabila mendapatkan dukungan dan pembinaan yang memadai.

“Kita tentu berharap atlet-atlet Berau bisa memberikan hasil terbaik dan mengharumkan nama daerah di Porprov nanti,” pungkasnya. (ADV).

Menurutnya, penguatan UMKM tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga membuka peluang usaha dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

“UMKM ini menjadi salah satu sektor yang paling dekat dengan masyarakat. Kalau berkembang, dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Ia mengatakan, pemerintah perlu memberikan dukungan nyata kepada pelaku UMKM, mulai dari pembinaan, akses pemasaran hingga membuka ruang promosi produk lokal agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

Dedy juga menilai sektor pariwisata dapat menjadi peluang besar untuk mendukung perkembangan UMKM lokal. Karena itu, ia mendorong pelaku usaha perhotelan dan resort untuk menyediakan ruang khusus bagi produk-produk lokal khas Berau.

Menurutnya, keberadaan gerai UMKM di kawasan wisata maupun hotel akan membantu memperluas pemasaran produk masyarakat sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi daerah.

“Jangan sampai pariwisata berkembang, tapi masyarakat lokal tidak ikut merasakan manfaat ekonominya,” katanya.

Ia berharap pemerintah bersama pelaku usaha dapat membangun kolaborasi dalam mendukung pertumbuhan UMKM agar manfaat pembangunan ekonomi bisa dirasakan lebih merata oleh masyarakat di seluruh wilayah Berau. (ADV).

Ia menegaskan, rekomendasi yang dihasilkan DPRD merupakan rangkuman dari hasil pembahasan di tingkat komisi yang mencerminkan berbagai persoalan mendasar di masyarakat. Karena itu, rekomendasi tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi konkret bagi pemerintah daerah.

“Rekomendasi itu sudah jelas, mulai dari pendidikan, ekonomi, hingga infrastruktur. Ini yang harus benar-benar diperbaiki,” tuturnya, Senin (04/05/2026).

Menurut dia, sektor pendidikan menjadi salah satu fokus utama. Ia menyoroti masih adanya keterbatasan ruang belajar yang layak di sejumlah sekolah, terutama di wilayah kampung. Kondisi tersebut dinilai perlu segera dibenahi agar kualitas pendidikan dapat meningkat.

Selain itu, kebutuhan dasar masyarakat di kampung juga menjadi fokus perhatian. Dedy menyebut, masyarakat tidak selalu menuntut pembangunan yang besar, tetapi lebih pada akses dasar yang memadai, seperti jalan yang layak dilalui.

“Tidak harus langsung diaspal. Jalan yang penting tidak becek dan berlubang saja sudah sangat membantu mobilitas masyarakat,” katanya.

Ia menjelaskan, perbaikan akses jalan akan berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi warga, terutama dalam mendistribusikan hasil kebun maupun kebutuhan sehari-hari. Dengan akses yang lebih baik, pergerakan barang dan orang menjadi lebih lancar.

Di sisi lain, DPRD juga menyoroti pentingnya penyediaan infrastruktur pendukung lainnya, seperti penerangan jalan dan akses air bersih. Menurut Dedy, sejumlah wilayah sudah mulai mendapatkan layanan tersebut, namun masih perlu diperluas agar menjangkau seluruh masyarakat.

Ia menambahkan, perbaikan infrastruktur dasar juga akan membuka peluang masuknya layanan lain, seperti listrik. Ketersediaan akses jalan dan jumlah penduduk, kata dia, menjadi pertimbangan utama dalam pengembangan jaringan listrik di suatu wilayah.

“Kalau aksesnya sudah bagus, biasanya layanan lain akan mengikuti secara bertahap,” ujarnya.

Lebih jauh, ia berharap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat menindaklanjuti rekomendasi DPRD sesuai dengan bidang masing-masing. Ia menekankan, tujuan utama dari rekomendasi tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Dengan adanya tindak lanjut yang serius dari pemerintah daerah, DPRD optimistis berbagai persoalan yang selama ini dikeluhkan masyarakat dapat diatasi secara bertahap.

“Harapannya, semua masyarakat bisa merasakan manfaatnya,” harapnya. (ADV/Pan).

Dalam pesannya, ia menekankan pentingnya menghargai setiap kontribusi pekerja sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan bersama.

“Setiap keringat pekerja adalah bagian dari kemajuan daerah. Karena itu, hak-hak mereka harus dilindungi dan diperjuangkan,” ujarnya Dedet sapaan akrabnya.

Ia menilai, peringatan Hari Buruh tidak hanya menjadi ajang seremonial, tetapi juga refleksi bersama bagi pemerintah, dunia usaha, dan pekerja untuk terus memperbaiki hubungan industrial agar lebih adil dan berkelanjutan.

Dedy juga menyinggung pentingnya implementasi regulasi ketenagakerjaan, termasuk Undang-Undang Cipta Kerja, yang diharapkan mampu memberikan kepastian hukum bagi pekerja sekaligus mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja.

Menurutnya, regulasi tersebut harus dijalankan secara berimbang, dengan tetap mengedepankan perlindungan terhadap hak-hak pekerja.

“Regulasi harus hadir tidak hanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan pekerja mendapatkan perlindungan yang layak,” katanya.

Selain itu, Dedy juga mendorong terciptanya kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, pengusaha, dan pekerja dalam membangun iklim kerja yang sehat. Ia menilai, hubungan industrial yang harmonis akan berdampak langsung pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai Ketua DPD NasDem Berau, ia turut mengajak semua pihak untuk menjadikan Hari Buruh sebagai momentum memperkuat solidaritas dan semangat kebersamaan.

“Kerja hebat, hidup bermartabat, negeri bermanfaat. Itu yang harus kita perjuangkan bersama,” tutupnya. (ADV/Pan).

DPRD Berau menegaskan akan memprioritaskan program pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, mengatakan bahwa setiap komisi akan lebih selektif dalam menyetujui anggaran, dengan fokus pada sektor-sektor strategis seperti infrastruktur jalan dan jembatan.

“Prioritas ke depan adalah pembangunan yang benar-benar menyentuh masyarakat, terutama infrastruktur jalan dan jembatan,” ujar Dedy, Senin (21/04/2026) kemarin.

Ia menjelaskan, pembahasan LKPJ masih dalam tahap evaluasi dan pendalaman oleh masing-masing komisi. Hasil akhir dari pembahasan tersebut akan dipaparkan secara terbuka, termasuk dalam rapat paripurna DPRD.

Menurut Dedy, dari hasil analisis sementara, masih terdapat sejumlah program yang dinilai belum optimal dan perlu perbaikan. DPRD juga akan membandingkan laporan pemerintah daerah dengan hasil kajian pihak eksternal untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan dan realisasi di lapangan.

Sejumlah sektor menjadi perhatian, di antaranya pembangunan infrastruktur yang belum terealisasi sejak beberapa tahun terakhir, termasuk proyek jalan dan jembatan yang dinilai penting untuk mendukung konektivitas wilayah.

DPRD, lanjut Dedy, akan mendorong percepatan realisasi proyek-proyek tersebut, termasuk kemungkinan memperjuangkannya melalui dukungan anggaran di tahun mendatang.

Namun demikian, ia mengakui bahwa keterbatasan anggaran dan kebijakan efisiensi tetap menjadi pertimbangan utama dalam menentukan prioritas pembangunan. Karena itu, DPRD akan mencermati secara detail program pemerintah agar tidak mengabaikan aset strategis daerah.

“Efisiensi tetap menjadi landasan, tetapi kita juga harus memastikan aset daerah yang bernilai besar tidak terbengkalai,” katanya.

Selain itu, DPRD juga membuka peluang pembahasan alternatif solusi, termasuk pengembangan jalur konektivitas baru yang dinilai dapat mempercepat akses antarwilayah.

Dedy menegaskan, seluruh proses pembahasan akan dilakukan secara transparan dan terbuka, dengan harapan menghasilkan rekomendasi yang tepat guna bagi pembangunan daerah ke depan. (ADV/Pan).

Pelaksanaan rapat yang tertutup dan melarang awak media untuk meliput. Rapat ini berbeda dibandingkan RDP sebelumnya yang terbuka. Namun, di sisi lain berbanding terbalik dengan Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto meminta untuk transparansi CSR agar diketahui khalayak umum.

“Kami minta CSR setiap perusahaan wajib dipublikasikan supaya semua masyarakat tahu. Jangan diam-diam. Kalau misalnya tidak bisa ke semua masyarakat, minimal ke media,” ungkapnya.

Ini sesuai pada PP No. 47 Tahun 2012 Mengatur lebih detail dan mewajibkan perusahaan melaporkan pelaksanaan CSR dalam laporan tahunan.

Lebih lanjut, tak hanya program CSR semata juga harus disampaikan secara transparan mengenai besaran dana yang diketahui secara pasti, tetapi juga agar dapat digunakan sesuai asas manfaatnya. (*/Pan/ADV)

Menurutnya, keberadaan pos jaga atau posko penyelamatan menjadi kebutuhan mendesak seiring meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan setiap tahun, terutama saat libur panjang dan hari besar keagamaan.

“Kalau bisa segera disiapkan pemerintah, karena tiap tahun pariwisata kita meningkat. Harus ada posko penyelamatan untuk pengunjung supaya masyarakat lebih aman,” ujarnya.

Ia menilai, meningkatnya euforia wisata tanpa diimbangi fasilitas keselamatan yang memadai berpotensi menimbulkan risiko bagi pengunjung, khususnya di kawasan wisata alam seperti pantai dan perairan.

Selain mendorong pemerintah, Dedy juga mengingatkan pentingnya peran orang tua dalam mengawasi anak-anak saat berlibur.

“Pengawasan dari orang tua juga sangat diperlukan,” tambahnya.

Menurut dia, wisatawan pada dasarnya memiliki kebebasan untuk beraktivitas di kawasan wisata. Namun, kebebasan tersebut tetap harus diimbangi dengan kesadaran akan keselamatan, baik oleh pengunjung maupun penyedia fasilitas.

Dengan adanya pos jaga dan peningkatan pengawasan, DPRD berharap sektor pariwisata Berau tidak hanya berkembang dari sisi kunjungan, tetapi juga mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan. (ADV/Pan).

Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto menilai upaya penurunan stunting harus dilakukan secara lebih masif dan langsung menyentuh masyarakat, terutama di wilayah Tertinggal, Terjauh dan Terdepan (3T).

“Penanganan stunting tidak boleh berhenti pada program administratif, tetapi harus diwujudkan melalui aksi nyata di lapangan, terutama posyandu-posyandu terutama di pelosok,” ujar Dedet sapaan akrabnya, Senin (06/04).

Menurutnya, persoalan stunting tidak hanya berkaitan dengan asupan gizi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti sanitasi, pola asuh, hingga kondisi lingkungan. Karena itu, penanganannya perlu dilakukan secara terpadu lintas sektor.

“Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci, karena stunting bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi juga terkait sanitasi, pola asuh, dan lingkungan,” lanjutnya.

Ia juga menekankan pentingnya pemetaan data yang akurat agar intervensi yang dilakukan pemerintah lebih tepat sasaran. Dengan data yang valid, program penanganan dapat difokuskan pada wilayah dan kelompok yang paling membutuhkan.

“Kami ingin intervensi yang dilakukan benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan, berbasis data yang akurat dan terukur,” tegasnya.

Selain itu, pelibatan berbagai pihak dinilai menjadi kunci keberhasilan. Mulai dari tenaga kesehatan, kader posyandu, hingga peran aktif masyarakat di tingkat kampung diharapkan dapat mempercepat penurunan angka stunting.

DPRD berharap, dengan penguatan strategi dan implementasi di lapangan, penanganan stunting di Berau dapat menunjukkan hasil yang lebih signifikan dalam beberapa tahun kedepan. (ADV/Pan).