Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Berau, Didi Rahmadi menjelaskan bahwa pada tahap awal tahun ini, pemkab menargetkan pemasangan sekitar 25 titik CCTV di wilayah Tanjung Redeb.

“Smart City ini sebenarnya tahun ini direncanakan ada pembangunan Command Center. Tapi karena kondisi penganggaran, kemungkinan sementara kita tunda,” ujar Didi.

Meski pembangunan Command Center belum dapat direalisasikan, pemasangan CCTV tetap berjalan sebagai langkah awal. Penentuan lokasi pemasangan akan dilakukan secara selektif melalui survei lapangan dan koordinasi lintas instansi, termasuk dengan kepolisian.

“Titik-titiknya nanti akan kami koordinasikan kembali, termasuk dengan kepolisian. Pemanfaatannya tidak hanya untuk pemantauan wilayah, tapi juga bisa dimanfaatkan oleh instansi lain,” jelasnya.

Menurut Didi, sistem CCTV ini dirancang untuk mendukung berbagai kebutuhan, mulai dari pengawasan lalu lintas, penanganan kebencanaan, hingga peningkatan keamanan dan ketertiban umum. Pemanfaatannya pun akan terintegrasi dengan Polres, BPBD, layanan kesehatan, serta layanan darurat 112.

“Kalau nanti sudah ada Command Center, semua call center akan terhubung. Jadi ketika ada kejadian di satu lokasi, cukup satu panggilan, semua instansi terkait bisa langsung mengetahui dan bergerak bersama,” katanya.

Pengembangan Smart City ini juga memiliki target jangka menengah. Diskominfo Berau menargetkan pemasangan hingga 500 titik CCTV pada 2027, seiring dengan peningkatan kualitas jaringan internet di wilayah perkotaan hingga kecamatan.

“Target kami sampai 2027 sekitar 500 titik CCTV sudah terpasang. Tapi tentu bertahap, mengikuti kesiapan jaringan dan anggaran,” ujarnya.

Tak hanya untuk pemantauan pasif, CCTV yang dipasang nantinya juga diharapkan dilengkapi teknologi pendeteksian, termasuk pengenalan wajah, pemantauan pergerakan, serta fitur suara untuk memberikan peringatan langsung kepada masyarakat.

“Harapannya seperti di kota-kota besar. Kalau ada pelanggaran, seperti tidak memakai helm, melanggar marka, atau buang sampah sembarangan, bisa langsung diberikan peringatan,” terang Didi.

Selain ruang publik, CCTV juga akan dipasang di lokasi-lokasi pelayanan publik, seperti rumah sakit, kelurahan, dan kecamatan. Dengan sistem ini, kepala daerah dapat memantau langsung kualitas pelayanan dan memberikan arahan secara real time.

“Ini bukan hanya soal keamanan, tapi juga peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan,” pungkasnya.

Pada tahap awal, pemasangan masih difokuskan di wilayah perkotaan. Namun secara bertahap, sistem pengawasan ini akan diperluas hingga mencakup Sambaliung, Gunung Tabur, dan Teluk Bayur. (*/pan).

Kepala Diskominfo Berau, Didi Rahmadi, mengatakan rata-rata kapasitas WiFi publik saat ini masih berada di angka 5 Mbps.

“Kalau digunakan banyak orang, tentu tidak optimal. Idealnya minimal 10 Mbps,” ujarnya.

Diskominfo sebenarnya berencana meningkatkan kapasitas bandwidth tersebut. Namun, kebijakan efisiensi anggaran pada 2026 membuat rencana peningkatan tersebut masih tertunda.

“Saat ini kami fokus menjaga agar 1.500 titik WiFi yang sudah terpasang tetap beroperasi di 100 Kampung, 13 kecamatan dan 10 Kelurahan,” pungkasnya. (*/pan).

“Informasi dari PLN, pembangunan jaringan listrik bisa mencapai Rp 6,5 miliar per kilometer. Ini tentu harus dihitung matang,” kata Didi.

Ia mencontohkan sejumlah destinasi wisata yang berada di tengah hutan atau kawasan sulit dijangkau, seperti Tambalang dan Teluk Sumbang. Selain faktor biaya, penggunaan energi alternatif seperti solar cell juga memiliki kendala keamanan.

“Di beberapa lokasi, baterai dan komponen solar cell pernah dicuri. Ini juga jadi pertimbangan,” ujarnya, Selasa (30/12).

Karena itu, pemerintah daerah akan memprioritaskan destinasi wisata dengan tingkat kunjungan tinggi dan potensi pengembangan yang menjanjikan.

“Kalau PLN bisa, kita pakai PLN. Kalau tidak memungkinkan, baru kita pertimbangkan opsi lain,” bilang Didi. (*/pan).