Kepala Disnakertrans Berau, Anang Saprani, mengungkapkan pihaknya telah menerima pemberitahuan resmi dari perusahaan terkait rencana penghentian proyek tersebut. Ia memastikan penutupan ini bukan dipicu persoalan internal perusahaan, melainkan semata karena masa kontrak kerja antara kontraktor dan pemegang konsesi telah habis.

“Proyek itu memang sudah habis kontraknya dari pemberi kontrak (PT Berau Coal). Dampaknya, otomatis akan ada PHK di situ karena proyeknya tutup,” ujar Anang beberapa waktu silam.

Meski surat pemberitahuan sudah diterima, Anang mengaku pihak manajemen BUMA belum memaparkan secara rinci data jumlah karyawan yang akan terdampak. Karena itulah Disnakertrans berencana memanggil manajemen perusahaan dalam waktu dekat untuk meminta penjelasan menyeluruh.

“Kami mau ada penjelasan langsung dari manajemen perusahaan soal alasan, mekanisme, sampai jumlah tenaga kerja yang terdampak,” tambahnya.

Menyikapi proses pengurangan karyawan yang dijadwalkan berlangsung secara bertahap, Anang memberikan peringatan keras kepada pihak perusahaan. Ia meminta agar nasib tenaga kerja lokal mendapatkan perhatian utama dan tidak langsung dipangkas begitu saja. Namun, ia juga menggarisbawahi pekerja lokal yang dipertahankan harus memiliki kualifikasi dan rekam jejak yang baik selama bekerja.

“Penutupan ini kan bertahap, tidak langsung seperti menutup toko. Saya harapkan proses PHK ini memperhatikan tenaga lokal dulu,” tegasnya.

Anang juga meminta agar setiap rencana PHK dikomunikasikan lebih awal kepada pemerintah daerah agar proses penyelesaian dapat dilakukan bersama-sama dan tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.

Persoalan ini sesungguhnya bukan lahir tiba-tiba. Gelombang PHK di sektor tambang Berau sudah mulai terasa jauh sebelum surat BUMA masuk ke meja Disnakertrans. Kebijakan Kementerian ESDM yang memangkas kuota produksi batu bara melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) hingga 40—70 persen turut menekan kelangsungan operasional sejumlah perusahaan tambang di wilayah ini.

Di luar BUMA, PHK di sektor pertambangan Berau telah mencatat angka yang mengkhawatirkan. Sejak Januari hingga Maret 2025, tercatat lebih dari 760 pekerja mengalami PHK, dengan sekitar 24 perusahaan terlibat mayoritas dari sektor pertambangan batu bara.

Kini dengan penutupan proyek BUMA yang diperkirakan menyerap ribuan tenaga kerja, tekanan itu berpotensi jauh lebih besar. Disnakertrans Berau mengakui tantangan yang ada, sambil terus mendorong pekerja terdampak untuk melirik sektor lain sebagai alternatif penghidupan termasuk pariwisata dan usaha mikro kecil menengah yang dinilai masih memiliki ruang tumbuh di Berau. (*).

Mewakili Bupati Berau, Asisten Administrasi Umum Maulidiyah menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia mengajak para pekerja menjadikan momentum Mayday sebagai dorongan untuk terus memperjuangkan kesejahteraan.

“Pemerintah Kabupaten Berau memiliki komitmen kuat untuk memberantas kemiskinan dan ketimpangan sosial melalui perluasan lapangan kerja serta kebijakan yang solutif bagi pekerja dan masyarakat,” ujarnya, Jumat (1/5/2026).

Maulidiyah juga menekankan pentingnya hubungan harmonis antara pekerja dan pengusaha sebagai mitra strategis. Ia mengingatkan perusahaan agar memenuhi kewajiban terhadap pekerja sesuai regulasi, terutama terkait kesejahteraan.

“Perayaan ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja serta menciptakan hubungan industrial yang sehat dan harmonis,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, pemerintah daerah juga memaparkan capaian positif di bidang ketenagakerjaan dan pembangunan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada 2025 tercatat sebesar 4,4 persen, turun dari 5,15 persen pada 2024. Sementara tingkat kemiskinan menurun dari 5,08 persen menjadi 4,44 persen.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga mengalami peningkatan dari 77,17 pada 2024 menjadi 77,72 pada 2025, menempatkan Berau di posisi keempat tertinggi di Kalimantan Timur. Selain itu, 16 dari 17 sektor usaha tercatat mengalami pertumbuhan positif.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Berau, Anang Saprani, menyampaikan bahwa kelancaran kegiatan Mayday tahun ini merupakan hasil kerja sama berbagai pihak.

“Secara umum kegiatan berjalan aman, tertib, dan terkendali. Kita fokus pada perayaan bersama dengan berbagai kegiatan yang melibatkan pekerja,” jelasnya.

Ia juga mengungkapkan rencana pemerintah daerah untuk meningkatkan anggaran pelaksanaan Mayday ke depan agar tidak lagi bergantung pada donasi.

Terkait isu ketenagakerjaan, Anang mengakui masih terdapat sejumlah persoalan seperti pemutusan hubungan kerja (PHK), upah, dan perlindungan tenaga kerja lokal.

“Tuntutan ini memang sudah lama ada. Kami akan terus menjembatani dan mencari solusi secara bertahap, termasuk memastikan tidak ada PHK sepihak tanpa pemenuhan hak pekerja,” tegasnya.

Sementara itu, perwakilan serikat buruh, Daud Yusuf dari Federasi Pertambangan dan Energi KSBSI, menyoroti masih adanya pelanggaran ketenagakerjaan di lapangan. Ia menyebut sejumlah pekerja masih menerima upah di bawah standar UMK, belum mendapatkan jaminan sosial BPJS, serta menghadapi jam kerja lembur yang tidak sesuai aturan.

“Kami hadir bukan sebagai pengacau, tetapi untuk mengingatkan. Kami ingin para pelaku usaha mematuhi aturan dan memberikan hak pekerja secara layak,” ujarnya.

Daud juga menekankan pentingnya peran pemerintah, DPRD, dan aparat dalam mengawasi perusahaan serta memfasilitasi penyelesaian konflik. Menurutnya, kurangnya komunikasi kerap memicu mogok kerja maupun aksi demonstrasi.

“Kami berharap pemerintah dapat menjadi mediator agar permasalahan bisa diselesaikan dengan baik. Jika komunikasi berjalan lancar, maka tidak akan ada mogok kerja atau demonstrasi,” katanya.

Peringatan Mayday 2026 ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang perayaan, tetapi juga momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha dalam mewujudkan kesejahteraan bersama serta hubungan industrial yang harmonis di Berau. (itn)

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Berau, Anang Saprani, mengatakan perubahan konsep ini sengaja dihadirkan untuk menggeser citra May Day dari sekadar ajang penyampaian aspirasi menjadi ruang kebersamaan para pekerja.

“Selama ini May Day lebih identik dengan penyampaian aspirasi. Tahun ini kami ingin menghadirkan suasana yang lebih berbeda dengan dirayakan,” ujar Anang.

Menurut dia, peringatan yang datang tiap tanggal 1 Mei ini tetap membuka ruang penyampaian aspirasi, namun dikemas lebih tertib dan kondusif. Sejumlah kegiatan sosial hingga interaksi langsung dengan masyarakat menjadi bagian dari rangkaian acara.

Disnakertrans juga menggandeng Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoprindag) untuk menghadirkan bazar UMKM. Upaya ini diharapkan mampu menggerakkan ekonomi lokal sekaligus memberi ruang promosi bagi pelaku usaha kecil.

“Ini bukan sekadar perayaan, tapi juga sinergi untuk mendorong ekonomi,” kata Anang.

Perubahan pola ini melanjutkan tren tahun sebelumnya, ketika peringatan May Day mulai diisi dengan kegiatan yang lebih produktif, seperti dialog interaktif, donor darah, hingga penyaluran bantuan sosial.

Pendekatan tersebut dinilai mampu menjaga suasana tetap kondusif tanpa menghilangkan substansi perjuangan buruh. Aspirasi tetap disampaikan, namun melalui ruang dialog dan kerja sama lintas pihak, termasuk pemerintah dan pengusaha.

Transformasi ini menandai pergeseran cara pandang dalam memperingati Hari Buruh di Berau dari tekanan melalui aksi massa menuju kontribusi sosial yang lebih nyata.

Meski demikian, Anang menegaskan bahwa esensi perjuangan buruh tetap menjadi inti dari peringatan May Day, terutama terkait kesejahteraan pekerja, perlindungan hak, dan hubungan industrial yang adil.

“Hal ini dilakukan agar para buruh dan serikat kerja benar-benar merasakan bahwa ini adalah hari mereka,” pungkasnya. (*/Pan).

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Berau, Anang Sapriani, mengungkapkan bahwa hingga kini sektor pertambangan masih menjadi tujuan utama para pencari kerja di Bumi Batiwakkal.

“Sampai sekarang yang jadi primadona masih tambang. Padahal bekerja di sektor lain juga itu pekerjaan,” ujarnya, Jumat (24/4/2026).

Menurutnya, dominasi persepsi tersebut membuat sebagian masyarakat enggan melirik peluang kerja di sektor lain, meskipun kesempatan tetap tersedia. Kondisi ini memicu fenomena yang ia sebut sebagai “persepsi pengangguran”.

“Begitu tidak bisa masuk tambang, seolah-olah merasa pengangguran,” katanya.

Padahal, lapangan kerja di sektor lain seperti perdagangan, jasa, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih terbuka dan berpotensi menjadi sumber penghasilan alternatif bagi masyarakat.

Di sisi lain, kondisi industri tambang saat ini juga tidak sepenuhnya stabil. Sejumlah perusahaan disebut tengah melakukan penyesuaian produksi yang berdampak pada tenaga kerja.

“Sekarang ini ada penciutan produksi. Boro-boro tambah tenaga kerja, mereka malah melakukan pengurangan,” ungkapnya.

Situasi ini dinilai ironis, mengingat tingginya minat masyarakat terhadap sektor tambang tidak sebanding dengan daya serap tenaga kerja yang justru menurun.

Selain itu, Disnakertrans juga menyoroti adanya indikasi masuknya tenaga kerja dari luar daerah, bahkan di tengah pengurangan tenaga kerja lokal.

“Kadang yang dikurangi tenaga lokal, tapi tenaga dari luar masuk. Nah itu yang mau kita sasar,” tegasnya.

Ia menekankan pentingnya perhatian bersama antara pemerintah dan perusahaan agar kondisi tersebut tidak merugikan tenaga kerja lokal. Perusahaan diharapkan dapat memprioritaskan tenaga kerja setempat, terutama dalam situasi keterbatasan lapangan kerja.

“Kalau tidak bisa menambah, jangan sampai melakukan pengurangan lagi,” ujarnya.

Dengan kondisi tersebut, persoalan ketenagakerjaan di Berau tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan pekerjaan, tetapi juga tingginya ketergantungan terhadap sektor tambang serta perlunya perubahan pola pikir masyarakat agar lebih terbuka terhadap peluang di sektor lain. (itn)