RT 02 Desa Sidomulyo menjadi duta Kukar untuk kategori desa, sedangkan kategori kelurahan diwakili RT 09 Sarijaya Kecamatan Sangasanga. Keduanya berhasil menempati peringkat terbaik pada penilaian tingkat kabupaten setelah dinilai unggul dalam pengelolaan administrasi, program sosial, serta tata lingkungan.

Pemerintah desa masing-masing turut memberikan dukungan berupa pendampingan teknis dan penganggaran untuk memastikan kesiapan RT menghadapi penilaian provinsi.

Kepala DPMD Kukar, Arianto, menyampaikan apresiasinya atas capaian tersebut meski tidak ikut mendampingi langsung pada sesi penilaian. Ia menilai keberhasilan dua RT ini mencerminkan efektivitas pembinaan kelembagaan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

Menurutnya, proses pendampingan dari pemdes menjadi faktor penting dalam memperkuat kapasitas RT, terutama dalam membangun pelayanan yang tertib, responsif, dan berbasis kebutuhan warga.

“Alhamdulillah, Kukar mengirim dua perwakilan. RT 02 Sidomulyo untuk kategori desa dan RT 09 Sarijaya Sangasanga untuk kategori kelurahan. Mereka sudah menjadi yang terbaik pada penilaian kabupaten dan siap melangkah ke tingkat provinsi,” ujar Arianto, Senin (27/10/2025).

Ia berharap, keikutsertaan tersebut tidak hanya soal kompetisi, tetapi juga menjadi dorongan bagi RT untuk semakin solid dalam menciptakan lingkungan yang aktif dan partisipatif.

“Mudah-mudahan hasilnya maksimal. Yang terpenting, semangat kebersamaan, solidaritas warga, dan praktik pemberdayaan yang sudah berjalan dapat terus diperkuat,” pungkasnya. (ADV)

Forum tersebut membahas arah penguatan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) di seluruh wilayah Kaltim, sekaligus menetapkan tema Gelar TTG 2026. Tahun depan, “Ketahanan Pangan” menjadi fokus utama, sementara inovasi dari sektor lain tetap memperoleh ruang apresiasi lewat penilaian khusus.

Kepala DPMD Kukar, Arianto, menilai TTG sebagai instrumen strategis untuk mendorong kemandirian masyarakat desa. Ia menekankan bahwa teknologi sederhana yang lahir dari kebutuhan warga, mulai dari pertanian, perikanan hingga UMKM, mampu menjadi solusi yang lebih tepat sasaran dibandingkan mengandalkan alat modern pabrikan.

“TTG tidak hanya memudahkan pekerjaan, tapi juga membuka peluang usaha dan memperkuat ekonomi desa. Tantangannya, sekarang ini masyarakat lebih mudah membeli alat jadi ketimbang membuat sendiri, sehingga kreativitas lokal menurun,” ujarnya.

Kepala Dinas PMD Kukar, Arianto, menyampaikan bahwa TTG dirancang sebagai jembatan antara kreativitas masyarakat dan pemecahan masalah sehari-hari. Teknologi ini mencakup peralatan atau metode yang sesuai dengan kondisi lapangan, mulai dari sektor pertanian, perikanan, hingga usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

“TTG itu sebenarnya bukan sekadar alat, tapi solusi yang lahir dari pemahaman terhadap kebutuhan masyarakat. Kalau petani atau nelayan membuatnya sendiri, hasilnya akan lebih relevan dan efisien,” ujar Arianto.

Meski memiliki potensi besar untuk meningkatkan produktivitas desa, Arianto mengakui perkembangan TTG di Kukar masih belum maksimal. Salah satu hambatan adalah kemudahan masyarakat memperoleh peralatan modern yang sudah tersedia di pasaran, sehingga mengurangi dorongan untuk berinovasi secara mandiri.

Guna memastikan proses seleksi berjalan objektif dan terukur, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar menggelar ujian tertulis pada Senin (28/7/2025). Tes ini diikuti oleh empat kandidat yang telah mendaftar sebagai calon Kades PAW.

Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa DPMD Kukar, Poino, menyebutkan bahwa tahapan ini digelar karena jumlah calon melebihi kuota yang diperbolehkan.

“Regulasinya mengatur maksimal tiga calon saja. Jadi ketika pendaftar lebih dari itu, kita harus melakukan seleksi tambahan, dan salah satu caranya adalah lewat ujian tertulis,” terang Poino.

Namun, ujian ini bukan satu-satunya penentu. Menurutnya, penilaian calon Kades PAW dilakukan secara komprehensif, mencakup pengalaman di pemerintahan desa, jenjang pendidikan, usia yang masuk kategori ideal (35–50 tahun), hingga faktor domisili.

Pelatihan ini merupakan inisiatif Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar sebagai bagian dari strategi memperkuat kapasitas sumber daya manusia di lini paling depan pemerintahan. Para peserta berasal dari 26 desa lintas kecamatan, mulai dari wilayah pesisir hingga pedalaman Kukar.

“Kalau mau desa berkembang, perangkatnya juga harus berkembang. Tidak bisa lagi pakai pola lama. Ini saatnya membentuk birokrat desa yang siap kerja, paham sistem, dan sigap melayani,” ujar Kepala DPMD Kukar, Arianto, saat diwawancarai usai kegiatan, Jumat (26/7/2025).

Menurut Arianto, tantangan pembangunan desa kian kompleks. Mulai dari pengelolaan dana desa, digitalisasi pelayanan, hingga keterlibatan warga dalam pembangunan, semuanya menuntut aparatur yang adaptif dan profesional.

“Desa sekarang bukan sekadar wilayah administratif. Mereka adalah simpul utama program nasional. Maka kita butuh SDM yang bisa kerja cepat, tepat, dan akuntabel,” tambahnya.

Bimtek ini tak hanya menjadi wadah berbagi praktik baik, tetapi juga ruang diskusi terbuka antara DPMD dan para kepala desa untuk mengurai berbagai hambatan yang selama ini mengganggu kelancaran pelaporan tahunan.

Kepala DPMD Kukar, Arianto, menyebut pelatihan ini sebagai bagian dari rangkaian penguatan kapasitas desa. Ia menekankan pentingnya ketepatan waktu dan kesesuaian dokumen laporan dengan ketentuan yang berlaku.

“Target kami sebenarnya mencakup seluruh 193 desa di Kukar. Harapannya, seluruh desa dapat lebih tertib administrasi serta menyampaikan laporan tepat waktu, lengkap, dan akurat,” ungkapnya, Sabtu (5/7/2025).