Salah satunya datang dari Anggota Komisi II DPRD Berau, Agus Uriansyah yang mengatakan DPRD menemukan adanya sejumlah persoalan yang perlu mendapat penjelasan lebih lanjut, terutama terkait dasar penetapan nilai BPHTB yang dinilai belum memiliki acuan yang jelas dan seragam.

Menurutnya, terdapat beberapa objek dengan karakteristik serupa, namun memiliki nilai penetapan BPHTB yang berbeda. Kondisi itu memunculkan pertanyaan dan kebingungan di tengah masyarakat.

“Yang pertama, kami dari DPRD melihat bahwa keputusan menetapkan BPHTB ini belum memiliki acuan yang jelas. Contohnya ada tiga objek yang dalam kategori sama, tetapi penetapannya berbeda-beda. Ini yang menjadi pertanyaan masyarakat,” ujar Agus Pancau sapaan akrabnya, Senin (8/6/2026).

Ia menjelaskan, salah satu persoalan yang menjadi pembahasan adalah sinkronisasi antara Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) yang digunakan dalam proses perhitungan BPHTB.

“Yang dipakai ini yang mana? Ada NJOP yang merupakan penilaian daerah, sementara NPOP berdasarkan transaksi atau kuitansi penjualan antara pembeli dan penjual. Nah, sinkronisasi inilah yang sampai sekarang belum ditemukan titik temunya,” katanya.

Meski menerima berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat yang notabene pemjual dan pembeli, Agus menegaskan DPRD tetap mengedepankan aturan yang berlaku dalam mencari solusi atas persoalan tersebut.

Menurutnya, seluruh pihak yang berkepentingan telah dihadirkan dalam dalam hal ini untuk memberikan penjelasan dan pandangan masing-masing, termasuk Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Inspektorat, aparat penegak hukum, serta unsur masyarakat.

“Apapun yang menjadi keinginan masyarakat tentu ingin kita akomodir. Tetapi kita juga tidak bisa melanggar aturan. Acuan kita tetap regulasi yang berlaku karena dalam RDP tadi semua pihak terkait hadir dan memberikan pandangannya,” jelasnya.

Sebagai tindak lanjut, DPRD bersama instansi terkait menyepakati pemberian tenggat waktu selama sepekan untuk melakukan pendalaman dan mencari solusi terhadap persoalan yang masih menjadi perdebatan.

“Tadi sudah ada kesimpulan yang dituangkan dalam notulen dan disepakati bersama. Ada tenggang waktu selama tujuh hari untuk mencari titik temu dan kejelasan terhadap persoalan yang ada,” ungkap Agus.

Ia menegaskan, keberpihakan DPRD dalam polemik BPHTB ini tetap mengarah kepada kepentingan masyarakat, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah yang saat ini masih menghadapi tekanan ekonomi.

“Keberpihakan kami jelas kepada masyarakat, terutama kalangan ekonomi menengah ke bawah. Kondisi ekonomi saat ini belum sepenuhnya membaik, lapangan pekerjaan juga masih menjadi tantangan. Karena itu jangan sampai masyarakat kembali dibebani dengan biaya yang memberatkan,” tegasnya.

DPRD berharap hasil evaluasi yang dilakukan dalam waktu dekat dapat menghasilkan formula yang memberikan kepastian hukum, transparansi dalam penetapan BPHTB, serta tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat.

Dengan demikian, polemik yang berkembang terkait BPHTB dapat diselesaikan secara adil tanpa mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (*/Pan).

Keluhan itulah yang mendorong Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, untuk secara tegas menagih tanggung jawab seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau. Baginya, membangun adalah baru setengah pekerjaan separuh berikutnya adalah merawat.

“Kalau dijaga dan dirawat dengan baik pasti akan digunakan untuk jangka waktu yang lama. Apalagi semuanya itu dibangun dengan anggaran miliaran,” ungkapnya.

Dedy menegaskan, perawatan tidak bisa dipisahkan dari pengawasan. Pemantauan berkala terhadap kondisi fasilitas publik harus menjadi rutinitas yang tertanam dalam budaya kerja setiap OPD bukan hanya dilakukan ketika kerusakan sudah terlanjur parah dan membutuhkan anggaran perbaikan yang jauh lebih besar.

“Jadi, setelah dibangun harus diawasi juga. Mengawasi juga menjadi bagian dari upaya merawat,” jelasnya.

Terlebih, kata Dedy, kondisi ini menjadi semakin tidak bisa ditoleransi di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang kini sedang dijalankan pemerintah. Membiarkan fasilitas rusak tanpa perawatan hanya akan memunculkan beban anggaran baru untuk perbaikan yang seharusnya bisa dihindari sejak awal.

“Kita berharap semua OPD peduli terhadap keberadaan fasilitas itu. Apalagi sekarang efisiensi. Anggaran perbaikan biar tidak dipakai lagi untuk fasilitas itu,” tandasnya.

Baginya, mutu perawatan fasilitas publik bukan sekadar persoalan estetika kota. Lebih dari itu, ini adalah cerminan langsung dari kualitas tata kelola pemerintahan sejauh mana pemerintah daerah benar-benar menghargai uang rakyat yang telah diinvestasikan dalam setiap infrastruktur yang berdiri di Bumi Batiwakkal. (ADV).

“Semoga momentum Idul Adha menjadi pengingat untuk terus menanamkan keikhlasan, kepedulian, dan semangat berbagi kepada sesama.” ujarnya, Selasa (26/5/2026).

“Taqabbalallahu minna wa minkum, semangat berkurban dan Semangat Berbagi,” tutupnya. (ADV).

Dalam momentum Hari Raya Kurban tersebut, Agus mengajak masyarakat menjadikan Idul Adha sebagai pengingat pentingnya keikhlasan, kepedulian sosial, serta semangat berbagi kepada sesama.

“Semoga momentum Idul Adha menguatkan keimanan, menumbuhkan kepedulian, dan membawa berkah bagi kita semua,” ujarnya, Selasa (26/5/2026).

Ia juga berharap perayaan Idul Adha dapat semakin mempererat persatuan dan kebersamaan masyarakat di Bumi Batiwakkal.

“Atas nama pribadi dan keluarga besar DPD Partai Perindo Berau, saya mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 H kepada masyarakat kabupaten Berau. Taqabbalallahu minna wa minkum,” pungkasnya. (ADV/Pan).

Momentum Idul Adha, menurut Dedy, bukan hanya menjadi perayaan keagamaan semata, tetapi juga pengingat pentingnya nilai keikhlasan, kepedulian sosial, serta semangat berbagi kepada sesama.

“Semoga keikhlasan berkurban menjadi jalan untuk meraih keberkahan dan ketakwaan,” ujar Dedet sapaan akrabnya Selasa (26/5/2026).

Ia mengatakan Hari Raya Idul Adha bukan hanya peringatan keagamaan juga menjadi momen untuk memperkuat persatuan dan kebersamaan di tengah masyarakat, terutama dalam membangun solidaritas sosial dan kepedulian terhadap warga yang membutuhkan.

Dedet berharap semangat pengorbanan dan kebersamaan yang terkandung dalam Idul Adha dapat terus dijaga dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam membangun Kabupaten Berau yang lebih maju dan harmonis.

“Idul Adha mengajarkan kita tentang ketulusan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Nilai-nilai ini penting untuk terus kita jaga bersama,” katanya.

Ia juga mengajak masyarakat menjadikan Hari Raya Idul Adha sebagai momentum mempererat silaturahmi dan meningkatkan rasa persaudaraan tanpa membedakan latar belakang.

“Atas nama pribadi, keluarga, dan DPD Partai NasDem Berau, saya mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin,” pungkasnya. (ADV/Pan).

Anggota DPRD Berau, Sutami, menegaskan bahwa lembaga legislatif akan menjalankan fungsi pengawasan secara serius termasuk turun langsung ke lapangan untuk memastikan apakah persoalan yang terjadi sekadar kelalaian administrasi atau memang mencerminkan buruknya pengelolaan lingkungan di lapangan.

Selain itu, yang paling mengkhawatirkan bagi Sutami adalah kemungkinan perusahaan-perusahaan tersebut kembali masuk kategori merah pada tahun-tahun berikutnya tanpa ada perbaikan berarti. Jika itu terjadi hingga tiga tahun berturut-turut, konsekuensinya akan jauh lebih serius.

Ia menegaskan bahwa DPRD Berau tidak akan tinggal diam hanya karena kewenangan sanksi dan penentuan item penilaian sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat. DPRD Berau akan memanggil dinas terkait untuk meminta penjelasan atas kinerja pengawasan lingkungan yang selama ini dilakukan, sekaligus mengevaluasi apakah lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah turut berkontribusi pada munculnya rapor merah ini.

“DPRD akan melakukan inspeksi ke lapangan untuk memastikan apakah pelanggaran hanya sebatas administrasi atau memang ada pengelolaan lingkungan yang buruk,” tegasnya.

Sutami juga menyoroti bahwa pelanggaran mendasar yang kerap menjadi penyebab peringkat merah berkaitan langsung dengan aspek lingkungan yang paling vital merupakan pengelolaan limbah, kondisi lahan, kualitas tanah, udara, dan air. Bukan persoalan kecil yang bisa diabaikan, mengingat dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah operasi perusahaan.

Ia mengingatkan pula bahwa sanksi bagi perusahaan berperingkat merah dapat berupa denda finansial yang dijatuhkan langsung oleh kementerian. Namun bagi Sutami, sanksi administratif saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan perbaikan nyata di lapangan.

DPRD Berau, kata Sutami, tidak ingin dianggap tidak peka terhadap persoalan lingkungan yang muncul dari hasil penilaian PROPER ini. Inspeksi lapangan akan menjadi langkah konkret untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan berperingkat merah benar-benar melakukan pembenahan bukan sekadar memperbaiki dokumen pelaporan demi menghindari rapor serupa di tahun mendatang. (ADV).

Menurut Sutami, absennya pihak perusahaan dalam forum resmi tersebut justru memunculkan tanda tanya dan memperkuat dugaan adanya persoalan yang belum tersampaikan secara terbuka.

“Kalau memang tidak ada masalah, harusnya hadir dan memberikan penjelasan secara langsung,” ujar Sutami.

Ia menilai RDP merupakan ruang yang disediakan DPRD untuk mempertemukan semua pihak agar persoalan dapat dibahas secara terbuka dan dicari jalan keluarnya bersama.

Karena itu, ketidakhadiran perusahaan dinilai tidak mencerminkan itikad baik dalam menyelesaikan persoalan yang berkembang di masyarakat.

Sutami mengatakan DPRD ingin memastikan seluruh proses berjalan transparan, termasuk mendengar penjelasan langsung dari perusahaan terkait berbagai tudingan maupun laporan yang masuk.

“Jangan sampai muncul asumsi liar di masyarakat karena pihak yang dipanggil justru tidak hadir,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Sutami juga menyinggung adanya dugaan keterlibatan oknum tertentu yang dinilai memperkeruh situasi. Namun, ia menegaskan DPRD tidak ingin berspekulasi tanpa data dan fakta yang jelas.

“Kami ingin semuanya dibuka terang-benderang. Kalau memang ada permainan oknum, tentu harus dibuktikan,” tegasnya.

Ia berharap pada agenda selanjutnya pihak perusahaan dapat memenuhi panggilan DPRD agar persoalan tersebut tidak berlarut-larut dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Menurutnya, kehadiran seluruh pihak sangat penting agar DPRD dapat mengambil langkah dan rekomendasi yang tepat berdasarkan informasi yang utuh dan berimbang. (ADV).

Wakil Ketua II DPRD Berau, Subroto menilai selama ini Perumda Air Minum membutuhkan dukungan pembiayaan yang memadai agar pelayanan kepada pelanggan dapat berjalan maksimal, terutama dalam menjaga kualitas distribusi air dan memperbaiki infrastruktur yang ada.

Menurutnya, penyesuaian tarif masih memungkinkan dilakukan selama besarannya tetap dalam batas wajar dan disertai peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

“Kalau memang ada penyesuaian tarif, tentu pelayanan juga harus lebih baik,” ujarnya.

Ia mengatakan perusahaan daerah air minum pada dasarnya tidak semata-mata berorientasi mencari keuntungan, tetapi tetap harus menjaga keberlangsungan operasional agar mampu memberikan pelayanan secara berkelanjutan.

Selain itu, apabila kondisi keuangan perusahaan membaik, maka daerah juga berpotensi memperoleh kontribusi melalui dana bagi hasil yang nantinya dapat digunakan kembali untuk pembangunan daerah.

“Kalau perusahaan sehat, tentu daerah juga bisa mendapatkan manfaat melalui dana bagi hasil untuk mendukung PAD,” katanya.

Meski demikian, DPRD Berau mengingatkan agar kebijakan penyesuaian tarif tidak membebani masyarakat berpenghasilan rendah. Karena itu, skema subsidi silang dinilai perlu diterapkan agar kelompok tertentu tetap mendapatkan perlindungan.

Menurutnya, kelompok rumah tangga miskin, sektor sosial, dan pendidikan harus tetap menjadi perhatian dalam kebijakan tarif baru.

Ia juga meminta pemerintah daerah dan Perumda Air Minum memperkuat sosialisasi kepada masyarakat agar tidak kembali menimbulkan polemik seperti yang pernah terjadi sebelumnya.

“Yang penting masyarakat diberikan pemahaman dulu, jangan sampai tiba-tiba naik tanpa sosialisasi yang jelas,” ujarnya.

Selain persoalan tarif, DPRD turut menyoroti pentingnya pembenahan pelayanan, termasuk mengatasi kebocoran jaringan dan memastikan kualitas air yang diterima masyarakat benar-benar layak digunakan.

“Jangan sampai masyarakat dibebani tarif lebih tinggi, tetapi air yang diterima masih keruh atau pelayanan belum maksimal,” pungkasnya. (ADV).

Menurut Dedy, perhatian terhadap atlet tidak hanya sebatas target perolehan medali, tetapi juga menyangkut kesiapan fasilitas, pembinaan, hingga kesejahteraan atlet yang akan membawa nama daerah di ajang olahraga terbesar tingkat provinsi tersebut.

“Para atlet ini membawa nama baik daerah. Jadi kebutuhan mereka harus benar-benar diperhatikan sejak sekarang,” ujar Dedy, Senin (25/5/2026).

Ia menilai persiapan yang matang menjadi kunci apabila Berau ingin mempertahankan prestasi dan bersaing dengan daerah lain pada Porprov mendatang.

Menurutnya, perhatian terhadap atlet tidak boleh hanya muncul ketika mendekati pertandingan, tetapi harus dilakukan secara berkelanjutan.

“Jangan sampai atlet kita semangat bertanding, tetapi kebutuhan dasar mereka justru kurang diperhatikan,” katanya.

Dedy juga berharap fasilitas olahraga yang ada dapat dimaksimalkan untuk mendukung persiapan atlet selama masa latihan.

Selain itu, ia mendorong adanya koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, cabang olahraga, dan KONI agar persiapan menuju Porprov 2026 berjalan lebih terarah.

Ia optimistis Berau memiliki banyak atlet potensial yang mampu bersaing di tingkat provinsi apabila mendapatkan dukungan dan pembinaan yang memadai.

“Kita tentu berharap atlet-atlet Berau bisa memberikan hasil terbaik dan mengharumkan nama daerah di Porprov nanti,” pungkasnya. (ADV).

Peri mempertanyakan apakah mekanisme yang selama ini berjalan sudah benar-benar menempatkan perencanaan sebagai syarat utama sebelum modal dikucurkan.

“Pertanyaan saya sekarang ini, penyertaan modal ini diberikan dulu baru mereka berusaha, atau membuat suatu rencana dulu baru dikucurkan barang ini,” ujar Peri.

Tanpa perencanaan yang matang, lanjutnya, modal yang dikucurkan hanya akan menguap tanpa meninggalkan manfaat apapun bagi masyarakat kampung.

“Karena kalau ADK (Alokasi Dana Kampung) dikucurkan duluan baru bingung mau cari usaha, saya takutnya sama dengan ‘penyakit’ kita yang dulu,” tambahnya.

Peri kemudian mengungkap contoh nyata sikap tegas DPRD Berau dalam membendung pengajuan anggaran yang dinilai tidak realistis. Beberapa waktu lalu, DPRD menolak permintaan penyertaan modal senilai Rp50 Miliar yang diajukan tanpa dokumen perencanaan maupun kejelasan jenis usaha yang akan dijalankan.

“Kami tidak setuju dulu itu, minta penyertaan modal Rp 50 miliar. Usahanya usaha apa, belum tahu. Ini uangnya habis saja nanti. Tetapi kalau membuat suatu kajian, ada kajian, saya kira kita akan memberikan,” tegas Peri.

Prinsip kehati-hatian yang sama, menurutnya, wajib diterapkan secara konsisten pada pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK). Peri mengingatkan agar kepala kampung tidak serta-merta mencairkan anggaran hanya berdasarkan usulan lisan tanpa studi kelayakan yang jelas.

Ia mengisahkan pola yang kerap berulang dan berujung pada kegagalan: sebuah badan usaha yang baru saja dibentuk langsung menerima suntikan modal ratusan juta rupiah, namun tidak tahu mau berbisnis apa.

“Jangan sampai begitu minta uang ke kepala kampung, ‘kami mau butuh usaha’, langsung dikasihkan. Pastilah lenyap barang itu, karena enggak ada perencanaan, enggak ada studi kelayakan,” tuturnya.

Ujungnya sudah bisa ditebak. Modal habis untuk menutup gaji pengurus, usaha tidak pernah berdiri, dan pertanggungjawaban keuangan pun berantakan.

“Begitu bangun, langsung penyertaan modal 200 juta, 100 juta. Bingung mau usaha apa. Akhirnya habis dipakai untuk gaji (pengurus) saja. Akhirnya enggak bisa dipertanggungjawabkan, kabur,” pungkas Peri.

Sebagai langkah pencegahan, Bapemperda DPRD Berau kini tengah mengkaji apakah ketentuan ketat mengenai mekanisme penyertaan modal perlu dituangkan langsung ke dalam Peraturan Daerah yang sedang dibahas, atau diatur melalui regulasi khusus tersendiri demi memastikan uang rakyat tidak kembali terbuang sia-sia. (ADV).