Kepala Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan DPUPR Berau, Junaidi, mengungkapkan bahwa kerusakan jalan diperkirakan terjadi pada pekan lalu. Titik kerusakan berada di ruas yang menghubungkan Kampung Long Duhung dan Kampung Long Keluh.

“Tim kami sudah turun ke lokasi pada hari Selasa untuk memantau kondisi jalan yang putus sekaligus mengecek dua jembatan bailey yang telah dipasang sebelumnya,” ujar Junaidi saat dikonfirmasi, Jumat (17/4/2026).

Berdasarkan hasil peninjauan di lapangan, penanganan sementara telah mulai dilakukan. Sejumlah perusahaan yang beroperasi di sekitar lokasi turut berkontribusi dengan menyiagakan alat berat seperti ekskavator dan bulldozer. Selain itu, batang-batang pohon juga dimanfaatkan sebagai solusi awal untuk membuka kembali akses jalan.

DPUPR Berau sebelumnya juga telah menawarkan bantuan material berupa pipa baja bergelombang (Aramco) untuk mempercepat perbaikan. Skema kolaborasi yang direncanakan yakni pemerintah menyediakan material dari Tanjung Redeb, sementara pihak perusahaan bertanggung jawab atas mobilisasi alat, pemasangan, hingga penimbunan.

Namun, informasi terbaru dari Kecamatan Kelay menyebutkan bahwa pihak perusahaan siap menangani kerusakan secara mandiri. Langkah ini diambil agar proses perbaikan bisa dilakukan lebih cepat tanpa harus menunggu distribusi material dari ibu kota kabupaten.

Meski penanganan saat ini bersifat darurat, Junaidi memastikan bahwa ruas jalan tersebut telah masuk dalam rencana pembangunan pemerintah tahun 2026. Jalan tersebut merupakan bagian dari proyek rehabilitasi jalur Baturajang menuju Long Lamcin yang saat ini masih dalam tahap perencanaan.

“Jika proyek fisik sudah berjalan, kondisi jalan ini akan kami tangani secara permanen sesuai perencanaan,” jelasnya.

Terkait anggaran, Junaidi menegaskan bahwa tidak ada biaya konstruksi khusus yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk penanganan darurat ini. Seluruh upaya sementara merupakan kontribusi dari pihak swasta melalui penyediaan alat dan pemanfaatan material di sekitar lokasi.
Ia menambahkan, kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mempercepat pemulihan akses.

“Ini menjadi perhatian bersama semua pihak. Yang terpenting, akses jalan bisa segera difungsikan kembali agar aktivitas masyarakat tidak terganggu,” pungkasnya. (*/itn)

Kepala Bidang Cipta Karya (CK) PUPR Berau, Anang, mengatakan pihaknya belum dapat menanggapi proyek tersebut karena dirinya baru menjabat dalam beberapa waktu terakhir.

“Kalau soal itu, saya juga belum tahu karena baru beberapa minggu atau hari di sini,” kata Anang saat dikonfirmasi, Senin (05/01) siang.

Anang menjelaskan, informasi lebih lanjut mengenai proyek renovasi tersebut nantinya akan disampaikan oleh pegawai yang menangani langsung kegiatan tersebut.

“Kalau mau, nanti saya hubungi PPPK-nya karena dia yang lebih mengetahui. Namun, saat ini yang bersangkutan masih berada di luar daerah,” katanya.

Sebelumnya, proyek renovasi rumah dinas Wakil Ketua II DPRD Berau yang berlokasi di Jalan Milono, Tanjung Redeb, menjadi sorotan publik. Proyek yang disebut sebagai bagian dari pemeliharaan rutin itu dipertanyakan warga karena diduga menggunakan skema “Pengadaan Langsung” (PL).

Seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kecurigaannya terhadap mekanisme pengadaan proyek tersebut. Ia menduga ada oknum pejabat yang sengaja memasukkan kegiatan renovasi itu ke dalam skema PL sehingga tidak perlu melalui proses lelang.

“Jadi saya menduga ada pejabat yang memasukkan itu sebagai PL, jadi dia tidak perlu ikut seleksi lelang,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (31/12).

Tak hanya soal skema pengadaan, warga tersebut juga menyoroti dugaan penganggaran ganda dalam satu tahun berjalan. Menurutnya, renovasi rumah dinas tersebut diusulkan dua kali, yakni pada anggaran murni dan Anggaran Belanja Tambahan (ABT).

“Rehab itu setahun dua kali dibikin PL. Di anggaran murni dia bikin, di ABT dia bikin lagi,” katanya.

Ia menilai kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat, terutama karena pekerjaan dilakukan pada objek yang sama dan dalam tahun anggaran yang sama. Menurutnya, jika pekerjaan tersebut disatukan sejak awal, seharusnya dapat dilakukan melalui mekanisme lelang.

“Artinya apa? Itu menghindari lelang. Masyarakat mempertanyakan, kenapa tidak dibikin sekalian jadi satu? Kenapa di murni ada, di ABT ada?” ucapnya.

Ia menegaskan bahwa penganggaran berulang bisa dianggap wajar apabila dilakukan pada tahun yang berbeda. Namun, jika terjadi dalam satu tahun anggaran yang sama, hal itu dinilai janggal.

“Beda halnya kalau misalnya tahun 2025 dapat rehab, lalu 2026 dapat lagi. Ini kan satu tahun bersamaan,” katanya. (*/pan)