Ketua Komisi I DPRD Berau, Elita Herlina, meminta pemerintah daerah memastikan seluruh aspek pelayanan rumah sakit benar-benar siap sebelum fasilitas tersebut difungsikan secara penuh.

Menurut Elita, kehadiran RSUD baru menjadi harapan masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan yang lebih baik dan lebih memadai. Namun, ia menegaskan kesiapan tenaga medis maupun fasilitas penunjang harus menjadi prioritas utama sebelum operasional dilakukan secara menyeluruh.

“Jangan sampai masyarakat datang dengan harapan pelayanan lebih baik, tetapi ternyata masih banyak kebutuhan dasar yang belum siap,” ujarnya.

Ia menilai rumah sakit baru harus didukung sumber daya manusia yang cukup, mulai dari dokter spesialis, tenaga kesehatan, hingga petugas pelayanan lainnya. Selain itu, kelengkapan alat kesehatan dan sistem pelayanan juga harus dipastikan berjalan optimal.

Menurutnya, kesiapan tersebut penting agar pelayanan kepada masyarakat tidak mengalami kendala saat rumah sakit mulai beroperasi.

“Kalau memang ingin difungsikan, maka seluruh perangkat pendukungnya juga harus siap. Pelayanan kesehatan tidak bisa dilakukan setengah-setengah,” katanya.

Elita juga berharap keberadaan RSUD baru nantinya mampu membantu mengurangi beban pelayanan di RSUD dr Abdul Rivai yang selama ini menjadi rumah sakit rujukan utama di Berau.

Selain itu, ia meminta pemerintah daerah terus melakukan evaluasi terhadap kesiapan operasional rumah sakit agar pelayanan yang diberikan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.

“Kita tentu mendukung percepatan operasional RSUD baru, tetapi kualitas pelayanan tetap harus menjadi perhatian utama,” tuturnya.

Pemerintah Kabupaten Berau sendiri menargetkan operasional bertahap RSUD baru dilakukan setelah seluruh kesiapan fasilitas, tenaga medis, dan administrasi dinyatakan terpenuhi. (ADV).

Layanan kesehatan, menurut dewan, tidak cukup hanya ditopang oleh bangunan fisik, tetapi juga harus ditunjang sistem dan sumber daya yang siap digunakan.

Direncanakan Ketua komisi I DPRD, Elita Herlina, menilai percepatan peresmian tanpa kesiapan menyeluruh berpotensi menimbulkan kendala di lapangan, terutama dalam pelayanan pasien. Karena itu, aspek teknis seperti ketersediaan tenaga kesehatan, peralatan medis, hingga manajemen operasional perlu dipastikan lebih dulu.

“Rumah sakit ini akan langsung bersentuhan dengan masyarakat. Jadi yang utama bukan cepat diresmikan, tetapi kesiapan pelayanannya,” ujarnya, Senin (27/04/2026).

Selain tenaga medis, DPRD juga menyoroti pentingnya kelengkapan fasilitas pendukung, mulai dari ruang pelayanan, sistem administrasi, hingga sarana penunjang lainnya. Semua itu dinilai harus berjalan selaras agar tidak mengganggu proses pelayanan ketika rumah sakit mulai beroperasi.

Di sisi lain, dewan menegaskan bahwa pembangunan RSUD baru merupakan investasi besar daerah yang harus dimanfaatkan secara optimal. Oleh sebab itu, perencanaan operasional perlu dilakukan secara bertahap dan terukur, bukan sekadar mengejar target peresmian.

DPRD berharap pemerintah daerah dapat lebih cermat dalam mengambil keputusan, sehingga kehadiran rumah sakit baru benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Kabupaten Berau. (ADV/Pan).

]]> https://okegas.id/dprd-minta-peresmian-rsud-baru-tidak-dipaksakan/feed/ 0 https://okegas.id/percepatan-operasional-rsud-tanjung-dprd-minta-fasilitas-dan-nakes-segera-dilengkapi/ https://okegas.id/percepatan-operasional-rsud-tanjung-dprd-minta-fasilitas-dan-nakes-segera-dilengkapi/#respond Fri, 03 Apr 2026 13:26:10 +0000 https://okegas.id/?p=11930 OKEGAS.ID, Tanjung Redeb – Rencana percepatan operasional RSUD Tanjung di Kabupaten Berau terus didorong. Namun, kesiapan fasilitas dan tenaga kesehatan (nakes) diminta benar-benar diperhatikan agar pelayanan tidak berjalan setengah matang saat mulai dibuka.

Ketua Komisi I DPRD Berau, Elita Herlina menegaskan bahwa percepatan operasional rumah sakit tersebut harus diiringi dengan kesiapan menyeluruh, baik dari sisi sarana prasarana maupun sumber daya manusia.

“Kalau memang mau dipercepat, ya harus dipastikan dulu fasilitasnya lengkap dan tenaga kesehatannya juga siap. Jangan sampai dipaksakan tapi belum siap,” ujarnya.

Menurutnya, keberadaan RSUD Tanjung memiliki peran penting dalam meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat Berau. Namun, hal itu tidak boleh mengabaikan kualitas pelayanan yang akan diberikan kepada pasien.

Ia menilai, hingga saat ini masih ada sejumlah aspek yang perlu dibenahi, terutama terkait kelengkapan alat kesehatan dan tenaga medis yang akan bertugas di rumah sakit tersebut.

“Jangan sampai nanti masyarakat datang berobat, tapi pelayanannya belum maksimal karena fasilitas belum lengkap atau tenaga kesehatannya masih kurang,” katanya.

Selain itu, Elita juga menyoroti pentingnya perencanaan yang matang agar operasional RSUD tidak terkesan terburu-buru. Pemerintah daerah diminta memastikan seluruh tahapan telah dilalui dengan baik, termasuk aspek perizinan dan standar pelayanan.

“Ini menyangkut pelayanan publik. Jadi harus benar-benar dipersiapkan dengan matang, bukan sekadar mengejar target waktu,” tegasnya.

Ia berharap, dengan persiapan yang optimal, RSUD Tanjung dapat benar-benar menjadi solusi atas kebutuhan layanan kesehatan masyarakat Berau, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan yang selama ini masih terbatas.

“Kalau semua sudah siap, tentu kita semua mendukung. Karena ini untuk kepentingan masyarakat juga,” tutupnya. (ADV/*).

Ketua Komisi I DPRD Berau, Elita Herlina, menilai pendekatan yang selama ini diterapkan masih bersifat parsial dan belum menyentuh akar persoalan di masyarakat.

Menurut dia, stunting tidak bisa dipandang semata sebagai persoalan kekurangan gizi. Lebih dari itu, kondisi tersebut berkaitan erat dengan pola asuh keluarga, sanitasi lingkungan, hingga edukasi masyarakat.

“Pendekatan yang dilakukan belum menyasar akar masalah. Stunting bukan hanya soal gizi, tapi juga berkaitan dengan pola asuh, sanitasi, dan edukasi,” ujarnya.

Elita menegaskan, penanganan stunting membutuhkan langkah yang lebih komprehensif melalui integrasi lintas sektor. Ia mengingatkan agar program yang dijalankan tidak berhenti pada rutinitas administratif atau kegiatan seremonial semata.

“Harus ada inovasi dan integrasi program. Jangan sampai hanya bersifat administratif tanpa dampak nyata,” tegasnya.

Selain itu, DPRD juga menekankan pentingnya evaluasi berkala untuk mengukur efektivitas program. Dengan pemantauan yang konsisten, pemerintah daerah dinilai dapat mengetahui capaian sekaligus melakukan perbaikan secara tepat sasaran.

“Evaluasi harus dilakukan secara berkala agar ada perubahan signifikan dalam penanganan stunting,” katanya.

Ia menambahkan, keberhasilan menekan angka stunting merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan daerah. Karena itu, diperlukan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

“Ini menyangkut masa depan generasi Berau. Semua pihak harus bergerak bersama,” pungkasnya. (ADV/*).