Salah satu langkah nyata yang kini dijalankan yakni menjadikan Pulau Derawan sebagai percontohan (pilot project) penanganan sampah melalui sistem Tempat Pengolahan Sampah 3R (Reduce, Reuse, Recycle).

Wakil Bupati Berau, Gamalis, mengatakan keberadaan fasilitas TPS 3R di kawasan wisata unggulan tersebut menjadi kemajuan penting dalam sistem pengelolaan sampah, baik di tingkat daerah maupun nasional.

“Derawan ini sudah menjadi pilot project penanganan sampah TPS 3R. Ini bukan hanya kebanggaan, tapi juga bagaimana sampah di Berau bisa benar-benar terkelola dengan baik,” ujarnya.

Menurutnya, sebagai destinasi wisata yang dikenal hingga mancanegara, Pulau Derawan harus terbebas dari persoalan sampah. Kebersihan kawasan wisata, kata dia, menjadi faktor penting dalam menjaga citra pariwisata Berau di mata dunia.

Gamalis menilai, selama ini masyarakat masih memandang sampah hanya sebagai persoalan kebersihan semata. Padahal, jika dikelola dengan metode yang tepat, sampah memiliki potensi ekonomi yang cukup besar dan dapat memberikan manfaat tambahan bagi warga.

Karena itu, Pemkab Berau terus mendorong perubahan pola pikir masyarakat terhadap pengelolaan sampah, khususnya sampah plastik. Warga maupun wisatawan diimbau lebih bijak menggunakan produk sekali pakai yang berpotensi meningkatkan volume sampah di kawasan wisata.

Selain itu, komitmen Pemkab Berau dalam menjaga lingkungan juga mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk organisasi lingkungan dan perhatian dari sejumlah negara luar terhadap isu pengelolaan sampah di Derawan.

Dukungan tersebut dinilai menjadi motivasi bagi daerah untuk menghadirkan sistem pengelolaan sampah yang lebih modern, efektif, dan berkelanjutan.

“Harapannya, pengelolaan sampah ini bukan hanya menjaga lingkungan, tetapi juga bisa memberikan nilai tambah dan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” tutupnya. (ADV)

Menurutnya, pendidikan karakter menjadi bagian penting dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Karena itu, nilai-nilai kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab perlu ditanamkan kepada peserta didik sejak usia dini.

“Pendidikan antikorupsi ini penting agar anak-anak memiliki pemahaman tentang nilai kejujuran dan integritas sejak dini,” ujarnya.

Ia menilai, pembentukan karakter tidak cukup hanya dilakukan melalui pembelajaran akademik, tetapi juga harus dibangun melalui budaya di lingkungan sekolah maupun keluarga.

Gamalis berharap penerapan pendidikan antikorupsi dapat melibatkan seluruh pihak, mulai dari pemerintah, tenaga pendidik hingga orang tua, sehingga nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

“Ini menjadi langkah penting untuk membentuk generasi penerus yang memiliki moral, etika, dan tanggung jawab,” katanya.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau sendiri mendukung program pendidikan antikorupsi yang dicanangkan pemerintah pusat bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bagian dari penguatan pendidikan karakter di daerah. (ADV).

Penguatan jaringan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerataan akses internet hingga ke wilayah terluar Berau. Pemerintah daerah menilai kebutuhan layanan digital di kawasan pesisir terus meningkat, tidak hanya untuk sektor pemerintahan dan pendidikan, tetapi juga menopang aktivitas ekonomi masyarakat serta industri pariwisata.

“Kebutuhan internet di kawasan pesisir sekarang bukan lagi sekadar pelengkap, tetapi sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat maupun sektor wisata,” ujar Gamalis Wakil Bupati Berau.

Ia menjelaskan, tambahan bandwidth diharapkan mampu mengurangi gangguan koneksi yang selama ini kerap dikeluhkan masyarakat dan pelaku usaha wisata, khususnya di wilayah kepulauan.

“Ketika kunjungan wisata meningkat, penggunaan jaringan ikut melonjak. Karena itu kapasitas internet juga harus disiapkan lebih besar agar layanan tetap stabil,” katanya.

Selama ini, sejumlah wilayah wisata di Berau masih menghadapi persoalan koneksi internet yang tidak stabil. Di Maratua misalnya, gangguan jaringan disebut masih sering terjadi karena kapasitas jaringan yang terbatas dan kondisi geografis kepulauan.

Pemkab Berau juga disebut terus berupaya memperluas akses digital melalui pembangunan titik WiFi gratis serta dukungan perangkat internet berbasis satelit di beberapa wilayah blank spot.

“Pemerataan jaringan internet menjadi salah satu prioritas, supaya masyarakat di wilayah pesisir memiliki akses layanan digital yang sama dengan kawasan perkotaan,” ucapnya.

Selain mendukung aktivitas masyarakat, peningkatan bandwidth dinilai penting untuk menjaga kualitas layanan di destinasi wisata unggulan Berau. Pemerintah berharap konektivitas yang lebih baik dapat menunjang promosi wisata, pelayanan publik, hingga aktivitas pelaku UMKM di kawasan pesisir dan kepulauan.

“Kami ingin aktivitas ekonomi, pendidikan, sampai pelayanan publik di daerah terpencil tetap berjalan optimal dengan dukungan jaringan yang memadai,” pungkasnya. (ADV).

Kegiatan apresiasi tersebut dihadiri langsung Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dan Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto. Turut hadir Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait serta Direktur Utama Tempo Inti Media, Arif Zulkifli yang menjadi media partner kegiatan tersebut.

Bersama kepala daerah se-Kalimantan, Gamalis mengikuti rangkaian kegiatan yang diawali talkshow bertema pengendalian inflasi, penurunan pengangguran, pengentasan kemiskinan, dan creative finance.

Dalam sambutannya, Tito Karnavian menyampaikan bahwa pemberian apresiasi kepada pemerintah daerah berprestasi merupakan bagian dari fungsi pembinaan dan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional.

“Selain penghargaan, juga diberikan insentif daerah dengan nilai total hingga Rp1 triliun. Kemendagri membagi kegiatan dalam enam regional dan akan dilaksanakan tiga batch dalam satu tahun,” ungkap Tito.

Ia menegaskan, penilaian dilakukan secara objektif oleh tim juri dari Kemendagri, Tempo, serta berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sehingga tidak dapat diintervensi pihak mana pun.

“Penilaian dilakukan antarprovinsi, antarkabupaten, dan antarkota. Ini diharapkan menjadi pemicu sekaligus menciptakan iklim kompetitif antarpemerintah daerah,” ujarnya.

Tito juga menekankan pentingnya kehadiran langsung kepala daerah dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, apabila kepala daerah tidak hadir, maka penghargaan akan diberikan kepada daerah dengan peringkat berikutnya.

Sementara itu, Gamalis mengatakan kehadiran Pemerintah Kabupaten Berau dalam ajang tersebut merupakan bentuk keseriusan daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mempercepat pembangunan daerah.

“Kegiatan ini menjadi motivasi bagi daerah untuk terus berinovasi dan memperbaiki kinerja menjadi lebih baik lagi. Tentu ini menjadi motivasi bagi kita di daerah, khususnya di Kabupaten Berau untuk menjadi lebih baik ke depan,” ucapnya.

Ia menambahkan, forum yang diikuti seluruh kepala daerah se-Kalimantan itu juga menjadi momentum penting untuk saling bertukar pengalaman dan praktik terbaik antarwilayah dalam menghadapi tantangan pembangunan.

“Sinergi antarpemerintah daerah di Kalimantan harus semakin kuat untuk menghadapi berbagai tantangan pembangunan ke depan,” tandasnya. (ADV)

Dalam rapat tersebut, Pemkab Berau menilai bahwa rekomendasi yang disampaikan DPRD bukan sekadar agenda formal tahunan, melainkan menjadi rujukan penting dalam memperbaiki kinerja pemerintahan serta menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.

Wakil Bupati Berau, Gamalis, dalam sambutannya menyampaikan bahwa seluruh catatan dan masukan dari legislatif akan dijadikan bahan evaluasi guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program di masa mendatang.

“Rekomendasi ini menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pelaksanaan program ke depan,” ujarnya.

Pemkab Berau juga menegaskan bahwa keberhasilan program pembangunan tidak hanya diukur dari serapan anggaran, tetapi juga dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi akan difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan infrastruktur, serta penanganan berbagai isu strategis daerah.

Langkah tersebut sejalan dengan arah kebijakan pembangunan tahun 2026 yang menitikberatkan pada peningkatan pelayanan dasar, penguatan ekonomi masyarakat, dan reformasi birokrasi. Sejumlah prioritas pembangunan bahkan telah dirumuskan bersama DPRD sebagai bagian dari kesepakatan kebijakan anggaran daerah.

Selain itu, Pemkab Berau menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam memastikan setiap program berjalan optimal. Kolaborasi ini dinilai menjadi kunci agar rekomendasi DPRD tidak berhenti sebagai dokumen semata, melainkan dapat diimplementasikan dalam kebijakan konkret.

“Ke depan tantangan pembangunan semakin kompleks. Oleh karena itu, kami akan terus memperkuat komitmen untuk melakukan perbaikan, termasuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD,” tambahnya.

Di sisi lain, evaluasi yang dilakukan juga diarahkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, khususnya dalam hal transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program. Upaya ini diharapkan dapat menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Melalui tindak lanjut tersebut, Pemkab Berau berharap program pembangunan ke depan dapat lebih terarah serta mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat secara efektif. (ADV)

Wakil Bupati Berau, Gamalis, meninjau langsung booth Dinas Pariwisata Kabupaten Berau pada hari terakhir kegiatan tersebut. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan optimalisasi promosi berbagai potensi wisata unggulan yang ditampilkan kepada pengunjung berskala nasional.

Dalam pameran tersebut, Berau menampilkan beragam materi promosi, mulai dari destinasi unggulan hingga wisata bahari dan ekowisata yang menjadi andalan daerah. Beberapa destinasi ikonik seperti Kepulauan Derawan dan Pulau Kakaban turut diperkenalkan sebagai destinasi berkelas dunia dengan keunikan yang mampu menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara.

Gamalis mengapresiasi keikutsertaan aktif Dinas Pariwisata dalam ajang tersebut. Menurutnya, partisipasi ini merupakan langkah strategis untuk memperluas jangkauan promosi sekaligus memperkuat citra Berau sebagai destinasi wisata unggulan.

“Pemerintah daerah tentu sangat mendukung kegiatan seperti ini, karena selain menjadi sarana promosi, juga membuka ruang pembinaan dan peningkatan kapasitas,” ujarnya, Senin (27/04/2026).

Ia juga menekankan pentingnya inovasi dalam promosi pariwisata, termasuk pemanfaatan platform digital serta kolaborasi lintas sektor guna meningkatkan daya saing di tengah ketatnya persaingan destinasi wisata.

Pemerintah Kabupaten Berau berharap, keikutsertaan dalam ajang ini dapat mendorong peningkatan kunjungan wisatawan serta memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. (ADV)

Wakil Bupati Berau, Gamalis, bersama jajaran pemerintah daerah melakukan audiensi dengan pihak Telkom Regional IV Kalimantan di Balikpapan, Kamis (16/04/2026) lalu.

Melalui pertemuan tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Berau Dedy Okto Nooryanto, Asisten III Maulidiyah, serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Didi Rahmadi.

Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut atas keluhan masyarakat, khususnya di kawasan wisata seperti Pulau Derawan, yang masih mengalami keterbatasan akses jaringan.

“Tahun 2026 hingga pertengahan April ini kunjungan wisatawan ke Berau mencapai 201.852. Kami berharap ke depan ini semakin meningkat,” ujar Gamalis.

Namun, tingginya angka kunjungan tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan kualitas layanan telekomunikasi. Pada momen puncak kunjungan wisatawan, gangguan sinyal masih kerap terjadi.

Gamalis menegaskan, dukungan dari Telkom sangat dibutuhkan untuk memperkuat infrastruktur jaringan, termasuk memperluas cakupan layanan agar tetap stabil.

“Ini menjadi tantangan bagi kami di daerah, untuk memberikan pelayanan terbaik kepada wisatawan, termasuk pemenuhan jaringan telekomunikasi ini,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan Telkom dalam mendorong percepatan transformasi digital, tidak hanya di kawasan wisata, tetapi juga untuk menjangkau seluruh wilayah Berau.

Saat ini, layanan telekomunikasi diharapkan dapat menjangkau 13 kecamatan, 100 kampung, dan 10 kelurahan di Kabupaten Berau.

“Layanan telekomunikasi ini menjadi penggerak perekonomian, oleh karena itu kami memandang penting untuk mendorong percepatan transformasi digital melalui sinergi yang kuat antara Pemkab Berau dan Telkom,” pungkasnya. (*/Pan/ADV)

Agenda tersebut menjadi bagian dari mekanisme evaluasi atas kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran.

Rapat ini dipimpin oleh Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto. Hadir dalam kesempatan itu Wakil Bupati Berau, Gamalis, jajaran anggota dewan, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).

Dalam keterangannya Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto menyampaikan bahwa bahwa LKPJ merupakan dokumen yang harus dipenuhi oleh kepala

daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua. “Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi,” ujarnya kepada para tamu undangan.

Lebih lanjut, Dalam penyampaian LKPJ tahun anggaran 2025 dibacakan oleh Wakil Bupati, Gamalis memaparkan sejumlah arah pembangunan Kabupaten Berau sepanjang 2025 difokuskan pada penguatan ekonomi kerakyatan serta peningkatan daya saing investasi. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan visi pembangunan daerah yang menitikberatkan pada kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Dari sisi fiskal, pemerintah daerah mencatat realisasi pendapatan mencapai Rp5,07 triliun atau 94,57 persen dari target yang ditetapkan. Sementara itu, belanja daerah terealisasi sebesar Rp5,47 triliun atau 90,66 persen dari pagu anggaran.

Selain itu, sejumlah indikator makro pembangunan menunjukkan tren positif. Tingkat kemiskinan berhasil ditekan dari 5,08 persen pada 2024 menjadi 4,44 persen pada 2025. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga mengalami peningkatan, dari 77,17 menjadi 77,72.

Namun, capaian tersebut tidak sepenuhnya berjalan seiring dengan kinerja ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi Berau pada 2025 tercatat melambat menjadi 2,48 persen, turun signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 7,28 persen. Perlambatan ini disebut dipengaruhi oleh kontraksi pada sektor pertambangan yang masih menjadi penopang utama perekonomian daerah.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga menyoroti kemajuan dalam bidang digitalisasi layanan publik. Hingga akhir 2025, sebanyak 1.000 titik WiFi gratis telah terpasang di berbagai kampung sebagai bagian dari penguatan sistem pelayanan berbasis elektronik.

Sepanjang tahun yang sama, Pemerintah Kabupaten Berau juga meraih sejumlah penghargaan, antara lain opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, capaian dalam reformasi birokrasi, serta apresiasi di sektor pariwisata, UMKM, dan pelayanan publik.

Menutup penyampaiannya, Gamalis menyerahkan sepenuhnya proses pembahasan dan evaluasi LKPJ kepada DPRD Berau. Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat sinergi dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.

“Evaluasi dari DPRD menjadi bagian penting untuk perbaikan kinerja ke depan,” tutupnya. (ADV/Pan).