Anggota DPRD Berau, Gideon Andris, mengatakan program CSR seharusnya benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan, bukan hanya bersifat formalitas atau kegiatan seremonial semata.

Menurut dia, keterbukaan data terkait penyaluran CSR penting dilakukan agar masyarakat maupun pemerintah dapat mengetahui bentuk program yang dijalankan serta pihak-pihak yang menerima manfaatnya.

“Program CSR harus jelas arahnya, siapa penerimanya, di wilayah mana dijalankan, dan dampaknya seperti apa bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia menilai selama ini masih ada laporan CSR perusahaan yang bersifat umum dan belum menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan. Karena itu, DPRD meminta perusahaan lebih terbuka dalam menyampaikan data maupun realisasi program yang telah dijalankan.

Selain itu, Gideon juga menekankan pentingnya pemerataan bantuan, khususnya bagi masyarakat yang berada di kawasan sekitar aktivitas tambang. Menurutnya, masyarakat terdampak langsung harus menjadi prioritas utama dalam penyaluran program CSR.

“Jangan sampai ada masyarakat di sekitar perusahaan yang justru tidak merasakan manfaat keberadaan investasi tersebut,” katanya.

Ia menambahkan, program CSR sebaiknya tidak hanya fokus pada bantuan jangka pendek, tetapi juga diarahkan pada program pemberdayaan masyarakat seperti pendidikan, pelatihan keterampilan, pengembangan UMKM, hingga peningkatan ekonomi warga.

DPRD Berau juga mendorong adanya evaluasi rutin terhadap pelaksanaan CSR perusahaan agar manfaatnya dapat benar-benar dirasakan masyarakat secara berkelanjutan.

“Kita ingin program CSR ini benar-benar memberi dampak nyata untuk masyarakat dan mendukung pembangunan daerah,” tuturnya. (ADV).

Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi II DPRD Berau menilai, Gideon Adris yang menilai penerapan portal elektronik memang memiliki tujuan baik untuk meningkatkan transparansi retribusi. Namun, kebijakan tersebut dinilai belum siap diterapkan di lapangan.

“Kami tidak menolak digitalisasi, tetapi penerapannya harus tepat dan tidak memberatkan pedagang maupun pembeli,” ujarnya.

Ia menegaskan, kondisi di pasar tradisional memiliki karakteristik berbeda dengan pusat perbelanjaan modern. Karena itu, kebijakan yang diterapkan harus menyesuaikan dengan kondisi riil di lapangan.

“Pasar tradisional itu mengutamakan kemudahan dan kecepatan transaksi. Kalau justru memperlambat, tentu akan berdampak pada aktivitas jual beli,” katanya.

DPRD juga menyoroti dampak langsung yang dirasakan pedagang, mulai dari berkurangnya jumlah pengunjung hingga penurunan omzet.

“Kalau pembeli merasa sulit masuk atau harus antre, mereka bisa saja beralih ke tempat lain. Ini yang harus jadi perhatian,” tegasnya.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu membuka ruang dialog yang lebih luas dengan pedagang sebelum mengambil kebijakan lanjutan.

“Jangan sampai kebijakan dibuat tanpa mendengar suara pelaku usaha di lapangan. Mereka yang merasakan langsung dampaknya,” ujarnya.

Gideon juga meminta agar evaluasi dilakukan secara menyeluruh, termasuk dari sisi teknis, kesiapan sistem, hingga efektivitas penerapan di lapangan.

“Evaluasi ini penting. Kalau memang belum siap, lebih baik diperbaiki dulu daripada dipaksakan,” katanya.

DPRD menegaskan, tujuan utama kebijakan daerah seharusnya tidak hanya mengejar peningkatan pendapatan, tetapi juga menjaga keberlangsungan usaha masyarakat kecil.

“Jangan sampai niat meningkatkan PAD justru mengorbankan pedagang kecil. Ini yang harus dijaga keseimbangannya,” pungkasnya. (ADV/Pan).