“Semoga momentum Idul Adha menjadi pengingat untuk terus menanamkan keikhlasan, kepedulian, dan semangat berbagi kepada sesama.” ujarnya, Selasa (26/5/2026).

“Taqabbalallahu minna wa minkum, semangat berkurban dan Semangat Berbagi,” tutupnya. (ADV).

Anggota komisi I DPRD Berau, H. Nurung, mengingatkan agar kebijakan penghematan anggaran tidak dijadikan alasan untuk mengurangi perhatian terhadap sektor pendidikan, khususnya program beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa Berau.

Menurut dia, beasiswa merupakan salah satu program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat dan memiliki dampak jangka panjang terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah.

“Jangan sampai efisiensi anggaran justru membuat program pendidikan terabaikan,” ujarnya.

Nurung menilai Pemda Berau perlu melakukan penyesuaian anggaran secara selektif dengan tetap mempertahankan program yang menyangkut kepentingan masyarakat luas, terutama pendidikan dan kesehatan.

Ia mengatakan, keberlangsungan program beasiswa sangat penting bagi mahasiswa Berau yang sedang menempuh pendidikan, baik di dalam maupun luar daerah. Karena itu, pemerintah diminta memastikan program tersebut tetap berjalan meski kemampuan fiskal daerah mengalami tekanan.

Selain itu, ia juga meminta pengelolaan beasiswa dilakukan secara transparan dan tepat sasaran agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia harus menjadi perhatian utama pemerintah daerah di tengah tantangan efisiensi anggaran saat ini.

“Pendidikan ini investasi jangka panjang daerah. Jadi harus tetap menjadi prioritas,” pintanya. (ADV).

Menurut Nurung, persoalan hunian yang belum memadai masih ditemukan di sejumlah wilayah pesisir dan kampung terpencil. Kondisi tersebut dinilai perlu segera mendapat penanganan, mengingat rumah layak menjadi kebutuhan dasar masyarakat.

“Masih ada warga yang tinggal di rumah dengan kondisi memprihatinkan. Pemerintah harus hadir untuk memastikan masyarakat mendapatkan tempat tinggal yang layak,” ujarnya.

Ia mengatakan, program RLH seharusnya menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Terlebih, Berau memiliki potensi pendapatan daerah yang cukup besar dari sektor sumber daya alam.

“Jangan sampai daerah kita kaya sumber daya, tetapi masih ada masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak. Ini perlu menjadi perhatian serius,” katanya.

Nurung menilai, bantuan perbaikan rumah tidak hanya berdampak pada kondisi fisik bangunan, tetapi juga berpengaruh terhadap kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, ia berharap alokasi anggaran program RLH dapat ditingkatkan dan disalurkan secara tepat sasaran.

Selain penambahan kuota, ia juga mendorong pemerintah daerah melakukan pendataan yang lebih akurat terhadap warga penerima bantuan. Menurutnya, validasi data penting agar program benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.

“Pendataan harus diperkuat supaya bantuan tidak salah sasaran. Warga yang memang membutuhkan harus diprioritaskan,” ucapnya.

Ia juga meminta adanya sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah kampung, dan instansi terkait agar penanganan rumah tidak layak huni dapat dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, khususnya di wilayah pesisir yang masih membutuhkan perhatian pembangunan. (ADV)