Anggota Komisi III DPRD Berau, Sa’ga, mengingatkan pemerintah daerah agar tidak berhenti pada seremoni peresmian semata. Menurutnya, pembangunan fisik yang telah menyerap anggaran pemerintah harus diikuti dengan pemenuhan sarana penunjang yang memadai agar fasilitas tersebut benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

“Awal tahun ini TPS3R di Derawan sudah diresmikan. Jangan sampai setelah itu justru terkendala karena fasilitas pendukungnya belum lengkap,” ujarnya.

Sa’ga merinci sejumlah kebutuhan operasional yang dinilai mendesak untuk segera dipenuhi, mulai dari alat pengolahan sampah, mesin pendukung, hingga sarana pengangkutan. Tanpa kelengkapan tersebut, sistem pengelolaan sampah di pulau yang menjadi magnet wisatawan itu dinilai tidak akan berjalan optimal meski gedungnya telah berdiri.

Ia mengungkapkan, persoalan ini sebenarnya telah disampaikan langsung kepada pemerintah kampung saat kunjungan kerja beberapa waktu lalu. DPRD, kata Sa’ga, ingin memastikan bahwa fasilitas yang sudah dibangun dengan uang rakyat tidak berakhir mangkrak hanya karena minimnya dukungan operasional di lapangan.

“Kami sudah menyampaikan agar fasilitas pendukung itu segera dipenuhi supaya TPS3R bisa benar-benar difungsikan,” katanya.

Bagi Sa’ga, persoalan ini bukan sekadar urusan teknis pengelolaan sampah. Lebih dari itu, ini menyangkut komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan Pulau Derawan sebuah destinasi wisata yang reputasinya sangat bergantung pada kondisi alam dan lingkungan yang terjaga.

Ia mendorong dinas terkait untuk segera mengambil langkah konkret agar TPS3R Derawan dapat beroperasi penuh dan memberikan manfaat nyata, baik bagi masyarakat setempat maupun bagi kelangsungan ekosistem di salah satu pulau paling ikonik di Kalimantan Timur itu. (ADV).

Menurut Saga, praktik yang kerap disebut sebagai “haji mumpung” masih sering terjadi di kawasan Kepulauan Derawan, Biduk-Biduk, dan sekitarnya. Pelaku usaha penginapan dinilai kerap menaikkan harga secara signifikan pada hari libur panjang atau musim kunjungan wisata.

“Jadi saya minta kepada dinas dan OPD-OPD terkait untuk segera membuat regulasi penerapan harga standar pada usaha-usaha penginapan di sini,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, di lapangan kerap ditemukan tarif penginapan yang melonjak hingga dua kali lipat dari harga normal.

“Karena di lapangan sering ada penginapan yang hari biasa harganya Rp300 ribu menjadi Rp600 ribu, dua kali lipat dari harga biasanya,” paparnya.

Saga menilai kondisi ini berpotensi merugikan wisatawan dan mencoreng citra pariwisata Berau. Karena itu, ia mendorong adanya kerja sama lintas organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memastikan pengawasan dan penetapan harga dapat berjalan efektif.

Menurutnya, kenyamanan dan kepuasan wisatawan harus menjadi prioritas agar mereka memiliki pengalaman positif dan terdorong untuk kembali berkunjung.

“Percuma destinasi wisata kita menarik kalau praktik-praktik seperti ini masih terjadi. Bagaimana orang mau datang berkunjung kalau di lapangan saja seperti ini,” katanya.

Lebih lanjut, DPRD Berau berharap pemerintah daerah dapat segera merumuskan solusi konkret, salah satunya melalui penetapan Standar Harga Tertinggi (SHT) bagi penginapan dengan klasifikasi yang disesuaikan berdasarkan jenis dan fasilitas.

Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan perlindungan konsumen, sekaligus memastikan keberlanjutan sektor pariwisata di Kabupaten Berau. (ADV/Pan).