Fakta tersebut diungkap oleh Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Berau, Rudi P. Mangunsong, yang mengaku menemukan anomali tersebut setelah turun langsung ke lapangan dan mengunjungi sekitar 70 hingga 80 persen kampung yang ada di Berau.

“Ada kampung yang di tengah ring satu tambang, itu BUMK-nya mati,” ujar.

Dari sekitar 100 kampung di Berau, masing-masing memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda. Namun yang paling menggelitik bagi Rudi adalah kontras yang mencolok antara kampung yang secara geografis berada di jantung kawasan tambang dengan kampung-kampung terpencil yang justru menunjukkan semangat lebih besar untuk maju.

“Harusnya kan ini BUMK-nya hidup gitu loh. Nah, ada kampung yang tidak punya papan atas (tidak dekat dengan perusahaan, jauh dari kota), justru dia punya semangat untuk maju,” tuturnya.

Rudi menilai kondisi ini seharusnya tidak terjadi. Kampung di lingkar tambang semestinya memiliki akses yang lebih besar untuk menghidupkan perekonomian lokal, misalnya melalui sistem rantai pasok atau kemitraan langsung dengan perusahaan.

Untuk mengurai persoalan ini, DPRD Berau tengah mendorong optimalisasi sejumlah peraturan daerah, salah satunya terkait pengelolaan perkebunan berkelanjutan. Dalam aturan tersebut, perusahaan diwajibkan memberikan porsi pemanfaatan limbah bernilai ekonomis kepada masyarakat lokal melalui BUMK bukan dialihkan ke pihak luar daerah.

“Di perkebunan sawit itu kan ada limbah-limbah yang punya nilai ekonomi. Kenapa sih harus orang Surabaya atau orang Samarinda yang ambil cangkangnya atau aspalnya? Kita berikan seluas-luasnya kepada BUMK,” tegas Rudi.

Namun perjalanan menuju tujuan mulia itu tidak selalu mulus. Rudi mengungkap adanya hambatan tak terduga regulasi yang dirancang untuk melindungi ekonomi kampung justru pernah diprotes oleh warga kampung itu sendiri. Ia mensinyalir di balik penolakan tersebut terdapat kepentingan oknum aparat kampung yang selama ini menikmati jalur pribadi ke perusahaan dan merasa terganggu dengan sistem baru yang lebih transparan.

“Ternyata yang masuk ke perusahaan itu adalah aparat-aparat kampung yang main di belakang itu adalah mereka-mereka yang secara personal punya way khusus masuk ke perusahaan,” ungkapnya.

Ke depan, Rudi berharap sinergi antara pemerintah pusat, penguatan koperasi, serta pendampingan konsisten dari DPRD dapat mendorong BUMK di Berau tumbuh mandiri  tidak lagi bergantung pada kucuran dana semata, melainkan mampu mengelola asetnya sendiri demi kesejahteraan masyarakat luas di seluruh pelosok Kabupaten Berau. (ADV).

Ketua Komisi I DPRD Berau, Elita Herlina, meminta pemerintah daerah memastikan seluruh aspek pelayanan rumah sakit benar-benar siap sebelum fasilitas tersebut difungsikan secara penuh.

Menurut Elita, kehadiran RSUD baru menjadi harapan masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan yang lebih baik dan lebih memadai. Namun, ia menegaskan kesiapan tenaga medis maupun fasilitas penunjang harus menjadi prioritas utama sebelum operasional dilakukan secara menyeluruh.

“Jangan sampai masyarakat datang dengan harapan pelayanan lebih baik, tetapi ternyata masih banyak kebutuhan dasar yang belum siap,” ujarnya.

Ia menilai rumah sakit baru harus didukung sumber daya manusia yang cukup, mulai dari dokter spesialis, tenaga kesehatan, hingga petugas pelayanan lainnya. Selain itu, kelengkapan alat kesehatan dan sistem pelayanan juga harus dipastikan berjalan optimal.

Menurutnya, kesiapan tersebut penting agar pelayanan kepada masyarakat tidak mengalami kendala saat rumah sakit mulai beroperasi.

“Kalau memang ingin difungsikan, maka seluruh perangkat pendukungnya juga harus siap. Pelayanan kesehatan tidak bisa dilakukan setengah-setengah,” katanya.

Elita juga berharap keberadaan RSUD baru nantinya mampu membantu mengurangi beban pelayanan di RSUD dr Abdul Rivai yang selama ini menjadi rumah sakit rujukan utama di Berau.

Selain itu, ia meminta pemerintah daerah terus melakukan evaluasi terhadap kesiapan operasional rumah sakit agar pelayanan yang diberikan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.

“Kita tentu mendukung percepatan operasional RSUD baru, tetapi kualitas pelayanan tetap harus menjadi perhatian utama,” tuturnya.

Pemerintah Kabupaten Berau sendiri menargetkan operasional bertahap RSUD baru dilakukan setelah seluruh kesiapan fasilitas, tenaga medis, dan administrasi dinyatakan terpenuhi. (ADV).

Layanan kesehatan, menurut dewan, tidak cukup hanya ditopang oleh bangunan fisik, tetapi juga harus ditunjang sistem dan sumber daya yang siap digunakan.

Direncanakan Ketua komisi I DPRD, Elita Herlina, menilai percepatan peresmian tanpa kesiapan menyeluruh berpotensi menimbulkan kendala di lapangan, terutama dalam pelayanan pasien. Karena itu, aspek teknis seperti ketersediaan tenaga kesehatan, peralatan medis, hingga manajemen operasional perlu dipastikan lebih dulu.

“Rumah sakit ini akan langsung bersentuhan dengan masyarakat. Jadi yang utama bukan cepat diresmikan, tetapi kesiapan pelayanannya,” ujarnya, Senin (27/04/2026).

Selain tenaga medis, DPRD juga menyoroti pentingnya kelengkapan fasilitas pendukung, mulai dari ruang pelayanan, sistem administrasi, hingga sarana penunjang lainnya. Semua itu dinilai harus berjalan selaras agar tidak mengganggu proses pelayanan ketika rumah sakit mulai beroperasi.

Di sisi lain, dewan menegaskan bahwa pembangunan RSUD baru merupakan investasi besar daerah yang harus dimanfaatkan secara optimal. Oleh sebab itu, perencanaan operasional perlu dilakukan secara bertahap dan terukur, bukan sekadar mengejar target peresmian.

DPRD berharap pemerintah daerah dapat lebih cermat dalam mengambil keputusan, sehingga kehadiran rumah sakit baru benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Kabupaten Berau. (ADV/Pan).

]]> https://okegas.id/dprd-minta-peresmian-rsud-baru-tidak-dipaksakan/feed/ 0 https://okegas.id/percepatan-operasional-rsud-tanjung-dprd-minta-fasilitas-dan-nakes-segera-dilengkapi/ https://okegas.id/percepatan-operasional-rsud-tanjung-dprd-minta-fasilitas-dan-nakes-segera-dilengkapi/#respond Fri, 03 Apr 2026 13:26:10 +0000 https://okegas.id/?p=11930 OKEGAS.ID, Tanjung Redeb – Rencana percepatan operasional RSUD Tanjung di Kabupaten Berau terus didorong. Namun, kesiapan fasilitas dan tenaga kesehatan (nakes) diminta benar-benar diperhatikan agar pelayanan tidak berjalan setengah matang saat mulai dibuka.

Ketua Komisi I DPRD Berau, Elita Herlina menegaskan bahwa percepatan operasional rumah sakit tersebut harus diiringi dengan kesiapan menyeluruh, baik dari sisi sarana prasarana maupun sumber daya manusia.

“Kalau memang mau dipercepat, ya harus dipastikan dulu fasilitasnya lengkap dan tenaga kesehatannya juga siap. Jangan sampai dipaksakan tapi belum siap,” ujarnya.

Menurutnya, keberadaan RSUD Tanjung memiliki peran penting dalam meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat Berau. Namun, hal itu tidak boleh mengabaikan kualitas pelayanan yang akan diberikan kepada pasien.

Ia menilai, hingga saat ini masih ada sejumlah aspek yang perlu dibenahi, terutama terkait kelengkapan alat kesehatan dan tenaga medis yang akan bertugas di rumah sakit tersebut.

“Jangan sampai nanti masyarakat datang berobat, tapi pelayanannya belum maksimal karena fasilitas belum lengkap atau tenaga kesehatannya masih kurang,” katanya.

Selain itu, Elita juga menyoroti pentingnya perencanaan yang matang agar operasional RSUD tidak terkesan terburu-buru. Pemerintah daerah diminta memastikan seluruh tahapan telah dilalui dengan baik, termasuk aspek perizinan dan standar pelayanan.

“Ini menyangkut pelayanan publik. Jadi harus benar-benar dipersiapkan dengan matang, bukan sekadar mengejar target waktu,” tegasnya.

Ia berharap, dengan persiapan yang optimal, RSUD Tanjung dapat benar-benar menjadi solusi atas kebutuhan layanan kesehatan masyarakat Berau, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan yang selama ini masih terbatas.

“Kalau semua sudah siap, tentu kita semua mendukung. Karena ini untuk kepentingan masyarakat juga,” tutupnya. (ADV/*).