Upaya itu difokuskan pada penguatan infrastruktur air, mengingat sektor pertanian dinilai sangat rentan terhadap kekeringan. Pemerintah daerah menilai ketersediaan air menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan produksi padi di Berau.

Sejumlah langkah strategis telah disiapkan, mulai dari pembangunan dan optimalisasi jaringan irigasi hingga pemanfaatan teknologi pengairan seperti sistem perpompaan dan embung. Selain itu, pemeliharaan jaringan irigasi yang sudah ada juga menjadi perhatian agar distribusi air tetap berjalan optimal.

Kepala Dinas DTPHP Berau, Lita Handini, menyebut bahwa upaya ini merupakan bagian dari strategi menyelamatkan lahan pertanian dari risiko kekeringan ekstrem.

“Ketersediaan sumber air menjadi hal utama untuk menyelamatkan lahan pertanian kita di Berau ini,” ujarnya.

Fokus penanganan diarahkan pada sejumlah wilayah yang memiliki potensi pertanian besar sekaligus rentan terdampak El Nino, seperti Kecamatan Teluk Bayur, Gunung Tabur, Tabalar, dan Sambaliung.

Selain langkah di tingkat daerah, Pemkab Berau juga telah mengajukan dukungan kepada pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pengairan. Bantuan tersebut diharapkan dapat terealisasi sebelum puncak musim kemarau tiba.

“Evaluasi sumber air menjadi hal yang tidak bisa ditawar-tawar. Ini menyangkut keberlangsungan produksi pertanian kita,” bilangnya.

Dengan berbagai upaya tersebut, pemerintah optimistis dampak El Nino terhadap sektor pertanian dapat ditekan, sehingga produksi pangan tetap terjaga dan kesejahteraan petani tidak terganggu. (*/Pan).

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (DTPHP) Berau, Lita Handini, mengungkapkan bahwa laju alih fungsi lahan yang cukup cepat menjadi tantangan utama dalam menjaga ketersediaan lahan produktif.

“Perubahan lahan itu cepat, sehingga kami berupaya menyiapkan lahan yang lebih luas dan layak agar tidak terdegradasi atau dialihfungsikan, terutama untuk kepentingan non-pangan,” ujarnya, Rabu (15/04/2026).

Sebagai upaya konkret, Pemkab Berau mengusulkan lebih dari 3.200 hektare lahan basah untuk dijadikan cadangan pangan hingga 10 tahun ke depan. Lahan tersebut akan dimasukkan dalam skema Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) serta diintegrasikan ke dalam rencana tata ruang wilayah.

Dengan status LP2B, lahan tersebut akan memiliki perlindungan hukum yang kuat dan tidak dapat dialihfungsikan untuk kepentingan lain. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) pun diminta memiliki komitmen yang sama dalam menjaga keberlangsungan kawasan tersebut.

“Jika sudah masuk dalam LP2B, maka tidak bisa digunakan untuk kepentingan lain. Semua OPD harus memiliki komitmen yang sama untuk menjaga lahan ini sebagai cadangan pangan,” jelasnya.

Beberapa wilayah yang diusulkan sebagai lahan basah untuk pengembangan padi sawah meliputi Merancang, Buyung-Buyung, Labanan, Pesuk, serta sejumlah kawasan di Talisayan yang dinilai memiliki potensi besar.
Selain lahan basah, Pemkab Berau juga menyiapkan cadangan lahan kering seluas lebih dari 11.000 hektare untuk pengembangan komoditas jagung.

Saat ini, luas lahan sawah di Berau mencapai sekitar 3.000 hektare. Pemerintah daerah terus mendorong peningkatan produksi melalui program cetak sawah baru, termasuk realisasi sebelumnya seluas 425 hektare.

Pada tahun 2026, direncanakan penambahan cetak sawah baru seluas 1.300 hektare. Upaya optimalisasi juga dilakukan dengan mengaktifkan kembali lahan-lahan yang sebelumnya tidak dimanfaatkan.

Melalui berbagai langkah tersebut, Pemkab Berau optimistis ketahanan pangan daerah dapat semakin kuat dan berkelanjutan di tengah tantangan alih fungsi lahan yang terus terjadi. (*/itn)

Kepala Disbun Berau, Lita Handini, mengatakan bahwa selama kurang lebih satu dekade terakhir pemerintah daerah tidak lagi memberikan bantuan langsung dalam bentuk subsidi peremajaan tanaman perkebunan, termasuk sawit. Akibatnya, kegiatan peremajaan kebun sawit lebih banyak dilakukan oleh petani secara swadaya.

“Subsidi peremajaan sawit dari daerah memang tidak ada, sehingga petani harus mandiri. Namun, ada peluang melalui dana BPDP yang bisa diakses, tentu dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku,” ujar Lita.

Menurutnya, dana dari BPDP ditujukan untuk mendukung peremajaan tanaman perkebunan rakyat, termasuk sawit. Program tersebut juga terbuka bagi komoditas lain seperti kakao, asalkan memenuhi kriteria administrasi dan teknis yang ditetapkan.

Program peremajaan sawit rakyat melalui BPDP merupakan bagian dari upaya nasional untuk meningkatkan produktivitas kebun dan kesejahteraan petani. Dana ini berasal dari pungutan ekspor minyak sawit mentah (CPO) yang dikelola dalam skema peremajaan untuk pekebun rakyat, dengan besaran bantuan tertentu per hektare sesuai aturan BPDP.

Meski demikian, Lita mengakui bahwa tidak semua petani mengetahui mekanisme pengajuan atau syarat yang harus dipenuhi untuk mengakses dana tersebut, sehingga dibutuhkan pendampingan agar peluang pendanaan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pekebun di Berau. (*/pan).