Anggota DPRD Kabupaten Berau, Ichsan Rapi, mengungkapkan adanya indikasi pergeseran batas wilayah yang mengakibatkan Berau kehilangan lahan hingga kurang lebih 60 ribu hektare.

Berdasarkan ketentuan yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2022, Ichsan menyebut terdapat pergeseran garis batas sejauh lima hingga tujuh kilometer ke arah wilayah Berau. Jika benar terjadi, pergeseran sebesar itu berpotensi menyebabkan Berau kehilangan puluhan ribu hektare wilayah secara administratif.

Politisi Gerindra itu mengaku terkejut saat mendapatkan informasi tersebut. Lebih mengkhawatirkan, ia menduga masyarakat yang bermukim di kawasan perbatasan pun kemungkinan besar tidak mengetahui adanya perubahan batas wilayah yang cukup signifikan itu.

“Luar biasa masyarakat kita yang ada di situ yang gak tahu mungkin mereka,” kata Daeng Iccank dalam rapat.

Ia mempertanyakan minimnya informasi yang diterima DPRD maupun warga terkait persoalan tersebut. Menurutnya, apabila pergeseran wilayah hingga puluhan ribu hektare itu benar terjadi, pemerintah daerah seharusnya sudah melakukan sosialisasi secara terbuka jauh sebelum ini.

“Berarti dari pemerintah kabupaten tidak ada sosialisasi ke sana. Kami saja DPRD Berau tidak tahu kalau wilayah kita itu hilang sekitar 60 ribu hektare, itu kenapa,” ujarnya.

Ichsan menegaskan bahwa persoalan tapal batas bukan semata-mata urusan administratif. Lebih dari itu, persoalan ini menyangkut kedaulatan daerah, kepastian wilayah kelola, administrasi kependudukan, potensi sumber daya alam, hingga perlindungan hak masyarakat yang selama ini hidup dan beraktivitas di kawasan perbatasan.

“Pemerintah kabupaten wajib menjelaskan secara jujur, bagaimana konsekuensi bagi kita melepas 60 ribu hektare lahan tersebut, bagi masa depan masyarakat kita,” tegasnya.

Ia menilai keterbukaan informasi dari pemerintah daerah sangat mendesak agar tidak muncul kebingungan di tengah masyarakat, terutama mereka yang tinggal di wilayah yang terdampak langsung oleh perubahan tapal batas tersebut.

Lebih lanjut, Ichsan berharap pemerintah daerah segera memberikan penjelasan menyeluruh mengenai dasar hukum, proses, dan dampak nyata dari perubahan batas wilayah itu kepada publik. (ADV/Pan).

Menurut Ichsan, sebuah rumah sakit setidaknya harus memenuhi tiga indikator utama layanan, yakni rawat inap, rawat jalan, dan Instalasi Gawat Darurat (IGD). Ketiga aspek ini, kata dia, menjadi tolok ukur dasar sebelum fasilitas kesehatan dapat dioperasikan secara optimal.

“Jangan sampai dibuka, tetapi belum siap secara layanan. Ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat,” ujarnya.

Selain aspek layanan, ia juga menyoroti kesiapan sumber daya manusia (SDM), khususnya tenaga kesehatan. Ia mengingatkan agar proses perekrutan maupun penempatan tenaga medis dilakukan secara matang, sehingga tidak mengganggu pelayanan di fasilitas kesehatan lain, seperti puskesmas.

Ichsan mengungkapkan kekhawatiran terkait ketersediaan anggaran untuk mendukung operasional rumah sakit baru tersebut. Ia mempertanyakan apakah alokasi dana, termasuk untuk perekrutan tenaga pendukung seperti petugas keamanan dan kebersihan, telah disiapkan secara memadai.

“Kalau anggarannya belum jelas, ini akan membingungkan. Jangan sampai gaji masih di tempat lama, tetapi tenaga sudah dipindahkan,” katanya.

Di sisi lain, aspek regulasi juga menjadi perhatian. Ia menilai perlu ada kejelasan terkait dasar hukum, termasuk surat keputusan (SK) dan dokumen perencanaan anggaran, seperti Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2026, yang secara spesifik mengakomodasi operasional rumah sakit baru.

Sementara itu, Pemerintah Daerah (Pemda) sebelumnya menyatakan bahwa rumah sakit tersebut direncanakan mulai beroperasi setelah Lebaran tahun 2026. Namun, Ichsan mengingatkan bahwa pembukaan fasilitas kesehatan tidak bisa disamakan dengan usaha lain yang dapat berjalan secara bertahap.

“Rumah sakit itu bukan seperti membuka usaha biasa. Harus benar-benar siap, baik dari sisi layanan, SDM, maupun fasilitas,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya kelengkapan administrasi dan operasional sebelum rumah sakit dibuka. Tanpa kesiapan yang memadai, menurut dia, keberadaan rumah sakit dikhawatirkan tidak memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

“Kalau tidak siap, justru akan mengecewakan masyarakat,” kata Ichsan.

Lanjut dia, berharap Pemda dapat memastikan seluruh indikator kesiapan terpenuhi sebelum rumah sakit mulai beroperasi. Dengan demikian, layanan kesehatan yang diberikan dapat berjalan maksimal dan memenuhi harapan masyarakat. (ADV/Pan).