Menurut Nurung, peringatan Hari Buruh tidak hanya bersifat seremonial, tetapi harus menjadi refleksi bersama bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk memastikan perlindungan terhadap pekerja berjalan optimal.

“Selamat Hari Buruh untuk seluruh pekerja di Berau. Peran buruh sangat besar dalam mendorong pembangunan daerah, sehingga sudah sepatutnya hak-haknya dijaga dan diperhatikan,” ujarnya, Jumat (1/5/2026).

Lebih lanjut, ia juga menekankan pentingnya melindungi hak-hak serta perlindungan bagi para buruh.

“Melindungi hak-hak para pekerja juga penting. Selain menyangkut tentang kesejahteraan hidup juga harus ada perlindungan bagi mereka,” pintanya.

Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan vokasi, agar mampu bersaing di dunia kerja yang semakin kompetitif.

Di sisi lain, Nurung mengingatkan perusahaan agar tetap mematuhi aturan ketenagakerjaan, termasuk dalam hal upah, jaminan sosial, serta keselamatan kerja.

“Hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan perusahaan sangat penting. Dengan begitu, iklim investasi tetap terjaga dan kesejahteraan pekerja juga meningkat,” tutupnya. (ADV/Pan).

OKEGAS.ID, Tanjung Redeb – Anggota Komisi I DPRD Berau, H. Nurung, menyoroti rencana pengoperasian rumah sakit baru di Tanjung Redeb yang kini bernama RSUD Raja Alam, yang berlokasi di Jalan Sultan Agung, Tanjung Redeb.

Ia mengingatkan agar pengoperasian rumah sakit tersebut tidak dipaksakan apabila belum didukung kesiapan yang memadai, baik dari sisi Tenaga Kesehatan (Nakes), Alat Kesehatan (Alkes), maupun Sarana dan Prasarana (Sapras)penunjang lainnya.

“Kalau memang belum siap, jangan dipaksakan. Jangan sampai justru menimbulkan kekecewaan di masyarakat,” ujarnya, Selasa (28/4/2026).

Menurut Nurung, informasi terkait rencana operasional rumah sakit tersebut perlu disampaikan secara terbuka kepada publik, termasuk jika terjadi penundaan jadwal pengoperasian. Transparansi dinilai penting agar masyarakat memahami kondisi riil di lapangan.

Ia menegaskan, keberadaan rumah sakit baru seharusnya menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Berau, bukan malah menambah persoalan baru akibat kesiapan yang belum optimal.

Karena itu, ia meminta Pemerintah Daerah (Pemkab) memastikan seluruh aspek pendukung telah terpenuhi sebelum rumah sakit benar-benar dioperasikan. Mulai dari ketersediaan tenaga kesehatan, kelengkapan alat kesehatan, hingga sistem pelayanan yang siap berjalan.

Nurung juga menekankan bahwa kualitas pelayanan harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar mengejar target waktu peresmian.

“Yang paling penting itu pelayanan. Jangan sampai dibuka cepat, tapi pelayanan tidak maksimal,” tegasnya.

Dengan demikian, DPRD berharap pengoperasian RSUD Raja Alam dapat dilakukan secara matang dan terukur, sehingga kehadirannya benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan kesehatan daerah. (ADV/Pan).

Sorotan utama datang dari keluhan pasien terkait ketersediaan obat yang kerap kosong. Kondisi ini membuat pasien terpaksa membeli obat di luar rumah sakit, meski seharusnya obat tersebut tersedia dalam layanan.

“Pasien tidak seharusnya dibebani membeli obat di luar. Ini harus menjadi perhatian serius manajemen,” ujar Nurung.

Selain itu, ia juga menyinggung adanya laporan penolakan pasien serta pelayanan yang dinilai tidak responsif. Menurutnya, rumah sakit sebagai fasilitas kesehatan rujukan tidak boleh membeda-bedakan pasien, apalagi hingga menolak pelayanan.

Di sisi lain, persoalan BPJS turut menjadi perhatian. Nurung mengungkapkan adanya keluhan masyarakat terkait perubahan kelas BPJS yang berdampak pada pelayanan. Penurunan kelas ini disebut-sebut dipicu kebijakan dari pemerintah pusat, yang berimbas pada penyesuaian ulang persyaratan pelayanan bagi pasien.

Akibatnya, pasien yang sebelumnya sudah terdaftar harus kembali melengkapi persyaratan administrasi. Kondisi tersebut dinilai menyulitkan dan memperlambat akses layanan kesehatan.

“Perubahan kebijakan ini harus diantisipasi dengan baik oleh rumah sakit, jangan sampai masyarakat yang dirugikan,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa peningkatan tarif layanan rumah sakit harus sejalan dengan kualitas pelayanan yang diberikan. Namun, fakta di lapangan menunjukkan jumlah pasien tetap tinggi, sementara kualitas layanan belum menunjukkan perbaikan signifikan.

Dalam hal pengelolaan, Nurung menilai perlu adanya evaluasi manajemen, khususnya terkait sistem pengadaan dan distribusi obat agar tidak terjadi kekosongan. Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan, termasuk pemisahan yang jelas antara jasa pelayanan dan gaji tenaga kesehatan.

Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa berbagai keluhan masyarakat tidak boleh diabaikan. Respons cepat dan perbaikan konkret menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap rumah sakit.

“Kalau keluhan ini tidak segera ditangani, kepercayaan masyarakat bisa terus menurun. Ini yang harus dicegah,” tandasnya. (ADV/Pan).

Melalui Dinas Kesehatan (Dinkes), Nurung mengutarakan berbagai sorotannya terhadap pihak menajemen Rumah Sakit. Ia menyoroti sejumlah persoalan mendasar, mulai dari kekosongan obat hingga kondisi fasilitas yang dinilai kurang layak. Menurutnya, sekitar 300 jenis obat tidak tersedia di rumah sakit, sehingga pasien terpaksa mengeluarkan biaya tambahan meski telah terdaftar sebagai peserta BPJS.

“Banyak pasien mengeluh karena tidak tersedia obat, sampai 300 nama obat, padahal APBD cukup besar dengan tingkat penduduknya sama, birokrasinya sama, ini sayang pak kalau tidak dimanfaatkan bisa-bisa potong anggaran. Di mana letak kesalahannya ini,” ujarnya, Senin (14/04/2026) kemarin.

Selain itu, Nurung juga menyoroti kondisi fisik rumah sakit, seperti ruang tunggu dan poli pelayanan yang terlihat kumuh dan tidak mencerminkan standar pelayanan di era saat ini.

“Fasilitas ruang tunggu, poli, dan pelayanan lainnya harusnya sudah lebih baik. Jangan sampai masyarakat merasa tidak nyaman saat berobat,” tegasnya.

Tak hanya soal fasilitas, ia juga menilai ada persoalan dalam manajemen internal rumah sakit. Ketidaksinkronan antar pihak dinilai menjadi salah satu penyebab belum optimalnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Menurutnya, manajemen rumah sakit perlu memperbaiki koordinasi dan pola kerja agar lebih efektif, serta menghindari miskomunikasi yang berpotensi berdampak pada pengambilan kebijakan di tingkat pimpinan. Dalam hal perbaikan, Nurung menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan secara menyeluruh, mulai dari pemanfaatan ruang hingga sistem antrean pasien.

Ia juga mendorong agar fasilitas yang ada dapat segera ditata ulang sehingga pelayanan berjalan lebih efektif, termasuk untuk pasien terapi fisik agar tidak harus menunggu terlalu lama.

“Pelayanan harus dibenahi, ruangan dimanfaatkan dengan baik, sehingga pasien bisa antre secara normal dan tidak terlalu lama menunggu,” jelasnya.

Selain itu, ia mengingatkan agar berbagai persoalan yang ada tidak hanya dibahas di atas kertas, tetapi benar-benar diselesaikan secara konkret di lapangan.

“Masalah ini harus dikupas dan diselesaikan, bukan hanya didengar lalu dibiarkan. Kita butuh tindakan nyata,” tegasnya.

Terkait anggaran, Nurung juga menyoroti pentingnya pengelolaan dana sekitar Rp5 miliar yang harus dimanfaatkan secara optimal dan inovatif guna meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit.

Dengan berbagai catatan tersebut, DPRD berharap manajemen RSUD Abdul Rivai dapat segera melakukan evaluasi dan pembenahan agar pelayanan kesehatan bagi masyarakat Berau dapat berjalan lebih maksimal. (*/Pan

Namun demikian, DPRD Berau menyoroti persoalan keterbatasan serta belum optimalnya upaya mempertahankan Tenaga Kesehatan (Nakes), khususnya di wilayah terpencil. Kritik tersebut membandingkan kondisi saat ini dengan era sebelumnya yang dinilai mampu menjaga ketersediaan nakes meski dengan anggaran lebih terbatas.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi I DPRD Berau, Nurung, dalam agenda pembahasan bersama organisasi perangkat daerah (OPD), Senin (13/04/2025) kemarin. Menurutnya, persoalan ini menjadi krusial karena berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat.

“Kenapa Dinas Kesehatan tidak bisa mempertahankan Nakes-nakes yang ada, sedangkan pada masa kepemimpinan bupati sebelumnya, dengan APBD yang bahkan tidak sampai Rp 3 triliun, hal itu bisa dipertahankan,” ujarnya.

Ia menilai, persoalan ini tidak semata-mata berkaitan dengan keterbatasan anggaran, melainkan lebih pada kemampuan pengelolaan dan kebijakan yang diambil oleh OPD terkait.

Menurut Nurung, jika persoalan anggaran terus dijadikan alasan, maka hal tersebut menunjukkan adanya kelemahan dalam manajemen program serta kurang optimalnya langkah dalam mengatasi kendala di lapangan.

“Kalau kita berbicara anggaran, tentu berdampak ke pemerintah daerah dalam hal ini OPD. Tapi banyak hal lain yang harusnya bisa dikelola dengan baik,” tegasnya.

Ia juga menyoroti kemungkinan adanya kebijakan yang tidak berjalan optimal atau tertunda, sehingga berdampak pada keberlangsungan tenaga kesehatan di daerah terpencil.

“Mungkin programnya sudah dijalankan, tapi belum maksimal dalam menekan kendala-kendala di lapangan. Ada kebijakan yang tertunda dan tidak diseriusi dengan baik,” tambahnya.

Nurung berharap Dinas Kesehatan dapat segera melakukan evaluasi menyeluruh, terutama terkait strategi mempertahankan tenaga kesehatan di wilayah yang sulit dijangkau, agar pelayanan kesehatan bagi masyarakat tetap terjamin.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Berau, Lamlay Sari, menyebut kritik dari DPRD sebagai bentuk perhatian dan dukungan terhadap peningkatan kualitas layanan kesehatan.

“Kalau kami menanggapi, itu sebagai bentuk perhatian DPRD terhadap kinerja pelayanan kami. Artinya, bagaimana kami bisa mengoptimalkan anggaran yang ada saat ini agar lebih baik dari sebelumnya,” ujarnya, Senin (14/04/2026) lalu.

Ia menegaskan, setiap evaluasi seharusnya berbasis data agar dapat memberikan gambaran yang objektif terhadap kondisi di lapangan.

“Kalau berbicara, tentu harus dianalisis berdasarkan data. Kami anggap ini sebagai dukungan positif untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan,” tambahnya.

Lamlay juga menjelaskan bahwa pihaknya terus berupaya memaksimalkan tenaga kesehatan yang ada, meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk permintaan yang beragam dari pemerintah kampung terkait penempatan nakes.

“Permintaan kepala kampung itu macam-macam, ada yang ingin tenaga kesehatan yang masih lajang, ada juga yang meminta sudah menikah. Selama masih rasional, kami coba akomodir. Tapi kalau terlalu spesifik dan bersifat pribadi, tentu tidak bisa kami penuhi,” jelasnya.

Saat ini, Dinkes mencatat sekitar 4.000 tenaga kesehatan tersebar di 110 kampung dan kelurahan di Kabupaten Berau. Meski demikian, pihaknya belum berencana mendatangkan tenaga dari luar daerah karena masih banyak lulusan tenaga kesehatan lokal yang belum terserap.

“Minat tenaga kesehatan untuk bekerja di Berau cukup tinggi. Banyak lulusan yang tersedia, jadi potensi tenaga lokal sebenarnya cukup besar,” katanya.

Terkait kemungkinan penyerapan tenaga honorer, Lamlay menyebut hal tersebut masih terkendala regulasi dari pemerintah pusat, khususnya terkait mekanisme penggajian.

“Kalau kita mempekerjakan seseorang, harus ada regulasinya. Kalau tidak, tentu tidak bisa digaji. Ini yang menjadi kendala,” pungkasnya. (*/Pan).

Perlu diketahui bersama campak sendiri merupakan penyakit infeksi virus yang sangat menular, ditandai dengan demam tinggi, batuk, pilek, serta munculnya ruam merah pada kulit. Penyakit ini juga berisiko menimbulkan komplikasi serius, seperti diare berat, infeksi telinga, hingga radang otak.

Anggota DPRD Berau Komisi I, H. Nurung menilai kasus campak yang kembali muncul menunjukkan masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya imunisasi, terutama pada anak.

“Edukasi terkait vaksin harus diperluas. Ini penting untuk mencegah penyebaran yang lebih luas,” ujarnya, Kamis (19/03).

Menurutnya, campak merupakan penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi. Namun, kurangnya informasi yang tepat kerap membuat masyarakat ragu atau bahkan menolak vaksinasi.

Anggota DPRD Berau, Nurung, menilai persoalan tersebut bukanlah hal baru. Menurutnya, masalah bermula dari pembiaran panjang sejak 1980-an yang memicu tumbuhnya kawasan permukiman di sejumlah titik, termasuk RT 20 dan RT 21 Kelurahan Bugis.

“Ini persoalan lama, hanya saja sekarang baru ditindaklanjuti secara tegas. Kesalahan utamanya karena sejak awal tidak ada kontrol yang jelas,” ujar Nurung.

Ia menjelaskan, awalnya kawasan tersebut difungsikan sebagai pasar dengan kios milik Pemerintah Kabupaten Berau yang disewakan untuk kegiatan usaha. Namun seiring waktu, khususnya di RT 21, fungsi ekonomi kawasan menurun akibat akses lalu lintas yang tertutup dan lokasi yang tidak lagi strategis.

“Akibatnya banyak kios beralih fungsi menjadi tempat tinggal,” jelasnya.

Permasalahan semakin kompleks ketika tarif sewa kios mengalami kenaikan signifikan. Dari yang semula hanya ribuan rupiah, naik menjadi ratusan ribu rupiah per tahun. Kondisi ini membuat banyak penyewa tidak lagi mampu membayar, terlebih mayoritas penghuni merupakan warga lanjut usia yang tidak memiliki mata pencaharian tetap.

“Bukan karena mereka tidak mau bayar, tapi memang tidak mampu. Di RT 21 saja, dari 36 kios, sekitar 27 kios menunggak,” ungkap Nurung.

Ironisnya, kata dia, sejumlah kios yang tercatat lunas justru dimiliki oleh pengusaha yang tidak tinggal di kawasan tersebut. Sementara warga yang benar-benar menetap di lokasi justru terbebani tunggakan. Total tunggakan sewa di dua RT itu bahkan disebut telah melampaui Rp1 miliar rupiah.

Nurung menyampaikan, warga pada prinsipnya bersedia membayar sewa berjalan mulai Januari 2026 dengan tarif Rp400 ribu per-bulan. Namun mereka berharap adanya kebijakan pemutihan untuk tunggakan lama, khususnya sebelum 2026.

“Permintaan warga jelas, mereka siap taat ke depan, tapi mohon kebijakan untuk tunggakan lama,” katanya.

Namun demikian, pemerintah daerah menyatakan pemutihan tunggakan sulit dilakukan karena terbentur aturan kontrak. Sebagai solusi sementara, Pemkab menawarkan skema pembayaran tunggakan secara cicilan hingga 24 bulan.

Melihat kompleksitas persoalan tersebut, DPRD Berau memberikan solusi jangka pendek dengan meminta warga menyurati Bupati Berau untuk memohon kebijakan khusus yang mempertimbangkan aspek sosial dan kemanusiaan. (*/pan)