Peninjauan dilakukan untuk memastikan pembangunan dan pengelolaan fasilitas tersebut berjalan sesuai harapan serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses air bersih dan persoalan sampah.

Dalam kunjungan tersebut, Sri Juniarsih menegaskan bahwa penyediaan air bersih menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah, mengingat kebutuhan tersebut sangat vital bagi kehidupan masyarakat maupun aktivitas pariwisata yang berkembang di Maratua.

*”Air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus menjadi perhatian bersama. Karena itu pemerintah daerah terus berupaya memastikan fasilitas yang dibangun dapat memberikan manfaat maksimal bagi warga,”* ujarnya.

Menurutnya, keberadaan embung diharapkan mampu menjadi solusi jangka panjang dalam memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, terutama saat musim kemarau ketika ketersediaan sumber air kerap mengalami penurunan.

Selain meninjau embung, Bupati juga melihat langsung kondisi TPS yang menjadi bagian penting dalam sistem pengelolaan sampah di wilayah kepulauan tersebut. Ia menilai pengelolaan sampah yang baik tidak hanya berkaitan dengan kebersihan lingkungan, tetapi juga menjadi faktor penting dalam menjaga citra Maratua sebagai destinasi wisata unggulan.

“Maratua adalah salah satu wajah pariwisata Berau. Karena itu kebersihan lingkungan harus terus dijaga agar wisatawan merasa nyaman dan masyarakat juga dapat menikmati lingkungan yang sehat,” katanya.

Sri Juniarsih menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan dan kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih serta mengurangi pembuangan sampah sembarangan.

Ia berharap fasilitas yang telah tersedia dapat dimanfaatkan dan dikelola secara optimal sehingga mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat maupun keberlanjutan lingkungan di Pulau Maratua.

“Pemerintah akan terus melakukan pembenahan secara bertahap. Namun yang tidak kalah penting adalah partisipasi masyarakat dalam menjaga fasilitas yang ada dan menjaga kebersihan lingkungan,” ungkapnya.

Melalui peninjauan tersebut, Pemkab Berau ingin memastikan pembangunan infrastruktur dasar berjalan seiring dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan. Dengan demikian, Maratua tidak hanya dikenal karena keindahan alamnya, tetapi juga mampu menjadi kawasan wisata yang bersih, nyaman, dan berkelanjutan. (ADV).

Sri berharap momentum Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai pelaksanaan ibadah kurban, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat keimanan, kepedulian sosial, dan semangat berbagi kepada sesama.

“Semoga keikhlasan berkurban menjadi jalan untuk meraih keberkahan dan ketakwaan,” kata Sri Juniarsih, Selasa malam, 26 Mei 2026.

Menurut dia, nilai-nilai pengorbanan yang terkandung dalam perayaan Idul Adha perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semangat tersebut dapat diwujudkan melalui kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan, mempererat persaudaraan, serta menjaga kerukunan di tengah keberagaman.

Sri juga berharap pembagian daging kurban dapat memberikan manfaat yang merata, khususnya bagi masyarakat kurang mampu. Ia mengajak seluruh pihak memastikan pelaksanaan ibadah kurban berlangsung tertib, aman, dan sesuai ketentuan kesehatan.

Selain itu, momentum Idul Adha diharapkan dapat memperkuat semangat kebersamaan antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam membangun Kabupaten Berau yang maju, sejahtera, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan.

“Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga semangat kurban membawa keberkahan untuk kita semua,” ujarnya.

Sri turut mengajak masyarakat mendoakan agar Kabupaten Berau senantiasa diberikan kedamaian, dijauhkan dari berbagai bencana, serta dimudahkan dalam mewujudkan pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat. (ADV)

Dalam surat edaran tersebut, guru non-ASN masih diperbolehkan mengajar di sekolah negeri dengan syarat telah terdata dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebelum 31 Desember 2024 dan masih aktif menjalankan tugas.

Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas mengatakan Pemerintah Daerah (Pemda) saat ini masih berupaya mengakomodasi keberadaan guru honorer, khususnya untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di sejumlah wilayah pelosok.

Menurutnya, Pemda tidak lagi diperbolehkan melakukan pengangkatan guru honorer baru sesuai ketentuan yang berlaku.

“Saat ini kami masih mengakomodasi guru honorer yang ada, karena memang kebutuhan guru masih cukup banyak, terutama di daerah pelosok,” ujar Sri beberapa waktu silam.

Ia menjelaskan, sebagian guru honorer saat ini masih menjalankan tugas dengan sistem paruh waktu sambil menunggu proses penyelesaian kebijakan pemerintah terkait tenaga non-ASN.

Sri Juniarsih mengakui kondisi keterbatasan tenaga pendidik masih menjadi tantangan di Kabupaten Berau, terutama untuk sekolah-sekolah yang berada di wilayah terpencil.

Karena itu, menurut dia, pemerintah daerah tidak bisa serta-merta menghentikan tenaga honorer yang selama ini masih dibutuhkan dalam proses belajar mengajar.

“Tidak mudah juga memutus hubungan kerja mereka, karena sekolah masih membutuhkan tenaga pengajar,” katanya.

Ia berharap kebijakan pemerintah pusat ke depan dapat memberikan solusi yang tetap memperhatikan kebutuhan pendidikan daerah sekaligus kepastian bagi para guru non-ASN yang selama ini telah mengabdi. (ADV/Pan).

Dalam pengumuman itu, sebanyak 29 jabatan administrator setara Eselon III.b dibuka untuk diisi melalui mekanisme seleksi terbuka. Jabatan yang tersedia mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari pemerintahan, pembangunan manusia, ketahanan pangan, perikanan, perkebunan, hingga pelayanan publik lainnya.

Beberapa posisi yang dibuka di antaranya Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bapperida, Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi ASN BKPSDM, Sekretaris Camat di sejumlah kecamatan, serta jabatan pada Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, Satpol PP, hingga Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Ketua Tim Penilai Kinerja ASN Kabupaten Berau, Muhammad Said, menegaskan bahwa proses seleksi dilakukan secara terbuka dan profesional guna mendapatkan pejabat yang memiliki kapasitas serta integritas.

“Terkait perubahan pengumuman seleksi terbuka ini, kami berharap seluruh ASN yang memenuhi syarat dapat mengikuti proses dengan baik dan profesional. Seleksi ini dilakukan secara terbuka, objektif, serta mengedepankan kompetensi dan integritas demi mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Berau,” ujarnya, Jumat (22/5/2026).

Dalam persyaratan yang diumumkan, pelamar wajib berstatus sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau, memiliki pendidikan minimal Strata 1 (S-1) atau Diploma IV, serta mempunyai pengalaman jabatan minimal tiga tahun.

Selain itu, peserta seleksi harus memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik, serta minimal berpangkat Penata Tingkat I golongan III/c. Pelamar juga diwajibkan sedang atau pernah menduduki jabatan pengawas setara Eselon IV atau Jabatan Fungsional Ahli Muda.

Tim Penilai Kinerja ASN juga menegaskan bahwa setiap peserta hanya diperbolehkan melamar pada satu jabatan yang dibuka dalam seleksi tersebut.

Pemerintah Kabupaten Berau berharap melalui seleksi terbuka ini dapat terpilih pejabat administrator yang mampu memperkuat tata kelola pemerintahan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (ADV)

Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menyatakan bahwa pemerintah daerah pada prinsipnya terbuka terhadap masuknya investasi di sektor apa pun, termasuk rencana pembangunan mal yang disebut akan digarap pihak swasta.

Menurutnya, kondisi ekonomi masyarakat Berau saat ini dinilai cukup potensial untuk menopang keberadaan pusat perbelanjaan bertaraf modern. Tingginya daya beli masyarakat setempat disebut sebagai peluang besar bagi investor swasta untuk menanamkan modal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kalau prospek, artinya tingkat daya beli masyarakat Berau sangat luar biasa,” ujar Sri.

Meski menyambut baik rencana tersebut, Sri menegaskan bahwa pembangunan mall tetap harus mengacu pada regulasi dan ketentuan yang berlaku.

Pemkab Berau kedepannya akan terlebih dahulu mengkaji kelayakan serta persyaratan yang harus dipenuhi sebelum rencana itu dapat direalisasikan.

“Nanti kita lihat regulasinya seperti apa. Apakah itu memenuhi syarat atau seperti apa, ya kita akan coba penuhi itu,” katanya.

Ia menilai kehadiran pusat perbelanjaan modern dapat menjadi bagian dari upaya pengembangan daerah sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat yang selama ini kerap harus bepergian keluar daerah untuk mendapatkan fasilitas belanja yang lebih lengkap. Selain itu, masuknya investor diyakini mampu memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi di Kabupaten Berau secara lebih luas.

“Diharapkan kedepannya pembangunan mall bakal mendongkrak ekonomi di kabupaten Berau,” harapnya.

Wacana pembangunan mal di Tanjung Redeb ini menjadi salah satu sinyal positif di tengah upaya Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menarik minat investor datang ke Berau. (ADV).

Pasar ikan murah itu disambut antusias masyarakat. Sejak pagi, warga terlihat memadati lokasi untuk membeli berbagai jenis ikan dengan harga lebih rendah dibanding harga pasar.

Dalam sambutannya Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, mengatakan kegiatan tersebut bukan sekadar bagian dari peringatan Hari Nelayan Nasional, tetapi juga upaya pemerintah daerah dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau.

“Nelayan kita memberikan dedikasi luar biasa dengan terus menyediakan ikan terbaik untuk masyarakat. Di sisi lain, masyarakat juga sangat membutuhkan ikan sebagai sumber pangan,” ujarnya.

Menurut Sri, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan kebutuhan terhadap pasar ikan murah masih cukup besar. Bahkan, ia menerima banyak masukan dari warga agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara rutin setiap bulan.

“Tadi saya sempat berbincang dengan ibu-ibu di pasar murah. Mereka berharap bazar ikan seperti ini bisa dilaksanakan sebulan sekali,” katanya.

Ia menilai program tersebut memungkinkan untuk diperluas hingga ke 13 kecamatan di Berau, terutama wilayah yang ketersediaan ikannya masih terbatas.

“Kalau memungkinkan, kegiatan ini bisa bergilir di kecamatan-kecamatan yang memang sulit mendapatkan ikan segar,” ucapnya.

Sri menegaskan Kabupaten Berau memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang besar. Potensi tersebut dinilai mampu menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah apabila dikelola secara berkelanjutan.

“Berau dianugerahi sumber daya laut yang luar biasa. Potensi perikanan tangkap maupun budidaya harus terus dikembangkan karena sangat penting untuk ekonomi dan penciptaan lapangan kerja,” tuturnya.

Menurut dia, Pemerintah Daerah (Pemda) juga terus mendorong penguatan program strategis di sektor kelautan dan perikanan, mulai dari modernisasi alat tangkap ramah lingkungan, pengembangan kawasan budidaya, hingga penguatan pelaku usaha mikro pengolahan hasil perikanan.

Ia mencontohkan berbagai produk olahan hasil laut seperti pentol ikan, empek-empek, ikan presto, hingga udang kering siap kemas memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebagai produk ekonomi kreatif dan oleh-oleh khas Berau.

“Produk perikanan ini punya nilai tambah kalau diolah dengan baik. Bisa menjadi oleh-oleh khas yang mendukung sektor pariwisata Berau,” katanya.

Selain itu, Sri juga mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian laut dan pengelolaan sumber daya perikanan secara bertanggung jawab agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

“Hari Nelayan Nasional ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk menjaga dan memanfaatkan hasil laut dengan penuh tanggung jawab demi generasi mendatang,” ujarnya.

Di akhir pidatonya, Ia pun mengajak para nelayan untuk tetap menggunakan metode penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan tidak merusak ekosistem laut. (ADV/Pan).

Salah satu langkah nyata yang kini dijalankan yakni menjadikan Pulau Derawan sebagai percontohan (pilot project) penanganan sampah melalui sistem Tempat Pengolahan Sampah 3R (Reduce, Reuse, Recycle).

Wakil Bupati Berau, Gamalis, mengatakan keberadaan fasilitas TPS 3R di kawasan wisata unggulan tersebut menjadi kemajuan penting dalam sistem pengelolaan sampah, baik di tingkat daerah maupun nasional.

“Derawan ini sudah menjadi pilot project penanganan sampah TPS 3R. Ini bukan hanya kebanggaan, tapi juga bagaimana sampah di Berau bisa benar-benar terkelola dengan baik,” ujarnya.

Menurutnya, sebagai destinasi wisata yang dikenal hingga mancanegara, Pulau Derawan harus terbebas dari persoalan sampah. Kebersihan kawasan wisata, kata dia, menjadi faktor penting dalam menjaga citra pariwisata Berau di mata dunia.

Gamalis menilai, selama ini masyarakat masih memandang sampah hanya sebagai persoalan kebersihan semata. Padahal, jika dikelola dengan metode yang tepat, sampah memiliki potensi ekonomi yang cukup besar dan dapat memberikan manfaat tambahan bagi warga.

Karena itu, Pemkab Berau terus mendorong perubahan pola pikir masyarakat terhadap pengelolaan sampah, khususnya sampah plastik. Warga maupun wisatawan diimbau lebih bijak menggunakan produk sekali pakai yang berpotensi meningkatkan volume sampah di kawasan wisata.

Selain itu, komitmen Pemkab Berau dalam menjaga lingkungan juga mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk organisasi lingkungan dan perhatian dari sejumlah negara luar terhadap isu pengelolaan sampah di Derawan.

Dukungan tersebut dinilai menjadi motivasi bagi daerah untuk menghadirkan sistem pengelolaan sampah yang lebih modern, efektif, dan berkelanjutan.

“Harapannya, pengelolaan sampah ini bukan hanya menjaga lingkungan, tetapi juga bisa memberikan nilai tambah dan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” tutupnya. (ADV)

Menurutnya, pendidikan karakter menjadi bagian penting dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Karena itu, nilai-nilai kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab perlu ditanamkan kepada peserta didik sejak usia dini.

“Pendidikan antikorupsi ini penting agar anak-anak memiliki pemahaman tentang nilai kejujuran dan integritas sejak dini,” ujarnya.

Ia menilai, pembentukan karakter tidak cukup hanya dilakukan melalui pembelajaran akademik, tetapi juga harus dibangun melalui budaya di lingkungan sekolah maupun keluarga.

Gamalis berharap penerapan pendidikan antikorupsi dapat melibatkan seluruh pihak, mulai dari pemerintah, tenaga pendidik hingga orang tua, sehingga nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

“Ini menjadi langkah penting untuk membentuk generasi penerus yang memiliki moral, etika, dan tanggung jawab,” katanya.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau sendiri mendukung program pendidikan antikorupsi yang dicanangkan pemerintah pusat bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bagian dari penguatan pendidikan karakter di daerah. (ADV).

Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menilai sektor pendidikan tetap menjadi prioritas yang tidak bisa dikorbankan meski kondisi fiskal daerah menghadapi tekanan penyesuaian anggaran. Menurutnya, keberadaan beasiswa memiliki peran penting dalam membuka akses pendidikan bagi pelajar dan mahasiswa di Berau.

Ia menegaskan, pemerintah daerah akan melakukan penyesuaian pada sejumlah program lain agar pelaksanaan Beasiswa Berau Cerdas tetap dapat berjalan. Sebab, pendidikan dinilai sebagai fondasi utama untuk menyiapkan generasi muda yang mampu bersaing di masa depan.

“Kita ingin anak-anak Berau tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan. Program ini tetap menjadi perhatian pemerintah daerah,” ujarnya.

Di tengah kebijakan efisiensi, Pemkab Berau disebut berupaya menyusun skala prioritas belanja daerah agar program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat tetap terlindungi. Salah satunya melalui penguatan sektor pendidikan dan peningkatan kualitas SDM.

Langkah mempertahankan program beasiswa tersebut juga dinilai sejalan dengan kebutuhan daerah untuk menyiapkan tenaga kerja lokal yang memiliki daya saing, terutama menghadapi perkembangan pembangunan dan investasi di Wilayah Kalimantan Timur (Kaltim).

Selain mendukung akses pendidikan, program Beasiswa Berau Cerdas diharapkan mampu menekan angka putus sekolah dan memperluas kesempatan mahasiswa Berau untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi.

Pemerintah Daerah (Pemda) pun memastikan mekanisme pelaksanaan program akan tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah tanpa menghilangkan tujuan utama dari program tersebut, yakni membantu masyarakat memperoleh pendidikan yang layak. (ADV).

Pernyataan itu disampaikan Sri Juniarsih menanggapi pengakuan Wakil Bupati Berau, Gamalis, yang mengaku tidak mengetahui secara detail keberadaan maupun aktivitas TBUPP. Bahkan, Gamalis menyebut dirinya tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan tim tersebut.

“Berarti mungkin Pak Wakil Bupati tidak menandatangani keputusan bupati tersebut dan tidak mengetahuinya. Padahal itu sudah menjadi program dari awal saya menjabat dan baru terlaksana di tahun ini,” ujar Sri Juniarsih, Senin (11/5/2026).

Menurut Sri, rencana pembentukan TBUPP sebenarnya telah disiapkan sejak awal dirinya menjabat sebagai Bupati Berau. Saat itu, susunan tim hingga konsep pendampingan pembangunan daerah disebut sudah dirancang. Namun pelaksanaannya sempat tertunda lantaran masih membutuhkan kajian lebih lanjut.

“Di awal pertama saya menjabat, sudah ada rencana dan ada orang-orangnya untuk mengawal berupa Tim Percepatan Pembangunan, TBUPP. Tetapi pada waktu itu, entah apa pertimbangannya, tidak dilaksanakan karena mungkin perlu dipelajari,” katanya.

Sri Juniarsih menjelaskan, keberadaan TBUPP dinilai penting pada periode kepemimpinan saat ini untuk membantu pemerintah daerah mempercepat realisasi program prioritas, terutama di tengah kondisi efisiensi anggaran. Ia mengaku membutuhkan tenaga ahli yang dapat memberikan masukan dan pendampingan terhadap program strategis daerah.

“Dalam lima tahun terakhir ke depan, saya perlu melaksanakan program percepatan pendampingan namanya Tim TBUPP itu. Karena banyak janji-janji politik yang belum realisasi. Apalagi dengan efisiensi anggaran saat ini, tentu saya membutuhkan tenaga ahli yang memberikan masukan kepada saya dalam rangka percepatan pembangunan,” jelasnya.

Salah satu program yang saat ini mendapat pendampingan TBUPP, lanjut Sri, ialah pembangunan rumah sakit yang dianggap membutuhkan pengawalan khusus agar dapat berjalan sesuai target.

Ia juga menegaskan bahwa pembentukan TBUPP merupakan kebijakan resmi pemerintah daerah yang telah dituangkan dalam keputusan bupati. Proses administrasi, kata dia, dilakukan secara berjenjang mulai dari asisten, bagian hukum, sekretaris daerah hingga wakil bupati.

“Seluruh kebijakan kepala daerah yang paling terkecil itu tertuang di keputusan bupati. Dan itu ada paraf elektronik berjenjang dari asisten, kabag hukum, sekda sampai wakil bupati,” tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Bupati Berau, Gamalis, menyatakan dirinya tidak mengetahui secara rinci terkait TBUPP. Ia mengaku hanya pernah mendengar nama tim tersebut, namun tidak pernah diajak membahas keberadaan maupun tugasnya.

“Saya tidak tahu itu, kalau dengar pernah, tapi kalau diajak membahas tidak ada,” ujarnya dihadapan awak media. (itn)