Menurutnya, dalam kondisi tertentu ketika obat tidak tersedia, tenaga medis mengambil langkah substitusi dengan obat lain yang memiliki fungsi serupa. Hal ini dilakukan agar pelayanan tidak terhenti.

“Kosong bukan berarti obat tidak ada sama sekali. Memang ada beberapa item yang kosong, tapi dokter melakukan penggantian dengan obat yang setara,” ujarnya, Senin (27/4/2026) kemarin saat rapat dengan DPRD

Ia mengakui, keterbatasan obat tersebut tidak lepas dari persoalan keuangan rumah sakit, terutama keterlambatan pembayaran kepada vendor. Kondisi ini dipengaruhi oleh terganggunya arus kas serta adanya dokumen tagihan yang belum lengkap dari pihak penyedia.

“Cash flow kami sempat terganggu, ditambah ada berkas vendor yang belum lengkap, sehingga proses pembayaran tidak bisa langsung dilakukan,” jelasnya.

Akibatnya, sebagian distributor sempat menahan suplai obat karena adanya tunggakan. Namun, manajemen rumah sakit telah mengambil langkah dengan memanggil seluruh vendor dan menyepakati skema pembayaran bertahap agar distribusi kembali berjalan.

“Kami sudah duduk bersama vendor. Mereka tetap menyuplai obat, sementara kami berkomitmen membayar secara berkala,” katanya.

Di sisi lain, penurunan nilai klaim dari BPJS Kesehatan turut berdampak pada pendapatan rumah sakit. Jusram menyebut adanya perubahan kebijakan yang membuat klaim dibayarkan lebih rendah, bahkan beberapa aturan berlaku surut.

“Kebijakan BPJS yang berubah dan berlaku mundur cukup memengaruhi pendapatan kami,” ungkapnya.

Selain itu, RSUD Abdul Rivai juga tengah melakukan pengembangan layanan, baik dari sisi infrastruktur maupun sumber daya manusia. Penambahan dokter spesialis hingga dua kali lipat serta pembangunan fasilitas baru menjadi bagian dari upaya peningkatan layanan, namun turut membebani keuangan.

“Anggaran kami banyak dialihkan untuk investasi, baik gedung maupun SDM. Ini tentu berpengaruh pada kondisi kas,” ujarnya.

Meski demikian, manajemen memastikan berbagai langkah mitigasi terus dilakukan. Hingga akhir Maret 2026, ratusan jenis obat telah kembali tersedia, seiring membaiknya hubungan dengan vendor.

Rumah sakit juga mulai menata ulang sistem pembayaran, termasuk jasa pelayanan tenaga kesehatan yang kini disepakati dibayarkan lebih rutin.

“Kami berupaya menjaga keseimbangan antara pelayanan dan keuangan. Ini proses yang tidak mudah, tapi tetap kami jalankan,” tutupnya. (*/Pan).

Penjelasan tersebut disampaikan langsung oleh Direktur RSUD dr Abdul Rivai, dr Jusram, dalam pertemuan bersama awak media, Selasa (21/4/2026). Ia menegaskan, klarifikasi penting dilakukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan rumah sakit.

“Kami khawatir kepercayaan masyarakat menurun. Akibatnya, pasien datang saat kondisi sudah gawat, sehingga penanganannya menjadi lebih sulit,” ujarnya.

Terkait isu kekosongan obat, Jusram mengakui kondisi tersebut sempat terjadi pada awal Januari 2026, namun hanya pada beberapa jenis obat tertentu. Ia memastikan bahwa obat-obatan darurat tetap tersedia pada saat itu.

Menurutnya, kendala utama berasal dari terganggunya proses pengadaan akibat tunggakan pembayaran kepada vendor serta keterlambatan penagihan, yang sempat menghambat distribusi.

Meski demikian, manajemen segera melakukan komunikasi intensif dengan pihak vendor untuk memulihkan pasokan obat.

“Kami sudah berkomunikasi langsung dengan vendor. Ini kerja sama jangka panjang. Alhamdulillah mereka memahami dan kembali membuka suplai obat,” katanya.

Hingga Maret 2026, sekitar 64 persen kewajiban kepada vendor telah diselesaikan. Saat ini, distribusi obat disebut telah kembali normal dan pelayanan berjalan seperti biasa.

Sementara itu, terkait utang rumah sakit yang sebelumnya mencapai Rp36,8 miliar, Jusram menjelaskan hal tersebut merupakan bagian dari dinamika pengelolaan keuangan dalam sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Ia menyebut sejumlah faktor penyebab, di antaranya penurunan pendapatan pada 2025, perubahan tarif BPJS, peningkatan kapasitas layanan, serta bertambahnya kebutuhan seiring hadirnya dokter spesialis.

“Kami terus melakukan mitigasi dan pembayaran bertahap. Saat ini sisa utang sekitar Rp16 miliar, sementara piutang kami sekitar Rp12 miliar dari BPJS, asuransi, dan perusahaan,” paparnya.

Manajemen menargetkan penyelesaian utang dapat dituntaskan pada Juni hingga Juli 2026.

Adapun terkait isu gaji tenaga kesehatan, Jusram menegaskan bahwa gaji pokok nakes tidak pernah mengalami keterlambatan. Ia menjelaskan, persoalan yang sempat mencuat berkaitan dengan komponen jasa pelayanan yang bergantung pada kondisi keuangan rumah sakit.

“Gaji nakes tidak pernah tidak dibayarkan. Semua berjalan sesuai ketentuan,” tegasnya.

Di tengah upaya pembenahan internal, RSUD dr Abdul Rivai juga tengah mempersiapkan pengembangan layanan unggulan, khususnya untuk penanganan penyakit kanker, jantung, dan stroke. Langkah ini dilakukan agar masyarakat tidak perlu lagi dirujuk ke luar daerah.

Jusram mengakui, upaya pengembangan tersebut turut memengaruhi arus kas rumah sakit karena anggaran harus dibagi antara operasional dan peningkatan layanan.

“Kami tidak hanya fokus pada operasional, tetapi juga menyiapkan masa depan layanan. Memang saat ini terasa berat, namun ke depan manfaatnya akan dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Ia menegaskan, manajemen akan terus melakukan evaluasi serta terbuka terhadap audit dan masukan dari berbagai pihak.

“Rumah sakit ini milik masyarakat. Kami berkomitmen memperbaiki tata kelola dan menjaga kualitas layanan agar kepercayaan publik kembali pulih,” pungkasnya. (*/Pan).

Kepala Bidang Tata Usaha RSUD Abdul Rivai, Sarengat, mengungkapkan bahwa sebelumnya distribusi obat dari pihak penyedia sempat mengalami kendala. Hal tersebut menyebabkan stok beberapa jenis obat menipis di rumah sakit.

“Obat ini sebelumnya tersendat pasokan dari vendor atau penyedia. Setelah ini, sudah kita bayar hampir Rp 5 miliar 900 juta lebih, dan sekarang obat sudah mulai lancar serta terpenuhi stoknya di rumah sakit,” ujar Sarengat, Senin (13/04/2026).

Ia menjelaskan, pihak rumah sakit sebenarnya telah memiliki sistem pengawasan stok yang dilakukan secara rutin setiap bulan. Audit internal tersebut bertujuan untuk memastikan ketersediaan obat tetap terjaga dan mengantisipasi kekurangan.

Menurutnya, kelangkaan yang sempat terjadi hanya pada jenis obat tertentu, bukan seluruh stok. Pihak rumah sakit pun terus melakukan pemantauan dan perencanaan kebutuhan agar kejadian serupa tidak terulang.

Secara teknis, pengelolaan obat berada di bawah koordinasi bagian Pelayanan Medik (Yanmed) dan pengelola farmasi. RSUD Abdul Rivai juga membuka akses bagi pihak yang ingin mengetahui data lebih rinci terkait ketersediaan obat.

Dengan pembayaran utang yang hampir mencapai Rp 6 miliar tersebut, manajemen berharap pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat berjalan optimal tanpa hambatan logistik. Fokus utama kini adalah memastikan seluruh kebutuhan medis pasien terpenuhi dengan baik dan tepat waktu. (*/itn)