Fakta tersebut diungkap oleh Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Berau, Rudi P. Mangunsong, yang mengaku menemukan anomali tersebut setelah turun langsung ke lapangan dan mengunjungi sekitar 70 hingga 80 persen kampung yang ada di Berau.

“Ada kampung yang di tengah ring satu tambang, itu BUMK-nya mati,” ujar.

Dari sekitar 100 kampung di Berau, masing-masing memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda. Namun yang paling menggelitik bagi Rudi adalah kontras yang mencolok antara kampung yang secara geografis berada di jantung kawasan tambang dengan kampung-kampung terpencil yang justru menunjukkan semangat lebih besar untuk maju.

“Harusnya kan ini BUMK-nya hidup gitu loh. Nah, ada kampung yang tidak punya papan atas (tidak dekat dengan perusahaan, jauh dari kota), justru dia punya semangat untuk maju,” tuturnya.

Rudi menilai kondisi ini seharusnya tidak terjadi. Kampung di lingkar tambang semestinya memiliki akses yang lebih besar untuk menghidupkan perekonomian lokal, misalnya melalui sistem rantai pasok atau kemitraan langsung dengan perusahaan.

Untuk mengurai persoalan ini, DPRD Berau tengah mendorong optimalisasi sejumlah peraturan daerah, salah satunya terkait pengelolaan perkebunan berkelanjutan. Dalam aturan tersebut, perusahaan diwajibkan memberikan porsi pemanfaatan limbah bernilai ekonomis kepada masyarakat lokal melalui BUMK bukan dialihkan ke pihak luar daerah.

“Di perkebunan sawit itu kan ada limbah-limbah yang punya nilai ekonomi. Kenapa sih harus orang Surabaya atau orang Samarinda yang ambil cangkangnya atau aspalnya? Kita berikan seluas-luasnya kepada BUMK,” tegas Rudi.

Namun perjalanan menuju tujuan mulia itu tidak selalu mulus. Rudi mengungkap adanya hambatan tak terduga regulasi yang dirancang untuk melindungi ekonomi kampung justru pernah diprotes oleh warga kampung itu sendiri. Ia mensinyalir di balik penolakan tersebut terdapat kepentingan oknum aparat kampung yang selama ini menikmati jalur pribadi ke perusahaan dan merasa terganggu dengan sistem baru yang lebih transparan.

“Ternyata yang masuk ke perusahaan itu adalah aparat-aparat kampung yang main di belakang itu adalah mereka-mereka yang secara personal punya way khusus masuk ke perusahaan,” ungkapnya.

Ke depan, Rudi berharap sinergi antara pemerintah pusat, penguatan koperasi, serta pendampingan konsisten dari DPRD dapat mendorong BUMK di Berau tumbuh mandiri  tidak lagi bergantung pada kucuran dana semata, melainkan mampu mengelola asetnya sendiri demi kesejahteraan masyarakat luas di seluruh pelosok Kabupaten Berau. (ADV).

Rencana promosi tersebut disebut akan ditempatkan di sejumlah titik strategis, seperti bandara di Balikpapan, Makassar, Surabaya, Bali, hingga Jakarta.

Menurut Rudi, promosi wisata memang diperlukan, namun alokasi anggaran bernilai besar untuk videotron dinilai belum menjadi kebutuhan utama sektor pariwisata Berau saat ini. Ia menilai pemerintah daerah seharusnya lebih fokus pada pembenahan infrastruktur dan fasilitas penunjang destinasi wisata.

“Saya kurang sependapat kalau anggaran sebesar itu lebih banyak diarahkan ke videotron. Yang lebih penting sekarang bagaimana akses dan fasilitas wisata kita dibenahi terlebih dahulu,” ujarnya.

Ia menilai, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan harus diimbangi dengan kesiapan akses menuju Berau, mulai dari transportasi, penerbangan, hingga jaringan telekomunikasi di kawasan wisata.

Menurut dia, promosi besar-besaran tidak akan efektif apabila wisatawan masih mengalami kesulitan saat ingin berkunjung ke Berau.

“Kalau promosi besar dilakukan, tapi akses masuk ke Berau masih sulit, itu akan menjadi persoalan. Wisatawan datang juga mempertimbangkan kemudahan transportasi dan fasilitas,” katanya.

Rudi juga menyoroti kondisi sejumlah destinasi wisata yang dinilai masih membutuhkan perhatian, terutama terkait perawatan fasilitas umum. Ia mencontohkan kawasan wisata air panas yang menurutnya mengalami penurunan kualitas fasilitas setelah dilakukan pembangunan.

“Pembangunan memang bagus, tapi setelah dibangun bagaimana perawatannya. Jangan sampai fasilitas yang sudah ada justru tidak berfungsi dengan baik,” ucapnya.

Ia berpandangan anggaran promosi lebih tepat diarahkan untuk mendukung pengembangan kawasan wisata secara langsung, seperti perbaikan jalan menuju destinasi, jaringan telekomunikasi, rambu-rambu wisata, hingga Pemberdayaan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan pelaku UMKM setempat.

Lebih lanjut, promosi digital melalui media sosial dan influencer saat ini dinilai lebih efektif menjangkau masyarakat dibandingkan pemasangan videotron di bandara atau ruang publik tertentu.

“Sekarang hampir semua orang melihat informasi lewat media sosial. Promosi melalui influencer dan konten digital justru lebih mudah menjangkau masyarakat luas,” tuturnya.

Ia juga berharap pengembangan sektor pariwisata tidak hanya dinikmati investor besar, tetapi benar-benar memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar destinasi wisata.

“Jangan sampai masyarakat hanya sekadar menjadi penonton. Pariwisata harus bisa menggerakkan ekonomi warga di sekitar kawasan wisata,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Disbudpar Berau, Yudha Budi Santosa, menjelaskan bahwa angka tersebut merupakan kalkulasi dari jangka waktu penayangan iklan. Ia menyatakan siap mengevaluasi kegiatan tersebut jika dinilai tidak efisien.

“Itu berjangka waktu, apakah nanti dilanjutkan atau tidak, kita akan evaluasi, kalau itu saya anggap terlalu besar, maka bisa kita alihkan ke cara yang lain,” ujar Yudha.

Ia juga menegaskan bahwa program ini telah berjalan sebelum dirinya menduduki jabatan kepala dinas. Merespons saran masyarakat agar promosi wisata lebih diarahkan melalui kolaborasi dengan pemandu wisata lokal maupun dari luar daerah, mantan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Berau itu menyebut pihaknya masih menjajaki berbagai pendekatan promosi.

“Kan strategi promosi itu macam-macam caranya?, kebetulan kemarin dianggarkan khusus untuk penayangan secara elektronik baik di bandara maupun videotron,” bilangnya.

Seluruh kegiatan yang tengah berjalan, kata Yudha, akan dievaluasi dari sisi manfaat dan ketepatannya. Ia mempersilakan masyarakat menyampaikan masukan secara terbuka kepada pihak dinas.

“Silahkan saja disampaikan ke kami, pasti akan kami evaluasi dan akan kita sesuaikan dengan masukan dari masyarakat mana yang terbaik, pasti akan kita pilih nanti,” tandasnya. (ADV/Tim).