Menurutnya, masih banyak destinasi unggulan di Berau yang belum mendapat perhatian maksimal, terutama dari sisi sarana dan prasarana penunjang wisata.

“Mari kita fokus terhadap destinasi yang ada. Destinasi yang kita miliki sendiri itu masih sangat kurang dari jangkauan pemerintah daerah untuk fasilitasnya,” ujar Rudi.

Ia menilai pemerintah daerah sebaiknya tidak terburu-buru membuka destinasi baru yang potensi dan keberlanjutannya belum jelas, sementara pengelolaan destinasi yang sudah dikenal wisatawan masih belum optimal.

“Jangan dulu membuat destinasi-destinasi baru yang sifatnya kita masih meraba-raba potensi,” katanya.

Rudi menilai Berau sudah memiliki banyak destinasi wisata alam yang dinilai memiliki daya tarik besar dan berpotensi mendongkrak sektor pariwisata daerah apabila dikelola secara maksimal.

Karena itu, ia mendorong Disbudpar lebih fokus pada peningkatan kualitas kawasan wisata yang sudah ada, mulai dari promosi, pembangunan sarana prasarana, hingga penataan kawasan destinasi.

“Destinasi yang ada itu destinasi luar biasa. Fokus saja dulu lewat promosi, lewat sapras, lewat peningkatan kawasan destinasi itu sendiri,” ucapnya.

Ia juga mengingatkan agar arah pembangunan sektor pariwisata dilakukan secara terukur dan tepat sasaran sehingga anggaran yang digunakan benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat dan peningkatan kunjungan wisatawan.

“Tidak usah dulu membangun destinasi-destinasi baru yang belum ada kepastiannya. Tapi kembangkan yang sudah ada dulu, maksimalkan destinasi yang ada,” pungkasnya. (ADV/Pan).

Gedung yang sempat menjadi tempat penayangan film pada jaman Belanda ini, bakal difungsikan kembali serta dalam pengelolaan pemerintahan berencana melibatkan pihak ketiga.

Hal ini pun mendapat sorotan dari kalangan legislatif. Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi P Mangunsong menilai keberadaan gedung tersebut harus mampu menjadi ruang kreativitas bagi masyarakat, khususnya kalangan pemuda di Teluk Bayur yang dinilai memiliki potensi besar dalam bidang seni dan budaya.

“Pemuda-pemuda Teluk Bayur itu kreatif-kreatif. Setelah direvitalisasi, gedung ini harus bisa dijadikan pusat latihan seni, pusat kebudayaan, dan tempat kegiatan kreativitas masyarakat,” katanya.

Ia mengatakan, konsep pengelolaan gedung perlu dipikirkan secara matang agar bangunan yang telah dibangun menggunakan anggaran daerah tidak menjadi fasilitas yang sepi aktivitas.

“Kalau punya bangunan tapi tidak dimanfaatkan dengan baik, tentu sangat disayangkan. Makanya harus ada event budaya, pertunjukan seni, atau kegiatan lain yang terus berputar di situ,” ucapnya.

Rudi juga mendorong pemerintah daerah menggandeng pihak ketiga maupun komunitas lokal untuk menghidupkan kawasan tersebut secara berkelanjutan.

“Kita berharap nanti ada kreativitas positif yang tumbuh di masyarakat, khususnya pemuda Teluk Bayur dan sekitarnya. Jadi gedung itu benar-benar hidup,” ujarnya.

Menurut dia, pengembangan bioskop bersejarah tersebut dinilai sejalan dengan upaya memperkuat sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Berau.

Ia meyakini Disbudpar Berau telah memiliki konsep jangka panjang terkait pemanfaatan gedung setelah proses revitalisasi selesai dilakukan.

“Kalau pemerintah membangun, pasti ada konsep ke depannya. Jangan hanya membangun saja, tapi setelah itu juga harus berjalan dan dimanfaatkan,” katanya.

Selain itu, Rudi menegaskan pengawasan terhadap situs sejarah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat sekitar yang memiliki keterkaitan langsung dengan kawasan tersebut.

“Kalau situs sejarah itu ada di Teluk Bayur, maka masyarakat Teluk Bayur juga harus ikut menjaga bersama pemerintah daerah,” tuturnya.

Ia menyebut Teluk Bayur memiliki sejarah panjang sebagai kawasan yang berkembang pada masa pertambangan batu bara. Karena itu, keberadaan bangunan-bangunan lama dinilai penting untuk tetap dipertahankan sebagai bagian dari identitas daerah.

“Dulu Teluk Bayur ini termasuk kawasan yang lebih berkembang dengan sejarah batubaranya. Walaupun banyak peninggalan yang sudah tidak ada, paling tidak kita masih punya bangunan dan situs sejarah yang bisa dijaga,” pungkasnya. (ADV/Pan).

Menurutnya, situasi tersebut mulai dirasakan oleh pelaku usaha kecil hingga masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas perdagangan dan jasa. Penurunan aktivitas ekonomi disebut berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat.

“Sekarang kondisi itu mulai terasa. Perputaran uang di masyarakat tidak seperti sebelumnya,” kata Rudi.

Ia menilai perlambatan ekonomi daerah harus segera diantisipasi pemerintah daerah melalui kebijakan yang mampu menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Salah satunya dengan memastikan program pembangunan tetap berjalan agar memberikan dampak ekonomi bagi warga.

Rudi mengatakan, keberlangsungan proyek pembangunan daerah penting untuk menjaga aktivitas ekonomi masyarakat, terutama bagi pelaku usaha lokal dan tenaga kerja.

Menurutnya, kualitas jaringan internet menjadi faktor penting dalam mendukung aktivitas masyarakat, mulai dari pekerjaan, transaksi jual beli secara daring, hingga promosi pariwisata.

“Pemerintah daerah perlu melobi vendor telekomunikasi, terutama Telkom, untuk penambahan bandwidth dan peningkatan kualitas jaringan di Maratua dan Derawan,” ujar Rudi.

Ia mengungkapkan, meskipun secara umum jaringan di Maratua tergolong cukup baik dan cepat, gangguan masih kerap terjadi. Bahkan, dalam beberapa kondisi, akses internet bisa terputus hingga berjam-jam, terutama saat terjadi pemadaman listrik.

Kondisi tersebut dinilai menghambat berbagai aktivitas, termasuk pelayanan kepada wisatawan dan pelaku usaha lokal yang mulai mengandalkan platform digital.

“Kalau listrik mati, jaringan juga ikut hilang. Ini jadi kendala serius, apalagi di daerah wisata yang sangat bergantung pada konektivitas,” jelasnya.

Selain itu, Rudi juga menyinggung pemanfaatan layanan internet berbasis satelit seperti Starlink yang dinilai bisa menjadi alternatif. Namun, jangkauannya yang masih terbatas membuat solusi ini belum sepenuhnya menjawab kebutuhan di lapangan.

Karena itu, ia menekankan pentingnya peran aktif vendor telekomunikasi dalam melakukan pemeliharaan jaringan secara maksimal, termasuk memastikan sistem tetap berjalan meski terjadi gangguan listrik.

Lebih jauh, Rudi menegaskan bahwa penguatan jaringan internet tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab satu instansi. Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah turut terlibat, terutama dinas yang membidangi komunikasi dan informatika, pariwisata, serta UMKM.

“Kalau bicara pariwisata, jangan hanya Dinas Pariwisata. Dinas komunikasi dan UMKM juga harus ikut terlibat agar semua punya sudut pandang yang sama,” tegasnya.

Ia menilai sinergi lintas sektor menjadi kunci untuk mendukung visi dan misi kepala daerah, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata dan digital.

Di satu sisi, warga Kampung Teluk Alulu, Maratua berinisial TS, juga menantikan tentang program Pemda Berau yaitu 1000 titik Wi-Fi gratis. Namun, hingga saat ini belum ada realisasi di lapangan.

“Hingga saat ini, wilayah kami belum pernah mendapatkan titik pemasangan Wifi Pemda,” bilangnya.

Selain itu, kondisi geografis yang cukup jauh dari jangkauan sinyal tower Telkomsel menyebabkan akses komunikasi dan internet di wilayah kami sangat terbatas bahkan cenderung tidak tersedia.

“Akibat keterbatasan tersebut, warga mengalami kesulitan dalam mengakses informasi, layanan pendidikan, komunikasi,” pungkasnya. (ADV/Pan).

Menurutnya, Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) memiliki peran strategis sebagai pusat perumusan arah pembangunan daerah. Karena itu, setiap program yang dirancang harus benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat.

“Bapelitbang ini ibarat jantung dalam perencanaan. Jangan hanya melihat dari sisi serapan APBD, tapi bagaimana hasilnya bisa dirasakan masyarakat,” ujar Rudi, Senin (27/4/2026).

Ia menegaskan, seluruh rencana pembangunan yang disusun Bapelitbang harus dapat diterjemahkan dan dilaksanakan secara optimal oleh perangkat daerah lainnya. Sinkronisasi antarorganisasi perangkat daerah dinilai menjadi kunci agar program tidak berhenti pada tahap perencanaan.

Selain itu, Rudi juga mendorong agar penganggaran dilakukan melalui kajian yang komprehensif, sehingga setiap program benar-benar tepat sasaran. Ia menilai, prioritas pembangunan harus selaras dengan visi dan misi kepala daerah serta kebutuhan riil di lapangan.

Lebih jauh, ia menyoroti pentingnya pembangunan yang berbasis manfaat langsung bagi masyarakat. Menurutnya, pendekatan sektoral tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, melainkan harus terintegrasi.

Ia mencontohkan sektor pariwisata yang tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Pariwisata, tetapi juga membutuhkan dukungan infrastruktur dan penguatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Kalau bicara wisata, jangan hanya dinasnya saja. Infrastruktur jalan, pelaku UMKM, semua harus ikut mendukung,” jelasnya.

Rudi juga menekankan perlunya perhatian terhadap sektor pertanian dan infrastruktur dasar di wilayah kampung. Peningkatan kualitas jalan dinilai penting untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, terutama di daerah pedesaan.

Di sisi lain, ia mengingatkan agar pembangunan tidak dilakukan secara seremonial tanpa memperhatikan efektivitas. Ia menyinggung proyek drainase yang kerap dibangun, namun belum mampu mengatasi persoalan genangan air.

“Jangan sampai kita bangun drainase, tapi genangan masih tetap ada. Artinya perencanaannya perlu dievaluasi,” tegasnya. (ADV/Pan).

Ia mengingatkan, konsep ekonomi hijau tidak cukup hanya disampaikan dalam perencanaan atau dokumen kebijakan, tetapi harus diterjemahkan ke dalam langkah nyata yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Jangan sampai hanya berhenti pada narasi. Masyarakat butuh bukti di lapangan,” ujarnya.

Menurut Rudi, hingga saat ini struktur ekonomi daerah masih bertumpu pada sektor pertambangan. Kondisi tersebut dinilai rentan, terutama jika tidak diimbangi dengan penguatan sektor lain sebagai alternatif sumber pertumbuhan.

Ia mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) untuk lebih serius mengembangkan sektor non-tambang, seperti pertanian, perkebunan, pariwisata, serta pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), sebagai bagian dari strategi diversifikasi ekonomi.

Selain itu, ia menilai pentingnya penyusunan peta jalan atau “roadmap” yang jelas dan terukur agar arah transisi ekonomi tidak berjalan tanpa arah. Tanpa perencanaan yang matang, perubahan yang diharapkan berpotensi tidak memberikan dampak signifikan.

Rudi juga menekankan bahwa keberhasilan transisi ekonomi sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia dan keberpihakan kebijakan. Dukungan terhadap pelaku usaha lokal, peningkatan kapasitas tenaga kerja, serta akses terhadap pasar menjadi faktor penting dalam proses tersebut.

DPRD berharap Pemda dapat segera mempercepat implementasi program-program strategis yang mendukung ekonomi hijau, sehingga tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar menjadi arah pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Berau. (ADV/Pan).

Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi P. Mangunsong, mengingatkan bahwa terlalu bergantung pada satu komoditas dapat menjadi ancaman jangka panjang jika tidak diimbangi dengan pengembangan sektor lain.

“Jangan hanya menunggu hasil tanpa upaya. Sektor pertanian dan perkebunan harus terus dikelola secara aktif,” ujarnya, Rabu (22/04/2026).

Ia menilai, hingga kini Berau belum memiliki produk unggulan dari sektor pertanian atau perkebunan non-sawit yang mampu bersaing di pasar luar daerah. Padahal, potensi komoditas lain dinilai cukup besar untuk dikembangkan.

Rudi mendorong pemerintah agar mulai serius mengembangkan komoditas alternatif seperti kakao, kelapa dalam, jagung, hingga kedelai sebagai upaya diversifikasi ekonomi masyarakat.

Menurutnya, sejumlah wilayah di Berau memiliki potensi spesifik yang bisa dioptimalkan. Kecamatan Segah, misalnya, dinilai cocok untuk pengembangan kakao, sementara wilayah pesisir seperti Maratua memiliki peluang besar untuk komoditas kelapa dalam.

Selain itu, ia juga menyoroti semakin menyempitnya lahan pertanian akibat ekspansi sawit yang masif. Jika tidak dikendalikan, kondisi ini dikhawatirkan akan menggerus lahan pangan seperti padi dan jagung. DPRD pun meminta pemerintah pusat dan daerah tidak hanya berhenti pada wacana, tetapi segera merealisasikan program bantuan dan pendampingan bagi petani, agar komoditas alternatif benar-benar berkembang.

“Kalau terus dibiarkan, lahan pertanian kita bisa hilang karena sawit,” tegasnya. (ADV/Pan).

Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi P. Mangunsong, memberikan catatan serius, serta motivasi dan saran bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau. Khusus Disbudpar dan Disperkim untuk mengevaluasi capaian tahun lalu serta target di tahun berjalan.

Dalam catatannya, Rudi mengapresiasi capaian kinerja para OPD dan kedepannya meminta untuk lebih menjalankan program-program strategis yang lebih berdampak ke masyarakat langsung.

“Dinas Perkim serapannya bagus, mencapai 98 persen. Ini termasuk salah satu OPD dengan serapan anggaran terbaik,” ujar

Lebih lanjut, di tengah dampak efesiensi APBD Kabupaten Berau 2026 yang mengalami pemanasan hampir setengah dibanding tahun sebelumnya.

“Di sisi lain, Disbudpar juga turut menunjukan hasil yang cukup memuaskan dengan capaian lonjakan wisatawan terutama pasca lebaran kemarin, kedepannya saya minta untuk menjalan program yang dampaknya menyentuh masyarakat, karena mau bagaimana pun masyarakat penerima manfaat pertama,” pintanya.

Rudi berharap para OPD di Berau untuk mengurangi hal yang tidak perlu terutama acara seremonial dan perjalan dinas dengan mengalihkan ke hal yang lebih berdampak pada daerah. (*/Pan).

Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi P Mangunsong, mengatakan pembahasan dilakukan melalui komisi-komisi sesuai bidang masing-masing guna memastikan setiap program berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

“Kita akan mengkaji secara menyeluruh, terutama kebijakan dan regulasi yang berdampak langsung kepada masyarakat,” ujarnya, Rabu (08/04/2026).

Menurutnya, evaluasi ini menjadi penting untuk mengukur sejauh mana kebijakan yang diambil mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di luar sektor pertambangan.

Ia mencontohkan, dukungan terhadap sektor perkebunan dan pertanian perlu diperkuat, salah satunya melalui peningkatan bantuan sarana produksi bagi petani dan pekebun.

“Misalnya bantuan pupuk bagi pekebun dan petani harus diperbanyak, termasuk memperluas cakupannya agar lebih banyak masyarakat yang merasakan manfaat,” jelasnya.

Selain itu, DPRD juga akan memanggil organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk memperjelas capaian program sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi selama pelaksanaan tahun anggaran 2025.

Rudi menegaskan, sinergi antar-OPD menjadi kunci dalam memastikan program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Semua OPD harus bersinergi dalam menjalankan program yang benar-benar menyentuh masyarakat, karena masyarakat adalah penerima manfaat utama dari setiap kebijakan pembangunan,” pungkasnya. (ADV/Pan).

Menurutnya, penerapan aturan berpakaian bagi wisatawan dengan alasan nilai kesopanan dan kearifan lokal justru dapat membatasi minat kunjungan, khususnya wisatawan mancanegara yang memiliki latar belakang budaya berbeda.

“Kalau memang konsep wisata halal diterapkan, kita bisa kalah saing dengan daerah lain. Di Bali dan Lombok saja sudah sangat ramah terhadap wisatawan luar,” ujarnya, Rabu (08/04/2026).

Rudi menilai, sektor pariwisata seharusnya dikembangkan secara inklusif dengan tetap memperhatikan kenyamanan wisatawan tanpa memberikan batasan yang berlebihan.

Ia khawatir, jika aturan tersebut diterapkan secara kaku, justru akan mengurangi minat wisatawan untuk berkunjung ke Berau yang selama ini dikenal dengan destinasi bahari unggulannya.

“Kalau mau konsep seperti itu, dengan aturan berpakaian yang ketat, orang bisa saja memilih destinasi lain,” tegasnya.

Meski demikian, ia tidak menolak sepenuhnya nilai-nilai budaya lokal diterapkan dalam pengembangan pariwisata. Namun, menurutnya, pendekatan yang diambil harus seimbang dan tidak mengurangi daya tarik wisata.

DPRD pun mendorong pemerintah daerah untuk mengkaji kembali rencana tersebut secara matang, dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, budaya, dan karakter wisatawan yang datang ke Berau. (ADV/Pan).

]]> https://okegas.id/wacana-wisata-halal-dprd-berau-minta-pemerintah-pertimbangkan-dampaknya/feed/ 0