Anggota DPRD Berau Dapil III, Saga turut melontarkan kekecewaannya terhadap Pemerintah Daerah (Pemda) Berau atas hilangnya anggaran abrasi yang dibincangkan pada tahun 2025 lalu senilai Rp25 Miliar. Namun saat ini anggaran tersebut tidak muncul pada tahun anggaran 2026 ini.

Saga menjelaskan, anggaran penanganan abrasi tersebut sebelumnya telah disepakati dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Namun, berdasarkan penjelasan dari Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang), alokasi tersebut tidak lagi tersedia pada tahun berjalan.

“Ini saya sangat kecewa dengan pemerintah daerah. Betul-betul kecewa. Padahal tahun 2025 sudah ada anggarannya, tetapi saat saya tanyakan kepada Bapelitbang untuk 2026 sudah tidak ada, ternyata sudah tidak ada lagi,” ujarnya, Jumat (03/04).

Ia menilai kondisi ini berisiko memperparah dampak abrasi di lapangan. Bahkan, sejumlah fasilitas umum di kawasan pesisir dilaporkan sudah berada sangat dekat dengan bibir pantai dan terancam rusak.

“Di sana ada fasilitas seperti toilet yang jaraknya hanya sekitar tiga meter dari bibir pantai. Kalau tidak segera ditangani, tentu akan tergerus,” katanya.

Menurut Saga, penanganan abrasi seharusnya menjadi prioritas, terlebih pemerintah pusat disebut telah memberikan dispensasi dan mengetahui kondisi tersebut. Karena itu, ia mempertanyakan keputusan penghapusan anggaran yang sebelumnya sudah direncanakan.

Ia menegaskan, abrasi bukan sekadar persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut keberlangsungan pariwisata di wilayah pesisir Berau, terutama di destinasi unggulan seperti Derawan dan Maratua yang selama ini menjadi daya tarik utama wisatawan.

“Ini juga menjadi indikator penting bagi pariwisata kita. Kalau pesisirnya terus terkikis, tentu akan berdampak pada kunjungan wisatawan,” ujarnya.

Saga pun mendesak agar Pemda Berau segera mengembalikan alokasi anggaran penanganan abrasi pada tahun 2026, sebelum pembahasan anggaran 2027 dilakukan.

“Saya minta di tahun 2026 ini, sebelum kita masuk pembahasan anggaran 2027, anggaran abrasi yang sempat ada di 2025 itu bisa segera dikembalikan,” tegasnya. (ADV/Pan).

Anggota Komisi III DPRD Berau, Saga mengatakan, efisiensi anggaran yang terjadi di level nasional berdampak langsung terhadap alokasi anggaran daerah. Kondisi ini memaksa daerah menata ulang prioritas belanja, namun tetap tidak mengurangi urgensi pembangunan infrastruktur yang berimplikasi langsung pada perekonomian dan kehidupan masyarakat.

“Di tengah menyusutnya APBD, pemerintah daerah harus aktif menjajaki peluang pendanaan dari pemerintah pusat. Ini penting agar pembangunan jalan, jembatan, dan drainase yang menjadi kebutuhan masyarakat tidak tertunda,” ujar Saga.

Anggota legislatif itu menilai, pemangkasan anggaran dari pusat, termasuk berkurangnya dana bagi hasil (DBH), membuat anggaran DPUPR untuk 2026 jauh lebih sempit dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Akibatnya sejumlah proyek yang sebelumnya direncanakan belum dapat dijalankan secara maksimal.

Saga menekankan, DPRD tidak hanya mendorong efisiensi penggunaan anggaran, tetapi juga menuntut adanya strategi konkret agar potongan anggaran tidak mengorbankan program prioritas yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik. Menurutnya, sektor infrastruktur bagi konektivitas wilayah, terutama jalan yang menghubungkan pusat kota dengan kawasan pedalaman yang merupakan kebutuhan mendesak yang harus diutamakan.

“Kita tidak menolak efisiensi, tetapi jangan sampai jalan rusak di kampung-kampung atau kawasan wisata produktif tidak tersentuh pembangunan hanya karena anggarannya tidak tersedia. Ini harus diantisipasi dengan langkah-langkah konkret,” katanya.

Salah satu upaya yang diminta DPRD adalah mendatangi kementerian teknis maupun lembaga terkait di pusat untuk mempercepat pencairan dana insentif dan bantuan lain yang tersedia. Pendekatan itu dianggap penting untuk menutupi kekosongan yang ditinggalkan oleh berkurangnya dana transfer dari pusat.

Adapun pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan dan sistem drainase merupakan salah satu kebutuhan utama yang selain mendukung mobilitas juga menjadi dasar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, terutama di kawasan pedalaman yang selama ini tertinggal.

Dengan momentum rapat pembahasan APBD 2026 yang tengah berjalan, DPRD berharap DPUPR dapat memperkuat sinergi antarinstansi serta memperluas jaringan lobi agar pembangunan strategis tidak terkendala kekurangan anggaran. (*/pan).

Saga mengungkapkan, wisatawan kerap harus menunggu kapal dalam waktu yang tidak menentu, mulai dari hitungan menit hingga berjam-jam. Padahal, sebagian besar penumpang telah melakukan pemesanan jauh hari untuk menghindari antrean dan keterlambatan.

“Kondisi ini jelas merugikan penumpang, apalagi wisatawan. Mereka sudah memesan sebelumnya, tetapi tetap harus menunggu tanpa kepastian,” ujar Saga.

Menurutnya, transportasi laut seharusnya dikelola dengan standar yang jelas dan pengawasan yang ketat. Ia menilai selama ini pengawasan masih sebatas kehadiran petugas di lapangan, tanpa disertai penegakan standar pelayanan yang terukur.

“Kalau kita bicara transportasi laut, ini harus diatur dengan baik. Bukan hanya menempatkan petugas untuk melihat jumlah penumpang atau kapal, tapi juga memastikan ada standar pelayanan yang diterapkan dan diawasi,” tegasnya.

Saga menekankan bahwa upaya penertiban bukan untuk merugikan masyarakat atau pelaku usaha transportasi, melainkan demi menciptakan rasa aman, nyaman, dan kepastian bagi wisatawan.

“Penertiban ini bukan mengambil hak masyarakat. Justru untuk memastikan wisatawan merasa terlayani, aman, dan biaya yang dikeluarkan juga lebih masuk akal. Kalau pelayanannya baik, wisatawan akan simpatik dan mau kembali,” katanya.

Atas kondisi tersebut, Saga meminta Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Berau sebagai instansi teknis untuk segera melakukan pembenahan, baik dari sisi administrasi pelayanan maupun penertiban operasional kapal di Pelabuhan Tanjung Batu.

“Saya minta dinas terkait, terutama Dinas Perhubungan, agar mengatur dengan serius administrasi pelayanan dan penertiban di pelabuhan Tanjung Batu. Ini pintu utama wisata laut Berau, jangan sampai citra pariwisata kita rusak karena pelayanan transportasi,” pungkasnya. (*/pan).

Ia mengkritisi praktik penetapan harga akomodasi yang dinilai cenderung sewenang-wenang, terutama pascamusim liburan. Fenomena tersebut kerap disebut sebagai praktik “Aji mumpung” yang berpotensi merugikan wisatawan dan mencoreng citra pariwisata Berau.

Saga mendorong dinas terkait agar segera merumuskan regulasi yang jelas sehingga persoalan ini tidak terus berulang.

“Ya tentu kita harus membuat regulasi. Selama ini masyarakat tidak tahu, jadi seenaknya menentukan harga sesuai keinginan. Kalau ada regulasi, kita tinggal menyampaikan bahwa ada aturan yang harus dipatuhi,” ujar Saga.

Menurutnya, jika Berau ingin kawasan wisata seperti Derawan, Maratua, dan Biduk-Biduk semakin diminati wisatawan, maka pengelolaan harga dan layanan harus mengikuti standar yang ditetapkan pemerintah. Ia mencontohkan sektor transportasi udara dan travel yang memiliki tarif jelas dan terukur.

“Transportasi laut juga sama, harus diatur. Bukan hanya soal jumlah armada atau penumpang, tapi juga standarisasi tarif dan pengawasan yang konsisten,” jelasnya.

Saga menegaskan bahwa penertiban bukan dimaksudkan untuk merampas hak masyarakat, melainkan menciptakan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan.

“Supaya wisatawan merasa simpatik datang ke Berau karena merasa terlayani, aman, dan biayanya masuk akal,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Bina Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Disbudpar Berau, Nurjatiah, menyampaikan bahwa pemerintah daerah sejatinya telah melakukan pembinaan dan pengawasan secara rutin melalui tim terpadu.

“Tim kami terdiri dari Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, Dinas Perizinan, dan unsur terkait lainnya. Minimal enam bulan sekali kami turun ke lapangan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pengawasan rutin dilakukan khususnya di kawasan Derawan, Maratua, dan Biduk-Biduk, dengan fokus pada aspek higienitas, jumlah kunjungan, serta standar harga.

“Standar harga sudah kami sampaikan. Tinggal kembali lagi pada kepatuhan pelaku usaha,” katanya.

Nurjatiah mengakui bahwa masukan dari DPRD menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa pembinaan telah dilakukan, namun monitoring harus terus diperkuat.

“Bukan berarti kami tidak melakukan. Sudah dilakukan, tapi evaluasi dan monitoring memang perlu ditingkatkan,” ujarnya.

Ke depan, Disbudpar Berau berencana memperkuat pengawasan pada 2026, termasuk melalui imbauan, surat peringatan, hingga penegasan standarisasi harga.

“kami itu paling tidak enam bulan sekali turun untuk evaluasi dan kepatuhan untuk higienis, terus jumlah kunjung dan standar harga, standar harga itukan Perindagkop sudah kami sampaikan. Nah, ini kembali lagi kepatuhan bagi si palaku l,” tutup Nurjatiah.

Ia menegaskan, menjaga pariwisata tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga pemerintah kampung, pelaku usaha, dan masyarakat setempat.

Kembali ke Saga, menurutnya jika hanya sebatas himbauan bagi pelaku usaha saja tidak cukup, terlebih jadwal turunnya hanya per-enam bulan sekali yang dianggap terlalu lamban.

“Ya, kalau hanya himbauan per-enam bulan saja tidak cukup, makanya saya sampaikan pemerintah daerah untuk bagaimana upaya kita itu, untuk melakukan upaya-upaya daya tarik wisatawan baik lokal maupun mancanegara, tentu kita harus buat regulasi,” pungkasnya. (*/pan).