Baginya langkah mengurangi ketergantungan pada sektor tambang bukan sekadar persoalan mencari pengganti. Lebih dari itu, transformasi ekonomi daerah harus mampu menghadirkan sumber penghidupan baru yang merata, melibatkan masyarakat luas, dan memberikan dampak jangka panjang terutama bagi warga yang hidup di kawasan pesisir.

“Berau punya hasil laut yang besar. Tinggal bagaimana pengelolaannya diperkuat supaya benar-benar bisa menjadi sumber ekonomi masyarakat,” ujar Sakirman.

Ia menilai perhatian pemerintah daerah terhadap pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir selama ini masih jauh dari memadai. Padahal, jika dikelola dengan serius dan berkelanjutan, sektor ini berpotensi menciptakan lapangan usaha baru sekaligus memperkuat fondasi ekonomi daerah.

“Jadi bukan sekadar mengganti ketergantungan dari batu bara, tapi juga memberi ruang bagi sektor yang manfaatnya bisa dirasakan lebih luas,” katanya.

Ia juga menyoroti lemahnya infrastruktur penunjang yang selama ini menjadi salah satu hambatan utama berkembangnya sektor kelautan di Berau. Menurutnya, peningkatan layanan kargo dan akses distribusi logistik hasil laut menjadi kebutuhan mendesak agar produk perikanan dari Berau mampu bersaing di pasar luar daerah, bahkan menembus pasar ekspor.

Tak hanya soal infrastruktur, Sakirman juga mendorong pemerintah daerah untuk lebih serius memperkuat sumber daya manusia di sektor ini. Nelayan dan pelaku usaha kecil, kata dia, perlu mendapat pendampingan yang nyata  mulai dari pelatihan teknis, akses permodalan, hingga peningkatan kualitas dan nilai jual produk.

“Kalau hanya bicara konsep tanpa pendampingan nyata, masyarakat tentu sulit berkembang. Nelayan harus diberi akses dan dukungan supaya usahanya bisa naik kelas,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa transformasi ekonomi daerah hanya akan bermakna jika dampaknya benar-benar sampai ke tangan masyarakat, khususnya para pelaku usaha kecil yang selama ini menjadi tulang punggung sektor kelautan dan perikanan Berau.

Sebagai bentuk dukungan dari legislatif, Sakirman memastikan DPRD Berau siap mengawal langkah tersebut melalui penguatan regulasi serta pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran, agar program yang dirancang tidak sekadar menjadi dokumen perencanaan yang mangkrak.

“Kalau sektor laut ini dikelola serius, saya yakin bisa menjadi masa depan ekonomi Berau, terutama bagi masyarakat pesisir,” pungkasnya. (ADV).

Anggota Komisi III DPRD Berau, Sakirman, menilai selama ini laporan yang disampaikan korporasi masih bersifat umum dan belum mencerminkan kondisi riil di lapangan. Akibatnya, data tersebut sulit digunakan sebagai dasar pengawasan maupun evaluasi.

“Kami menginstruksikan agar data yang diserahkan kepada DPRD tidak lagi bersifat umum. Laporan harus mencakup rincian teknis, baik dalam penyaluran dana tanggung jawab sosial maupun struktur ketenagakerjaan,” ujarnya.

Menurut dia, kejelasan dan akurasi data menjadi instrumen penting bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan, sekaligus memastikan kontribusi sektor swasta benar-benar dirasakan masyarakat.

Ia menekankan, tanpa data yang rinci, sulit mengukur sejauh mana program CSR memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah terdampak langsung aktivitas perusahaan.

Sakirman juga menyoroti pentingnya pemetaan wilayah penerima manfaat, terutama bagi masyarakat di sekitar area operasional perusahaan, seperti Ring 1 dan Ring 2. Pemetaan ini dinilai krusial agar distribusi bantuan tidak timpang dan tepat sasaran.

“Perusahaan wajib merinci penyaluran bantuan secara menyeluruh di wilayah terdampak langsung. Hal ini penting untuk menjamin rasa keadilan,” katanya.

Ia menambahkan, transparansi bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap perusahaan. Ketertutupan informasi berpotensi menimbulkan kesenjangan sosial dan kecurigaan di tengah masyarakat.

Oleh karena itu, DPRD meminta perusahaan tidak lagi menyampaikan laporan yang bersifat global, melainkan data yang detail, terukur, dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.

Langkah ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan sektor swasta dalam mendorong pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan di Kabupaten Berau. (ADV/*).