Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi menyebut kondisi itu tidak bisa lagi dibiarkan berlarut-larut. Ia menegaskan bahwa penarikan retribusi dari sektor wisata bahari selama ini masih jauh dari optimal karena tidak ada mekanisme pengawasan yang terstruktur terhadap lalu lintas kapal wisata di kawasan tersebut.

“Itu yang sebabkan kapal pariwisata bebas keluar masuk kawasan sehingga potensi pendapatan dari sektor jasa transportasi laut tersebut kerap menguap begitu saja,” ungkapnya.

Untuk menutup kebocoran itu, Sumadi mendorong pemerintah daerah  terutama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) bersama instansi terkait segera memberlakukan sistem satu pintu atau one gate system. Dengan sistem ini, seluruh kapal wisata yang keluar masuk kawasan Maratua dan Derawan dapat dipantau secara terpusat, sehingga tidak ada satu pun pergerakan yang lolos dari pencatatan.

“Perlu ada penerapan sistem pemberlakuan satu pintu agar memudahkan kita dalam melakukan pengawasan terhadap keluar masuknya kapal-kapal pariwisata di sana,” jelasnya.

Bagi Sumadi, penerapan sistem satu pintu bukan sekadar soal keamanan kawasan wisata. Lebih dari itu, ini adalah soal transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Setiap rupiah yang seharusnya masuk ke kas daerah harus bisa dipertanggungjawabkan bukan menguap tanpa jejak karena lemahnya sistem pengawasan.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menegaskan bahwa langkah ini seharusnya sudah lama diambil, mengingat sektor pariwisata telah ditetapkan sebagai program unggulan Kabupaten Berau namun belum diimbangi dengan tata kelola penerimaan yang memadai.

“Ini menjadi langkah nyata yang bisa kita lakukan bersama untuk menambah PAD dari sektor pariwisata yang selama ini memang belum kita garap secara maksimal,” tandasnya. (ADV).

Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Berau, Sumadi mengingatkan Pemerintah Daerah (Pemda) dan instansi terkait untuk tidak tergesa-gesa dalam merespons fenomena tersebut. Tanpa proses verifikasi yang cermat dan menyeluruh, ia khawatir klaim-klaim yang bermunculan itu justru akan menjadi benih konflik sosial baru di kemudian hari.

“Kita harus hati-hati, jangan sampai nanti ada konflik sosial baru. Memang Perda ini diperbaiki untuk memberikan kepastian hukum,” ujar Sumadi, Jumat (22/5/2026).

Sumadi menegaskan bahwa setiap klaim yang masuk tidak boleh diterima begitu saja. Pemerintah daerah harus membuka kembali berkas-berkas lama terkait riwayat kepemilikan tanah di kampung yang bersangkutan. Langkah ini dinilai krusial mengingat sebagian besar pengukuran tanah di masa lalu masih dilakukan secara manual dan belum tercatat secara komprehensif dalam sistem Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Yang mengajukan itu perlu diteliti betul-betul, bahkan membuka berkas yang lama. Kampung mana yang mengajukan, berapa hektar yang sudah sertifikat, berapa yang masih SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah), dan berapa yang baru diklaim kelompok,” tegasnya.

Hanya setelah seluruh data divalidasi dan dipastikan tidak ada tumpang tindih maupun permasalahan hukum, barulah Surat Keputusan atau sertifikat hak ulayat dapat diterbitkan.

Komplikasi lain yang disoroti Sumadi adalah semakin seringnya keterlibatan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dalam sengketa lahan. Kehadiran pihak luar dalam persoalan tanah, menurutnya, kerap membuat situasi menjadi jauh lebih sensitif dan sulit dikelola. Karena itu, ia mendorong koordinasi yang akurat dan berlapis mulai dari pemerintah kampung, kecamatan, hingga instansi vertikal seperti BPN.

“Perlu dicek koordinasi yang akurat antara pemerintah kampung, pihak kecamatan, dan dinas terkait di BPN. Karena sekarang sudah banyak Ormas yang kalau ada masalah tanah, Ormas yang dibawa,” tutur Sumadi.

Pada akhirnya, Sumadi berharap revisi Perda ini benar-benar mampu menjadi solusi jangka panjang atas persoalan tanah yang selama ini berlarut-larut di Berau bukan sebaliknya, menjadi pintu masuk bagi klaim-klaim sepihak tanpa dasar yang justru memperkeruh keadaan.

“Harapan kita, Perda ini bisa menyelesaikan masalah yang selama ini terjadi. Jangan serta-merta begitu ada Perda, semua langsung mengajukan (klaim),” pungkasnya. (ADV).

Menurutnya, keberadaan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2009 tentang pelarangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol, yang kemudian diperbarui melalui Perda Nomor 11 Tahun 2010, hingga kini dinilai belum berjalan maksimal di lapangan.

Dalam aturan tersebut, peredaran dan penjualan minuman beralkohol hanya diperbolehkan secara terbatas di tempat tertentu, salah satunya hotel berbintang lima. Namun, kondisi di lapangan dinilai masih jauh dari harapan.

“Kami dari Ketua PKS, dan DPRD Berau minta ditegakkan Perda Miras. Bukan dicabut atau tidak bisa, tapi ditegakkan. Supaya kita menjaga generasi muda kita,” ujar Sumadi.

Ia menegaskan Pemda dan aparat terkait memiliki tanggung jawab untuk memastikan perda tersebut benar-benar dijalankan, termasuk memperketat jalur masuk peredaran Miras ke wilayah Berau.

“Jadi tinggal pemerintah dan pihak yang berwenang untuk membantu, untuk menegakkan perda yang ada,” katanya.

Sumadi juga menyoroti potensi kebocoran pendapatan daerah akibat peredaran Miras  yang dinilai tidak terkendali. Menurutnya, pemerintah sebenarnya tidak melarang sepenuhnya peredaran minuman beralkohol, tetapi pengawasannya harus diperketat sesuai aturan yang berlaku.

“Kalau melihat dari kebocoran retribusi misalnya PAD untuk pendapatan daerah, ini kalah banyak. PAD-nya tidak masuk daerah,” ucapnya.

Ia menilai peredaran Miras yang tidak terkendali dapat berdampak buruk terhadap generasi muda termasuk Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kantibmas). Oleh karena itu, aparat seperti Satpol PP, TNI dan Polri diminta meningkatkan pengawasan, termasuk di jalur perbatasan.

“Mungkin Satpol PP dan TNI-Polri untuk menegakkan aturan yang ada khususnya di Berau,” imbuhnya.

Sumadi berharap penegakan perda tidak hanya sebatas aturan tertulis, tetapi benar-benar dijalankan secara serius demi melindungi masyarakat.

“Harapan ke depan peredaran Miras ini bukan hanya sekadar perda yang bisa dijalankan, tetapi betul-betul bisa menjaga masyarakat sehingga Perda ini bisa ditegakkan,” pungkasnya. (ADV/Pan).

Rencana pembangunan jalur kereta tersebut sebelumnya digagas untuk menghubungkan sejumlah wilayah strategis di Kalimantan, termasuk kawasan timur dan utara. Kehadiran transportasi berbasis rel dinilai dapat mempercepat distribusi barang maupun mobilitas masyarakat antardaerah.

Wakil Ketua (Waka) II DPRD Berau, Sumadi, menilai pembangunan jalur kereta api akan memberi dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah apabila benar-benar direalisasikan pemerintah pusat.

“Kalau ini bisa terealisasi tentu sangat baik untuk konektivitas wilayah. Distribusi barang bisa lebih cepat, mobilitas masyarakat juga lebih mudah,” ujarnya.

Menurut dia, Kabupaten Berau memiliki potensi sumber daya alam, pariwisata, hingga sektor perdagangan yang membutuhkan dukungan infrastruktur transportasi jangka panjang.

Ia mengatakan keberadaan jalur kereta api juga berpeluang membuka titik-titik pertumbuhan ekonomi baru di wilayah yang selama ini belum berkembang optimal.

“Daerah-daerah yang dilewati tentu akan ikut berkembang. Aktivitas ekonomi masyarakat bisa tumbuh karena akses transportasi semakin terbuka,” katanya.

Selain sektor ekonomi, jalur kereta api dinilai dapat mendukung pengembangan pariwisata Berau yang selama ini masih bergantung pada transportasi udara dan jalur darat.

Menurut Sumadi, akses transportasi yang semakin baik akan memberi kemudahan bagi wisatawan untuk menjangkau berbagai destinasi wisata di Berau maupun wilayah Kalimantan lainnya.

“Pariwisata juga pasti terdampak positif. Wisatawan punya alternatif transportasi lain yang lebih terjangkau dan nyaman,” ucapnya.

Meski demikian, ia berharap rencana pembangunan tersebut tidak kembali berhenti pada tahap wacana seperti yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.

“Harapan masyarakat tentu proyek ini jangan hanya menjadi pembahasan terus, tetapi ada realisasi yang jelas,” tuturnya.

Pemerintah Daerah (Pemda) menilai penguatan konektivitas antardaerah menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pemerataan pembangunan, terutama bagi wilayah yang memiliki potensi besar di sektor pariwisata dan perdagangan. (ADV).

Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, mengatakan sektor hotel dan restoran memiliki potensi besar dalam menyumbang pendapatan daerah jika dikelola secara maksimal.

“Sektor-sektor lain kita maksimalkan dalam efisiensi, bukan dinaikkan tetapi dimaksimalkan,” ujarnya.

Menurutnya, optimalisasi tidak selalu berarti menaikkan tarif pajak, melainkan memastikan seluruh potensi yang ada dapat tergarap dengan baik.

Selain pajak makanan dan minuman, Sumadi juga menekankan pentingnya peningkatan penerimaan dari sektor pajak lainnya, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

“Termasuk pajak-pajak yang lain, termasuk PBB itu juga perlu dimaksimalkan,” tambahnya.

Ia menilai, hingga saat ini masih terdapat potensi kebocoran pajak akibat belum optimalnya pendataan wajib pajak di Kabupaten Berau.

“Masih banyak warga yang belum terdata, sehingga potensi kebocoran pajak itu sangat mungkin terjadi,” jelasnya.

Karena itu, ia meminta seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat pendataan serta pengawasan, agar penerimaan pajak daerah dapat meningkat tanpa harus membebani masyarakat dengan kenaikan tarif.

Optimalisasi ini diharapkan dapat menjadi salah satu strategi menjaga stabilitas fiskal daerah di tengah tantangan penurunan anggaran pada tahun mendatang. (ADV/Pan).

Menurut Sumadi, potensi sektor walet di Berau cukup besar, namun belum tergarap maksimal karena belum adanya sistem perdagangan yang terdata dan terstruktur.

“Perlu ada regulasi agar penjualan sarang walet memiliki wadah resmi, sehingga bisa dipantau dan ditarik retribusinya,” ujarnya.

Ia menjelaskan, selama ini transaksi sarang walet banyak dilakukan melalui pengepul tanpa tercatat secara resmi. Kondisi tersebut menyulitkan pemerintah dalam melakukan pendataan dan penarikan pajak.

Selain itu, Sumadi juga mendorong dinas terkait untuk memperbaiki pendataan usaha walet yang dinilai masih belum optimal. Menurutnya, langkah tersebut penting agar potensi penerimaan daerah dapat dimaksimalkan tanpa harus menaikkan tarif pajak di tengah kondisi ekonomi saat ini.

Dengan adanya regulasi yang jelas, DPRD berharap sektor walet tidak hanya memberikan kontribusi ekonomi bagi pelaku usaha, tetapi juga berdampak signifikan terhadap peningkatan PAD Kabupaten Berau.

“Bukan menaikkan pajak, tapi memaksimalkan yang sudah ada. Yang belum terdata dan belum menjalankan kewajiban harus diingatkan,” pungkasnya. (ADV/Pan).

]]> https://okegas.id/dprd-berau-dorong-regulasi-perdagangan-sarang-walet-untuk-tingkatkan-pad/feed/ 0 https://okegas.id/dprd-berau-tekankan-program-pembangunan-harus-tepat-sasaran-dan-berdampak-nyata/ https://okegas.id/dprd-berau-tekankan-program-pembangunan-harus-tepat-sasaran-dan-berdampak-nyata/#respond Wed, 08 Apr 2026 10:50:41 +0000 https://okegas.id/?p=12050 OKEGAS.ID, Tanjung Redeb – DPRD Kabupaten Berau menekankan pentingnya pelaksanaan program pembangunan yang tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Hal ini disampaikan dalam rangka evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Daerah (Pemda) melalui pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2025.

Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi mengatakan setiap program yang dijalankan harus benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, bukan sekadar formalitas kegiatan.

“Program pembangunan itu harus tepat sasaran dan bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Jangan hanya sekadar berjalan, tapi tidak memberikan dampak yang signifikan,” ujarnya.

Menurutnya, DPRD memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan dan evaluasi agar kebijakan yang diambil Pemda dapat berjalan efektif serta sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Ia menilai, masih ada sejumlah program yang perlu dievaluasi, terutama dalam hal perencanaan dan pelaksanaan di lapangan agar lebih terarah dan efisien.

“Evaluasi ini penting supaya ke depan program yang disusun lebih matang, terukur, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” jelasnya.

Selain itu, ia juga mendorong agar organisasi perangkat daerah (OPD) dapat memperkuat sinergi dalam menjalankan program pembangunan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kebijakan dan anggaran.

“Sinergi antar-OPD sangat penting agar program yang dijalankan bisa lebih optimal dan tidak saling tumpang tindih,” tambahnya.

Rudi berharap, melalui evaluasi LKPJ ini, Pemerintah Daerah dapat melakukan perbaikan dalam penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan ke depan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat Berau. (ADV/*).

]]> https://okegas.id/dprd-berau-tekankan-program-pembangunan-harus-tepat-sasaran-dan-berdampak-nyata/feed/ 0 https://okegas.id/pariwisata-jadi-andalan-tingkatkan-pad-dprd-berau-dorong-gelaran-event-berskala-besar/ https://okegas.id/pariwisata-jadi-andalan-tingkatkan-pad-dprd-berau-dorong-gelaran-event-berskala-besar/#respond Wed, 01 Apr 2026 05:30:43 +0000 https://okegas.id/?p=11855 OKEGAS.ID, Tanjung Redeb – Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, mendorong penguatan sektor pariwisata sebagai strategi utama dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Upaya tersebut dinilai dapat dioptimalkan melalui pajak dan retribusi yang bersumber dari meningkatnya aktivitas ekonomi wisata.

Menurut Sumadi, penyelenggaraan berbagai event berskala besar menjadi langkah konkret yang mampu memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memperkuat daya tarik wisata Berau.

“Dorongan sektor pariwisata memang harus dilakukan melalui event-event, baik tingkat kabupaten, provinsi, nasional, maupun internasional,” ujarnya, beberapa waktu lalu.

Ia menegaskan, pengembangan pariwisata di Bumi Batiwakkal perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai kegiatan yang konsisten digelar. Event tersebut diyakini mampu menarik kunjungan wisatawan, menggerakkan sektor usaha, serta meningkatkan penerimaan daerah.

Sumadi juga menilai bahwa penyelenggaraan kegiatan pariwisata tidak harus selalu bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurutnya, pemerintah daerah dapat menggandeng pihak swasta melalui program kemitraan maupun tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

“Kolaborasi dengan sektor swasta bisa menjadi solusi strategis untuk menghadirkan event berkualitas tanpa membebani keuangan daerah,” jelasnya.

Selain itu, ia mendorong Pemerintah Kabupaten Berau untuk aktif menarik agenda kegiatan tingkat provinsi hingga nasional agar dapat digelar di Berau. Langkah ini dinilai mampu meningkatkan eksposur daerah sebagai destinasi wisata unggulan.

“Acara tingkat provinsi maupun nasional bisa kita tarik ke Berau, meskipun tidak harus menggunakan APBD,” tambahnya.

Dari sisi fasilitas, Sumadi menilai Berau sudah cukup siap. Ketersediaan hotel, akomodasi, serta sarana penunjang lainnya dinilai mampu mendukung peningkatan jumlah wisatawan apabila agenda wisata dilaksanakan secara konsisten.

Ia menegaskan bahwa fokus pemerintah daerah seharusnya bukan pada menaikkan tarif pajak dan retribusi, melainkan memaksimalkan potensi yang sudah ada melalui peningkatan aktivitas ekonomi.

Lebih lanjut, ia menyebut pengembangan sektor pariwisata akan memberikan efek berantai bagi perekonomian masyarakat. Sektor perhotelan, kuliner, transportasi, hingga pelaku usaha kecil dipastikan akan turut merasakan manfaat dari meningkatnya arus wisatawan.

“Saya berharap Pemkab Berau dapat menyusun strategi pengembangan pariwisata yang terarah dan berkelanjutan, termasuk memperkuat promosi daerah serta memperbanyak agenda wisata yang mampu menarik perhatian publik secara luas,” pungkasnya. (ADV/Pan).

Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi menilai selama ini hasil perkebunan sawit di Berau masih didominasi penjualan dalam bentuk bahan mentah tanpa proses lanjutan. Kondisi tersebut membuat potensi ekonomi yang seharusnya besar belum sepenuhnya dirasakan daerah, Senin (30/03).

“Selama ini sawit kita banyak dijual dalam bentuk bahan mentah, padahal jika diolah tentu nilainya jauh lebih tinggi,” ujarnya.

Menurut dia, pembangunan industri pengolahan menjadi langkah strategis untuk memperpanjang rantai produksi sekaligus meningkatkan daya saing komoditas daerah. Dengan adanya hilirisasi, manfaat ekonomi tidak hanya berhenti di sektor perkebunan, tetapi juga merambah sektor industri.

“Sektor pengolahan dan industri kita harus naik kelas. Dari situ kita bisa ciptakan lapangan kerja baru,” katanya.

Selain membuka peluang kerja, kehadiran industri pengolahan sawit juga diyakini dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui investasi dan aktivitas ekonomi turunan yang lebih luas.

DPRD menilai, ketergantungan terhadap penjualan bahan mentah perlu segera diakhiri dengan strategi hilirisasi yang terarah dan berkelanjutan. Pemerintah daerah diminta tidak hanya melihat potensi produksi, tetapi juga menyiapkan langkah konkret dalam pengembangan industri.

“Pemerintah daerah perlu menyiapkan strategi hilirisasi yang jelas agar pengembangan industri bisa berjalan efektif,” tegasnya.

Selain itu, aspek pasar juga dinilai penting dalam pengembangan industri sawit. Produk turunan yang dihasilkan harus memiliki daya saing agar dapat terserap di pasar, baik dalam negeri maupun luar daerah.

Dengan dorongan tersebut, DPRD berharap pengembangan industri pengolahan sawit tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar direalisasikan sebagai bagian dari transformasi ekonomi Berau ke sektor yang lebih berkelanjutan. (ADV/Pan).

Dalam pesannya, ia mengajak masyarakat menjadikan momentum Idulfitri sebagai waktu untuk kembali kepada kesucian hati serta memperkuat hubungan antar sesama.

“Di hari yang penuh kemenangan ini, semoga Idul Fitri 1447 H membawa kita kembali pada hati yang suci, dipenuhi keikhlasan, serta mempererat tali silaturahmi dengan keluarga dan sesama,” ujarnya.

Sumadi juga berharap semangat kebersamaan dan nilai-nilai kebajikan yang tercermin dalam Idulfitri dapat terus dijaga dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, momen ini menjadi kesempatan penting untuk saling memaafkan dan memperkuat persatuan di tengah masyarakat.

Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga keharmonisan serta meningkatkan kepedulian sosial, sehingga tercipta lingkungan yang aman, damai, dan sejahtera di Kabupaten Berau. (ADV/Pan)