Anggota DPRD Berau, Sutami, menegaskan bahwa lembaga legislatif akan menjalankan fungsi pengawasan secara serius termasuk turun langsung ke lapangan untuk memastikan apakah persoalan yang terjadi sekadar kelalaian administrasi atau memang mencerminkan buruknya pengelolaan lingkungan di lapangan.

Selain itu, yang paling mengkhawatirkan bagi Sutami adalah kemungkinan perusahaan-perusahaan tersebut kembali masuk kategori merah pada tahun-tahun berikutnya tanpa ada perbaikan berarti. Jika itu terjadi hingga tiga tahun berturut-turut, konsekuensinya akan jauh lebih serius.

Ia menegaskan bahwa DPRD Berau tidak akan tinggal diam hanya karena kewenangan sanksi dan penentuan item penilaian sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat. DPRD Berau akan memanggil dinas terkait untuk meminta penjelasan atas kinerja pengawasan lingkungan yang selama ini dilakukan, sekaligus mengevaluasi apakah lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah turut berkontribusi pada munculnya rapor merah ini.

“DPRD akan melakukan inspeksi ke lapangan untuk memastikan apakah pelanggaran hanya sebatas administrasi atau memang ada pengelolaan lingkungan yang buruk,” tegasnya.

Sutami juga menyoroti bahwa pelanggaran mendasar yang kerap menjadi penyebab peringkat merah berkaitan langsung dengan aspek lingkungan yang paling vital merupakan pengelolaan limbah, kondisi lahan, kualitas tanah, udara, dan air. Bukan persoalan kecil yang bisa diabaikan, mengingat dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah operasi perusahaan.

Ia mengingatkan pula bahwa sanksi bagi perusahaan berperingkat merah dapat berupa denda finansial yang dijatuhkan langsung oleh kementerian. Namun bagi Sutami, sanksi administratif saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan perbaikan nyata di lapangan.

DPRD Berau, kata Sutami, tidak ingin dianggap tidak peka terhadap persoalan lingkungan yang muncul dari hasil penilaian PROPER ini. Inspeksi lapangan akan menjadi langkah konkret untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan berperingkat merah benar-benar melakukan pembenahan bukan sekadar memperbaiki dokumen pelaporan demi menghindari rapor serupa di tahun mendatang. (ADV).

Menurut Sutami, absennya pihak perusahaan dalam forum resmi tersebut justru memunculkan tanda tanya dan memperkuat dugaan adanya persoalan yang belum tersampaikan secara terbuka.

“Kalau memang tidak ada masalah, harusnya hadir dan memberikan penjelasan secara langsung,” ujar Sutami.

Ia menilai RDP merupakan ruang yang disediakan DPRD untuk mempertemukan semua pihak agar persoalan dapat dibahas secara terbuka dan dicari jalan keluarnya bersama.

Karena itu, ketidakhadiran perusahaan dinilai tidak mencerminkan itikad baik dalam menyelesaikan persoalan yang berkembang di masyarakat.

Sutami mengatakan DPRD ingin memastikan seluruh proses berjalan transparan, termasuk mendengar penjelasan langsung dari perusahaan terkait berbagai tudingan maupun laporan yang masuk.

“Jangan sampai muncul asumsi liar di masyarakat karena pihak yang dipanggil justru tidak hadir,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Sutami juga menyinggung adanya dugaan keterlibatan oknum tertentu yang dinilai memperkeruh situasi. Namun, ia menegaskan DPRD tidak ingin berspekulasi tanpa data dan fakta yang jelas.

“Kami ingin semuanya dibuka terang-benderang. Kalau memang ada permainan oknum, tentu harus dibuktikan,” tegasnya.

Ia berharap pada agenda selanjutnya pihak perusahaan dapat memenuhi panggilan DPRD agar persoalan tersebut tidak berlarut-larut dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Menurutnya, kehadiran seluruh pihak sangat penting agar DPRD dapat mengambil langkah dan rekomendasi yang tepat berdasarkan informasi yang utuh dan berimbang. (ADV).

Ia secara terang-terangan menyebut proyek infrastruktur bernilai belasan miliar rupiah tersebut sebagai produk gagal akibat salah perencanaan sejak awal.

Menurut Sutami, Pemerintah Daerah (Pemda) seharusnya mempelajari karakteristik wilayah secara matang sebelum menggelontorkan anggaran besar ke pulau wisata tersebut.

Selama ini, mobilitas pemenuhan kebutuhan dasar air bersih bagi empat kampung di Maratua hanya bergantung pada Kampung Teluk Harapan. Pemda Berau diminta untuk segera mendeteksi secara akurat di mana saja titik potensi sumber air baku yang ada.

Langkah pemetaan tersebut dinilai sangat penting agar sistem penanganan ketersediaan air tidak menumpuk pada satu titik komunal.

“Harusnya kan betul-betul kita pelajari dulu, di Maratua itu ada empat kampung, ketergantungan mereka kan di satu kampung Teluk Harapan. Kita pengen di Maratua itu betul-betul dideteksi di mana potensi-potensi sumber air yang ada. Jangan sampai jadi satu titik untuk semua orang, semua kampung,” ujar Sutami.

Sebagai solusi alternatif jangka panjang, Sutami menyarankan pemerintah daerah untuk segera mengadopsi sistem teknologi desalinasi air laut.

Penerapan alat penetralisasi air asin menjadi air tawar dinilai menjadi satu-satunya jalan keluar paling realistis saat ini.

Namun, ia mengingatkan agar pengadaan alat modern tersebut wajib didukung dengan kesiapan manajemen perawatan berkelanjutan yang matang.

Pemerintah daerah juga harus menyiapkan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) lokal yang terlatih untuk mengoperasikan perangkat tersebut.

Krisis air di pulau terluar ini dinilai sudah berada pada tahapan yang sangat memprihatinkan dan mengkhawatirkan.

Sutami membeberkan fakta ironis di mana warga Kampung Teluk Alulu dan Bohe Silian terpaksa menampung air hujan untuk bertahan hidup.

Bahkan, akibat kelangkaan air yang ekstrem, sebagian warga dilaporkan sering terpaksa tidak mandi pada waktu pagi hari.

“Masyarakat di sana, Maratua itu sangat mengandalkan air hujan untuk kebutuhan sehari-hari dan sangat mengirit air bahkan untuk mandi,” ungkapnya.

Ia menegaskan, apabila pemerintah berkomitmen memajukan sektor pariwisata Maratua, maka urusan kebutuhan dasar wajib diselesaikan terlebih dahulu.

Selain masalah air bersih, pembenahan kualitas jaringan infrastruktur telekomunikasi juga menjadi pekerjaan rumah yang mendesak untuk dituntaskan.

Persoalan ini kian pelik lantaran ancaman abrasi pantai dilaporkan terus mengikis sisa sumber air tanah yang ada.

Kondisi alam yang kian rusak tersebut dipastikan bakal membuat cadangan air bersih di Maratua cepat habis.

Mengenai sejarah penganggaran proyek embung yang diperkirakan menelan dana Rp13 sampai 15 Miliar Rupiah tersebut, Sutami mengaku tidak terlibat.

Ia menegaskan posisi politiknya saat proyek itu dicanangkan belum menduduki kursi jabatan sebagai anggota legislatif DPRD Berau.

“Harusnya, sebelum kita bicara jauh mengenai pengembangan pariwisata, pemenuhan kebutuhan air bersih dan pembenahan jaringan telekomunikasi diselesaikan terlebih dahulu. Sekarang situasinya darurat, pasokan air terus menipis karena abrasi pantai kian parah menggerus sumber air tanah warga,” tegasnya.

Meskipun mengecam sistem perencanaan awal, ia meminta pemerintah tidak membiarkan aset bangunan fisik tersebut terbengkalai begitu saja. Dengan adanya properti bangunan yang sudah berdiri di sana, pemerintah wajib mencari cara agar fasilitas itu tetap berguna.

“Kami sangat prihatin dan mendesak pemerintah bertindak nyata hari ini. Proyek ini sejak awal adalah sebuah kekeliruan. Saya tegaskan, jika saat itu saya sudah menjabat sebagai anggota dewan, proyek mangkrak ini pasti saya tolak mentah-mentah,” imbuhnya.

Ia mengakui ide awal penanganan krisis air di Maratua sebenarnya berniat baik demi kepentingan masyarakat banyak. Namun, realisasi pengerjaan fisik di lapangan terbukti amburadul dan terkesan hanya menjadi ajang pemborosan pos anggaran daerah. (ADV).

Dalam pandangan Sutami, dua isu tersebut bukan persoalan yang berdiri sendiri. Keduanya saling berkaitan dan sama-sama menyentuh keberlangsungan hidup masyarakat yang menggantungkan ekonominya pada sektor pertanian dan perkebunan.

Wilayah Berau yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bulungan di Provinsi Kalimantan Utara serta Kabupaten Kutai Timur, kata Sutami, membutuhkan perhatian serius agar tidak terjadi pergeseran batas yang merugikan masyarakat. Ia menegaskan, tim percepatan penyelesaian tapal batas harus benar-benar turun ke lapangan dan bekerja konkret bukan sekadar rapat internal, tetapi juga aktif membangun koordinasi dengan pemerintah daerah tetangga.

“Ini harus benar-benar diselesaikan agar ada kepastian dan jaminan bagi masyarakat. Jangan sampai masyarakat kita yang sudah lama berkebun justru tergeser,” ujarnya.

Kekhawatiran Sutami bukan tanpa dasar. Menurutnya, jika pemerintah lamban bertindak, dampaknya jauh lebih besar dari sekadar pergeseran garis batas di peta. Masyarakat yang selama bertahun-tahun menggarap lahan bisa kehilangan ruang hidup dan sumber penghidupan mereka secara perlahan.

“Kalau tidak diselesaikan, ini bisa menjadi konflik besar ke depan. Wilayah kita mengecil, masyarakat petani dan pekebun juga terancam terusir,” tegasnya.

Di luar persoalan tapal batas, Sutami juga menyoroti lemahnya kehadiran pemerintah dalam menjaga stabilitas harga hasil pertanian. Ia meminta OPD terkait turun langsung ke lapangan untuk memastikan rantai distribusi berjalan sehat dan tidak merugikan petani. Selama ini, menurut Sutami, keuntungan terbesar justru lebih banyak mengalir ke tangan tengkulak, sementara petani yang bekerja keras di lapangan hanya mendapatkan hasil yang minim.

“Pemerintah harus hadir mulai dari petani, distribusi sampai ke pasar. Jangan sampai tengkulak yang menikmati keuntungan besar di atas penderitaan petani,” katanya.

Masuknya produk sayur dan hasil pertanian dari luar daerah, lanjutnya, semakin memperberat beban petani lokal. Karena itu, pemerintah dinilai perlu turun tangan membantu peningkatan kualitas produk pertanian lokal agar mampu bersaing secara sehat di pasar.

Sutami menegaskan, dukungan kepada petani tidak cukup berhenti pada bantuan bibit atau pupuk. Harus ada perbaikan infrastruktur jalan, jaminan distribusi pupuk yang tepat waktu dan tepat sasaran, serta kepastian status lahan yang selama ini masih menjadi sumber konflik berkepanjangan di lapangan.

Ia juga menyoroti minimnya pemahaman masyarakat mengenai status kawasan, seperti Hak Guna Usaha (HGU) maupun Hak Pengelolaan Lahan (HPL), yang kerap menjadi pemicu konflik lahan yang melibatkan perkebunan sawit.

“Masih banyak masyarakat bahkan kepala kampung yang tidak tahu mana kawasan HGU dan HPL. Ini menunjukkan sosialisasi masih sangat minim,” paparnya.

Karena itu, Sutami meminta pemerintah lebih proaktif memberikan pemahaman kepada masyarakat hingga ke tingkat RT, agar warga mengetahui dengan jelas batas wilayah dan status lahan yang boleh maupun tidak boleh digarap. Informasi tersebut, menurutnya, adalah tembok pertama pencegahan konflik sebelum masalah benar-benar meledak di lapangan.

“Kalau masyarakat tahu sejak awal melalui sosialisasi, potensi konflik bisa dicegah. Jangan sampai masyarakat baru tahu setelah terjadi masalah di lapangan,” tandasnya. (ADV).

Menurut Sutami, kebutuhan akan tempat tinggal yang layak semestinya menjadi prioritas dalam pembangunan daerah. Terlebih, Berau memiliki potensi pendapatan yang cukup besar dari sektor sumber daya alam.

Ia mengatakan, program bantuan perbaikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah perlu diperluas agar manfaatnya dapat dirasakan lebih merata. Pemerintah daerah juga didorong untuk memastikan anggaran penanganan RTLH benar-benar tepat sasaran dan menyentuh warga yang membutuhkan.

“Masih banyak masyarakat yang tinggal di rumah dengan kondisi memprihatinkan. Ini harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.

Selain berdampak pada kenyamanan hidup, kondisi hunian yang tidak memadai dinilai dapat memengaruhi kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, ia berharap penanganan RTLH tidak hanya menjadi program rutin tahunan, tetapi masuk dalam agenda prioritas pembangunan daerah.

Sutami juga meminta sinergi antara Pemerintah Daerah (Pemda) dan pihak terkait terus diperkuat agar penanganan rumah tidak layak huni bisa dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. (ADV).

Anggota Komisi II DPRD Berau, Sutami menyoroti kondisi tersebut setelah menerima berbagai keluhan dari masyarakat dan wisatawan.

“Ada SPBU yang kosong, bahkan sempat tutup. Itu sangat mengganggu, apalagi di tengah lonjakan wisatawan seperti kemarin,” ujarnya beberapa waktu silam.

Menurutnya, keterbatasan pasokan BBM tidak hanya berdampak pada mobilitas wisatawan, tetapi juga memicu kenaikan harga di tingkat pengecer. Kondisi ini dinilai merugikan pengunjung sekaligus mencoreng citra pariwisata daerah.

“Kalau distribusi tidak lancar, harga di lapangan bisa melonjak. Kasihan pengunjung juga,” katanya.

Sutami menegaskan, persoalan ini seharusnya bisa diantisipasi sejak awal, mengingat lonjakan wisatawan pada musim libur merupakan pola yang terjadi setiap tahun.

Ia mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Diskoperindag dan PT Pertamina Patra Niaga bersama sejumlah pihak terkait untuk memperkuat sistem distribusi BBM, terutama menjelang periode libur panjang, agar ketersediaan pasokan tetap terjaga.

“Ini harus jadi perhatian serius. Jangan sampai setiap ada lonjakan wisata, masalahnya itu-itu saja,” tegasnya.

Selain itu, ia juga meminta adanya koordinasi yang lebih intensif Pemda, pengelola SPBU, dan pihak distribusi BBM agar kebutuhan di kawasan wisata dapat dipenuhi secara optimal.

Menurutnya, kelancaran pasokan BBM merupakan bagian penting dari dukungan infrastruktur pariwisata yang tidak bisa diabaikan. Tanpa itu, kenyamanan wisatawan akan terganggu dan berpotensi menurunkan minat kunjungan.

“Kalau mau pariwisata kita maju, hal-hal dasar seperti ini harus benar-benar dipastikan. Jangan sampai wisatawan datang, tapi justru kesulitan BBM,” tutupnya. (ADV/Pan).

Ia menyebut skema pinjaman hingga Rp100 juta tanpa jaminan dapat menjadi solusi bagi pelaku usaha yang ingin mengembangkan usahanya.

“Pinjaman tanpa agunan sampai Rp100 juta itu bisa dimanfaatkan untuk pelaku usaha yang sudah berjalan,” ujarnya.

Menurut dia, bantuan permodalan sebaiknya difokuskan kepada pelaku usaha yang telah memiliki usaha, bukan yang baru merintis, guna meminimalkan risiko kredit macet.

Ia juga menekankan pentingnya peran pemerintah kecamatan dalam melakukan verifikasi usaha.

“Kecamatan punya data siapa yang usahanya sudah berjalan. Itu bisa jadi dasar bagi perbankan,” katanya.

Dengan dukungan tersebut, diharapkan kapasitas penginapan di kawasan wisata dapat meningkat dan mampu mengimbangi lonjakan kunjungan wisatawan. (ADV/Pan).

“Pengunjung sekarang datang pasti ingin langsung berswafoto, berbagi, mengirim kabar, atau sekadar mengakses internet. Tapi jaringan kita masih lemah,” ujarnya.

Menurut dia, keterbatasan jaringan bukan sekadar persoalan teknis, melainkan juga berdampak pada daya saing pariwisata. Di era digital, pengalaman wisata tidak hanya bergantung pada keindahan alam, tetapi juga kemudahan berbagi pengalaman secara “real time” melalui media sosial.

Kondisi ini, lanjut Sutami, membuat promosi wisata Berau tidak berjalan maksimal. Padahal, unggahan wisatawan di platform digital dapat menjadi sarana promosi gratis yang efektif dalam menarik kunjungan.

Ia menekankan perlunya perhatian serius dari pemerintah daerah bersama penyedia layanan telekomunikasi untuk memperluas jangkauan jaringan, khususnya di destinasi unggulan yang mulai ramai dikunjungi.

“Kalau jaringan sudah bagus, wisatawan akan lebih betah dan promosi akan berjalan dengan sendirinya. Ini yang harus kita dorong bersama,” katanya.

Selain itu, ia juga mendorong adanya kolaborasi lintas sektor, baik antara pemerintah, operator telekomunikasi, maupun pelaku usaha wisata, agar pembangunan infrastruktur digital dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.

Dengan perbaikan jaringan yang merata, DPRD berharap sektor pariwisata Berau dapat berkembang lebih optimal, tidak hanya dari sisi kunjungan, tetapi juga dari kualitas layanan dan pengalaman wisatawan. (ADV/Pan).

Anggota Komisi II DPRD Berau, Sutami, menyoroti kondisi jalan yang rusak di sejumlah titik, seperti jalur Tembudan menuju destinasi wisata hingga kawasan Batu Putih.

“Jalan dari Tembudan ke arah pesisir masih banyak yang rusak parah. Ini harus segera diperbaiki,” ujarnya.

Ia juga menyinggung perlunya koordinasi dengan pemerintah provinsi terkait kewenangan perbaikan jalan di beberapa ruas.

Selain itu, persoalan air bersih juga menjadi keluhan utama wisatawan dan masyarakat setempat.

“Air bersih ini jadi masalah. Di beberapa kampung masih kesulitan, termasuk di Tanjung Perpat,” katanya.

Sutami menilai, penyediaan air bersih harus direncanakan secara matang, mengingat kondisi geografis yang tidak memungkinkan semua wilayah menggunakan sumur bor.

“Kalau tidak dikaji dengan baik, bisa bermasalah. Ada wilayah yang airnya asin atau kondisi tanahnya tidak mendukung,” imbuhnya. (ADV/Pan).

Hal ini diinisiasi oleh anggota Komisi II DPRD Berau, Sutami, mengatakan peningkatan jumlah pengunjung dalam beberapa waktu terakhir tergolong signifikan, bahkan hingga menyebabkan sejumlah fasilitas kewalahan melayani wisatawan.

“Lonjakan ini luar biasa. Bahkan ada beberapa titik yang sudah mengalami overload,” ujarnya.

Menurut dia, meningkatnya arus kunjungan tidak lepas dari terbukanya akses, termasuk beroperasinya Jembatan Sungai Nibung yang mempermudah mobilitas wisatawan dari Kutai, Samarinda dan sekitarnya.

Ia mengungkapkan, kendaraan dari sejumlah wilayah seperti Samarinda, Kutai Timur, hingga Bontang kini semakin mudah menjangkau kawasan wisata di Berau.

Data yang dihimpun menunjukkan jumlah kunjungan ke Biduk-Biduk dapat mencapai sekitar 12.000 orang per-hari pasca lebaran Idulfitri. Sementara itu, objek wisata Telaga Biru mencatat sekitar 7.000 pengunjung hanya dalam satu hari.

“Ini harus segera direspons. Infrastruktur dasar dan sarana prasarana harus kita siapkan dengan cepat,” katanya.

Sutami menilai, kesiapan infrastruktur menjadi kunci agar lonjakan wisatawan tidak justru menimbulkan persoalan baru di lapangan. (ADV/Pan).