Yang paling mengkhawatirkan, menurut Thamrin, pelaku kekerasan seksual terhadap anak kini tidak lagi berasal dari lingkungan asing. Justru sebaliknya mereka kerap adalah orang-orang yang paling dipercaya: guru, ustaz, pengajar pesantren, bahkan anggota keluarga korban itu sendiri.

“Harapan kita ini harus diberikan hukuman yang layak dan pantas,” ujar Thamrin.

Thamrin menegaskan, penerapan hukuman maksimal bukan pilihan, melainkan keharusan. Pola pengulangan kasus dengan korban yang terus berganti menjadi bukti bahwa sanksi yang ada selama ini belum cukup menimbulkan rasa takut bagi calon pelaku.

“Memang mereka perlu diberikan hukuman seberat-beratnya supaya ada efek jera. Karena ini seperti sudah sering terjadi,” katanya.

Bagi pelaku yang berstatus tenaga pendidik, Thamrin menilai proses hukum pidana saja tidak cukup. Ia menuntut agar pemecatan dari jabatan dilakukan bersamaan dengan penahanan, sebagai bentuk pertanggungjawaban ganda atas pengkhianatan kepercayaan yang diberikan masyarakat.

“Kalau itu tenaga pendidik, harus dipecat dari jabatannya, ditahan dan diberi hukuman berat supaya menjadi pelajaran bagi yang lain,” tegasnya.

Di luar ranah penegakan hukum, Thamrin juga mendorong pembenahan menyeluruh pada proses seleksi calon tenaga pendidik. Penelusuran rekam jejak perilaku setiap calon guru maupun pengajar agama dinilai wajib dilakukan sebelum seseorang resmi diangkat ke posisi yang bersentuhan langsung dengan anak-anak.

Lebih jauh, ia mengusulkan agar tes psikologi dan pemeriksaan kejiwaan dijadikan syarat baku dalam proses rekrutmen tenaga pendidik. Langkah ini bertujuan memastikan bahwa setiap pengajar tidak hanya kompeten secara akademis, tetapi juga sehat secara mental dan layak menjadi teladan.

“Tes psikologi itu penting supaya yang mengajar benar-benar memiliki kejiwaan yang baik dan bisa memberikan edukasi serta teladan kepada anak-anak,” pungkasnya.

Thamrin berharap desakan tersebut segera direspons serius oleh pemerintah daerah dan pihak berwenang, agar ruang-ruang yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anak sekolah, tempat mengaji, dan rumah benar-benar terbebas dari ancaman yang selama ini justru datang dari dalam. (ADV).

Ia menyampaikan, peringatan tahun ini di Kabupaten Berau berlangsung lebih kondusif dan tidak diwarnai aksi demonstrasi besar. Menurutnya, momentum ini justru menjadi ajang kebersamaan antara pekerja dan perusahaan.

“Kalau memang ada aspirasi, silakan disampaikan dengan baik, aman, dan tertib. Jangan sampai terjadi konflik di tengah masyarakat,” ujarnya, Jumat (1/5/2026).

Terkait isu ketenagakerjaan, Thamrin menyinggung keberadaan regulasi daerah seperti Peraturan Daerah (Perda) Berau Nomor 8 Tahun 2018 yang mengatur tenaga kerja lokal. Ia menilai, aturan tersebut masih perlu dievaluasi, terutama menyangkut ketentuan persentase tenaga kerja lokal dan non-lokal.

Meski demikian, ia tetap menekankan pentingnya keberpihakan kepada tenaga kerja lokal. Perusahaan diharapkan memprioritaskan pekerja asal Berau, selama tenaga tersebut memiliki kompetensi yang dibutuhkan.

“Kalau memang ada tenaga kerja lokal yang mampu, tentu harus diprioritaskan. Tapi kalau memang tidak tersedia, wajar perusahaan mengambil tenaga dari luar,” katanya.

Ia juga menegaskan tidak ada pembagian mutlak antara pekerjaan umum untuk tenaga lokal dan pekerjaan teknis untuk tenaga dari luar. Semua jenis pekerjaan, menurutnya, terbuka bagi siapa saja selama memenuhi kualifikasi.

Sebagai penutup, Thamrin berharap hubungan antara buruh dan perusahaan di Berau dapat terus terjaga dengan baik, saling memahami kebutuhan masing-masing, serta menjadikan peringatan Hari Buruh sebagai momentum memperkuat keharmonisan.

“Harapan saya, peringatan Hari Buruh ini berjalan lancar, tertib, dan damai, tanpa ada insiden ataupun tindakan anarkis,” pungkasnya. (ADV/Pan).

Dampaknya, sejumlah nelayan di Berau mengeluhkan proses yang semakin rumit, mulai dari pengurusan izin pelayaran hingga akses terhadap subsidi Bahan Bakar bakar Minyak (BBM) dan bantuan alat tangkap ikan.

Menyoroti kondisi tersebut, anggota DPRD Berau dari Daerah Pemilihan (Dapil) III, Thamrin, menilai kondisi tersebut tidak lepas dari kebijakan pemerintah pusat yang telah berlangsung sejak bergantinya periode kepemimpinan nasional.

“Dari jaman SBY kemudian berganti Jokowi sejak saat itu banyak kewenangan daerah yang ditarik, termasuk di sektor perikanan. Dulu bantuan alat tangkap masih bisa diusulkan dari daerah, sekarang sudah tidak bisa lagi. Ini yang membuat kami, termasuk DPR, kesulitan memperjuangkan bantuan untuk Pokir dan lain sebagainya,” ujarnya.

Menurutnya, perubahan kewenangan tersebut berdampak langsung pada efektivitas pelayanan kepada nelayan, karena pemerintah daerah yang paling memahami kondisi di lapangan justru memiliki keterbatasan dalam mengambil keputusan.

Ia pun meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan pusat, khususnya instansi terkait di bidang kelautan dan perikanan, agar dapat memberikan kemudahan dalam proses perizinan dan penyaluran bantuan.

“Kalau bisa dipermudah untuk izin dan bantuan. Atau kalau memungkinkan, kewenangannya dikembalikan ke daerah, karena daerah yang paling merasakan dampaknya,” tegasnya.

DPRD Berau berharap adanya evaluasi kebijakan terkait pembagian kewenangan tersebut, agar pelayanan kepada nelayan dapat lebih optimal dan tidak menghambat aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. (*/Pan).