Wakil Ketua II DPRD Berau, Subroto menilai selama ini Perumda Air Minum membutuhkan dukungan pembiayaan yang memadai agar pelayanan kepada pelanggan dapat berjalan maksimal, terutama dalam menjaga kualitas distribusi air dan memperbaiki infrastruktur yang ada.

Menurutnya, penyesuaian tarif masih memungkinkan dilakukan selama besarannya tetap dalam batas wajar dan disertai peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

“Kalau memang ada penyesuaian tarif, tentu pelayanan juga harus lebih baik,” ujarnya.

Ia mengatakan perusahaan daerah air minum pada dasarnya tidak semata-mata berorientasi mencari keuntungan, tetapi tetap harus menjaga keberlangsungan operasional agar mampu memberikan pelayanan secara berkelanjutan.

Selain itu, apabila kondisi keuangan perusahaan membaik, maka daerah juga berpotensi memperoleh kontribusi melalui dana bagi hasil yang nantinya dapat digunakan kembali untuk pembangunan daerah.

“Kalau perusahaan sehat, tentu daerah juga bisa mendapatkan manfaat melalui dana bagi hasil untuk mendukung PAD,” katanya.

Meski demikian, DPRD Berau mengingatkan agar kebijakan penyesuaian tarif tidak membebani masyarakat berpenghasilan rendah. Karena itu, skema subsidi silang dinilai perlu diterapkan agar kelompok tertentu tetap mendapatkan perlindungan.

Menurutnya, kelompok rumah tangga miskin, sektor sosial, dan pendidikan harus tetap menjadi perhatian dalam kebijakan tarif baru.

Ia juga meminta pemerintah daerah dan Perumda Air Minum memperkuat sosialisasi kepada masyarakat agar tidak kembali menimbulkan polemik seperti yang pernah terjadi sebelumnya.

“Yang penting masyarakat diberikan pemahaman dulu, jangan sampai tiba-tiba naik tanpa sosialisasi yang jelas,” ujarnya.

Selain persoalan tarif, DPRD turut menyoroti pentingnya pembenahan pelayanan, termasuk mengatasi kebocoran jaringan dan memastikan kualitas air yang diterima masyarakat benar-benar layak digunakan.

“Jangan sampai masyarakat dibebani tarif lebih tinggi, tetapi air yang diterima masih keruh atau pelayanan belum maksimal,” pungkasnya. (ADV).

Secara regulasi, pengelolaan wilayah laut memang bukan domain pemerintah kabupaten. Kewenangan itu berada di tangan provinsi. Namun, bagi Subroto, keterbatasan regulasi bukan alasan untuk pasif. Sebaliknya, justru menjadi alasan kuat mengapa Pemkab Berau harus segera membangun kerja sama strategis yang saling menguntungkan dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim).

“Mengingat perairan laut bukan kewenangan Kabupaten Berau, maka pemerintah daerah harus segera melakukan koordinasi dan kerja sama yang saling menguntungkan dengan Provinsi Kaltim,” ungkapnya.

Tanpa sinergi yang kuat dan terstruktur, Subroto khawatir Berau hanya akan menjadi penonton atas kekayaan alamnya sendiri menyaksikan potensi wisata bahari yang selama ini menjadi kebanggaan daerah dikelola dan dinikmati pihak lain.

“Tanpa kolaborasi yang kuat, takutnya kita hanya akan menjadi penonton di rumah sendiri,” jelasnya.

Di luar persoalan kewenangan, Subroto juga menyoroti pentingnya komitmen internal Pemkab Berau dalam menopang sektor pariwisata yang telah ditetapkan sebagai program unggulan daerah. Menurutnya, dukungan tidak boleh berhenti pada tataran retorika melainkan harus tercermin secara konsisten dalam kebijakan penganggaran yang melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“DPRD menyarankan agar pemerintah daerah konsisten dalam penganggaran. Semua (OPD) harus mendukung program pariwisata, mengingat ini adalah salah satu program unggulan Kabupaten Berau,” tandasnya.

Bagi Subroto, pengembangan pariwisata bahari Berau adalah pekerjaan bersama yang tidak bisa dibebankan pada satu atau dua instansi saja. Seluruh lini pemerintahan harus bergerak dalam arah yang sama dan koordinasi dengan provinsi adalah fondasi yang tidak boleh lagi ditunda. (ADV)

Subroto tidak menolak keberadaan tim tersebut secara prinsip. Baginya, tim semacam itu bisa bermanfaat asalkan diisi orang yang tepat, dengan jumlah yang proporsional, dan anggaran yang masuk akal.

Yang ia persoalkan justru kecenderungan pemerintah daerah mendatangkan tenaga dari luar, sementara putra daerah yang lebih memahami karakteristik dan kebutuhan Berau tersisih begitu saja.

“Jangan terlalu banyak mengambil orang dari Jakarta atau luar daerah yang belum tentu memahami kondisi Berau,” ujarnya.

Efektivitas menjadi ukuran utama yang ia tekankan. Besarnya gaji yang dialokasikan untuk anggota tim harus berbanding lurus dengan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat di lapangan.

“Yang menjadi persoalan apabila gaji yang diberikan besar, tetapi manfaatnya tidak terlalu dirasakan masyarakat,” katanya.

Satu hal yang paling mengganjal bagi Subroto adalah absennya komunikasi antara eksekutif dan legislatif dalam proses perencanaan tim ini. Padahal, operasional TBUPP nantinya akan bersumber dari kas daerah anggaran yang penggunaannya semestinya melibatkan pembahasan bersama DPRD.

“Karena menggunakan anggaran daerah, tentu seharusnya ada komunikasi dan pembahasan bersama,” tandasnya.

Hingga kini, DPRD Berau mengaku belum sekalipun dilibatkan dalam diskusi mengenai rencana pembentukan tim tersebut. (ADV).

Subroto menegaskan bahwa permasalahan status lahan yang menghambat pembangunan sekolah di wilayah tersebut harus segera dituntaskan secara lintas sektoral oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau. Menurutnya, tidak ada alasan bagi pemerintah daerah untuk menunda penyelesaian persoalan ini, mengingat kondisi belajar anak-anak di RT 17 sudah berlangsung cukup lama dalam keadaan yang jauh dari ideal.

“Ini soal hak anak untuk mendapat pendidikan yang layak. Pemerintah daerah harus hadir dan tidak boleh lepas tangan hanya karena alasan status lahan yang belum jelas,” tegas Subroto.

Politisi yang juga aktif mendorong percepatan pembangunan di wilayah perbatasan itu menyebut, persoalan lahan yang berada dalam kawasan konsesi perusahaan seharusnya bisa diselesaikan melalui komunikasi dan negosiasi yang serius antara pemerintah daerah dengan pihak perusahaan terkait, baik PT Tanjung Redeb Inhutani (TRH) maupun PT Anugerah Energi Utama.

Subroto juga mendorong agar Dinas Pendidikan dan Dinas Pertanahan Berau tidak saling menunggu, melainkan duduk bersama membahas solusi konkret dengan melibatkan perusahaan pemegang konsesi. Ia mengingatkan bahwa anggaran pendidikan Kabupaten Berau yang telah dialokasikan sebesar 20 persen dari APBD semestinya bisa dimanfaatkan secara optimal, termasuk untuk menjangkau wilayah-wilayah terpencil seperti RT 17.

“Anggarannya ada, niatnya harus ada. Jangan sampai anak-anak di perbatasan ini terus tertinggal hanya karena masalah administrasi yang seharusnya bisa diselesaikan kalau semua pihak mau bergerak bersama,” ujarnya.

Lebih jauh, Subroto meminta agar DPRD Berau turut dilibatkan secara aktif dalam proses koordinasi dengan pihak perusahaan, termasuk mendorong pemerintah daerah untuk segera bersurat secara resmi kepada PT TRH guna meminta kejelasan skema penggunaan lahan yang lebih permanen dan berkelanjutan bukan sekadar pinjam pakai satu tahun seperti yang sebelumnya ditawarkan.

“Kami di DPRD siap mendukung dan mendorong prosesnya. Yang penting ada langkah nyata dari eksekutif, jangan hanya selesai di forum rapat saja,” pungkasnya.

DPRD Berau dijadwalkan akan menindaklanjuti persoalan ini dengan memanggil stakeholder terkait untuk duduk bersama mencari solusi permanen bagi ketersediaan fasilitas pendidikan di wilayah RT 17 Gunung Tabur. (ADV/Pan).

Usulan tersebut datang dari DPRD Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto yang menilai selama ini pelaksanaan CSR masih berjalan sendiri-sendiri dan belum terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah.

Ia mengatakan dengan diadakan forum Musrenbang khusus perusahaan diperlukan untuk menyatukan program CSR dengan kebutuhan masyarakat dan kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda).

“Takutnya nanti kalau APBD mengelontorkan ruangan di situ, CSR juga menggelontorkan anggaran, ini jangan sampai nanti akan tumpang tindih dengan APBD,” ujarnya Subroto.

Menurutnya, melalui forum tersebut, rencana kerja perusahaan dapat dipetakan setiap tahun dan diselaraskan dengan Musrenbang tingkat kampung.

“Nanti melalui forum ini, seluruh kegiatan CSR bisa dicatat sebagai dokumen resmi pengawasan,” jelasnya.

Selain soal sinkronisasi, DPRD juga menyoroti pentingnya transparansi besaran dana CSR yang disalurkan perusahaan. Selama ini, informasi terkait kontribusi perusahaan dinilai belum sepenuhnya terbuka.

Meski demikian, DPRD menyebut sebagian besar perusahaan di Berau telah menjalankan kewajiban CSR, bahkan ada yang memberikan kontribusi lebih besar untuk pembangunan infrastruktur.

Lebih lanjut, ia memastikan hasil pembahasan tetap akan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat, sekaligus berkomitmen memperbaiki koordinasi dengan media pada agenda berikutnya.

Sebagai langkah ke depan, DPRD mendorong agar Musrenbang khusus perusahaan mulai diterapkan pada 2027. Forum ini diharapkan menjadi ruang koordinasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat agar program CSR lebih tepat sasaran dan mendukung pembangunan daerah secara menyeluruh. (ADV/Pan).

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Kantor DPRD Berau, Senin (20/04/2026), terungkap bahwa penyaluran program CSR selama ini cenderung berjalan parsial dan belum terintegrasi dengan perencanaan pembangunan pemerintah daerah.

Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto mengatakan, praktik di lapangan menunjukkan bahwa program CSR kerap bergantung pada permintaan jangka pendek dari pemerintah kampung, tanpa melalui perencanaan yang matang.

“Selama ini ada kecenderungan program CSR disesuaikan dengan permintaan yang sifatnya sesaat. Misalnya ada yang mengajukan beasiswa, perbaikan jalan, atau bantuan sembako,” ujar Subroto.

Menurut dia, pola tersebut berpotensi membuat pemanfaatan dana CSR tidak optimal karena lebih banyak digunakan untuk kebutuhan konsumtif, alih-alih program yang berdampak jangka panjang.Karena itu, DPRD mendorong adanya perubahan pendekatan dalam pengelolaan CSR, agar lebih difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya di wilayah yang berada di sekitar operasional tambang.

Selain itu, DPRD juga menekankan pentingnya sinkronisasi antara program CSR perusahaan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), guna menghindari tumpang tindih program.

“Jangan sampai program yang sudah dianggarkan dalam APBD justru kembali didanai melalui CSR. Ini perlu diatur agar tidak terjadi duplikasi,” katanya.

Sebagai langkah perbaikan, DPRD Berau mengusulkan pembentukan mekanisme perencanaan khusus yang melibatkan perusahaan, yakni melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dikhususkan bagi pelaku usaha.

Dalam skema tersebut, perusahaan diharapkan memaparkan rencana program CSR mereka di hadapan pemerintah daerah dan DPRD, sehingga dapat dilakukan penyelarasan serta pengawasan secara terbuka.

Melalui mekanisme ini, DPRD berharap transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan CSR dapat meningkat, sekaligus memastikan kontribusi perusahaan sebanding dengan aktivitas produksi yang dilakukan di daerah.

Di sisi lain, Subroto juga menegaskan bahwa RDP yang sempat berlangsung tertutup bukan dimaksudkan untuk membatasi akses informasi publik. Ia menyebut, penutupan tersebut hanya untuk kepentingan pembahasan internal.

“Tidak ada hal yang disembunyikan. Ke depan, rapat-rapat seperti ini akan tetap terbuka seperti biasanya,” tutupnya. (ADV/Pan).

Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto menekankan bahwa penyalahgunaan narkotika merupakan ancaman nyata bagi generasi muda. Karena itu, langkah pencegahan dinilai harus dilakukan sejak dini melalui peningkatan pemahaman masyarakat, khususnya di lingkungan keluarga dan sekolah.

“Salah satu upayanya adalah edukasi menjadi kunci utama agar masyarakat, terutama anak muda, tidak mudah terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba,” ujarnya.

Selain edukasi, pengawasan juga dinilai perlu diperketat, baik oleh aparat penegak hukum maupun lingkungan sekitar. DPRD menilai peran orang tua dan masyarakat sangat penting dalam mendeteksi dini potensi penyalahgunaan narkoba.

Menurutnya, pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan semua pihak agar upaya pencegahan berjalan efektif dan berkelanjutan.

Kondisi ini sejalan dengan penilaian aparat kepolisian yang menyebut wilayah Berau memiliki tingkat kerawanan cukup tinggi terhadap peredaran narkotika, karena menjadi jalur penghubung antarwilayah di Kalimantan.

Karena itu, Ia mendorong adanya sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta masyarakat dalam menekan peredaran narkoba. Pendekatan yang komprehensif dinilai menjadi langkah penting untuk melindungi generasi muda dari ancaman tersebut.

“Ini bukan hanya tugas aparat, tetapi tanggung jawab bersama untuk menjaga masa depan generasi,” katanya.

DPRD Berau berharap, melalui penguatan edukasi dan pengawasan, upaya pencegahan narkoba di Berau dapat berjalan lebih efektif dan mampu menekan angka penyalahgunaan di daerah tersebut. (ADV/*).

Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, menilai risiko kebakaran saat musim mudik kerap terjadi akibat kelalaian sederhana, terutama yang berkaitan dengan instalasi listrik di rumah.

“Banyak kasus kebakaran dipicu arus pendek listrik, baik karena beban berlebih maupun perangkat elektronik yang masih terhubung,” ujarnya.

Ia menegaskan, persiapan mudik tidak hanya berkaitan dengan perjalanan, tetapi juga harus disertai pengecekan menyeluruh terhadap kondisi rumah sebelum ditinggalkan.

“Pastikan semua potensi yang bisa memicu kebakaran sudah diamankan, mulai dari instalasi listrik, peralatan elektronik, hingga penggunaan gas di dapur,” katanya.

Subroto juga mengingatkan agar warga mematikan perangkat yang tidak diperlukan serta menghindari penggunaan listrik berlebihan selama rumah dalam kondisi kosong.

Selain aspek teknis, ia menekankan pentingnya peran lingkungan dalam menjaga keamanan selama musim mudik. Warga diminta berkoordinasi dengan tetangga, ketua RT, maupun petugas keamanan setempat.

“Pengawasan lingkungan sangat penting. Jika rumah kosong, sebaiknya dititipkan atau setidaknya diinformasikan kepada tetangga agar bisa ikut dipantau,” ujarnya.

Ia berharap, dengan langkah antisipatif tersebut, masyarakat dapat menjalani mudik dengan tenang tanpa khawatir terhadap kondisi rumah yang ditinggalkan. (ADV/*).