IKLAN VIDEO LIST

OKEGAS.ID, Tanjung Redeb – Banjir besar yang melanda Kabupaten Berau beberapa waktu lalu tidak hanya menenggelamkan sembilan kampung, tetapi juga mengganggu aktivitas pendidikan di wilayah terdampak. Kerusakan pada sarana dan prasarana (sarpras) sekolah akibat banjir dan longsor menjadi perhatian serius DPRD Berau.

Anggota DPRD Berau, Arman Nofriansyah, menegaskan bahwa bencana ini bukan sekadar merusak bangunan sekolah, tetapi juga mengancam masa depan pendidikan anak-anak.

“Banyak sekolah terdampak, mulai dari longsor hingga banjir. Ini bukan sekadar soal bangunan rusak, tapi soal terganggunya masa depan anak-anak kita,” ujar Arman beberapa waktu lalu.

Baca Juga:
Waris Berharap Revisi RTRW Bisa Menjawab Persoalan Banjir
Kelangkaan Pasir dan Koral di Berau Hambat Proyek Pembangunan, DPRD Desak Rapat Forkopimda
Agus Uriansyah Dorong Pemkab Berau Prioritaskan Penanganan Banjir

Ia menilai pemerintah daerah perlu segera mengambil langkah cepat dan strategis untuk menangani dampak bencana yang menghambat proses pembelajaran. Di sejumlah titik, kegiatan belajar-mengajar bahkan terpaksa terhenti karena kondisi sekolah yang tidak lagi layak digunakan.

Arman mendorong agar anggaran pendidikan dari APBD lebih difokuskan pada pembangunan Ruang Belajar Mengajar (RBM) di lokasi terdampak, agar kegiatan pendidikan bisa kembali berjalan normal.

“Untuk anggaran pendidikan dari APBD, saya harap bisa lebih dimaksimalkan untuk menyelesaikan persoalan yang mendesak, terutama pembangunan RBM di sekolah yang terkena longsor,” tegasnya.

Baca Juga:
APBD Naik, DPRD Dorong Pemerataan Pembangunan di Kampung-Kampung
DPRD Berau Dorong APBD Fokus pada Kebutuhan Publik
DPRD Berau Dorong Pembangunan Industri Hilir dan Pemanfaatan Lahan Bekas Tambang

Ia juga menyoroti bahwa alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD yang selama ini diterapkan belum cukup menjawab tantangan nyata di lapangan, apalagi dalam situasi bencana. Menurutnya, kebijakan anggaran harus fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan darurat.

“Jangan hanya terpaku pada angka dalam laporan keuangan. Pemerintah harus benar-benar hadir dengan kebijakan yang berpihak pada masyarakat, terutama anak-anak yang kini kehilangan ruang belajar mereka,” tambahnya.

DPRD Berau berharap pemulihan sarpras pendidikan menjadi prioritas utama pascabencana, agar hak anak-anak untuk memperoleh pendidikan tidak terabaikan. (ADV)