IKLAN VIDEO LIST

OKEGAS.ID, Tanjung Redeb – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Berau mengadakan workshop penanggulangan bencana di Ruang RPJPD Bapelitbang, Kamis (15/8/2024). Kegiatan ini dibuka langsung oleh Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, sebagai upaya untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana di Bumi Batiwakkal.

Kepala BPBD Berau, Masyhadi, dalam laporannya menekankan pentingnya kolaborasi dan koordinasi antar berbagai instansi terkait untuk menghadapi bencana secara komprehensif. Menurut Masyhadi, penanganan bencana memerlukan kerja sama yang baik dari pemerintah dan masyarakat untuk menghadapi kemungkinan bencana yang tidak terduga.

“Workshop ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas personil di tiap sektor, efektivitas Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC-PB) Kabupaten Berau, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan non-pemerintah dalam memberikan pelayanan pada setiap kejadian dan pasca-bencana,” ujar Masyhadi.

Data menunjukkan bahwa indeks risiko bencana Kabupaten Berau dari tahun 2019 hingga 2024 mencapai 173,74, yang termasuk dalam kategori tinggi. Jenis bencana yang sering terjadi di daerah ini meliputi banjir, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrem, serta tanah longsor.

Bupati Sri Juniarsih Mas menyambut baik workshop ini dan menegaskan pentingnya tanggung jawab pemerintah daerah dalam penanganan bencana. Ia menekankan perlunya kerjasama lintas sektor agar tidak terjadi tumpang tindih dalam peran dan tanggung jawab masing-masing pihak.

“Kerjasama multi-sektor ini bertujuan untuk memberikan pelayanan yang berkelanjutan bagi masyarakat yang mengalami bencana,” katanya.

Dalam workshop ini, diharapkan setiap tim dalam TRC-PB multisektor Kabupaten Berau dapat berfungsi sesuai dengan perannya, sehingga proses penyampaian informasi, komunikasi, dan koordinasi antara BPBD, stakeholders, OPD terkait, dan masyarakat dapat berjalan dengan baik. Keberhasilan workshop ini diharapkan akan tercermin dalam kemampuan respons dan penanganan situasi darurat yang lebih baik di masa depan.

“Karena itu, mari bersama-sama berkomitmen untuk mengaplikasikan hasil-hasil workshop ini dalam tugas nyata kita,” harapnya.

Direktur Fasilitasi Penanggulangan Korban dan Pengungsi BNPB, Nelwan Harahap, menambahkan bahwa penanggulangan bencana merupakan urusan wajib pelayanan dasar bagi pemerintah di semua tingkatan. Mengingat Indonesia berada pada cincin api dan rentan terhadap berbagai jenis bencana, antisipasi yang cepat dan tepat sangat diperlukan.

Harahap juga menyoroti tantangan tambahan terkait pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan, yang menambah beban tanggung jawab di Pulau Kalimantan. Ia menekankan pentingnya kerja kolektif dan pembentukan tim reaksi cepat multi-sektor di Kabupaten Berau. “Jika kapasitas yang ada di Kabupaten Berau tidak memadai, tim provinsi akan memberikan dukungan sumber daya nasional,” pungkasnya. (ADV/Tim)

Editor: Hardianto