Bupati Berau dan Kutim Bertemu, Bahas Konflik Tapal Batas Semindal
OKEGAS.ID, Balikpapan – Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menemui Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, untuk membahas persoalan tapal batas yang memicu konflik sosial di wilayah Semindal, Kampung Biatan Ilir, Kabupaten Berau. Pertemuan tersebut berlangsung di Balikpapan, Kamis (5/3/2026).
Dalam pertemuan itu, Sri Juniarsih didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Berau, M. Hendratno. Ia menjelaskan bahwa persoalan tapal batas antara Kampung Biatan Ilir dengan wilayah Kampung Melawai di Kabupaten Kutai Timur bukanlah masalah baru.
Menurutnya, persoalan tersebut telah berlangsung sekitar 12 tahun dan memiliki kompleksitas teknis maupun administratif yang cukup panjang. Konflik sosial, kata dia, muncul setelah adanya warga dari Kutai Timur yang datang ke wilayah Semindal untuk mengajak warga Berau bergabung dalam rencana pemekaran Dusun Melawai. Namun, upaya tersebut dinilai tidak dilakukan melalui prosedur yang benar dan bahkan disertai pemaksaan kehendak terhadap warga setempat.
“Sehubungan dengan situasi keamanan yang tidak kondusif di wilayah Semindal, kami berharap ada imbauan dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur kepada warganya agar tidak melakukan tindakan provokatif maupun intimidasi,” ujar Sri Juniarsih.
Ia menambahkan, sejumlah warga Semindal merasa terintimidasi oleh oknum warga dari Melawai. Karena itu, pihaknya berharap pemerintah Kutai Timur dapat memberikan imbauan kepada masyarakat, khususnya warga Melawai dan Tepian Terap, untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban.
Menanggapi hal tersebut, Ardiansyah Sulaiman menegaskan bahwa pembahasan terkait tata batas wilayah sebenarnya telah dilakukan bersama sejak lama, mulai dari tingkat pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat.
Ia juga menjelaskan bahwa rencana pemekaran Dusun Melawai hingga saat ini belum pernah diajukan secara resmi kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Menurutnya, gagasan tersebut murni merupakan inisiatif sebagian warga yang belum melalui proses administratif.
“Kami selaku Pemerintah Kabupaten Kutai Timur akan memberikan imbauan dan edukasi kepada warga agar tidak melakukan intimidasi maupun provokasi, serta memahami prosedur yang benar dalam proses pemekaran wilayah,” tegas Ardiansyah.
Dari hasil pertemuan tersebut, kedua kepala daerah sepakat untuk meminta fasilitasi mediasi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur guna mencari solusi terbaik. Selain itu, keduanya juga mendorong percepatan keputusan mengenai tata batas wilayah di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia agar potensi konflik sosial di masyarakat tidak semakin meluas. (*)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.