Bupati Berau Sri Juniarsih Dorong Transportasi Sekolah Aman dan Gratis bagi Pelajar Pesisir

IKLAN VIDEO LIST

OKEGAS.ID, Tanjung Redeb – Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, mengusulkan pengembangan sistem transportasi angkutan sekolah khusus wilayah pesisir dan kepulauan. Program ini bertujuan memperluas akses pendidikan, meningkatkan keselamatan pelajar, serta menekan beban biaya masyarakat, terutama bagi siswa yang tinggal di daerah terpencil.

Usulan tersebut disampaikan saat Bupati memberikan arahan kepada jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau. Ia menilai kondisi geografis Berau yang didominasi wilayah pesisir dan pulau membutuhkan kebijakan transportasi pendidikan yang lebih adaptif dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.

“Saya lihat anak-anak SD dan SMP masih banyak yang ke sekolah naik motor sendiri dan tidak pakai helm. Ini berisiko kecelakaan dan menimbulkan kekhawatiran bagi orang tua,” ujar Sri Juniarsih.

Menurutnya, bantuan pendidikan tidak hanya sebatas seragam, buku, atau pembebasan biaya sekolah, tetapi juga mencakup jaminan transportasi yang aman dan terjangkau bagi pelajar, khususnya di wilayah pesisir.

Sri Juniarsih menegaskan, angkutan pelajar merupakan bagian dari optimalisasi 18 program unggulan Pemerintah Kabupaten Berau yang sejalan dengan visi Berau Maju, Unggul, Berkelanjutan, Makmur, dan Sejahtera. Program ini juga akan terintegrasi dengan pengembangan sistem transportasi terpadu Trans Berau yang dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran daerah.

Selain transportasi, Pemkab Berau juga berkomitmen memberikan pendidikan gratis, mulai dari biaya masuk sekolah, buku, hingga seragam, serta bantuan bagi pelajar dan mahasiswa. Seluruh kebijakan tersebut diharapkan mampu mewujudkan pemerataan layanan pendidikan, baik di wilayah perkotaan maupun pesisir.

“Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan kolaborasi seluruh OPD agar setiap program, termasuk angkutan sekolah pesisir, berjalan efektif dan tepat sasaran,” tegasnya.

Menanggapi arahan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Berau, Mardiatul Idalisah, menjelaskan bahwa penyediaan angkutan sekolah secara teknis menjadi kewenangan Dinas Perhubungan. Sementara Dinas Pendidikan berperan dalam menyiapkan regulasi dan petunjuk teknis pendukung kebijakan.

“Kalau penyediaannya itu di Perhubungan. Kami di pendidikan nanti menyiapkan regulasi atau petunjuk teknisnya,” ujarnya saat ditemui awak media, Jumat (9/1).

Ia menyebutkan, sesuai program prioritas Bupati Berau, angkutan sekolah direncanakan bersifat gratis bagi pelajar. Meski demikian, koordinasi lintas OPD belum dilakukan secara resmi dan akan segera ditindaklanjuti.

“Belum ada koordinasi, tapi akan segera kami komunikasikan karena ini harus masuk perencanaan 2026,” jelasnya.

Mardiatul menilai keberadaan angkutan sekolah sangat mendesak, terutama di wilayah pesisir dan kepulauan. Ia mencontohkan kondisi di Kecamatan Maratua, di mana hanya terdapat satu SMP sehingga sebagian siswa harus menempuh perjalanan cukup jauh.

“Dari Teluk Alulu ke SMP di Bohe Silian itu jauh, dan mereka masih naik motor, padahal usianya belum seharusnya berkendara,” ungkapnya.

Menurutnya, jika pemerintah menerapkan larangan bagi pelajar di bawah umur untuk mengendarai kendaraan bermotor, maka pemerintah juga wajib menyediakan sarana transportasi yang aman dan layak.

“Kalau kita melarang, otomatis kita harus menyiapkannya,” pungkasnya. (*)