OKEGAS.ID, Tanjung Redeb – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau berhasil mencapai Zona Hijau kepatuhan dan hasil penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2023, dengan capaian 79,59 kategori kualitas tinggi.

TS Poll - Loading poll ...
Coming Soon
Masyarakat Memilih, Siapa yang Layak Memimpin Berau 2025-2030?
{{row.Answer_Title}}
  • {{row.tsp_result_percent}} % {{row.Answer_Votes}} {{row.Answer_Votes}} ( {{row.tsp_result_percent}} % ) {{ tsp_result_no }}
VS VS

Atas capaian ini, Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menerima piagam penghargaan opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2023 dari Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Penghargaan diserahkan Pjs Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Timur, Hadi Rahman, di Balikpapan, Rabu (31/1/2023).

Penghargaan ini diberikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, serta seluruh pemerintah kabupaten dan kota sesuai dengan capaian peringkat yang diraih.

Pjs Kepala Ombudsman Perwakilan Kaltim, Hadi Rahman menyampaikan, Ombudsman RI merupakan lembaga negara yang berwenang dan berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik oleh penyelenggara negara baik di pusat maupun di daerah, termasuk BUMN, BUMD dan BHMN, serta badan swasta atau perseorangan, yang bertugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.

TS Poll - Loading poll ...
Coming Soon
Masyarakat Memilih, Siapa yang Layak Memimpin Berau 2025-2030?
{{row.Answer_Title}}
  • {{row.tsp_result_percent}} % {{row.Answer_Votes}} {{row.Answer_Votes}} ( {{row.tsp_result_percent}} % ) {{ tsp_result_no }}
VS VS

Penilaian kepatuhan ini untuk mendorong kepatuhan terhadap standar pelayanan publik dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan tujuan perbaikan peningkatan kualitas pelayanan publik serta pencegahan maladministrasi melalui implementasi komponen standar pelayanan pada tiap unit pelayanan publik.

Pada penilain kepatuhan ini, fokus unit pelayanan di pemerintah daerah diantara pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan serta rumah sakit maupun Puskesmas, yang bersentuhan langsung dalam pelayanan kepada masyarakat.

“Total ada 54 unit layanan dari 11 pemda di Kaltim dengan 1.216 kertas kerja yang diambil oleh tim penilai untuk dilakukan verifikasi,” ungkapnya.

Kepala Ombudsman Kaltim mengucapkan selamat kepada pemerintah daerah yang telah berhasil meningkatkan capaian predikat kepatuhan dari tahun sebelumnya. Secara umum di Kaltim rata-rata hasil penilaian kepatuhan meningkat dari tahun sebelumnya, baik kategori pemerintah daerah maupun kategori unit layanan.

Sementara itu, Bupati Berau Sri Juniarsih Mas, mengungkapkan rasa syukur atas peningkatan capaian predikat kepatuhan dan hasil penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2023, yang menempat Berau di zona hijau.

Sebagai kepala daerah, dirinya juga menyampaikan terima kasih kepada jajaran OPD yang terus menunjukkan kinerja sehingga pada tahun ini sudah berada di zona hijau.

“Alhamdulillah tahun ini meningkatkan dari sebelumnya kita di zona kuning. Ini menjadi motivasi kita untuk terus lebih baik,” tegasnya.

Meskipun sudah berada di zona hijau, ditegaskannya evaluasi tetap harus dilakukan. Sehingga seluruh OPD dapat dengan optimal memenuhi standar pelayanan publik yang telah ditetapkan.

“Tetap kita evaluasi, apa yang menjadi kendala OPD, kita selesaikan bersama, kita dorong bersama semoga tahun depan bisa meningkat ke zona hijau tua,” tandasnya.

Turut mendampingi Bupati Berau, Asisten III Bidang Administrasi Umum, Maulidiyah dan Inspektur Inspektorat Berau, Riza Fahmi. (Prokopim/ant)