IKLAN VIDEO LIST

Kukar – Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) diminta tidak sekadar menjadi pelengkap struktur pemerintahan desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar menegaskan bahwa BPD harus tampil lebih aktif dalam mengawal pembangunan agar program desa benar-benar berpihak pada masyarakat.

“Peran BPD harus lebih maksimal dalam melakukan pembangunan di desanya,” kata Kepala DPMD Kukar, Arianto, Selasa (29/7/2025).

Baca Juga:
Desa-Desa di Kukar Jalin MoU dengan Pihak Ketiga untuk Penguatan Ekonomi Lokal
UMKM di Desa Jembayan Didorong Tumbuh Lewat Program Sertifikasi Halal
Desa Anggana Aman dari Krisis Air Bersih, PDAM Jadi Penopang Utama

Menurut Arianto, BPD memiliki fungsi penting, mulai dari mengawasi kinerja pemerintah desa, menampung dan menyalurkan aspirasi warga, hingga membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa.

Ia menegaskan, apabila ditemukan kelalaian perangkat desa dalam melaksanakan tugas, maka BPD berhak melaporkannya kepada pemerintah kabupaten untuk ditindaklanjuti. Namun, penindakan tidak bisa dilakukan secara langsung, kecuali pelanggaran yang dilakukan dinilai fatal.