IKLAN VIDEO LIST

OKEGAS.ID, Samarinda – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara mendorong penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah terdampak kegiatan tambang melalui Focus Group Discussion (FGD) yang berlangsung di Hotel Aston, Samarinda, Jumat (24/10/2025). Kegiatan ini diselenggarakan bekerja sama dengan Yayasan Mitra Hijau dan Universitas Mulawarman.

 

FGD menjadi forum strategis untuk merumuskan model pemberdayaan UMKM yang berkelanjutan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi lokal di tengah transisi energi pascatambang.

Baca Juga:
DPMD Kukar Tingkatkan Kapasitas Koperasi Desa melalui Pelatihan dan Pemetaan Lahan
DPMD Kukar Tingkatkan Kualitas Pendampingan untuk Maksimalkan Dampak Program Padat Karya di Desa
PAMSIMAS Dorong Akses Air Bersih dan Kemandirian Desa di Kukar

 

Penggerak Swadaya Masyarakat DPMD Kukar, Ahmad Irji’i, menjelaskan bahwa FGD fokus pada pemetaan kendala yang dihadapi UMKM, identifikasi peluang baru, serta mendorong kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, pelaku usaha, CSR perusahaan, dan komunitas lokal.

 

Baca Juga:
DPMD Kukar Ajak Aparatur Desa Teladani Semangat Pahlawan dalam Pelayanan
DPMD Kukar Evaluasi Desa Persiapan untuk Persiapan Status Definitif
TP PKK Kukar Perkuat Kapasitas Pengurus Lewat Pelatihan Intensif

“Kegiatan ini menjadi langkah penting dalam mendukung transisi ekonomi di Kalimantan Timur. Dialog lintas pihak diharapkan menghasilkan gagasan konkret dan kerja sama jangka panjang untuk membangun UMKM yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Ahmad Irji’i, Senin (3/11/2025).

 

Di era transisi energi, masyarakat yang bergantung pada sektor tambang merasakan dampak langsung, seperti penurunan pendapatan dan terbatasnya alternatif pekerjaan. Kondisi ini mendorong kebutuhan mendesak bagi pengembangan UMKM berbasis potensi lokal, khususnya di Kutai Kartanegara, Paser, dan Samarinda.

 

BPS Kalimantan Timur mencatat, sektor pertambangan masih menyumbang 46 persen PDRB tahun 2023. Meski demikian, pelaku UMKM di daerah terdampak menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan modal, kapasitas usaha, teknologi digital, serta lemahnya sinergi antara program pemerintah dan CSR perusahaan.

 

Ahmad menekankan pentingnya FGD sebagai ruang pertukaran ide dan perumusan strategi nyata. “Dari kegiatan ini diharapkan lahir rekomendasi dan inovasi konkret untuk memperkuat UMKM di wilayah pascatambang. Forum ini juga mempertemukan berbagai pemangku kepentingan agar pengembangan ekonomi lokal dapat berlangsung inklusif, mandiri, dan berkelanjutan,” tutupnya.