IKLAN VIDEO LIST

Kukar – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) Bantuan Keuangan Pemerintah Desa (Bankeu Pemdes) tahun anggaran 2023–2024, serta asistensi Bankeu Pemdes tahun 2025.

Kegiatan berlangsung di Ruang Serbaguna Bappeda Kukar selama dua hari, Rabu–Kamis (17/7/2025), dengan melibatkan 193 desa se-Kukar serta unsur kecamatan yang berperan sebagai pembina desa.

Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa DPMD Kukar, Poino, menjelaskan bahwa monev ini merupakan tindak lanjut dari surat Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terkait penyaluran Bankeu Pemdes. Selain itu, forum ini juga memverifikasi penggunaan bantuan yang bersumber dari APBD Provinsi.

Baca Juga:
Desa-Desa di Kukar Jalin MoU dengan Pihak Ketiga untuk Penguatan Ekonomi Lokal
UMKM di Desa Jembayan Didorong Tumbuh Lewat Program Sertifikasi Halal
Desa Anggana Aman dari Krisis Air Bersih, PDAM Jadi Penopang Utama

“Seluruh desa di Kukar dipastikan mendapat alokasi Bankeu dari Pemprov Kaltim tahun anggaran 2025 sebesar Rp75 juta per desa. Penggunaannya sesuai dengan surat Gubernur, seperti untuk batas desa, posyandu, MCK, dan prioritas lainnya,” ungkap Poino, Rabu (16/7/2025).

Meski demikian, hingga saat ini penyaluran Bankeu 2025 belum terealisasi. Hal ini, menurut Poino, disebabkan adanya keraguan di awal tahun mengenai kepastian desa memperoleh alokasi Bankeu.

“Ada desa yang belum menganggarkan, ada pula yang sudah menganggarkan tapi penggunaannya belum sesuai. Maka perlu verifikasi agar tidak salah sasaran,” jelasnya.

Baca Juga:
DPMD Kukar Dorong Gerakan Peduli Lingkungan, Sampah Plastik Disalurkan ke Bank Sampah DLHK
Partisipasi Pemuda Desa Anggana Masih Minim, Hadir Saat Kegiatan Penting
UMKM Center Desa Anggana Naungi 14 Kelompok Usaha Lokal

Melalui kegiatan ini, Poino berharap desa tidak lagi ragu dalam menggunakan dana Bankeu. Ia menegaskan, forum monev menjadi wadah untuk menyamakan persepsi dan memastikan prioritas penggunaan.

“Masih ada pertanyaan dari desa, apakah boleh dipakai untuk ini, atau untuk itu. Dengan adanya monev, sudah dipastikan desa tidak lagi ragu. Langsung bisa menyusun RABDes, lalu mengajukan penyaluran,” tegasnya.

Ia juga menambahkan, bagi desa yang belum menyusun RABDes, dapat segera menyiapkan dan mengajukan pencairan, selama sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam surat Gubernur Kaltim.

“Tujuannya agar Bankeu Pemdes ini benar-benar dimanfaatkan sesuai prioritas dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat desa,” pungkas Poino. (adv)